Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Jejak Karhutla di Riau dan Langkah Cepat Kapolri – Page 3

    Jejak Karhutla di Riau dan Langkah Cepat Kapolri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terbang ke langit Riau, memantau langsung sebaran titik api karhutla dari udara. Dengan helikopter, ia meninjau lokasi-lokasi yang terbakar, menyaksikan dari ketinggian bagaimana lahan-lahan mulai menghitam.

    Listyo pun mengapresiasi kerja cepat Satgas Karhutla yang berhasil menekan jumlah hotspot secara signifikan.

    “Tadi dilaporkan terjadi fluktuasi terkait dengan puncak karhutla yang sudah terjadi dimana tanggal 20 Juli 2025 tejadi peningkatan hotspot 586 titik. Namun kemudian karena langkah dari tim Satgas Karhutla titik hotspot turun menjadi 144 titik,” kata dia di Riau Kamis 24 Juli 2025.

    Dia berterima kasih atas kinerja Satgas Karhutla dan seluruh elemen yang tergabung di dalamnya, mulai dari TNI, Polri, Pemda, lapisan masyarakat, relawan hingga perusahaan, yang telah bekerja keras menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

    “Bapak Gubernur saat ini sudah menetapkan tanggap darurat bencana selama 14 hari. Mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 4 Agustus 2025 untuk dua kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Sementara 10 kabupaten lainnya menetapkan status siaga. Tentunya ini bagian dari upaya agar penanganan karhutla betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik,” jelas dia.

     

  • Kisah Pencari Rezeki dari Seberang, Terbang ke Tanah Rantau Demi Wujudkan Mimpi – Page 3

    Kisah Pencari Rezeki dari Seberang, Terbang ke Tanah Rantau Demi Wujudkan Mimpi – Page 3

    Alya mengaku sangat terbantu dengan event job fair seperti ini. Bursa lowongan kerja ini mempermudah para pencari rezeki seperti dirinya. Hanya dengan mendatangi satu tempat, dia bisa memasukkan lamaran ke banyak perusahaan.

    Meski diakui Alya, tetap saja tak mudah. Lowongan pekerjaan yang dicari belum tentu ada. Tetapi buat Alya, tidak ada yang lebih penting dari sebuah usaha.

    “Saya sih berharap prosesnya profesional, bukan cuma formalitas karena ada event saja, seperti isu-isu yang ada,” ujar Alya.

    Kata orang, Jakarta incaran para perantau. Kerasnya hidup di ibu kota tak membuat Alya takut. Dia sepakat, menetap di Jakarta membuat kesempatannya mendapatkan pekerjaan lebih baik dari pada harus kembali ke kampung halaman. Asalkan, tetap menggunakan cara-cara profesional.

    “Saya perantau jadi memang masih mau kerja di Jakarta,” ujar Alya semringah.

  • Ini Jejak Terakhir Diplomat Muda Kemlu ADP Sebelum Ditemukan Tewas di Kamar Kostnya – Page 3

    Ini Jejak Terakhir Diplomat Muda Kemlu ADP Sebelum Ditemukan Tewas di Kamar Kostnya – Page 3

    Polisi pun sejauh ini masih mendalami keberadaan tas dan kantong belanja yang sempat dibawa oleh ADP. Ade Ary mengatakan pihaknya telah menyita 20 rekaman CCTV dari berbagai lokasi untuk menelusuri jejak ADP.

    “Jadi mengungkap peristiwa ini diawali dari mengumpulkan sekecil apapun fakta-fakta dirangkai, disesuaikan, karena dalam proses pembuktian itu harus klop semuanya, antara TKP dengan saksi, TKP dengan barang bukti,” ucap dia.

    Keresahan Istrinya

    Tak hanya aktifitas di rooftop yang masih menjadi teka-teki. Keluarga ADP di Yogyakarta membeberkan sejumlah keganjilan. Kakak ipar Daru, Meta Bagus, menceritakan malam itu adiknya, yang merupakan istri dari ADP tiba-tiba tak tidur semalaman.

    Pita mulai gelisah. Ia merasa ada yang tidak biasa. Setiap pagi dan malam, keluarganya terbiasa saling menyapa lewat video call. Tapi malam itu berbeda.

    “Keluarga itu enggak pernah enggak teleponan soalnya. Sekedar menanyakan sudah makan atau belum. Itu rutin. Kalau ditanya tadi ditanya resah, ya resah karena komunikasi mereka itu lancar banget,” kata dia di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (15/7/2025).

  • Isu Pungli Warnai Rekrutmen PPSU Jakarta, Pramono Anung: Padahal Belum Final – Page 3

    Isu Pungli Warnai Rekrutmen PPSU Jakarta, Pramono Anung: Padahal Belum Final – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, proses rekrutmen pasukan oranye atau Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) saat ini masih bergulir. Menurut dia, tahapannya sudah masuk seleksi di tingkat wali kota.

    Hasil seleksi di tingkat wali kota ini kemudian bakal dilaporkan kepada Gubernur Pramono sebelum diumumkan di akhir Juli 2025 mendatang.

    “Jadi (proses rekrutmen) PPSU ini sekarang di Wali Kota, nanti laporan terakhir baru ke saya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Pramono tak menampik, menerima berbagai keluhan terkait rekrutmen PPSU, termasuk dugaan pungli. Meski begitu, Pramono menganggap protes yang datang dari para pendaftar itu sebagai hal wajar karena kekhawatiran tidak diterima.

    “Memang sekarang ini pastilah ada protes, tidak semua orang bisa diterima di PPSU. Yang tidak diterima komplain dan sebagainya, mereka menyampaikan (proses) tidak transparan,” ucap Pramono.

     

  • Bantuan Subsidi Upah BSU 2025: Simak Syarat dan Cara Cek Status Penerima – Page 3

    Bantuan Subsidi Upah BSU 2025: Simak Syarat dan Cara Cek Status Penerima – Page 3

    Setelah memahami syarat, langkah selanjutnya adalah mengecek status penerimaan bantuan subsidi upah BSU Anda. Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan beberapa kanal resmi yang dapat diakses secara mandiri oleh para pekerja. Ini memudahkan proses verifikasi dan memastikan transparansi penyaluran bantuan.

    Anda dapat mengecek status penerimaan BSU melalui situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Cukup masukkan NIK dan kode verifikasi, lalu klik “Cek Status” untuk melihat informasi kelayakan. Alternatif lain adalah melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain situs web, aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dan aplikasi Pospay juga dapat digunakan untuk memeriksa status.

    Pencairan dana BSU dilakukan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) dan Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh). Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Himbara atau rekeningnya bermasalah, pencairan dapat dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia. Saat mencairkan di Kantor Pos, pastikan Anda membawa e-KTP asli, kode QR dari aplikasi Pospay atau notifikasi resmi, nomor handphone aktif, dan Kartu Keluarga (KK) asli jika diperlukan.

    Apabila Anda merasa telah memenuhi semua syarat namun bantuan subsidi upah BSU belum cair, ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Hal ini bisa disebabkan oleh data pribadi atau rekening yang tidak valid, rekening yang tidak aktif atau bermasalah, sudah menerima bantuan sosial lain, proses verifikasi yang masih berlangsung, atau tidak memenuhi syarat sesuai Permenaker. Penting untuk memastikan semua data Anda akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  • Cara Mudah Cek Bansos Pakai KTP: Panduan Lengkap Status Penerima dan Syaratnya – Page 3

    Cara Mudah Cek Bansos Pakai KTP: Panduan Lengkap Status Penerima dan Syaratnya – Page 3

    Pemerintah telah menetapkan kriteria ketat untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemahaman mengenai syarat ini penting sebelum melakukan cek bansos KTP.

    Salah satu syarat fundamental adalah status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan e-KTP dan Kartu Keluarga yang valid. Selain itu, calon penerima wajib terdaftar dalam DTKS, yang merupakan basis data utama pemerintah untuk program kesejahteraan sosial. Status ini bisa dicek melalui platform resmi Kemensos.

    Kategori keluarga miskin atau rentan miskin juga menjadi penentu utama. Ini termasuk keluarga dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan, bekerja di sektor informal, atau tidak memiliki penghasilan tetap. Mereka juga tidak boleh memiliki aset bernilai tinggi seperti kendaraan mewah atau rumah permanen dengan fasilitas modern.

    Penting juga untuk dicatat bahwa penerima bansos tidak boleh berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, BUMN, atau BUMD. Selain itu, mereka tidak sedang menerima bantuan sosial lain yang sejenis, seperti Kartu Prakerja atau BLT UMKM. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan memastikan pemerataan.

    Secara umum, berikut adalah kriteria utama bagi calon penerima bansos:

    Warga Negara Indonesia (WNI): Dibuktikan dengan kepemilikan e-KTP dan Kartu Keluarga yang valid.

    Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Ini adalah basis data utama untuk menentukan penerima bansos.

    Termasuk dalam Kategori Keluarga Miskin atau Rentan Miskin: Memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki aset bernilai tinggi.

    Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri: Serta bukan pegawai BUMN atau BUMD.

    Tidak Sedang Menerima Bantuan Sosial Lain yang Sejenis: Agar penyaluran bantuan lebih merata dan tepat sasaran.

    Selain syarat umum, beberapa program seperti PKH memiliki kriteria khusus, meliputi:

    Ibu hamil dan ibu nifas.
    Anak usia dini (0-6 tahun).
    Pelajar SD, SMP, SMA atau sederajat.
    Lansia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.
    Keluarga yang terdampak krisis ekonomi atau bencana.
    Tergolong rumah tangga rentan, seperti keluarga dengan anak balita atau kepala keluarga tunggal.

  • Ketua DPR Ungkap Surat dari Pimpinan Komisi III Berisi Kajian Putusan MK – Page 3

    Ketua DPR Ungkap Surat dari Pimpinan Komisi III Berisi Kajian Putusan MK – Page 3

    Sebelumnya, surat dari Komisi III DPR RI bernomor B/799/PW.0102/VII/2025 tertanggal 23 Juli 2025 itu dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam sidang paripurna.

    Adies meminta persetujuan forum untuk menerima surat tersebut sebagai keputusan resmi Komisi III DPR RI.

    “Berkenaan dengan itu, berdasarkan ketentuan Pasal 256 Ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, kami minta persetujuan rapat paripurna hari ini, apakah Keputusan Komisi III DPR RI sebagaimana telah kami bacakan di atas dapat disetujui?” kata Adies dalam rapat.

  • Bandara VVIP IKN Jadi Bandara Komersial? Puan Maharani Bakal Tinjau Lapangan – Page 3

    Bandara VVIP IKN Jadi Bandara Komersial? Puan Maharani Bakal Tinjau Lapangan – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyampaikan bahwa dalam rapat bersama pimpinan DPR RI dan OIKN membahas dua isu, menyangkut perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara hingga pembangunan perumahan di IKN.

    “Kalau VVIP kan dipakainya belum tentu sebulan sekali. Kalau bandara umum, itu bisa dipakai oleh siapa saja. Jadi, saat ini kan kita bandara umum kan masih ke Balikpapan, dan itu kan perjalanannya cukup lumayan jauh,” ucap Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Adapun isu lain yang dibahas soal permintaan agar mengurangi besaran luas perumahan di IKN yang diperuntukkan untuk para pejabat negara. Dede Yusuf menyebut, pembangunan perumahan yang diperuntukkan untuk para pejabat negara hingga pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI-Polri di IKN mencapai 44.000 hunian.

    “Tadi permintaan daripada Kepala IKN adalah me-reduce, mengurangi jumlah besaran perumahan tersebut, jadi berkurang kira-kira 20 persen lah. Misalnya tapaknya adalah 500 meter, nanti menjadi katakan lah 400 meter. Demikian juga yang 2mtdi bawahnya,” tuturnya.

     

  • Gibran Tepis Hoaks IKN: Bangun Istana Babat Hutan, Itu Salah – Page 3

    Gibran Tepis Hoaks IKN: Bangun Istana Babat Hutan, Itu Salah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, berbicara soal kabar bohong atau hoaks terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sempat beredar di tengah masyarakat. Salah satunya, soal anggapan Istana Kepresidenan di IKN yang dibangun dengan membabat hutan.

    Hal ini disampaikan Gibran dalam acara Green Impact Festival di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    “Dulu itu banyak sekali hoaks-hoaks tentang IKN. Jadi apa, oh membangun istana di tengah hutan? Membabat hutan, itu salah ya,” kata Gibran seperti dilihat dalam unggahan YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.

    Ia menegaskan, lokasi pembangunan IKN ialah hutan produksi, khususnya tanaman ekaliptus. Tanaman itu, kata dia, memang ditebang secara berkala.

    “Sudah tahu yang benar gimana? Itu di sana itu ada hutan produksi ekaliptus yang memang setiap 6-7 tahun itu memang dipotong,” ucap Gibran.

     

  • Kapolri Pimpin Apel Kokam Pemuda Muhammadiyah 2025, Sinergi Wujudkan Ketahanan Pangan – Page 3

    Kapolri Pimpin Apel Kokam Pemuda Muhammadiyah 2025, Sinergi Wujudkan Ketahanan Pangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Pemuda Muhammadiyah 2025 di Stadion Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (20/7/2025). Kegiatan itu dihadiri oleh 23.450 anggota Kokam Pemuda Muhammadiyah.

    Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri dan Pemuda Muhammadiyah, terkait dengan sinergitas usaha pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    “Alhamdulillah, baru saja dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polri dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah terkait Sinergisitas Usaha Pertanian dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional,” tutur Listyo dalam acara tersebut.

    Dengan adanya MoU tersebut, Listyo berharap adanya kerja sama yang berjalan maksimal sehingga dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan petani.

    “Kerja sama ini merupakan implementasi nyata yang sejalan dengan program ketahanan pangan yang dilaksanakan Polri dalam mendukung swasembada pangan, dimana sampai dengan akhir tahun 2025, Polri menargetkan penanaman jagung pada lahan seluas 1 juta hektar,” jelas dia.