Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Penampakan Kantor KPK Berubah Jadi ‘Showroom’ Mobil Mewah dan Moge, Barang Bukti OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer – Page 3

    Penampakan Kantor KPK Berubah Jadi ‘Showroom’ Mobil Mewah dan Moge, Barang Bukti OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer – Page 3

    Dua moge Ducati yang terlihat di halaman Gedung KPK adalah Ducati Multistrada berkelir oranye kombinasi putih. Satu moge lain adalah Ducati Streetfighter V4. Harga dua motor ini ratusan juta hingga miliaran rupiah.

    Harga Ducati Streetfighter V4 di Indonesia berkisar antara Rp 780 juta hingga Rp 1,9 miliar tergantung kondisi dan tahun pembuatannya. Harga bekas Ducati Streetfigher V4S tahun 2023 dibanderol Rp 780 Juta. Sedangkan Ducati Streetfigher V4 tahun 2022 harganya bisa menyentuh Rp1,95 miliar.

    Satu lagi moge yang disita KPK adalah Ducati Multistrada berwarna oranye. Harga moge ini di Indonesia dimulai dari Rp 379 Juta untuk varian dasar 950 S, dan bisa mencapai Rp 1,32 Miliar untuk varian tertinggi, Multistrada V4 RS. Hanya ada dua varian Multistrada yang tersedia di Indonesia, yaitu 950 S dan 1200 S.

  • Ironi Patung Antikorupsi di Lobi Kemenaker, Tapi Wamennya Dicokok KPK – Page 3

    Ironi Patung Antikorupsi di Lobi Kemenaker, Tapi Wamennya Dicokok KPK – Page 3

    Diketahui, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    OTT tersebut, terkait kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3. Selain pria yang akrab disapa Noel itu, ada sembilan orang lainnya yang ditangkap dalam OTT KPK tersebut.

    Yassierli tak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya.

    “Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat,” ujar dia.

    Dia menekankan sejak awal kepemimpinannya sudah berupaya untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di Kemnaker. Semua pejabat diminta teken Pakta Integritas. Khusus untuk layanan K3, Yassierli menyebut hampir seribu perusahaan jasa K3 (PJK)

    “Jadi sekali lagi, berbagai hal sudah kita lakukan untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini,” ujar dia.

    Selain itu, Yassierli mengaku sudah merotasi pegawai yang terlalu lama di posisinya, memperbaiki alur layanan agar transparan, hingga merevisi sejumlah aturan lama.

    “Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap kedepan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktek korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun,” tandas dia.

  • Respons Menaker Yassierli soal 3 Ruangan di Kemnaker Disegel KPK usai OTT Immanuel Ebenezer – Page 3

    Respons Menaker Yassierli soal 3 Ruangan di Kemnaker Disegel KPK usai OTT Immanuel Ebenezer – Page 3

    Selain itu, Yassierli mengaku sudah merotasi pegawai yang terlalu lama di posisinya, memperbaiki alur layanan agar transparan, hingga merevisi sejumlah aturan lama.

    “Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap kedepan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktek korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun,” tandas dia.

    Diketahui, pada Rabu (20/8/2025) malam, KPK melakukan OTT terkait kasus dugaan pemerasaan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sebanyak 14 orang ditangkap dalam kasus ini, termasuk Immanuel Ebenezer. 

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Kamis (21/8/2025).

    Sejumlah barang bukti disita dalam OTT tersebut. Di antaranya ada uang, puluhan mobil, dan motor ducati. Terkait jumlah uang disita, Fitroh belum merincinya.

    “Yang pasti ada uang,” ucapnya.

     

  • Akhiri Polemik Royalti Lagu, Dasco Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung dalam Dua Bulan – Page 3

    Akhiri Polemik Royalti Lagu, Dasco Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung dalam Dua Bulan – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan dilakukan proses audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMK Nasional. Proses audit ini dilakukan sebagai transparansi pembayaran royalti musik.

    Dia mengatakan, pelaksanaan audit akan dibicarakan terlebih dahulu dengan para LMK dan LMKN supaya transparansi terkait dengan pembayaran royalti sesuai dengan tuntutan.

    “Khusus royalti, ini lagi mau kami kumpulkan LMKN dan LMK-nya. Kami akan minta supaya akan ada audit, baik LMK-nya maupun LMKN-nya,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta. Demkian dikutip dari Antara, Selasa (19/8/2025).

    Dia menegaskan, pelaksanaan audit ini bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi, untuk menentukan sistem pemungutan royalti yang paling tepat.

    Pasalnya, kata dia, tuntutan publik terhadap royalti musik tidak salah karena terkait dengan transparansi penggunaan sistem. Khususnya mengenai besaran royalti yang dipungut serta mekanisme penyalurannya.

    “Nah, karena itu, hanya mekanisme audit yang bisa memberi kita gambaran seperti itu,” ucap dia.

  • RUU Sisdiknas, Komisi X DPR Tegaskan Pentingnya Pendidikan Inklusif – Page 3

    RUU Sisdiknas, Komisi X DPR Tegaskan Pentingnya Pendidikan Inklusif – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi NasDem, Nilam Sari, memberi catatan kritis sekaligus saran konstruktif terhadap perencanaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurut dia, RUU tersebut harus menjadi momentum pembaruan pendidikan nasional yang benar-benar berpihak pada seluruh anak bangsa.

    Wakil Rakyat Dapil Sulawesi Tengah ini menekankan, RUU Sisdiknas harus memuat jaminan pendidikan yang inklusif bagi semua peserta didik, termasuk kelompok marjinal dan penyandang disabilitas.

    “Sekolah-sekolah kita masih menghadapi keterbatasan dalam menerima peserta didik dari kelompok disabilitas. Infrastruktur, kurikulum, serta tenaga pendidik ramah disabilitas harus disiapkan secara serius,” kata Nilam seperti dikutip dari keterangan diterima, Kamis (21/8/2025).

    Selain itu, Nilam pun menyoroti pentingnya prinsip keadilan gender di dalam sistem pendidikan. Dia mencatat, RUU Sisdiknas harus memastikan setiap kebijakan maupun praktik pendidikan bebas dari diskriminasi gender.

    “Kita tidak boleh lagi membiarkan adanya hambatan yang mengurangi kesempatan perempuan dan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara,” tegas dia.

     

  • Pemerintah Usulkan Pembentukan Kementerian Haji, Istana: Sebuah Kebutuhan untuk Kepentingan Warga – Page 3

    Pemerintah Usulkan Pembentukan Kementerian Haji, Istana: Sebuah Kebutuhan untuk Kepentingan Warga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang (RUU) Haji ke DPR RI. Dalam DIM itu, pemerintah mengusulkan pembentukan Kementerian Haji.

    “Insya Allah (DIM RUU Haji) sudah (diserahkan). Mohon doanya supaya bisa cepat selesai,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Ada rencana seperti itu (pembentuan Kementerian Haji). Iya (ada usulan itu di DIM),” sambungnya.

    Prasetyo menyampaikan pembentukan Kementerian Haji berdasarkan kebutuhan pemerintah dan hasil evaluasi Badan Penyelenggara Haji yang sudah berjalan selama satu tahun.

    Dari hasil evaluasi, pemerintah merasa Badan Penyelenggara Haji harus ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji untuk mempermudah koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.

    “Ini kan bukan masalah semakin besar atau tidak, tetapi masalah kebutuhan. Setelah satu tahun kemudian kemarin dibentuk badan, dan setelah pelaksanaannya, di situ kan ada evaluasi kan, catatan-catatan yang ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan nampaknya dibutuhkan untuk meningkat setingkat Menteri, arena koordinasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi menghendaki demikian,” jelas Prasetyo.

     

  • Ogah Komentari Polemik Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta, Istana ‘Lempar Bola’ ke Menteri Keuangan – Page 3

    Ogah Komentari Polemik Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta, Istana ‘Lempar Bola’ ke Menteri Keuangan – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait informasi adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Adies menyebut, sedari awal periode 2024-2029, Anggota DPR RI tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas.

    Hal ini, kata dia, karena pemerintah pusat melalui Sekretariat Negara telah mengambil alih dan mengalihfungsikan rumah dinas yang sebelumnya digunakan oleh anggota Dewan.

    “Sebagai gantinya diberikan tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan kepada anggota DPR. Jadi saya luruskan, setelah saya cek lagi di Kesekjenan DPR RI, yang benar adalah tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI,” kata Adies dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Adies mengklarifikasi soal pernyataannya terkait kenaikan tunjangan beras dari Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta per bulannya. Adies memastikan, tidak ada kenaikan tunjangan beras lantaran nilainya masih sama yakni Rp 200 ribu per bulan.

    “Setiap anggota DPR menerima tunjangan beras sebesar Rp 200 ribu per bulan, bukan Rp 12 juta. Yang jelas belum ada kenaikan sejak tahun 2010,” ungkap Adies.

  • Retreat Guru-Kepsek Sekolah Rakyat, Wamensos Minta Bangun Sistem agar Siswa Nyaman – Page 3

    Retreat Guru-Kepsek Sekolah Rakyat, Wamensos Minta Bangun Sistem agar Siswa Nyaman – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkap ada 3 kunci dalam memahami Sekolah Rakyat.

    “Kunci pertama adalah memuliakan wong cilik, ini kunci pertama. Memuliakan mereka yang terpinggirkan, mereka yang papa, merek yang belum terbawa dalam proses pembangunan” ujar Gus Ipul saat menghadiri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat, Selasa 19 Agustus 2025..

    Dia menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat hadir untuk memanusiakan manusia istimewa, yang disebut dengan keluarga prasejahtera.

    “Maka lewat Sekolah Rakyat ini Presiden ingin dalam tanda kutip memuliakan mereka, mengafirmasi mereka, membela mereka dengan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat mereka menjadi keluarga yang lebih berdaya.” sambung Gus Ipul.

    Selanjutnya yang kedua, Gus Ipul menyebut ingin menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini belum terjangkau. “Kita ingin menyentuh lapisan paling, yang selama ini mungkin tidak terdengar suara. Mereka kalau tidak mendapat kan bantuan, tidak pernah mengeluh. Suaranya tidak pernah terdengar. Kalau mereka dapat bantuan biasanya juga bersyukur luar biasa. Inilah yang disentuh oleh Sekolah Rakyat” Jelasnya.

     

  • Ini Alasan DPP PDIP Copot Bambang Pacul dari Jabatan Plt Ketua DPD Jateng – Page 3

    Ini Alasan DPP PDIP Copot Bambang Pacul dari Jabatan Plt Ketua DPD Jateng – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kabar penunjukan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo atau akrab disapa FX Rudy sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jawa Tengah dibenarkan langsung oleh Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

    Jabatan tersebut sebelumnya diemban Bambang Pacul, meski dirinya juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP.

    “Iya benar (posisinya sebagai Plt DPD PDIP Jateng digantikan FX Rudy),” kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (21/8/2025).

    Meski demikian, tak ada lagi yang disampaikan oleh Bambang Pacul soal dirinya tak lagi diminta menjaga ‘kandang banteng’ di Jateng tersebut.

    Sementara, di kesempatan terpisah, Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira, disebut Bambang Pacul melanggar aturan organisasi terkait larangan rangkap jabatan.

    Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Tahun 2025 serta Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025, beber Andreas, ditegaskan kader partai yang telah ditetapkan sebagai pengurus DPP PDIP, tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada struktur kepengurusan di tingkat lain.

    “Anggota partai, Kader partai yang telah diputuskan dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai, tidak boleh merangkap jabatan pada struktur pengurus partai di atasnya atau di bawahnya,” jelas dia saat dikonfirmasi.

     

     

  • Menaker Ungkap Berbagai Cara Telah Dilakukan Cegah Korupsi, Pegawai dan Perusahaan Jasa K3 Wajib Teken Pakta Integritas – Page 3

    Menaker Ungkap Berbagai Cara Telah Dilakukan Cegah Korupsi, Pegawai dan Perusahaan Jasa K3 Wajib Teken Pakta Integritas – Page 3

    Dalam setahun terakhir, Kemnaker diguncang dua kasus pemerasan besar. Kasus ini tidak hanya melibatkan pegawai, tapi juga pejabat tinggi Kemnaker.

    Kasus pertama adalah dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Pada pertengahan 2025, KPK mulai mengungkap kasus yang diduga berlangsung sejak 2019 hingga 2024, dengan total uang yang dikumpulkan mencapai Rp53,7 miliar.

    Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK).

    Selain itu, sekitar 85 pegawai lainnya diduga turut menerima uang hasil pemerasan, dengan total sebesar Rp8,94 miliar.

    Modus pemerasannya terjadi sejak awal agen TKA mengurus RPTKA itu sendiri di Direktorat PPTKA yang berada di bawah Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker.

    Para tersangka hanya memprioritaskan para pemohon yang sudah menyetorkan sejumlah uang. Sementara para agen yang tidak menyetorkan uang akan diperhambat prosesnya.

    Tidak jarang juga pemohon ada yang datang ke kantor Kemenaker dan diminta ‘dibantu’ agar proses RPTKA bisa segera terbit. Padahal perusahaan yang terlambat menerbitkan RPTKA juga dapat dikenakan denda Rp 1 juta.

    Kasus kedua adalah dugaan pemerasaan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada Rabu (20/8/2025) malam, KPK melakukan OTT. Salah satu yang terjaring OTT adalah Menaker Immanuel Ebenezer.