Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Olahraga Padel Kena Pajak 10 Persen, Ini Penjelasan Bapenda Jakarta – Page 3

    Olahraga Padel Kena Pajak 10 Persen, Ini Penjelasan Bapenda Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta bersuara soal pemungutan pajak terhadap olahraga padel. Menurut Bapenda Jakarta, padel adalah olahraga yang sedang digandrungi masyarakat. Bahkan untuk menyewa lapangannya, warga harus antre panjang dan membayar mahal.

    “Lantas kenapa main padel mesti bayar pajak?,” tulis Bapenda Jakarta dalam siaran persnya, Jumat (4/7/2025).

    Menjawab hal itu, Kepala Bapenda Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan hal itu dikarenakan padel termasuk dalam kategori Pajak Hiburan yaitu bagian dari Pajak Daerah dan sejatinya bukan jenis pajak baru. Sebab, jenis pajak tersebut sudah ada sejak tahun 1997, melalui UU 19 Tahun 1997.

    Lusiana menyatakan, pajak adalah wujud gotong royong warga negara dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan negara. Dia mengatakan, objek pajak daerah umumnya adalah konsumsi atas barang atau jasa. Tak terkecuali hiburan, seperti PPN yang dipungut pemerintah pusat.

    “Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati masyarakat dengan dipungut bayaran. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi contoh yang lebih jelas tentang objek Pajak Hiburan, seperti tontonan film, pagelaran kesenian, musik, pameran, diskotek, permainan bilyar, pacuan kuda, panti pijat, pusat kebugaran, hingga pertandingan olahraga,” jelas Lusiana.

    Lusiana melanjutkan, Perda DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 menyebut beberapa olahraga yang terkena pajak seperti renang, tenis, squash, futsal, dan jenis olahraga lain yang bentuknya permainan yang menghibur sudah menjadi kategori yang terkena pajak.

    “Jadi sebenarnya olahraga permainan sudah dikenai pajak hiburan sejak lama dan tidak ada masalah. Adem ayem tanpa kegaduhan,” beber dia.

  • Lahan Bekas BLBI Diusulkan untuk Pembangunan Stadion Bertaraf Internasional di Depok – Page 3

    Lahan Bekas BLBI Diusulkan untuk Pembangunan Stadion Bertaraf Internasional di Depok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kota Depok berencana membangun stadion sepak bola bertaraf internasional dan standar FIFA. Rencananya lokasi tersebut berada di lahan eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Tanah Merah, Cipayung, Depok.

    Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan, telah mengusulkan rencana sejumlah pembangunan, salah satunya stadion sepak bola bertaraf internasional di Kota Depok. Adapun lahan tersebut menggunakan lahan eks-BLBI, Cipayung.

    “Kami usulkan adalah di lahan eks-BLBI yang di Cipayung, Tanah Merah,” ujar Supian, Jumat (4/7/2025).

    Supian menjelaskan, pengusulan lokasi pembangunan di lahan eks-BLBI Cipayung, akan terintegrasi dengan Tol Depok-Antasari. Apabila tol Depok-Antasari telah terhubung, akan memudahkan akses masyarakat menuju stadion.

    “Nanti exit Tol Desari rencananya juga akan berada di situ. Sangat mendukung secara lokasi dan luasannya pun memadai,” jelas Supian.

    Supian mengakui, menyukseskan dalam merealisasi rencana pembangunan stadion dinilai tidak mudah. Pemerintah Kota Depok membutuhkan usaha karena lahan eks-BLBI berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Karena statusnya masih aset pusat, tentu harus melalui proses dan koordinasi yang intens,” ucap Supian.

    Supian telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN yang juga Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir. Dari pertemuannya dengannya, Erick Thohir menyambut positif atas usulan yang diberikan Pemerintah Kota Depok.

    “Pak Erick Thohir menyambut baik karena beliau punya harapan besar untuk pengembangan sepak bola Indonesia, baik putra, putri, senior, maupun junior,” ungkap Supian.

    Terlebih, lanjut Supian, Erick Thohir memiliki wacana menjadikan Indonesia sebagai lokasi kantor FIFA dan tuan rumah berbagai liga internasional. Tidak hanya itu, sekarang ini

    stadion besar di Jabodetabek, yakni GBK dan JIS (Jakarta), Patriot (Bekasi), Pakansari (Bogor), menjadi bagian dari jaringan pendukung kegiatan sepak bola nasional.

    Apabila Kota Depok memiliki stadion bertaraf internasional, diharapkan mampu melengkapi kebutuhan kawasan sebagai pusat kegiatan olahraga nasional dan internasional.

    “Diharapkan Depok bisa juga punya stadion, kalau saya pribadi berharap namanya Stadion Gong Si Bolong,” tutur Supian.

     

  • Puan Sebut DPR Tengah Kaji Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu – Page 3

    Puan Sebut DPR Tengah Kaji Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu – Page 3

    Ia juga menyebut  fraksinya yakni PDIP juga masih menunggu hasil kajian sebelum bersikap, termasuk apakah putusan MK ini melanggar UUD 1945 atau tidak.

    “Kita masih kaji hal tersebut, apakah kemudian ada hal yang dilanggar sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” ungkapnya.

    Sebab, Puan menuturkan, dalam amanat UUD 1945 diatur bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. “Karena pemilu sesuai dengan Undang-Undang Dasar sudah lima tahun sekali,” ujar Puan.

  • Alasan Polisi Periksa Ajudan Jokowi Kompol Syarif – Page 3

    Alasan Polisi Periksa Ajudan Jokowi Kompol Syarif – Page 3

    Sebelumnya, Presiden RI ke-7, Joko Widodo membuat laporan dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Laporan itu dibuat di Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025.

    Dalam laporannya, Jokowi menilai ada pernyataan yang ia anggap mencemarkan nama baiknya perihal tuduhan ijazah palsu.

    “Pada tanggal 26 Maret 2025, JW di sekitar Karet, Kuningan mulai mengetahui adanya video melalui medsos berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 universitasi milik pelapor,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

    Ade Ary menerangkan, JW kemudian meminta ajudan dan kuasa hukumnya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial. Dia juga mengidentifikasi orang-orang yang ada di konten tersebut. Ade Ary menyebut antara lain RHS, RSN, TT, ES, dan KTR.

    “JW mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut, sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh RHS, RSN, TT, ES, KTR,” ujar dia.

    Atas hal tersebut, Jokowi menyambangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi pada 30 April 2025.

    Dalam laporannya, terlapor masih dalam lidik, mereka diancam melanggar Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 35 jo 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024.

    Setelah menerima laporan, kepolisian melakukan langkah-langkah penyelidikan. Total, ada 24 orang yang telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam tahap klarifikasi.

    “Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan,” ucap dia.

     

  • Kebakaran di Kramat Jati Jakarta Timur, Sejumlah Rumah Ludes Dilalap Api – Page 3

    Kebakaran di Kramat Jati Jakarta Timur, Sejumlah Rumah Ludes Dilalap Api – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kebakaran melanda permukiman padat di Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat dini hari (4/7/2025). Insiden ini menyebabkan lima rumah warga ludes dilalap api.

    Kasi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur, Abdul Wahid, mengatakan, api pertama kali diketahui muncul pada pukul 01.07 WIB.

    Mengetahui hal itu, Petugas Damkar langsung mengerahkan 15 unit mobil pemadam dengan 75 personel ke lokasi.

    “Objek terbakar 5 rumah Tinggal dengan luas 10×7 meter persegi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

    Dia mengatakan, belum diketahui penyebab kebakaran terjadi. Abdul Wahid memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai Rp210 juta.

    “Sebab belum diketahui. Menurut sumber informasi diduga api berasal dari rumah Bapak Deni Boy yang kebetulan kosong yang tiba-tiba api sudah membesar langsung laporan ke pos damkar terdekat,” ujar dia.

  • Zulfahmy Wahab Soroti Kasus Korupsi Dana Hibah: Ada Penggiringan Opini Sudutkan Khofifah – Page 3

    Zulfahmy Wahab Soroti Kasus Korupsi Dana Hibah: Ada Penggiringan Opini Sudutkan Khofifah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Zulfahmy Wahab, menilai kasus korupsi dana hibah jatim yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tidak hanya persoalan hukum. Namun, kasus tersebut sudah mulai digunakan pihak tertentu menjadi alat pemukul terhadap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

    “Saat ini kasus korupsi dana hibah Jatim yang ditangani KPK sudah mulai bias, isu ini sudah tercium aroma tidak sedap yang dijadikan pihak tertentu sebagai alat pemukul untuk menyerang karakter Khofifah,” kata Zulfahmy kepada awak media di Jakarta, Kamis (3/7/2023).

    Zulfahmy mengatakan, kabar pemanggilan KPK terhadap Gubernur Jawa Timur itu, sudah dipakai sebagai sarana penggiringan opini yang tendensius serta fitnah menghakimi Gubernur Jatim tersebut.

    “Penggiringan opini yang terjadi dari pemberitaaan dan media sosial tampak jelas menyerang dan menyudutkan Ibu Khofifah. Padahal, dia hanya dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai pejabat eksekutif Pemprov Jawa Timur. Ini adalah hal biasa yang prosedural dalam proses pencarian informasi di KPK,” jelas bang Zul, begitu pemuda ini akrab disapa.

    Menjadikan Khofifah sebagai obyek pembunuhan karakter tentu dianggap menarik bagi pihak tertentu itu. Ini lantaran Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat Nahdlatul Ulama itu dinilai telah menorehkan banyak capaian prestasi selama memimpin Provinsi Jatim. Bahkan termasuk tokoh besar yang berada dalam jajaran tokoh populer di tingkat nasional.

    “Ini tentu tidak adil, karena Ibu Khofifah tokoh yang dinilai berprestasi dan berpotensi di pentas Nasional, kemudian pihak-pihak tertentu berusaha membuat beliau layu sebelum berkembang. Ini sikap yang tidak bijak. Soal-soal politik harus dipisahkan dari hukum yang berproses di KPK,” tambahnya lagi.

    Meski banyak yang menyerang dan menyudutkan Khofifah, ia yakin KPK bertindak obyektif dalam menangani setiap perkara, termasuk kasus korupsi dana hibah Jatim.

    “Saya yakin, KPK tidak bisa diseret-seret dalam pusaran politik. KPK akan obyektif dalam penangangan perkara korupsi. Saya juga sama yakinnya dengan integritas beliau dan Ibu Khofifah tidak akan tumbang meskipun dipukul sana-sini. Sebagai tokoh besar NU, Ibu Khofifah pasti tangguh melewati ini,” pungkasnya.

     

  • Terobosan Program Pendidikan DKI Jakarta: KJP Plus Tembus 700 Ribu Penerima, KJMU Diperluas hingga S3 – Page 3

    Terobosan Program Pendidikan DKI Jakarta: KJP Plus Tembus 700 Ribu Penerima, KJMU Diperluas hingga S3 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Pemprov meningkatkan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) serta pemutakhiran dan sinkronisasi data penerima sebagai fondasi Program Sekolah Gratis.

    Tahun 2025 ini, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan KJP Plus Tahap I sebanyak 707.622 peserta didik. Seluruh penerima KJP Plus ini merupakan peserta didik dari golongan tidak mampu yang telah terverifikasi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlah penerima manfaat meningkat signifikan dibandingkan tahap kedua tahun 2024 yang hanya berjumlah 523.622 siswa. 

    Seiring dengan peningkatan jumlah penerima, anggaran KJP Plus juga mengalami kenaikan dari Rp2,5 triliun pada 2024 menjadi Rp3,2 triliun pada 2025. Sementara untuk jumlah penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terdapat sekitar 15 ribu penerima dan akan bertambah menjadi 20 ribu pada 2026 mendatang.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo  berharap program KJP Plus dan KJMU dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

    “Saya berpesan secara khusus kepada anak-anakku semua agar rajin belajar dan membanggakan orang tua. Kejarlah dan raihlah hingga mendapatkan KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, sehingga ada jaminan bagi kalian untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana,” ujar Gubernur Pramono Anung Wibowo seperti dikutip dari laman jakarta.go.id

    Terkait program KJMU, Pramono memastikan bahwa 15 ribu mahasiswa yang telah ditetapkan menjadi penerima KJMU sebelumnya akan terus mendapatkan bantuan setiap tahunnya hingga lulus dari bangku perkuliahan. Namun, Pemprov menetapkan syarat untuk penerima KJMU, yakni nilai IPK yang dipertahankan tetap baik.

    “Program KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, yang dulu terhambat kami akan lanjutkan, bagi warga Jakarta ada 15 ribu orang yang akan kami berikan KJMU dan tidak dievaluasi seperti dulu yang setiap tahun. Maka mereka akan kita buat sampai dengan lulus, tetapi IPK-nya kita syaratkan,” jelasnya.

    Berbeda dengan mekanisme beasiswa sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta saat ini juga memberikan beasiswa hingga jenjang S3 kepada mahasiswa yang berprestasi.

    “Perbedaannya dengan KJMU yang dulu, itu hanya sampai S1. Namun, sekarang kami perluas hingga S2 dan S3 untuk mahasiswa yang IPK-nya bagus. Kenapa itu dilakukan? Untuk memutus apa yang disebut dengan garis ketidakberuntungan,” ujar Gubernur Pramono.

    Selain itu, yang membedakan KJMU saat ini dengan yang sebelumnya, yaitu KJMU bisa untuk semua universitas dengan akreditasi apapun baik A/B/C, tidak hanya yang akreditasinya A saja.

  • Ganjil Genap Jakarta Tetap Berlaku Jelang Akhir Pekan Jumat 4 Juli 2025 – Page 3

    Ganjil Genap Jakarta Tetap Berlaku Jelang Akhir Pekan Jumat 4 Juli 2025 – Page 3

    Jumat kerap menjadi hari yang dinanti karena menandai penghujung aktivitas kerja. Namun, di Jakarta, hari Jumat bukan berarti bebas dari kebijakan ganjil genap.

    Pada Jumat (4/7/2025), sistem ganjil genap tetap diberlakukan seperti biasa, karena statusnya masih merupakan hari kerja aktif. Tanggal yang jatuh pada angka genap mengharuskan kendaraan berpelat nomor genap saja yang dapat melintas di jam dan lokasi tertentu.

    Bagi warga yang tetap harus beraktivitas, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan agar perjalanan tetap nyaman dan terhindar dari pelanggaran:

    1. Pastikan pelat nomor kendaraan Anda berakhiran angka genap

    Kendaraan yang memiliki pelat berakhir 0, 2, 4, 6, atau 8 boleh melintas hari ini. Jika kendaraan Anda berpelat ganjil, sebaiknya hindari jam pemberlakuan ganjil genap atau gunakan transportasi alternatif.

    2. Hindari jam padat ganjil genap

    Ingat, ganjil genap berlaku pada dua sesi waktu: pukul 06.00–10.00 WIB dan 16.00–21.00 WIB. Mengatur keberangkatan di luar jam tersebut bisa menyelamatkan Anda dari risiko tilang.

    3. Gunakan kendaraan umum untuk efisiensi

    MRT, TransJakarta, KRL, dan LRT tetap beroperasi penuh pada hari Jumat. Moda ini bisa menjadi pilihan utama, terutama bagi Anda yang tidak ingin terjebak aturan lalu lintas.

    4. Manfaatkan transportasi daring dengan pelat yang sesuai

    Jika harus menggunakan mobil, layanan ride hailing bisa membantu. Pastikan kendaraan yang dipesan memiliki pelat nomor genap agar tidak melanggar aturan.

    5. Manfaatkan aplikasi navigasi real-time

    Aplikasi seperti Google Maps atau Waze dapat memberi info lalu lintas sekaligus menunjukkan jalur alternatif yang tidak terkena ganjil genap.

    6. Tunda perjalanan non-mendesak ke luar jam ganjil genap

    Jika Anda tidak memiliki keperluan mendesak di pagi atau sore hari, lebih baik tunda aktivitas hingga malam hari atau selesaikan lebih awal sebelum pukul 06.00 WIB.

    7. Cek informasi terbaru dari sumber resmi

    Ikuti akun resmi Dinas Perhubungan atau Pemprov DKI untuk mendapatkan pembaruan aturan atau potensi perubahan jadwal secara mendadak.

    8. Hindari pelanggaran demi kenyamanan jangka panjang

    Pelanggaran ganjil genap bukan hanya soal denda, tapi juga bisa mengganggu agenda dan membuang waktu. Disiplin menjadi kunci mobilitas yang aman.

    Meskipun Jumat sering kali lebih fleksibel dari hari kerja lainnya, kebijakan ganjil genap tetap diterapkan secara penuh. Dengan perencanaan yang tepat dan pemilihan moda transportasi yang sesuai, Anda tetap bisa beraktivitas dengan lancar tanpa khawatir terkena sanksi.

  • Cuaca Hari Ini Jumat 4 Juli 2025, BMKG: Jakarta Berpotensi Hujan Petir Sore – Page 3

    Cuaca Hari Ini Jumat 4 Juli 2025, BMKG: Jakarta Berpotensi Hujan Petir Sore – Page 3

    Dwikorita menerangkan, dalam sepekan ke depan, wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk beberapa destinasi wisata utama, diprakirakan mengalami peningkatan tutupan awan dan curah hujan.

    Aktivitas MJO yang saat ini berada di wilayah Indonesia, terutama meliputi Jawa bagian tengah dan timur, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian Kalimantan, menjadi pemicu utama kondisi ini.

    Selain itu, kelembapan atmosfer yang masih tinggi serta angin timuran yang belum stabil menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya hujan, bahkan di kawasan yang biasanya sudah kering di musim kemarau.

    Di wilayah pegunungan, hujan berpotensi memicu longsor atau tumbangnya pohon, sementara di wilayah laut, angin kencang dan gelombang tinggi dapat mengancam keselamatan aktivitas wisata air.

    Dwikorita menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam merencanakan perjalanan liburan, terutama menuju destinasi seperti kawasan Puncak, Bandung Utara, Yogyakarta, Malang, dan Batu, yang berpotensi mengalami hujan pada siang hingga malam hari.

    Sementara itu, kawasan wisata pesisir seperti Bali dan Lombok juga perlu diwaspadai karena potensi gelombang tinggi dan angin kencang dari arah timur yang dapat membahayakan aktivitas di laut.

     

  • DPRD Jakarta: Raperda Kawasan Tanpa Rokok Akan Tegas, tapi Tak Matikan UMKM – Page 3

    DPRD Jakarta: Raperda Kawasan Tanpa Rokok Akan Tegas, tapi Tak Matikan UMKM – Page 3

    Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pertembakauan Indonesia (AMTI) bersama perwakilan pedagang kecil menyampaikan aspirasi kepada Ketua Pansus Ranperda KTR DPRD Jakarta agar peraturan daerah itu tidak membebani pedagang kecil.

    Ketua Umum AMTI I Ketut Budhyman mengatakan, pihaknya setuju dengan peraturan terkait perilaku merokok, tetapi bukan pelarangan total bagi ekosistem pertembakauan.

    “Jika pelarangan ini tetap menjadi usulan Pemprov DKI Jakarta maka hari ini dapat kami sampaikan bahwa kami tidak setuju dengan Ranperda KTR usulan Pemprov DKI Jakarta,” katanya di Jakarta, Rabu (11/5/2025), .

    Budhyman memaparkan terdapat beberapa pasal dalam Ranperda KTR yang berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi, utamanya di tingkatan pedagang tradisional, warung kelontong, peritel modern perhotelan, kafe, restoran hingga industri kreatif.

    Hal ini, kata dia, berakibat kepada berkurangnya serapan tenaga kerja serta meningkatkan ancaman rokok ilegal.