Category: Liputan6.com News

  • KPK Nilai Ada Ketidaksinkronan RUU KUHAP dengan UU KPK – Page 3

    KPK Nilai Ada Ketidaksinkronan RUU KUHAP dengan UU KPK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada ketidaksinkronan antara Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dengan UU KPK.

    Oleh sebab itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa lembaga antirasuah tersebut sempat menggelar diskusi kelompok terpumpun (FGD).

    “Benar, pada Kamis (10/7), KPK menggelar FGD dengan para ahli hukum untuk membahas terkait implikasi rancangan KUHAP, yang di mana beberapa pasalnya tidak sinkron dengan tugas dan kewenangan KPK yang telah diatur dalam UU,” ujar Budi seperti dilansir Antara.

    Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa UU yang dimaksud adalah UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa para ahli hukum dalam FGD tersebut mendukung penuh adanya pengaturan lex specialis dalam RUU KUHAP terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan KPK selama ini.

    “Yang mana korupsi dipandang sebagai extraordinary crime, dan juga menjadi lex specialis dalam KUHP. Terlebih, kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan juga telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya.

     

  • KPK Kaji Aturan untuk Larang Tahanan Pakai Masker – Page 3

    KPK Kaji Aturan untuk Larang Tahanan Pakai Masker – Page 3

    Oleh sebab itu, dia mengajak media untuk menyampaikan usulan tersebut kepada publik agar kemudian disampaikan kepada Komisi III DPR RI.

    “Teman-teman media sampaikan ke publik, dan publik kemungkinan akan memberikan masukan kepada DPR untuk mengubah aturan ini, yakni apabila seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ditangkap dan ditahan, kemudian perlu di-publish, nah, itu harus diperlihatkan supaya mereka malu, dan ini perlu diatur dalam undang-undang.” katanya.

     

  • Pemprov Jakarta Siapkan Anggaran Rp4 Triliun untuk Atasi Banjir – Page 3

    Pemprov Jakarta Siapkan Anggaran Rp4 Triliun untuk Atasi Banjir – Page 3

    Dengan demikian, pelebaran sungai dapat dilakukan sehingga banjir di Jakarta dapat diatasi dengan baik. Namun, Pemprov DKI Jakarta melalukan pendekatan dengan warga secara humanis dan tanpa kekerasan.

    “Suka tidak suka, bahwa itu memang bukan tempat untuk ditinggali ya. Kami akan pindahkan, kami akan siapkan untuk tempat tinggal itu,” kata Pramono.

    Awal bulan di pertengahan tahun 2025, Jakarta kembali dikepung banjir. Ratusan titik tergenang dan hampir seribu warga terpaksa mengungsi. Pramono pun menyampaikan permintaan maaf atas banjir yang lagi-lagi dirasakan warga Jakarta.

    “Memang terkadang kita nggak boleh melawan banjir, tapi bagaimana kita menyiasati bahwa banjir yang terjadi itu bisa kita alihkan bisa kita salurkan tidak membawa dampak kepada masyarakat,” kata Pramono.

     

  • 4 Fakta Terkait Penemuan Jasad Pria Tanpa Busana di Aliran Kali Ciliwung – Page 3

    4 Fakta Terkait Penemuan Jasad Pria Tanpa Busana di Aliran Kali Ciliwung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sesosok jasad pria ditemukan mengambang di aliran Kali Ciliwung, kawasan Jalan Rawajati Timur II, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu, 9 Juli 2025. Kondisi jasad sangat mengenaskan ditemukan tanpa busana dengan bagian kepala yang hancur.

    Personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan turut diterjunkan untuk membantu proses evakuasi. Petugas Gulkarmat, Awal Danu, menyebut jasad diduga berjenis kelamin laki-laki. Saat ditemukan, tubuh korban sudah dalam kondisi membusuk dan tanpa busana.

    “Kondisi jenazah tidak mengenakan pakaian, posisi tengkurap. Sebagian badan tidak ada organnya seperti kepala bagian belakang,” kata Awal kepada wartawan, Rabu 9 Juli 2025.

    Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih, menyatakan tubuh korban sulit dikenali karena sebagian kepala korban diduga telah dimakan biawak. Dugaan itu diperkuat dengan banyaknya biawak di sekitar tubuh korban.

    “Kepala korban masih ada, hanya saja sebagian sudah hilang (dugaan sementara dimakan oleh binatang), karena saat dilakukan evakuasi di TKP, banyak biawak di sekitar badan korban,” kata Murodih dalam keterangan tertulis, Kamis 10 Juli 2025.

    Sudah ada beberapa orang yang melapor dan memberikan ciri-ciri berupa pakaian maupun tanda fisik. Namun hingga kini, identitas korban belum dapat dipastikan.

    Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil autopsi jenazah korban yang berada di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. “Sementara masih menunggu hasil autopsi di RS Polri Kramatjati,” pungkasnya, dilansir merdeka.

    Berikut sederet fakta terkait penemuan jasad pria di Aliran Kali Ciliwung, dihimpun Tim News Liputan6.com:

     

  • Kapolri Tinjau SPPG Polrestabes Medan, Pastikan MBG Tepat Sasaran – Page 3

    Kapolri Tinjau SPPG Polrestabes Medan, Pastikan MBG Tepat Sasaran – Page 3

    Dia berpesan agar pelaksanaan MBG yang dilakukan oleh SPPG di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dapat dipersiapkan dengan baik, mulai dari bahan baku, proses pemasakan, hingga distribusi.

    Termasuk juga meminta agar food security terhadap produk MBG yang akan disalurkan kepada masyarakat dapat benar-benar terjamin keamanannya.

    “Paling utama adalah bagaiman SPPG ini betul-betul dirasakan oleh para penerima manfaat. Dipersiapkan dengan baik pada saat dimasak, distribusi, kita memiliki kekhasan food security betul-betul dilaksanakan sebaik-baiknya,” kata Listyo.

  • Polisi Lakukan Tes DNA Jasad Pria yang Ditemukan di Aliran Kali Ciliwung – Page 3

    Polisi Lakukan Tes DNA Jasad Pria yang Ditemukan di Aliran Kali Ciliwung – Page 3

    Sebelumnya, warga menemukan mayat tanpa kepala diduga berjenis kelamin laki-laki di Kali Ciliwung di Jalan Rawajati Timur III, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu (9/7).

    Mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memancing di pinggir Kali Ciliwung. Polisi menduga mayat tanpa kepala itu kondisinya rusak karena diduga dimakan binatang seperti biawak.

    Korban diduga merupakan pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diduga hilang saat memancing di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

  • DPRD Jakarta Minta Pemprov Kaji Ulang Pengenaan Pajak 10% untuk Fasilitas Olahraga – Page 3

    DPRD Jakarta Minta Pemprov Kaji Ulang Pengenaan Pajak 10% untuk Fasilitas Olahraga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk meninjau kembali kebijakan pengenaan pajak terhadap sejumlah fasilitas olahraga.

    “Kami merekomendasikan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk mengkaji ulang pengenaan pajak hiburan pada beberapa tempat olahraga,” ujar Suhud dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (11/7/2025).

    Menurutnya, pengenaan pajak hingga 10 persen pada tempat olahraga belum tepat mengingat kondisi ekonomi sedang melemah dan daya beli masyarakat menurun.

    Terlebih, kata dia, banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah, sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.

    “Pengenaan pajak hiburan harus memperhatikan omzet dari tempat olahraga, agar tidak membebani masyarakat kecil yang ingin memanfaatkan tempat olahraga tersebut,” kata Suhud.

    Adapun kebijakan pengenaan pajak 10 persen untuk sejumlah fasilitas olahraga diatur dalam Keputusan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025.

    Terdapat 21 jenis fasilitas olahraga antara lain tenis, futsal, bulu tangkis, basket, atletik, hingga padel yang diberlakukan pajak 10 persen karena hal itu termasuk objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam kategori jasa kesenian dan hiburan.

  • Pramono Anung Buka Suara Soal Fenomena Pelamar PPSU Banyak dari Lulusan Sarjana – Page 3

    Pramono Anung Buka Suara Soal Fenomena Pelamar PPSU Banyak dari Lulusan Sarjana – Page 3

    Pramono menambahkan, jika sudah diseleksi maka mereka yang lolos akan diputuskan bersama melalui rapat yang dipimpinnya bersama wakil gubernur.

    Saat ditanya lebih jauh, Pramono menampik hadirnya fenomena lulusan sarjana daftar jadi PPSU dikarenakan sempitnya lapangan kerja di Jakarta. Sebab, kebijakan membuka kesempatan bagi lulusan SD bertujuan memberikan kesempatan kepada siapa pun yang memiliki keinginan untuk kerja.

    “Bukan minim, ya artinya karena syaratnya SD ya, mau ada sarjana, mau doktor, yang daftar ya sama aja kan gitu,” Pramono menandasi.

    Sebelumnya, Banyak pelamar yang ingin menjadi petugas PPSU berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk Nabila (27) dan Febrina Nuranisa (32). Keduanya merupakan lulusan sarjana dengan gelar di bidang akuntansi.

    Bukan tanpa alasan mereka mau bekerja sebagai PPSU di wilayah Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, meski sudah pernah duduk di bangku universitas hingga meraih gelar sarjana. Keduanya mengaku sekarang masih menganggur karena sulit mencari pekerjaan.

    “Alasan yang pertama ingin cari kerja. Yang kedua memang sudah terbiasa beberes rumah,” ujar kata Nabila diiyakan Febrina, di Taman Delta, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran seperti dikutip, Selasa (8/7/2025).

    “Dan sekarang ini kan memang lagi susah mencari pekerjaan. Selagi ada peluang di depan mata, ambil aja dulu,” kata Febrina.

  • Top 3 News: Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Saling Klaim dan Adu Persepsi – Page 3

    Top 3 News: Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Saling Klaim dan Adu Persepsi – Page 3

    Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) bersikukuh menyatakan ijazah Jokowi palsu, sementara kepolisian telah berpegangan pada hasil penyelidikan yang menyimpulkan ijazah Presiden Ke-7 Jokowi dipastikan keasilannya.

    Hasil penyelidikan itu pun mematahkan laporan yang dilaporkan oleh TPUA ke Bareskrim Polri. Laporan tercatat dengan surat nomor Khusus/TPUA/XII/2024 dan nomor LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025.

    Belakangan, TPUA meminta Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus. Permintaan itu diamini, sehingga diadakan di salah satu ruangan di Bareskrim Polri pada Rabu, 9 Juli 2025.

    Dari kubu pelapor, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) diwakili Eggi Sudjana, Rizal Fadhilah, Roy Suryo, hingga akademisi Rismon Sianipar.

    Dari pihak terlapor, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi diwakili kuasa hukumnya, Yakup Hasibuan. Sedangkan, dari pihak eksternal hadir Kompolnas, Ombusman dan Komisi III DPR RI.

     

    Selengkapnya…

  • Terekam CCTV, Begini Aktivitas Terakhir Diplomat Kemlu Sebelum Ditemukan Meninggal Dunia – Page 3

    Terekam CCTV, Begini Aktivitas Terakhir Diplomat Kemlu Sebelum Ditemukan Meninggal Dunia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), ADP, masih penuh teka-teki. Malam sebelum ditemukan tewas, aktivitas ADP sempat terekam kamera CCTV di sekitar rumah kos, Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat.

    Dari video yang diterima, ADP keluar dari kamar kos pada Senin, 7 Juli 2025, pukul 23.21 WIB. Ia mengenakan batik biru dongker dan celana panjang hitam. ADP terlihat keluar sambil menenteng plastik kresek hitam.

    Ia berjalan kaki keluar area sekitar kos. Tak lama setelah itu, pada pukul 23.25 WIB, ADP terlihat kembali. Namun, saat itu ia berjalan dengan tangan kosong dan langsung masuk ke dalam kamar kos.

    Rekaman CCTV tersebut selaras dengan keterangan saksi. Dari hasil pemeriksaan, diketahui korban sempat terlihat pada Senin malam. Saat itu, ia sempat menyantap makanan di salah satu ruangan area kos, kemudian keluar untuk membuang sampah.

    “Saat itu malam hari dia makan. Memang dibuktikan, kelihatan di CCTV itu memang dia keluar buang sampah. Jadi malam hari itu dia sekitar 22.30. Dia menyapa, ‘Ayo, Mas,’ gitu aja. Menyapa penjaga kosan. Karena kan penjaga kosannya itu kan di belakang,” ujar Kapolsek Menteng, Kompol Rezha Rahandhi, kepada wartawan, Selasa (8/7/2025) malam.