Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Gunung Marapi Meletus Lagi, Kolom Abu Membumbung 1.200 Meter ke Langit – Page 3

    Gunung Marapi Meletus Lagi, Kolom Abu Membumbung 1.200 Meter ke Langit – Page 3

    PVMBG juga mengingatkan ancaman potensi lahar dingin, terutama bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari puncak gunung api. Kondisi tersebut terutama saat terjadi hujan atau musim hujan. Kemudian, kata dia, apabila terjadi hujan abu masyarakat diimbau menggunakan masker penutup hidung dan mulut guna menghindari gangguan saluran pernapasan.

    PGA bersama PVMBG juga terus mengingatkan adanya tumpukan material akibat letusan gunung api tersebut yang menyebabkan munculnya aliran air dan sewaktu-waktu berpotensi terjadinya banjir lahar dingin.

    Kondisi tersebut tidak bisa diabaikan karena sangat rentan dan berbahaya terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Dilansir Antara, hal yang paling mungkin terjadi yakni banjir lahar dingin seperti peristiwa 11 Mei 2024 yang menelan puluhan korban jiwa.

  • Yusril Tantang Kubu Delpedro Lawan Polisi hingga Pengadilan: Rakyat akan Nilai Argumen Siapa Lebih Kuat – Page 3

    Yusril Tantang Kubu Delpedro Lawan Polisi hingga Pengadilan: Rakyat akan Nilai Argumen Siapa Lebih Kuat – Page 3

    Yusril menilai, apabila pihak kuasa hukum Delpedro menilai bahwa penangkapan tidak sesuai koridor hukum, maka yang harus dilakukan adalah perlawanan.

    “Masalahnya, polisi menganggap penangkapan yang mereka lakukan sudah sesuai koridor hukum. Karena ada beda pendapat dengan polisi itulah, maka Anda harus lakukan perlawanan,” katanya.

    Dengan mengikuti proses hukum yang ada, ujar Yusril, maka rakyat akan bisa menilai argumen pihak mana yang lebih meyakinkan.

    “Rakyat akan menilai, argumen skala yang lebih kokoh dan lebih meyakinkan, argumen Anda dan tersangka yang Anda bela atau argumen penegak hukum polisi, penyidik, dan jaksa?” ucapnya, dilansir Antara.

  • Pramono Anung soal Polemik Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta: Saya Tunggu Keputusan Dewan – Page 3

    Pramono Anung soal Polemik Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta: Saya Tunggu Keputusan Dewan – Page 3

    Mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi melakukan aksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

    Aksi itu dilakukan untuk menuntut DPRD DKI Jakarta agar mengurangi besaran tunjangan perumahan para para pimpinan dan anggota dewan.

    Perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi, Muhammad Ihsan, mengatakan aksi itu dilakukan untuk meminta transparansi dan akuntabilitas dari DPRD DKI Jakarta.

    Merujuk Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR.

    Tercatat, besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD adalah Rp 78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sedangkan tunjangan untuk anggota DPRD Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan.

    “Itu perlu dikaji ulang. Menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar,” kata dia saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Provinsi Jakarta, Kamis.

  • Konsisten Dukung UMKM, BRI Boyong Anugerah Ekonomi Hijau 2025 – Page 3

    Konsisten Dukung UMKM, BRI Boyong Anugerah Ekonomi Hijau 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam mengangkat ekonomi rakyat kembali mendapat pengakuan. Kali ini, BRI berhasil meraih Anugerah Ekonomi Hijau 2025 dari detikcom atas kiprah pemberdayaan UMKM lewat keuangan inklusif.

     

    Perbesar

    (Foto: istimewa)… Selengkapnya

    Penghargaan itu diserahkan pada 14 Agustus 2025 di Jakarta dan diterima Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya. Menurutnya, apresiasi ini bukan sekadar simbol, melainkan bukti nyata bahwa strategi BRI dalam mendorong UMKM sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

    “BRI mengintegrasikan layanan finansial, pelatihan, dan pendampingan usaha agar UMKM dapat memperluas pasar serta meningkatkan daya saing. Dalam momentum bulan kemerdekaan ini, BRI meyakini bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dibangun dari penguatan pelaku UMKM dari tingkat akar rumput. Penghargaan ini menjadi validasi bahwa model pemberdayaan yang dijalankan BRI sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan berkelanjutan yang inklusif,” jelas Akhmad.

     

    Perbesar

    (Foto: istimewa)… Selengkapnya

    Data per Juni 2025 menunjukkan penyaluran kredit BRI mencapai Rp1.416,6 triliun, tumbuh 6% secara tahunan. Menariknya, lebih dari 80% dana tersebut tersalur untuk segmen UMKM. Program pemberdayaan juga terus berjalan, mulai dari 4.625 Desa BRILian, 41.217 klaster usaha, hingga 54 Rumah BUMN di seluruh Indonesia.

    BRI pun memperkuat ekosistem melalui Holding Ultra Mikro (UMi) bersama Pegadaian dan PNM. Hingga triwulan II 2025, Holding UMi melayani 34,7 juta debitur dengan total pembiayaan Rp631,9 triliun dan mengelola 126 juta rekening simpanan mikro.

    Tak hanya itu, jaringan AgenBRILink kini sudah menembus 1,2 juta agen, naik 22,60% dibanding tahun lalu. Agen ini tersebar di 67 ribu desa termasuk daerah 3T, dengan nilai transaksi mencapai Rp843 triliun, meningkat 9,85% yoy. AgenBRILink juga telah berevolusi dari sekadar layanan transaksi menjadi lifestyle micro provider yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

     

    Perbesar

    (Foto: istimewa)… Selengkapnya

    Sepanjang Januari hingga Juni 2025, BRI juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp83,88 triliun untuk 1,8 juta debitur, dengan porsi terbesar ke sektor pertanian demi memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Akhmad menegaskan bahwa fokus BRI tidak akan bergeser dari UMKM.

    “BRI berkomitmen memperkuat pelaku UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dan naik kelas secara berkelanjutan. BRI percaya bahwa keberhasilan memberdayakan pelaku UMKM akan menjadi faktor pendorong bagi Indonesia untuk tumbuh menjadi negara yang semakin berdaulat, sejahtera, dan maju,” ujarnya.

  • Profil Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar – Page 3

    Profil Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar – Page 3

    Raja Juli Antoni mulai menjabat sebagai Menteri Kehutanan sejak Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelum menjabat Menteri Kehutanan, Raja Juli merupakan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak 2022.

    Dia juga berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada tahun 2024.

    Lahir di Pekanbaru pada 13 Juli 1977, Raja Juli menempuh pendidikan awal di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat. Dia kemudian melanjutkan studi sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta) dan lulus pada tahun 2001 dengan fokus pada Ilmu Alquran dan Tafsir.

    Setelah menyelesaikan gelar sarjana, Raja Juli mendapatkan beasiswa Chevening Award dan melanjutkan studi magister di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris pada 2004.

    Raja Juli kemudian meraih gelar doktor dari Universitas Queensland, Australia, dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS) pada tahun 2010.

    Raja Juli aktif dalam dunia politik sejak muda. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2000–2002.

    Sebelum bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli aktif sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014. Di PSI, dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dan menjadi salah satu pendiri partai tersebut.

  • Presiden Prabowo Terima Laporan Gus Ipul soal Perkembangan Sekolah Rakyat – Page 3

    Presiden Prabowo Terima Laporan Gus Ipul soal Perkembangan Sekolah Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Bogor – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan perkembangan program Sekolah Rakyat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh, serta Tenaga Ahli Mensos Andy Kurniawan. Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas gagasan Presiden mengenai penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang mulai dijalankan sejak 14 Juli 2024.

    “Alhamdulillah hari ini saya bersama tim inti Kementerian Sosial bisa menyampaikan laporan rinci tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk perkembangan dan tantangan yang dihadapi selama proses berjalan,” ujar Gus Ipul.

    “Beliau (Presiden) tadi memberikan arahan-arahan penting agar ke depan perencanaannya lebih matang,” tambahnya.

    Presiden Prabowo, menurut Gus Ipul, turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan tahun ini. Ia juga menegaskan komitmennya untuk meluncurkan program ini secara resmi setelah seluruh aspek teknis dan kelembagaan siap.

     

    Sementara itu, Prof. Mohammad Nuh menekankan bahwa saat ini Sekolah Rakyat telah memasuki tahap implementasi nyata, bukan lagi sebatas wacana.

    “Kalau kemarin kita masih merumuskan ide dan gagasan, sekarang ini real pelaksanaannya. Kami melihat tim Kemensos dan jejaringnya all out untuk merealisasikan program ini dengan sangat baik,” kata Prof. Nuh.

    Ia juga menekankan pentingnya penerapan tiga prinsip utama dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Prinsip pertama adalah bahwa program ini harus terukur, yakni memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi secara sistematis. Dengan ukuran yang tepat, efektivitas program dapat dinilai secara objektif dan berkelanjutan, sehingga arah pengembangannya tetap sesuai dengan tujuan awal.

    Prinsip kedua adalah keterjangkauan atau achievable, di mana perencanaan program harus realistis dan bisa dicapai oleh masyarakat luas, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Prinsip ketiga adalah akuntabilitas, yang menekankan bahwa setiap hasil pelaksanaan program harus dievaluasi secara transparan dan dilaporkan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan sumber daya serta pencapaian target yang telah ditetapkan.

    Prof. Nuh menjelaskan bahwa ukuran-ukuran keberhasilan akan mulai terlihat dalam tiga bulan ke depan atau satu semester pertama, dan akan diumumkan secara terbuka.

    “Intinya, Kemensos sangat serius memastikan Sekolah Rakyat ini berjalan baik dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik,” ujarnya.

  • Menhut Raja Juli Buka Suara Usai Foto Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar Viral – Page 3

    Menhut Raja Juli Buka Suara Usai Foto Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar Viral – Page 3

    Raja Juli menjelaskan, sebelum foto itu diambil dia bertemu dengan Kadir Karding di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Kadir Karding saat ini menjadi sekretaris jenderal KKSS.

    Dia mengklaim hanya berdiskusi berdua selama dua jam di lokasi itu. Namun, keduanya tidak membahas kasus pembalakan liar.

    Setelah diskusi, Raja Juli mengaku diajak bermain domino bersama Kadir Karding di ruang tamu yang sudah ramai akan tamu, beberapa sedang bermain domino, sebelum akhirnya pulang.

    Dia menyatakan tidak mengenal kedua orang dalam foto yang beredar, di mana salah satunya Aziz Wellang yang pernah menjadi tersangka kasus pembalakan liar.

    Dia memastikan terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum sektor kehutanan.

    “Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Saya akan tegakan hukum setegas-tegasnya kepada pembalak liar tanpa pandang bulu,” kata Raja Juli, dikutip dari Antara.

  • PHK Massal Buruh Gudang Garam, Said Iqbal Desak Pemerintah Segera Turun Tangan – Page 3

    PHK Massal Buruh Gudang Garam, Said Iqbal Desak Pemerintah Segera Turun Tangan – Page 3

    Iqbal mengingatkan bahwa gelombang PHK di sektor industri rokok berpotensi meluas. Dia memperkirakan, selain ribuan pekerja langsung di PT Gudang Garam, ada puluhan ribu pekerja lain yang ikut terdampak, termasuk buruh tembakau, logistik, sopir, pedagang kecil, hingga pemilik kontrakan.

    “Bisa jadi ratusan ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan,” ujar dia.

    Menurut Iqbal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi PHK massal di PT Gudang Garam. Pasokan tembakau yang terbatas, kurangnya inovasi produk rokok untuk menyesuaikan tren pasar, serta tingginya beban cukai, dinilai memperparah daya saing perusahaan.

    “Ditambah pajak cukai rokok makin mahal,” ujarnya lagi.

  • Daftar Kota Favorit Tujuan Penumpang KA Selama Libur Panjang Maulid Nabi – Page 3

    Daftar Kota Favorit Tujuan Penumpang KA Selama Libur Panjang Maulid Nabi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat kota-kota tujuan favorit penumpang pada periode libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW dari Jakarta, antara lain Semarang dan Tegal untuk wilayah Jawa Tengah.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan, Purwokerto, Solo, dan Yogyakarta juga menjadi kota tujuan favorit untuk wilayah Jawa Tengah.

    Selanjutnya untuk wilayah Jawa Timur, yakni Surabaya, Malang, dan Madiun, sementara Jawa Barat, yaitu Bandung, Cirebon, Sukabumi dan Bogor.

    “Kota-kota tersebut menjadi destinasi populer untuk mudik keluarga maupun rekreasi, dengan tingkat okupansi KA mencapai lebih dari 90 persen pada hari puncak keberangkatan (5 September 2025),” ujar Ixfan, Minggu (7/9/2025).

    Dia menyampaikan sebanyak 173.248 penumpang memilih perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) maupun Kereta Api Lokal selama libur panjang pada 3-7 September 2025.

    “Volume tertinggi terjadi pada Jumat, 5 September 2025, dengan 45.103 penumpang, disusul Kamis, 4 September 2025, sebanyak 44.081 penumpang,” tutur Ixfan.

  • Dua Link Resmi untuk Cek Bansos PKH dan BPNT dengan Mudah – Page 3

    Dua Link Resmi untuk Cek Bansos PKH dan BPNT dengan Mudah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menekan angka kemiskinan.

    Namun, masih banyak warga yang belum memahami cara mengecek status penerima bantuan, sehingga sering kali harus bolak-balik ke kantor kelurahan atau Dinas Sosial hanya untuk memastikan apakah namanya terdaftar atau tidak.

    Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial telah menyediakan dua kanal resmi dan mudah diakses oleh siapa pun, baik melalui situs web maupun aplikasi digital.

    Pertama, masyarakat bisa mengakses laman https://cekbansos.kemensos.go.id, yang merupakan situs resmi Kementerian Sosial yang secara langsung terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Di laman ini, siapa pun cukup mengisi data wilayah domisili secara lengkap mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan, lalu memasukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera pada KTP, mengetik kode captcha sebagai verifikasi, dan kemudian menekan tombol “Cari Data”.

    Dalam hitungan detik, sistem akan menampilkan informasi terkait status bantuan, apakah terdaftar sebagai penerima PKH, BPNT, atau jenis bantuan sosial lainnya seperti BLT El Nino atau Bantuan Pangan Beras.

    Kedua, selain menggunakan situs web, Kemensos juga telah merilis aplikasi resmi bernama “Cek Bansos” yang dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store.

    Aplikasi ini menawarkan fitur yang lebih personal karena pengguna diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan data NIK, nomor KK, email aktif, serta mengunggah foto e-KTP dan swafoto sebagai bentuk verifikasi identitas.

    Setelah akun aktif, pengguna bisa langsung login dan memilih menu “Cek Bansos” untuk mengetahui apakah mereka tercatat sebagai penerima bantuan. Bahkan lebih dari itu, aplikasi ini juga memberikan fitur tambahan seperti mengusulkan diri sendiri atau tetangga sebagai calon penerima bantuan, serta menyampaikan pengaduan jika terjadi ketidaksesuaian data atau dugaan penyelewengan.