Category: Liputan6.com News

  • QRIS Meroket di Jakarta, Sumbang Hampir 50 Persen Transaksi Nasional – Page 3

    QRIS Meroket di Jakarta, Sumbang Hampir 50 Persen Transaksi Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Yosamartha mengatakan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Jakarta menyumbang hampir 50 persen dari total transaksi nasional. Data ini menempatkan DKI Jakarta sebagai pengguna QRIS terbesar di Tanah Air.

    “Ternyata transaksi QRIS di Jakarta itu hampir 50 persen nasional. Jakarta saja, hampir 50 persen, sekitar 43-45 persen. Jadi, kalau orang mengatakan betapa hebatnya QRIS, ya Jakarta, karena kita menyumbangkan hampir setengah Indonesia,” kata Yosamartha dalam Pekan QRIS Nasional (PQN) 2025 di Jakarta Selatan, dikutip Rabu (13/8/2025).

    Menurut Yosamartha, Jakarta tak hanya menjadi pusat digitalisasi, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Pasalnya, ada triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tercatat 5,18 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di angka 5,12 persen.

    Selain itu, lanjutnya kontribusi Jakarta terhadap ekonomi Indonesia tidak main-main. Yosamartha menegaskan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta menyumbang seperlima dari perekonomian nasional.

    “Kalau bicara kontribusi, inflasi Jakarta itu hampir seperlima dari nasional. Jadi kalau kitanya lemah lesu, Indonesianya batuk-batuk,” katanya.

  • VIDEO: Polisi Sudah Bersiap! Kondisi Terkini Jelang Demo Besar di Pati

    VIDEO: Polisi Sudah Bersiap! Kondisi Terkini Jelang Demo Besar di Pati

    Rabu (13/8) pagi suasana di Pati Jawa Tengah sudah ramai. Sebagian warga menyiapkan diri untuk menggelar aksi besar-besar. Untuk mengantisipasi kericuhan, 2.684 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait dikerahkan. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menegaskan pengamanan akan dilakukan secara profesional dengan pendekatan humanis, termasuk larangan membawa benda berbahaya.

    Ringkasan

  • VIDEO: Demo Besar Pati, Warga Pati Mulai Turun ke Jalan!

    VIDEO: Demo Besar Pati, Warga Pati Mulai Turun ke Jalan!

    Rabu (13/8) pagi warga Pati Jawa Tengah sudah ramai turun ke jalan. Mereka bergabung dalam aksi besar-besaran sebagai respon atas sikap bupatinya yang dianggap arogan. Untuk mengantisipasi kericuhan, 2.684 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait dikerahkan. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menegaskan pengamanan akan dilakukan secara profesional dengan pendekatan humanis, termasuk larangan membawa benda berbahaya.

    Ringkasan

  • Kemenko Polkam: PSE Lingkup Privat Harus Dilaksanakan Sesuai Regulasi – Page 3

    Kemenko Polkam: PSE Lingkup Privat Harus Dilaksanakan Sesuai Regulasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Politik Keamanan (Kemenko Polkam) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) membahas Rencana Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

    Dalam pembahasannya, Asisten Deputi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi mengatakan terdapat sejumlah poin penting di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang seharusnya tidak bisa diakses publik.

    “Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan regulasi dan kebijakan relevan lainnya yang berlaku di sektor terkait,” kata Syaiful seperti dikutip dari keterangan pers, Rabu (13/8/2025).

    Menurut Syaiful, ada kebutuhan untuk melakukan pemetaan atas regulasi dan kebijakan relevan di berbagai sektor. Tujuannya, untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait pengaturan pengelolaan, pemrosesan, penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik yang dilakukan oleh PSE Lingkup Privat.

    Berdasarkan catatannya, beberapa sektor itu meliputi keuangan, ekonomi, kesehatan, informasi geospasial, pertahanan dan keamanan, perdagangan, ketenagakerjaan, kependudukan (Data Kependudukan), Imigrasi, keamanan siber, dan investasi/OSS (Data PSE Lingkup Privat).

    “Pasal 21 ayat (2) PP 71/2019 juga mengatur bahwa dalam hal PSE Lingkup Privat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di luar wilayah Indonesia, maka PSE Lingkup Privat wajib memastikan efektivitas pengawasan oleh K/L dan penegakan hukum,” jelas dia.

    Syaiful menegaskan, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dilakukan dengan memberi akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik guna pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Dalam rangka mengidentifikasi implementasi pelaksanaan dari proses permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik, maka perlu diperoleh update dari K/L terkait bagaimana proses permintaan akses tersebut dilakukan,” tegas Saiful.

     

  • Ada Gladi Resik Upacara HUT ke-80 RI, Rekayasa Lalin di Sekitar Istana Sifatnya Situasional – Page 3

    Ada Gladi Resik Upacara HUT ke-80 RI, Rekayasa Lalin di Sekitar Istana Sifatnya Situasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan pengalihan arus di sekitar Istana Negara. Pengalihan berkaitan dengan gladi upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) yang berlangsung selama dua hari sejak hari ini, Rabu (13/8/2025) sampai Kamis (14/8/2025)

    Kabagops Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Robby Hefadus, mengatakan penutupan hanya bersifat situasional, tergantung rangkaian kegiatan.

    “Selama dua hari ini ada pengalihan arus secara situasional jadi tidak berlangsung secara tetap. Ini hanya bersifat situasional di sekitaran Patung Kuda sampai dengan Istana Negara. Dan beberapa ruas jalan itu dilakukan pengalihan arusnya bersifat situasional dalam rangka gladi peringatan HUT ke-80 RI,” kata dia saat dihubungi, Rabu (13/8/2025).

    Tiga titik yang terdampak penutupan jalan secara situasional yaitu Jalan Majapahit (dari arah Harmoni ke lampu lalu lintas perempatan Oteva), Jalan Medan Merdeka Utara, dan Jalan Medan Merdeka Barat sisi timur. Penutupan terutama berlaku saat rangkaian gladi resik

    “Itu bersifat situasional. Jadi ada tiga Jalan Majapahit yang dari arah Harmoni yaitu jalan Majapahit arah ke Lampu lalu lintas di perempatan Oteva, terus dari Medan Merdeka Utara juga sepanjang jalan Medan Merdeka Utara sampai dengan Lampu lalu lintas di perempatan Oteva, dan Medan Merdeka Barat sisi timur,” ucap dia.

     

  • Jelang Usia 500 Tahun, Jakarta Butuh Paradigma Baru Pengelolaan Sampah – Page 3

    Jelang Usia 500 Tahun, Jakarta Butuh Paradigma Baru Pengelolaan Sampah – Page 3

    Monang, perwakilan DLH DKI Jakarta, memaparkan persoalan pengelolaan sampah di Jakarta. 

    “Dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa, ada 3,6 juta kepala keluarga, 2.741 RW, dan 30.894 RW, menghasilkan 8600 ton sampah per hari. Dengan menangani itu, kami hanya punya 1000-an pendamping,” jelas Monang.

    Menurutnya, meskipun pengelolaan sampah Jakarta sudah menekankan pemilahan sampah di rumah tangga, tetapi partisipasi warga masih kurang. Di Jakarta, ada 3356 unit bank sampah  yang terdaftar dengan 140 nasabah. 

    Sementara itu, Direktur Utama Perusda Pasar Jaya Agus Himawan menyampaikan soal penanganan sampah di pasar-pasar yang di bawah naungan Perumda.

    “Kita menaungi 150 pasar dengan produksi sampah 500 ton per hari. Dalam hitungan produksi sampah pasar itu, ada juga sampah dari warga sekitar,” katanya.

    Menurutnya, Perumda Pasar Jaya sedang memulai kebijakan baru pengelolaan sampah, yaitu mendirikan pusat pengelolaan sampah mandiri. Dengan konsep baru ini, masalah sampah di pasar akan diselesaikan di tempat.

    “Kita sudah menyelesaikan pusat pengelolaan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati, yang memproduksi 200 ton sampah per hari atau hampir 50 persen sampah pasar di Jakarta,” jelasnya.

    Dalam diskusi itu, Ketua KSM Sahabat Lingkungan, Hendro Wibowo, juga berbagai pengalaman soal pengelolaan sampah berbasis warga atau komunitas. 

    Menurut Hendro, pihaknya menyampaikan empat paradigma pengelolaan sampah, yaitu ekologi, ekonomi kreatif, edukasi, dan punishment and reward. Kata dia, mengedukasi warga agar punya kesadaran memilah dan mengolah sampah memang butuh waktu lama. 

    “Fukuoka di Jepang itu butuh 90 tahun. Makanya, edukasi sampah itu harus disertai dukungan pemerintah dalam bentuk politik kebijakan dan anggaran,” jelasnya.

    FGD ini menghasilkan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi yang nantinya akan digodok agar menjadi roadmap pengelolaan sampah di Jakarta.

  • Menteri Imipas Bocorkan Posisi Terbaru Riza Chalid, Terancam Masuk DPO Kejagung – Page 3

    Menteri Imipas Bocorkan Posisi Terbaru Riza Chalid, Terancam Masuk DPO Kejagung – Page 3

    Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

    Riza diketahui merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak. Ketika penetapan status tersangka dilakukan, Riza tidak berada di wilayah Indonesia sehingga Kejaksaan Agung berupaya memburu keberadaannya di luar negeri.

    Upaya pencarian terhadap Riza Chalid menjadi salah satu prioritas penegakan hukum, mengingat besar nilai kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus korupsi sektor energi tersebut.

  • Kemensos dan Himbara Percepat Burekol Penerima Bansos – Page 3

    Kemensos dan Himbara Percepat Burekol Penerima Bansos – Page 3

    Ia memastikan penerima bansos akan berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, karena data bersifat dinamis sehingga terjadi inclusion error dan exclusion error yang mempengaruhi siapa saja yang berhak menerima bansos. 

    “Salah satu masalahnya adalah bahwa ketika burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu,” katanya.

    Ia merinci waktu yang dibutuhkan untuk burekol mulai pengiriman data dari Kemensos dan cleansing data. Data yang memenuhi syarat akan diteruskan ke Himbara dan yang belum memenuhi syarat akan dikembalikan. Proses tersebut memerlukan waktu.

    “Yang triwulan ini kita membuka rekening kolektif di semua bank penyalur itu 3,6 juta. Dari jumlah itu, selama dua bulan lebih ini sudah selesai sekitar 2 juta lebih. Sisanya masih dalam proses,” kata Gus Ipul.

  • Rengasdengklok, Wilayah Indonesia Pertama Merdeka dari Penjajahan – Page 3

    Rengasdengklok, Wilayah Indonesia Pertama Merdeka dari Penjajahan – Page 3

    80 tahun lalu pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lambert Giebels, penulis biografi Bung Karno menyebut proklamasi RI sebagai salah satu paling sederhana pernah ada di dunia. Liputan6.com menurunkan serial tulisan tentang peristiwa unik dan menarik sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI. Tulisan tersebut kami kumpulkan dalam TAG Mozaik Proklamasi. Selamat menikmati.

    Liputan6.com, Jakarta – Sejarah mencatat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Proklamasi berlangsung di Pegangsaan Timur No 56 secara sederhana pada pukul 10.00 WIB. Namun sejatinya, sudah ada wilayah yang berani memerdekakan dirinya dari penjajahan Jepang yaitu Rengasdengklok, sekitar 50 kilometer sebelah timur Jakarta.

    AM Hanafi, mantan Dubes RI di Kuba yang juga aktivis kemerdekaan menulis dalam bukunya Menteng 31 sebuah kalimat yang menegaskan Rengasdengklok sebagai wilayah yang pertama kali memerdekakan diri. Dia menyebut istilah the first liberated area of the republic.

    Rengasdengklok memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Proklamasi kemerdekaan RI. Pada 16 Agustus 1945 pemimpin republik Soekarno dan Hatta beserta istri Soekarno dan anaknya Fatmawati serta Guntur yang masih bayi diculik selama seharian di kota kecil pinggiran Jakarta itu.

    Menurut AM Hanafi, ide Rengasdengklok itu datang dari para pemuda radikal di antaranya Chaerul Saleh, Asmara Hadi, Sudiro, Sayuti Melik dan istrinya SK Trimurti. Mereka membahasnya di sebuah kebun pisang dekat Bandara Kemayoran. Saat itu 14 Agustus mereka menantikan kepulangan Soekarno dan Hatta dari Saigon untuk bertemu pimpinan militer Jepang Jenderal Terauchi.

    Para pemuda berpandangan Soekarno dan Hatta hanya akan diiming-imingi Jepang janji kemerdekaan yang muluk-muluk. Janji yang dianggap para pemuda menghina kehormatan Indonesia. “Kami pemuda radikal seluruh Indonesia jijik dan malu mendengarnya. Kami tidak mau ‘Kemerdekaan Hadiah’. Jangankan di kelak kemudian hari, janji besok pun kami tidak sudi menerimanya,” tulis AM Hanafi.

    Dalam buku Menteng 31, Hanafi juga meluruskan pandangan bahwa ide membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok datang dari Menteng 31 (sekarang Museum Gedung Joang 45 di Jalan Menteng Raya). Memang betul Menteng 31 adalah markas para pemuda radikal ketika itu, tetapi gagasan membawa ke Rengasdengklok datang dari kebun pisang di sebelah Bandar Udara Kemayoran, saat menanti Soekarno dan Hatta pulang dari Saigon.

    Sejarah kemudian mencatat kedua pemimpin bangsa itu diculik dan dibawa para pemuda ke Rengasdengklok 16 Agustus bakda Sahur. Seharian mereka di sana sampai dijemput sore harinya oleh Ahmad Soebardjo kembali ke Jakarta.

    Mengapa para pemuda radikal saat itu memilih Rengasdengklok, semuanya bukan tanpa alasan. Rengasdengklok adalah basis pasukan Peta, organisasi militer bentukan Jepang yang pada praktiknya menjadi wadah penting bagi rakyat Indonesia mendapat pelatihan militer.

    Di Rengasdengklok itu pula, sehari sebelum Proklamasi, terjadi peristiwa bersejarah ketika bendera Jepang Hinomaru diturunkan dan bendera Merah Putih dikibarkan. Secara de facto, Rengasdengklok sudah bebas dari penjajahan Jepang sehari sebelum kemerdekaan diproklamirkan Soekarno dan Hatta.

    Peristiwa pengibaran Merah Putih mendahului Pegangsaan Timur itu diceritakan soncho (camat) Rengasdengklok Soejono Hadipranoto, seperti dikutip dari buku Peristiwa Rengasdengklok oleh Her Suganda terbitan Kiblat Buku Utama, 2013.

    Saat itu Soejono didatangi para pemuda dari Jakarta di antaranya Sukarni, dan dua orang yang dikenalnya yaitu dokter Sutjipto dan Singgih. Mereka menerangkan kepada Soejono bahwa Bung Karno dan Bung Hatta ada di wilayahnya karena Jakarta tidak aman. Jepang sudah kalah dan kalau Indonesia tidak merdeka, Sekutu akan datang kembali menjajah. Karena itu Soejono diminta mengumumkan pernyataan kalau Indonesia sudah merdeka. Dia juga diminta menyiapkan Merah Putih dan mengumpulkan rakyat sebanyak mungkin di depan kantor kawedanan. Soejono sempat bertanya mengapa dirinya yang ditunjuk, bukan wedana. Dijawab para pemuda bahwa wedana sudah mereka tawan dan para pemuda bukanlah pemimpin di wilayah tersebut.

    Sesuai perintah, Soejono pun menyiapkan Merah Putih ukuran dua kali satu meter. Orang-orang banyak berkumpul pada pagi hari 16 Agustus 1945 di halaman kantor wedana. “Upacara bendera akan segera kita mulai,” kata Soejono yang bertindak sebagai pemimpin upacara. Dia kemudian melanjutkan yang pada intinya: “Saudara-saudara, perhatian-perhatian. Bendera Hinomaru turunkan (Seinendan yang ditunjuk mulai menurunkan bendera Jepang). Kibarkan Sang Merah Putih,” perintah Soejono. Sang Merah Putih berkibar dihembus angin kencang Agustus.

    “Mata saya berlinang melihat Sang Merah Putih,” ungkap Soejono.

    Dengan turunnya Hinomaru dan naiknya Sang Merah Putih, saat itulah Rengasdengklok bisa dikatakan wilayah pertama di Indonesia yang ‘merdeka’.

  • Pemprov DKI Gelar ‘Jakarta Dalam Warna’ Meriahkan HUT ke-80 RI, Ini Deretan Hiburan Spesial untuk Warga – Page 3

    Pemprov DKI Gelar ‘Jakarta Dalam Warna’ Meriahkan HUT ke-80 RI, Ini Deretan Hiburan Spesial untuk Warga – Page 3

    Rano Karno menyampaikan, Jakarta Dalam Warna akan menyuguhkan berbagai tampilan kesenian dan kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan dan kesenian yang akan ditampilkan tidak hanya fokus pada DKI Jakarta.

    Rano bilang, Jakarta merupakan kota besar karena ditinggali penduduk dengan berbagai suku bangsa yang berbeda-beda.

    “Makanya tema kita Jakarta Dalam Warna atau penuh warna karena memang kebudayaan Jakarta bukan hanya Betawi saja. Ini surprise, tapi pasti kebudayaan yang ada di Jakarta, bukan hanya budaya Betawi saja,” kata Rano.

    Sementara itu, pada 17 Agustus 2025 Pemprov DKI Jakarta bakal membantu pemerintah pusat dalam gelaran karnaval budaya peringatan HUT ke-80 RI.

    “Inti kegiatan karnaval budaya pas tanggal 17 Agustus itu pemerintah pusat setiap kementerian misalnya ada karnaval mobil, tapi kita tetap sebagai Jakarta diminta untuk membantu,” ucap dia.