Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Prabowo Akan Sampaikan Amanat – Page 3

    Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Prabowo Akan Sampaikan Amanat – Page 3

    Anggota Komisi III DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan sejumlah catatan terkait kiprah Polri menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79.

    Peringatan hari jadi Polri digelar di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa, 1 Juli 2025, dengan tema ‘Polri untuk Masyarakat’.

    “Berbagai transformasi internal yang dilakukan Polri harus terus diperkuat agar semakin sesuai dengan kebutuhan zaman dan harapan publik,” kata Cucun dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).

    Menurut Cucun, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh Polri menjadi fondasi penting untuk memperkuat profesionalisme dan integritas institusi.

    “Di usia ke-79 ini, saya melihat Polri terus menunjukkan upaya memperkuat sumber daya manusianya. Penguatan SDM menjadi fondasi penting agar Polri semakin profesional dan responsif terhadap harapan masyarakat,” ujarnya.

    Selain penguatan SDM, Cucun juga mencermati kesiapan Polri dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ia berpandangan, transformasi digital harus segera dilakukan dalam menghadapi tantangan keamanan yang makin kompleks.

    “Langkah-langkah Polri yang mulai adaptif terhadap perkembangan teknologi juga patut dicatat. Terutama dalam hal integrasi sistem data antara reserse, lalu lintas, dan intelijen itu menunjukkan upaya untuk bekerja lebih presisi dan efisien,” jelasnya.

    Sinergi Antar Unit Kerja

    Wakil Ketua DPR RI ini juga menilai, sinergi antar-unit kerja yang didukung sistem data terintegrasi akan berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan hingga kualitas pelayanan publik yang diberikan Polri.

    Lebih jauh, Cucun menekankan pentingnya keberadaan aparat kepolisian di tengah masyarakat. Ia menegaskan, kehadiran anggota Polri secara langsung di lapangan adalah wujud perlindungan yang nyata bagi masyarakat.

    “Anggota Polri harus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya bekerja dari balik meja. Karena kehadiran langsung itulah yang menghadirkan rasa aman dalam aktivitas harian rakyat, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun lainnya,” tegasnya.

    Meski mencatat sejumlah kemajuan, Cucun tetap mendorong Polri untuk membuka ruang evaluasi dan perbaikan di berbagai sektor. Sebab, Polri sebagai sebuah institusi harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kinerja operasional dan akuntabilitas publik.

    “Tentu masih ada ruang perbaikan di beberapa sisi, dan itu hal wajar dalam proses institusional sebesar Polri. Yang penting, semangat untuk terus membenahi diri dan mendekatkan diri kepada rakyat tetap terjaga,” ungkapnya.

    “Dan pastikan selalu menggunakan pendekatan humanis dalam menghadapi rakyat. Karena Polisi harus bisa menjadi pengayom bagi masyarakat,” sambungnya.

  • 5.888 Personel Gabungan Amankan HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas – Page 3

    5.888 Personel Gabungan Amankan HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025) pagi ini.

    Sebanyak 5.888 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan acara yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 06.15 WIB hingga 17.00 WIB.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan, ribuan petugas itu diturunkan demi memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara, yang diperkirakan dihadiri sekitar 200 ribu masyarakat dari berbagai daerah itu.

    “Personel gabungan terdiri dari 5.705 anggota Polri, 100 personel TNI, dan 83 petugas dari Pemda DKI Jakarta,” tutur Susatyo kepada wartawan.

    Menurutnya, pengamanan di Monas dibagi menjadi tiga ring. Ring 1 merupakan area tamu VVIP dan VIP, UMKM, serta massa; Ring 2 di gerbang dan akses masuk Monas; dan Ring 3 meliputi kawasan sekitar Bundaran HI, Tugu Tani, Lapangan Banteng, Simpang Harmoni, dan Jalan Veteran 1-3.

    “Selain itu, personel juga kita siagakan di titik-titik transportasi umum seperti stasiun kereta dan halte TransJakarta untuk memberikan rasa aman serta memastikan kelancaran aktivitas masyarakat,” jelas dia.

    Susatyo mengimbau masyarakat untuk menghindari jalan sekitaran Monas dan menggunakan jalur alternatif selama kegiatan berlangsung, guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Dia juga mengingatkan para orang tua agar selalu menjaga dan mengawasi anak-anak mereka selama berada di lokasi acara.

    “Pastikan anak-anak tidak hilang atau terpisah dari keluarga. Selalu dampingi mereka selama kegiatan berlangsung,” kata Susatyo.

    “Mohon barang berharga seperti perhiasan dan handphone dijaga baik-baik, jangan sampai hilang atau berpindah tangan kepada orang yang tidak bertanggung jawab,” lanjut Susatyo.

    Dia berharap masyarakat dapat menikmati acara HUT ke-79 Bhayangkara di Monas dengan nyaman dan aman.

    “Ini adalah pesta rakyat dalam rangka HUT Bhayangkara. Kami ingin semua masyarakat yang hadir merasa senang dan terlayani dengan baik. Silakan datang, nikmati hiburan, kuliner gratis, khitanan, donor darah dan pengobatan gratis yang sudah kami siapkan,” Susatyo menandaskan.

    Baca juga Hari Bhayangkara ke-79, DPR Dorong Polri Perkuat Transformasi Digital dan Pendekatan Humanis

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan akan menindak tegas setiap anggota Kepolisian yang terbukti melanggar aturan. Kapolri juga menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak anti-kritik.

  • Kurang Lengkap, Kejati Sumut Kembalikan Berkas Kasus Pembacokan Jaksa ke Penyidik – Page 3

    Kurang Lengkap, Kejati Sumut Kembalikan Berkas Kasus Pembacokan Jaksa ke Penyidik – Page 3

    Jhon Wesli Sinaga yang merupakan jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang menjadi korban pembacokan dengan tersangka Alpa Patria Lubis alias Kepot. Jhon membantah melakukan pemerasan terhadap pelaku.

    Hal itu disampaikan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, menanggapi dugaan pemerasan yang dilakukan korban terhadap pelaku.

    “Jadi dapat kami sampaikan bahwa itu sebenarnya tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena yang pertama, bahwa jaksa yang bersangkutan tidak pernah atau tidak ada menangani perkara terkait pelaku ini,” tutur Harli di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2025).

    Menurut Harli, pelaku dan korban memang saling kenal. Namun, konteks pemerasan menjadi tidak masuk akal lantaran jaksa tersebut tidak menangani perkara yang berkaitan dengan pelaku.

    “Saya kira tidak logis, secara logika hukum pun itu tidak logis. Kemudian kita menduga bahwa pelaku ini sedang menutupi isu pokoknya. Jadi, sengaja membuat isu bahwa ada seolah-olah permintaan dari jaksa kepada yang bersangkutan untuk sejumlah uang,” jelas Harli.

    “Padahal supaya apa? Supaya perhatian publik tentu akan mengarah kepada hubungan antara pelaku pembacokan ini dengan jaksa itu sendiri. Padahal ada isu yang lebih besar terhadap penanganan perkara itu. Nah, jadi atas dalil itulah maka kita berkeyakinan bahwa tidak ada permintaan itu,” sambungnya.

    Penyidik Sudah Periksa Jaksa Korban Pembacokan

    Selain itu, penyidik juga telah melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap jaksa yang dituduh melakukan pemerasan itu. Pendalaman juga dilakukan terhadap para pimpinan satuan kerja di Deli Serdang.

    “Terkait, misalnya, penanganan perkara yang dilakukan oleh jaksa yang bersangkutan, apakah benar ada atau tidak terkait dengan pelaku ini. Nah, termasuk karena jaksa ini sadar, stabil, maka kita juga sudah tanyakan secara dari hati ke hati. Bahwa dia mengaku, bahkan menyatakan bahwa dia tidak pernah meminta sejumlah uang,” ungkapnya.

    Atas dasar itu, penyidik Kejaksaan pun mendalami alasan pelaku mengeluarkan isu dugaan pemerasan tersebut. Jangan sampai informasi malah menjadi liar dan mengganggu kinerja jajaran Kejaksaan.

    “Karena sekali lagi, amat sangat kita sesalkan pernyataan dari pelaku yang menyatakan karena ada permintaan sejumlah uang, lalu dia melakukan tindakan itu. Padahal dalam kontes apa? Tentu kalau ada permintaan itu kan karena ada hubungan sesuatu. Katakanlah karena jaksa menangani perkarannya, ini kan tidak. Jadi itu tidak logis dan tidak berdasar,” Harli menandaskan.

  • Ganjil Genap Tetap Berlaku di Jakarta Saat Hari Bhayangkara Selasa 1 Juli 2025 – Page 3

    Ganjil Genap Tetap Berlaku di Jakarta Saat Hari Bhayangkara Selasa 1 Juli 2025 – Page 3

    Peringatan Hari Bhayangkara yang jatuh pada Selasa (1/7/2025), tidak menjadikan hari tersebut sebagai hari libur nasional. Maka dari itu, aturan ganjil genap tetap diberlakukan secara normal di Jakarta.

    Agar tidak terkena tilang atau terhambat dalam perjalanan, simak beberapa tips berikut ini untuk membantu Anda tetap nyaman dan aman selama mobilitas di ibu kota.

    1. Perhatikan tanggal dan sesuaikan dengan pelat kendaraan

    Karena tanggal 1 adalah angka ganjil, maka hanya kendaraan dengan pelat nomor belakang ganjil yang boleh melintas di jalur ganjil genap. Pastikan nomor kendaraan Anda sesuai sebelum berangkat.

    2. Hindari waktu pemberlakuan ganjil genap

    Ganjil genap berlaku dua kali sehari, yaitu pada pukul 06.00–10.00 WIB dan 16.00–21.00 WIB. Jika memungkinkan, atur waktu perjalanan di luar jam-jam tersebut untuk menghindari pembatasan.

    3. Gunakan transportasi umum

    Jika kendaraan pribadi Anda tidak sesuai dengan aturan hari itu, pilih moda transportasi umum seperti MRT, TransJakarta, KRL, atau LRT. Selain bebas ganjil genap, moda ini juga bisa menghemat waktu dan biaya.

    4. Manfaatkan transportasi daring atau rental harian

    Sebagai alternatif, Anda bisa menggunakan kendaraan sewa atau ojek daring dengan pelat nomor sesuai tanggal. Ini bisa menjadi solusi praktis jika Anda harus bepergian menggunakan mobil.

    5. Gunakan aplikasi peta digital

    Sebelum berangkat, gunakan aplikasi navigasi seperti Google Maps atau Waze. Aplikasi ini biasanya memberikan informasi apakah rute yang Anda pilih termasuk dalam area ganjil genap atau tidak.

    6. Hindari ruas jalan yang terkena aturan

    Ada 26 ruas jalan yang dikenakan kebijakan ganjil genap. Beberapa di antaranya adalah Jalan Sudirman, MH Thamrin, Gatot Subroto, MT Haryono, Rasuna Said, dan Panglima Polim. Gunakan jalan alternatif jika memungkinkan.

    7. Siapkan rencana cadangan

    Jika rute utama Anda terkena pembatasan, selalu siapkan opsi jalan atau moda transportasi lain agar tidak terburu-buru di jalan. Merencanakan sejak malam sebelumnya akan sangat membantu.

    8. Pastikan kendaraan dan surat lengkap

    Jika tetap harus menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kondisi kendaraan prima dan surat-surat seperti SIM dan STNK masih berlaku. Selain menghindari tilang ganjil genap, ini juga penting untuk keamanan pribadi Anda.

    Dengan memahami dan mengikuti delapan poin di atas, Anda bisa tetap produktif dan terhindar dari sanksi selama pemberlakuan ganjil genap di Hari Bhayangkara.

    Ingat, tertib berlalu lintas adalah bentuk penghargaan atas kerja keras aparat keamanan yang diperingati pada hari itu. Mari jadi bagian dari warga Jakarta yang bijak dan bertanggung jawab di jalan.

  • Jadwalkan Pemanggilan Ulang, KPK Harap Khofifah Bisa Hadir – Page 3

    Jadwalkan Pemanggilan Ulang, KPK Harap Khofifah Bisa Hadir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berkoordinasi secara internal terkait jadwal pemanggilan ulang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022.

    “Kami sedang koordinasi untuk jadwalnya, sehingga nanti dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada yang bersangkutan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/7/2025) dilansir Antara.

    Budi mengatakan KPK berharap jadwal pemanggilan yang ditetapkan nantinya dapat dipenuhi Khofifah untuk kepentingan penyidikan.

    “Kami berharap jadwalnya bisa klop, sehingga kami bisa meminta informasi dan keterangan dari saksi dimaksud karena tentu informasi dan keterangan dari setiap saksi sangat dibutuhkan, khususnya dalam perkara ini,” kata Budi.

    Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Gubernur Jatim Khofifah. Namun, Khofifah tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut meski penyidik telah melayangkan surat panggilan yang diterima sejak Rabu (18/6/2025).

    Khofifah berdalih masih ada keperluan lain sehingga belum bisa mengamini panggilan penyidik KPK. “Ada keperluan lainnya,” singkat Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

    Khofifah batal diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi dana hibah karena sedang berada di luar negeri untuk menghadiri wisuda anaknya.

    Khofifah lantas meminta penjadwalan ulang pada pekan depannya, yakni antara 23-26 Juni 2025. Akan tetapi, KPK belum memanggil Khofifah dalam rentang waktu tersebut.

    Baca juga Khofifah Berada di China, Bakal Kembali ke Tanah Air Minggu 22 Juni 2025

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Rabu (21/12/2022). Kantor Khofifah digeledah tim penyidik lembaga antirasuah berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah…

  • NasDem Tolak Putusan Pemisahan Pemilu, Sebut MK Curi Kedaulatan Rakyat – Page 3

    NasDem Tolak Putusan Pemisahan Pemilu, Sebut MK Curi Kedaulatan Rakyat – Page 3

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.

    Pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sedangkan pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    Dalam hal ini, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti.

    Secara lebih rinci, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai menjadi:

    “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.”

  • VIDEO: Tembok Pembatas KRL di Cipinang Dijebol Lagi!

    VIDEO: Tembok Pembatas KRL di Cipinang Dijebol Lagi!

    VIDEO: Tembok Pembatas KRL di Cipinang Dijebol Lagi!

  • Semarak HUT ke-79 Bhayangkara 1 Juli Besok, Ini Makna dan Temanya – Page 3

    Semarak HUT ke-79 Bhayangkara 1 Juli Besok, Ini Makna dan Temanya – Page 3

    Selain Satpam, Linmas, dan unsur Potmas, sejumlah elemen masyarakat juga akan ikut ambil bagian dalam devile sebagai bentuk dukungan terhadap Hari Bhayangkara. Di antaranya adalah kelompok buruh, organisasi kemasyarakatan seperti Banser, Kokam, dan Persis, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, serta pemuda-pemudi Merah Putih.

    Kelompok tani, Pokdar Kamtibmas, Aisyiyah, dan Fatayat NU juga turut serta dalam barisan kebangsaan, menandakan semangat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di tengah masyarakat.

    Sementara itu, dalam devile yang akan digelar usai upacara utama, seluruh peserta dari unsur masyarakat tersebut akan tampil mengenakan atribut dan seragam khas masing-masing, memperlihatkan kedisiplinan, semangat kebangsaan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Bhayangkara.

    Polri berharap keterlibatan masyarakat dalam perayaan ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap keamanan lingkungan serta mempererat hubungan antara kepolisian dan warga sebagai mitra sejajar dalam menjaga ketertiban dan kedamaian di Tanah Air.

  • Hari Bhayangkara 2025: Polri Gelar Layanan Publik Gratis di Monas – Page 3

    Hari Bhayangkara 2025: Polri Gelar Layanan Publik Gratis di Monas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan memperingati Hari Bhayangkara ke-79 pada tanggal 1 Juli 2025. Peringatan Hari Bhayangkara 2025 ini mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, yang menekankan komitmen Polri untuk menjadi institusi yang lebih terbuka, responsif, dan humanis.

    Sebagai bagian dari perayaan Hari Bhayangkara 2025, Polri akan mengadakan berbagai kegiatan menarik bagi masyarakat. Salah satu acara utama adalah konser yang akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Selain konser, Polri juga menyediakan berbagai layanan publik gratis bagi masyarakat yang hadir.

    Layanan publik gratis ini meliputi Samsat Keliling untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM), pembuatan SIM baru, serta layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) online. Selain itu, Polri juga menyediakan pelayanan kesehatan gratis dan program khitanan massal bagi masyarakat yang membutuhkan.

  • Ruangan Aspri YPPSDP Jakarta Terbakar, Diduga Akibat Korsleting – Page 3

    Ruangan Aspri YPPSDP Jakarta Terbakar, Diduga Akibat Korsleting – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ruangan Asisten Pribadi (Aspri) yang berada di lantai 7 Gedung Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP), Jalan Kramat Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, terbakar pada Senin, 30 Juni 2025 sekitar pukul 04.45 WIB.

    Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat, Asril Rizal, menyebutkan pihaknya mengerahkan 11 unit mobil pemadam dan 36 personel untuk menangani kebakaran.

    “Menurut informasi dari OB gedung bernama Rayhan pada jam 04.30 WIB ketika ingin melakukan aktifitas pagi melihat adanya kebocoran air di dinding lantai 6 disertai bau hangus yang berasal dari lantai 7,” kata dia dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).

    Rayhan kemudian segera melapor ke petugas keamanan gedung untuk menelusuri sumber bau tersebut.

    “Setelah ditelusuri ternyata sudah ada asap mengepul banyak di lantai 7 lalu pihak security melihat adanya api langsung memadamkan dengan menggunakan APAR, pada saat melakukan pemadaman terjadi ledakan besar dan api tidak bisa dikuasai,” ujar Asril.

    “Selepas terjadinya kebakaran akhirnya proteksi gedung bereaksi lalu pihak security menghubungi Damkar Jakpus (melalui telpon ke SCC) dan tim damkar menuju ke lokasi,” sambungnya.