Category: Liputan6.com News

  • Hari Bhayangkara ke-79, Polisi Imbau Warga Hindari Parkir Liar di Sekitar Monas – Page 3

    Hari Bhayangkara ke-79, Polisi Imbau Warga Hindari Parkir Liar di Sekitar Monas – Page 3

    Lebih lanjut, Komarudin mengatakan Polda Metro Jaya telah membentuk satuan tugas khusus yang akan menyisir titik-titik rawan parkir ilegal, baik di sekitar Monas maupun ruas jalan pendukung seperti Jalan Abdul Muis, Kebon Sirih, hingga Lapangan Banteng.

    “Ini kami pastikan Satgas di sekitar monas, ring dua nya seperti Jalan Abdul Muis, Jalan Kebon Sirih, kemudian juga akses yang banyak itu Lapangan Banteng. Ini akan kami sterilkan tidak boleh ada parkir liar,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Komarudin juga mengimbau kepada pengguna jalan untuk menghindari kawasan di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

    Adapun ruas jalan yang diminta untuk dihindari antara lain Jalan Sudirman–Thamrin arah Harmoni, Juanda, Veteran, Gunung Sahari, Tugu Tani, hingga Cempaka Putih. Komarudin menyarankan masyarakat menggunakan jalur alternatif atau memanfaatkan transportasi publik.

    “Mobilisasi pergerakan pasukan besok akan banyak sekali, kami imbau masyarakat bisa gunakan jalur alternatif. Gunakan akses transprotasi publik, di tanggal 1 Juli Rp 1,” tandas dia.

  • PSID Sebut AHY Jadi Figur Eksekutif Aktif di Era Prabowo – Page 3

    PSID Sebut AHY Jadi Figur Eksekutif Aktif di Era Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar El Mahfudzi, menyoroti peran menonjol Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam berbagai agenda strategis kenegaraan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Nazar memandang, AHY yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu lebih terlihat sebagai figur eksekutif aktif yang secara teknis mengendalikan lintas kementerian, sumber daya fiskal, dan jalur diplomatik dalam kerja sama ekonomi.

    “Dalam konteks ini, AHY menjalankan peran bukan karena privilege, melainkan karena fungsi struktural yang kuat dan penugasan resmi dari Presiden Prabowo. Kehadirannya dalam forum internasional bukan hanya representatif, tetapi juga substantif—menjadi suara utama Indonesia di kancah global,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2025).

    Nazar memandang, dalam keilmuan politik Islam, jabatan di pemerintahan bukan sekadar simbol posisi, melainkan tanggung jawab sesuai dengan kafa’ah (kompetensi) dan mandat. 

    “Jika hari ini Menteri Koordinator seperti AHY mewakili pemerintah dalam pertemuan strategis, maka itu selaras dengan model amanah Islam: siapa yang punya tugas, maka dia yang bicara atas nama negara,” ungkap dia.

    Ia menegaskan, dalam pemerintahan modern, peran utama dijalankan oleh mereka yang diberi kepercayaan dan kapasitas untuk menyelesaikan tugas negara secara langsung.

    “Yang bekerja adalah yang ditugaskan. Yang tampil adalah yang menjalankan,” pungkas Nazar.

  • Prabowo Pimpin Rapat Penyusunan Langkah Taktis Jaga Ekonomi dan Perkuat Posisi RI di AS – Page 3

    Prabowo Pimpin Rapat Penyusunan Langkah Taktis Jaga Ekonomi dan Perkuat Posisi RI di AS – Page 3

    Selain itu, rapat juga menyoroti perkembangan positif dalam perundingan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah menilai kedua negara memiliki kepentingan strategis untuk menjalin hubungan dagang yang saling menguntungkan.

    “Kedua negara sepakat untuk mengedepankan win-win solution dengan melihat aspek strategis hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Saat ini, tim negosiator tengah membahas permintaan dan penawaran dari kedua negara secara intensif,” kata Teddy.

    Lebih lanjut, Teddy menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah mendapatkan dukungan kuat dari otoritas ekonomi Amerika Serikat.

    “Pemerintah juga telah mendapatkan dukungan dan respons positif dari US Secretary of the Treasury, Bapak Scott Bessent, dan United States Trade Representative, Bapak Jamieson Greer, terhadap inisiatif Indonesia untuk mempererat kerja sama ekonomi dengan AS,” kata Teddy. 

    Selain Seskab Teddy, rapat terbatas tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

     

  • OTT KPK di Mandailing Natal, 6 Orang Ditangkap Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalan – Page 3

    OTT KPK di Mandailing Natal, 6 Orang Ditangkap Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalan – Page 3

    Namun demikian, KPK masih belum mengungkap identitas para pihak yang ditangkap. Pemeriksaan intensif sedang dilakukan untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka.

    “Siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya,” pungkas Budi

     

     

     

    Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com

  • Pencairan BSU 2025, Cek Status dan Syarat Penerima – Page 3

    Pencairan BSU 2025, Cek Status dan Syarat Penerima – Page 3

    Pencairan BSU dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui Bank Himbara dan Kantor Pos. Jika Anda memenuhi syarat dan memiliki rekening di Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (BSI), dana BSU akan ditransfer langsung ke rekening Anda.

    Bagi Anda yang tidak memiliki rekening di bank Himbara, Anda dapat mengambil dana BSU di Kantor Pos terdekat. Anda perlu membawa dokumen yang dipersyaratkan, seperti KTP asli (e-KTP), fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi. Pastikan juga status penerima BSU Anda melalui aplikasi PosPay terlebih dahulu.

    Pemerintah memfasilitasi penyaluran BSU melalui empat bank Himbara, plus Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan kepada para penerima yang tidak memiliki rekening dari kelima bank tersebut.

  • Jusuf Kalla Sebut AI Akan Bawa Dampak ke Sistem Pendidikan Indonesia, Guru Harus Bersiap – Page 3

    Jusuf Kalla Sebut AI Akan Bawa Dampak ke Sistem Pendidikan Indonesia, Guru Harus Bersiap – Page 3

    JK meyakini AI akan menciptakan suasana baru dalam pendidikan Indonesia, meski tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia memperkirakan perubahan besar secara revolusioner akan berlangsung dalam 5 hingga 10 tahun ke depan.

    “Sedikit semi sedikit sudah terlihat saat ini. Jadi Nanti tidak akan ada lagi tulisan indah. Tapi bagaimana menulis dengan cepat. Nanti tidak akan membutuhkan kertas lagi karena sudah menyatu dalam HP dan laptop,” ungkap dia.

    Dengan begitu, JK mengingatkan agar guru harus bersiap melakukan perubahan dalam menghadapi kecanggihan AI. Seperti mengubah cara mengajar dan lebih terbuka. Tujuannya agar guru lebih pintar daripada murid. “Itu bisa saja terjadi saat ini dan di masa depan. Sebab para murid saat ini dlakan mengandalkan AI yang hampir bisa menjawab semua pertanyaan,” kata Ketua PMI ini.

    Kehadiran AI, lanjut JK, memang menjadi tantangan berat bagi guru. Apalagi jika guru tidak mau belajar dan tidak memiliki sikap terbuka. Salah satu cara yang bisa dilakukan guru di tengah kehadiran AI adalah begaimana mengajarkan common sense, atau akal sehat.

    “Yang perlu diingatkan setiap guru adalah memberikan pelajaran yang penting utamanya common sence. Yakni bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menilai dan meyakini sesuatu, bagaimana menentukan kebenaran ditengah banyaknya medsos, serta mengajarkan logika kebenaran,” usul JK.

    “Jadi para guru harus lebih banyak belajar tentang logika karena logikalah yang bisa mendari kebenaran,” imbuhnya.

     

  • Kejagung Cekal Nadiem Makarim Terkait Kasus Korupsi Chromebook, Apa Perannya? – Page 3

    Kejagung Cekal Nadiem Makarim Terkait Kasus Korupsi Chromebook, Apa Perannya? – Page 3

    Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai keterlibatan langsung Nadiem Makarim, pencekalan ini mengindikasikan adanya kebutuhan penyidik untuk mendalami lebih lanjut peran yang bersangkutan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengadaan laptop Chromebook. Sebagai mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim tentu memiliki informasi dan pengetahuan terkait kebijakan dan proses pengadaan di kementeriannya.

    Proyek pengadaan laptop Chromebook ini memiliki nilai yang fantastis, mencapai Rp9,982 triliun. Dana tersebut terdiri dari Rp3,582 triliun dari Dana Satuan Pendidikan (DSP) dan Rp6,399 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Kejagung menduga adanya upaya sistematis untuk memengaruhi kajian teknis demi mendukung penggunaan Chromebook, meskipun dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan riil pendidikan.

    Dalam pengembangan kasus ini, Kejagung menyoroti adanya indikasi bahwa kajian teknis telah dimanipulasi untuk membenarkan penggunaan Chromebook. Padahal, tim teknis sebelumnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows. Perubahan rekomendasi ini menjadi salah satu fokus penyidikan untuk mengungkap potensi penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara.

  • Pagi Ini Jakarta Jadi Kota Paling Berpolusi di Dunia – Page 3

    Pagi Ini Jakarta Jadi Kota Paling Berpolusi di Dunia – Page 3

    Lima kota terpolusi di dunia:

    Jakarta (Indonesia) – AQI 196
    Kinshasa (Kongo-Kinshasa) – AQI 171
    Lahore (Pakistan) – AQI 159
    Medan (Indonesia) – AQI 144
    Batam (Indonesia) – AQI 141

    Pemerintah mengimbau warga untuk menghindari aktivitas luar ruangan, terutama bagi kelompok rentan. Gunakan masker saat terpaksa keluar, dan tutup jendela untuk meminimalkan paparan polusi.

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tengah meniru langkah kota besar seperti Paris dan Bangkok untuk memperkuat sistem pemantauan kualitas udara. Kepala DLH DKI, Asep Kuswanto, mengungkapkan:

    “Belajar dari kota lain, Bangkok memiliki 1.000 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), Paris memiliki 400 SPKU. Jakarta saat ini memiliki 111 SPKU dari sebelumnya hanya 5 unit. Ke depan kita akan menambah jumlahnya agar bisa melakukan intervensi yang lebih cepat dan akurat.”

     

  • Prabowo Sambut Kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana, Gelar Pertemuan Tertutup – Page 3

    Prabowo Sambut Kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana, Gelar Pertemuan Tertutup – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (27/6/2025). PM Anwar melakukan kunjungan khusus ke Indonesia untuk berdiskusi dengan Prabowo.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, pesawat kepresidenan Malaysia yang membawa PM Anwar tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sekitar pukul 13.07 WIB. PM Anwar Ibrahim disambut langsung oleh Prabowo di bawah tangga pesawat.

    Kedua pemimpin negara menunjukkan persahabatan dan keakraban. Prabowo dan PM Anwar saling berpelukan dan bersalaman tangan. Senyum sumringah pun tampak di wajah keduanya saat bertemu.

    Prabowo dan PM Malaysia lalu berjalan di antara pasukan jajar kehormatan. Kedatangan PM Anwar juga disambut oleh musik tradisional khas Indonesia.

    Prabowo memperkenalkan delegasi Indonesia kepada PM Anwar. Mulai dari, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Prabowo dan PM Anwar lalu menaiki mobil yang sama untuk menuju Istana Merdeka Jakarta. Kedua pemimpin negara akan mendiskusikan sejumlah isu.

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, PM Malaysia Anwar Ibrahim menghubungi khusus untuk menyampaikan keinginan bertemu dengan Prabowo. PM Anwar ingin berdiskusi dengan Prabowo.

    “PM Anwar menelepon khusus ingin segera bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Prabowo,” jelas Teddy.

  • MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah 2029 Dipisah, Apa Dampaknya? – Page 3

    MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah 2029 Dipisah, Apa Dampaknya? – Page 3

    Sistem pemilu di Indonesia saat ini menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih partai politik dan calon legislatif (caleg) secara langsung. Sistem ini masih menjadi perdebatan, dengan masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem proporsional tertutup, misalnya, memberikan kekuasaan penuh kepada partai politik dalam menentukan caleg yang terpilih, sementara sistem proporsional terbuka memberikan lebih banyak kendali kepada pemilih.

    Di dunia, terdapat berbagai sistem pemilu yang digunakan, antara lain sistem pluralitas/mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran. Sistem pluralitas/mayoritas membagi wilayah menjadi distrik, dan kandidat dengan suara terbanyak di setiap distrik menang. Sistem proporsional, di sisi lain, memastikan bahwa proporsi kursi yang dimenangkan partai sebanding dengan proporsi suara yang diperoleh. Sistem campuran mengkombinasikan elemen dari kedua sistem tersebut.

    Pelaksanaan pemilu di Indonesia melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, sementara Bawaslu mengawasi prosesnya. DKPP menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam Pemilu, baik sebagai pemilih maupun pengawas, untuk memastikan proses yang adil dan transparan.