Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Catat Ketentuan Ganjil Genap Jakarta Kamis 11 September 2025 Agar Perjalanan Tetap Lancar – Page 3

    Catat Ketentuan Ganjil Genap Jakarta Kamis 11 September 2025 Agar Perjalanan Tetap Lancar – Page 3

    Aturan ganjil genap kembali diterapkan pada Kamis (11/9/2025). Karena tanggal ganjil, kendaraan dengan pelat nomor ganjil bisa melintas sesuai ketentuan, sementara kendaraan berpelat genap harus menyesuaikan perjalanan agar tidak terkena sanksi.

    Untuk membantu kelancaran mobilitas, berikut beberapa tips yang dapat diterapkan pengendara roda empat atau lebih:

    1. Pastikan pelat nomor kendaraan sesuai tanggal

    Langkah sederhana ini bisa mencegah risiko terkena tilang. Periksa ulang pelat nomor sebelum keluar rumah atau kantor.

    2. Perhatikan jam pemberlakuan

    Aturan berlaku pukul 06.00–10.00 WIB dan 16.00–21.00 WIB. Jika pelat kendaraan tidak sesuai, atur jadwal perjalanan di luar waktu tersebut.

    3. Siapkan alternatif transportasi

    Transportasi umum seperti MRT, LRT, KRL, atau bus bisa menjadi pilihan untuk tetap sampai tujuan tanpa melanggar aturan.

    4. Gunakan aplikasi peta digital

    Aplikasi navigasi dapat membantu memantau kondisi lalu lintas secara real time sekaligus memberikan opsi jalur alternatif.

    5. Berangkat lebih awal dari biasanya

    Kamis menjelang akhir pekan seringkali arus lalu lintas meningkat. Tambahan waktu 20–30 menit dapat mengantisipasi keterlambatan.

    6. Coba berbagi kendaraan

    Carpooling bersama rekan kerja atau keluarga bisa menghemat biaya sekaligus mengurangi jumlah kendaraan di jalan.

    7. Utamakan keselamatan berkendara

    Jangan terburu-buru meski dibatasi aturan. Patuhi rambu lalu lintas dan jaga sikap berkendara agar perjalanan tetap aman.

    Dengan persiapan matang, aturan ganjil genap pada Kamis, 11 September 2025 tidak akan menjadi hambatan besar.

    Sebaliknya, kebijakan ini bisa menjadi pengingat agar masyarakat lebih disiplin, cerdas mengatur waktu, serta mulai terbiasa menggunakan transportasi umum sebagai pilihan utama.

  • Tanggal 11 September 2025 Peringati Hari Apa? Ini Jawabannya! – Page 3

    Tanggal 11 September 2025 Peringati Hari Apa? Ini Jawabannya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tanggal 11 September punya makna yang berbeda di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanggal ini diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari itu juga menjadi hari lahirnya Radio Republik Indonesia (RRI).

    Sementara itu, di kalender internasional, tanggal ini tercatat sebagai hari terjadinya serangan teroris di Amerika Serikat pada 2001.

    Dua peristiwa yang sama-sama jatuh pada 11 September mencerminkan dua sisi sejarah. Satu tentang kekuatan komunikasi dan satu lagi tentang luka kemanusiaan.

    Hari Radio Nasional

    Pada tahun ini, 11 September jatuh pada hari Kamis. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Radio Nasional dan hari itu juga menjadi hari lahirnya Radio Republik Indonesia (RRI). Maka dari itu, tanggal ini juga dikenal sebagai Hari Radio Republik Indonesia.

    Dilansir dari Antara, Kamis (11/9/2025) awal didirikannya RRI tak lepas dari situasi Indonesia pascakemerdekaan. Berawal dari siaran radio pemerintah Jepang yang bernama Hoso Kyoku yang berhenti beroperasi pada 19 Agustus 1945.

    Kondisi ini membuat rakyat Indonesia kehilangan akses terhadap informasi penting. Terlebih lagi, bangsa baru saja memproklamasikan kemerdekaannya dan membutuhkan arah pascakemerdekaan.

    Di sisi lain, radio-radio luar negeri mulai menyiarkan kabar bahwa pasukan Inggris akan segera menduduki wilayah Jawa dan Sumatra.

    Melihat situasi tersebut, sekelompok mantan pegawai Hoso Kyoku mengambil inisiatif dengan mengadakan pertemuan dengan pihak pemerintah Indonesia di Jakarta pada 11 September 1945 di bekas gedung Raad van Indië, Penjambon, dengan 8 delegasi dari Hoso.

    Delegasi tersebut di antaranya, Dr. Abdulrachman Saleh, Adang Kadarusman, Soehardi, Soetarji Hardjolukita, Soemarrdi, Sudomarmato, Harto, dan Maladi.

    Dari diskusi ini, hasil akhirnya adalah didirikannya RRI dengan Abdulrachman Saleh karena muncul kesadaran bahwa radio sangat penting sebagai alat komunikasi nasional, terutama untuk menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat.

    Kini, hadirnya radio tidak hanya untuk penyampai pesan ataualat komunikasi, tapi juga sebagai hiburan dengan ragam acara yang disuguhkan untuk menghibur para pendengar. Serta saat ini, RRI bisa diakses melalui RRI Digital.

    Headline hari ini berisi tentang peringatan 20 tahun tragedi WTC 11 September. Ribuan orang tewas saat itu akibat serangan teroris. Lalu, apakah dokumen rahasia siap dibuka?

  • Komisi I DPR Minta Polisi Taat Hukum soal Rencana TNI Laporkan Ferry Irwandy – Page 3

    Komisi I DPR Minta Polisi Taat Hukum soal Rencana TNI Laporkan Ferry Irwandy – Page 3

    Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Juinta Omboh (J.O) Sembiring menyambangi Polda Metro Jaya, Senin (8/9/2025).

    Juinta ingin konsultasi dengan Polda Metro Jaya setelah mengklaim menemukan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.

    “Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi,” kata Juinta kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin.

    Dia menjelaskan, dugaan itu diketahui setelah tim patroli siber melakukan penelusuran. Namun, Juinta belum berkenan membeberkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ferry Irwandi.

    “Nanti kan ada penyidikan, nanti biar kita lanjutkan,” ujar dia.

    Dia berencana mengambil langkah hukum. Sebelum menempuh langkah hukum, Juinta mengaku sudah mencoba menghubungi Ferry. Namun, tak pernah berhasil.

    “Saya coba konsultasi, karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain, Saya sebagai Dansatsiber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh, tidak bisa,” ucapnya.

  • Alasan Tersangka Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator – Page 3

    Alasan Tersangka Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator – Page 3

    Jenazah Kepala kantor cabang bank di Jakarta berinisial MIP ditemukan di Kampung Karangsambung, RT 8/RW 4, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sekitar pukul 05.30 WIB.

    Warga di area persawahan yang pertama kali menemukan jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat, sedangkan mata terlilit lakban. Polisi membawa jenazah kepala cabang bank itu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk proses penyelidikan.

    Detik-detik penculikan IP, terekam jelas dalam kamera CCTV pusat perbelanjaan kawasan Ciracas. Dalam video, IP terlihat berjalan santai menuju mobil hitam miliknya. Dia mengenakan batik coklat dan celana krem. Tidak ada tanda-tanda curiga.

    Hingga saat dia membuka pintu mobilnya, tiba-tiba tiga pria tak dikenal muncul dari arah samping kanan. Ketiganya langsung menyergap IP. IP tampak mencoba melawan, namun kalah jumlah. Tubuhnya didorong, diseret, lalu dipaksa masuk ke dalam mobil putih yang sudah siaga tepat di sebelah mobilnya.

    Aksi brutal itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum mobil pelaku melaju cepat meninggalkan lokasi. Salah satu rekan kerja IP sempat melihat mobil putih tersebut kabur dari lahan parkir. Rasa curiga langsung muncul, namun sudah terlambat.

    Kanit IV Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Charles Bagaisar mengatakan, sebelum disergap, IP baru saja menyelesaikan rapat dengan rekan-rekan kerjanya.

    “Korban habis meeting kantor, sama teman-teman kantornya juga,” ucapnya.

  • JK Soroti Disparitas di DKI: Orang Kaya dan Miskin Terbanyak Ada di Jakarta – Page 3

    JK Soroti Disparitas di DKI: Orang Kaya dan Miskin Terbanyak Ada di Jakarta – Page 3

    Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan bahwa tantangan terbesar Ibu Kota saat ini bukan lagi pembangunan infrastruktur, melainkan persoalan kesenjangan sosial.

    Menurutnya, hampir semua indikator pembangunan Jakarta menunjukkan tren baik, kecuali gini ratio atau disparitas.

    “Persoalan di Jakarta, hampir semua indikatornya baik, kecuali satu, yaitu disparitas. Gini rasionya naik, dari 0,34, naik sedikit,” kata Pramono.

    Pramono pun menekankan pihaknya secara bertahap memberi bantuan bagi warga tidak mampu. Salah satunya melalui program KJP, KJMU, hingga pemutihan ijazah.

    “Saya sudah minta kepada jajaran, jangan ada pengurangan untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah. Itu semua untuk warga yang memang tidak mampu,” kata Pramono.

     

  • Heboh Tanggul Beton di Cilincing, Pemprov DKI: Itu Kewenangan KKP – Page 3

    Heboh Tanggul Beton di Cilincing, Pemprov DKI: Itu Kewenangan KKP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan pembangunan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, merupakan proyek pemerintah pusat.

    Hal ini disampaikan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim merespons keluhan nelayan terkait keberadaan tanggul tersebut.

    Menurut Chico, kewenangan atas pembangunan tanggul berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Chico menyebut, perizinan terkait proyek tersebut tidak berada di ranah Pemprov DKI.

    “Iya, itu adalah kewenangan dari KKP. Perizinan terkait itu menjadi kewenangan KKP,” kata Chico saat dikonfirmasi, Selasa (10/9/2025).

    Chico mengungkapkan, karena proyek tanggul itu berada di kawasan yang bersinggungan dengan Pelabuhan Marunda, maka pengelolaannya di lapangan melibatkan otoritas pelabuhan. Meski begitu, Chico belum mau menyebut secara gamblang siapa perusahaan yang mengerjakan tanggul.

    “Karena ini adalah kewenangan pusat yang dikelola oleh Pelabuhan Marunda. Silakan pertanyakan kepada pengelola Pelabuhan,” ucapnya.

     

  • Komisi XI Minta Kemenkeu dalam Kelola APBN Tunjukkan Empati ke Rakyat – Page 3

    Komisi XI Minta Kemenkeu dalam Kelola APBN Tunjukkan Empati ke Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, meminta Kementerian Keuangan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan berpihak kepada kepentingan rakyat.

    Hal ini disampaikan Hanif dalam rapat kerja perdana Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    “Saya berharap betul kinerja Kemenkeu ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat,” ujar Hanif.

    Ia mengingatkan agar kinerja Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka indah dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

    Menurutnya, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik, namun pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.

    “Bahwa misalnya ada politiknya atau segala macam pastilah dalam konteks seperti ini akan muncul, tetapi ada underline problem yang harus kita selesaikan, baik melalui kebijakan maupun program pemerintah,” tegas Hanif.

     

  • Mengenal Lebih Dekat PPPK Paruh Waktu: Definisi, Aturan, dan Perbedaannya dengan Penuh Waktu – Page 3

    Mengenal Lebih Dekat PPPK Paruh Waktu: Definisi, Aturan, dan Perbedaannya dengan Penuh Waktu – Page 3

    PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu (PKWT). Sifat kontrak ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan dinamika organisasi.

    Perjanjian kerja kontrak PPPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 49 Tahun 2018, setidaknya memuat beberapa poin penting. Ini termasuk tugas dan target kinerja yang harus dicapai, masa perjanjian kerja atau kontrak, hak dan kewajiban pegawai, larangan yang harus dipatuhi, serta sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran.

    Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dapat dilakukan dengan hormat, misalnya dalam kasus meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, pegawai atau ahli warisnya akan diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjamin adanya perlindungan dan kepastian bagi PPPK.

    Implementasi PPPK Paruh Waktu telah mulai berjalan di berbagai daerah. Pemerintah Kabupaten Bekasi, misalnya, telah mengusulkan 3.078 formasi PPPK Paruh Waktu dan menunggu penetapan dari BKN, dengan harapan SK penetapan terbit pada Oktober. Di sisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mencatat perbedaan linimasa penetapan antara PPPK penuh waktu yang sudah dijadwalkan pelantikan, dengan PPPK paruh waktu yang masih memerlukan tahapan lebih lanjut sebelum penetapan nomor induk.

  • Panduan Lengkap sscasn.bkn.go.id: Persiapan Pendaftaran CPNS dan PPPK – Page 3

    Panduan Lengkap sscasn.bkn.go.id: Persiapan Pendaftaran CPNS dan PPPK – Page 3

    SSCASN, atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, adalah portal tunggal yang menjadi pusat informasi dan pendaftaran untuk seluruh proses rekrutmen CASN. Portal ini dikelola langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menjadi satu-satunya jalur resmi bagi para calon pelamar CPNS dan PPPK.

    Fungsi utama dari sscasn.bkn.go.id adalah memfasilitasi setiap tahapan seleksi, mulai dari pembuatan akun, pengisian data diri, pemilihan formasi, hingga pengumuman hasil seleksi. Dengan adanya portal ini, informasi terkait seleksi menjadi terpusat dan mudah diakses oleh publik.

    Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses seleksi aparatur sipil negara. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir praktik kecurangan serta memastikan bahwa setiap tahapan seleksi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

  • BSU Kemnaker 2025: Panduan Lengkap Syarat dan Cara Cek Penerima – Page 3

    BSU Kemnaker 2025: Panduan Lengkap Syarat dan Cara Cek Penerima – Page 3

    Bantuan Subsidi Upah, atau yang lebih dikenal dengan BSU, merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan subsidi gaji atau upah dalam bentuk uang tunai kepada pekerja dan buruh. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh para pekerja, terutama di tengah situasi ekonomi yang dinamis dan kenaikan biaya hidup.

    Pada tahun 2025, besaran BSU yang disalurkan adalah Rp300.000 per bulan untuk jangka waktu dua bulan, sehingga total bantuan yang diterima oleh setiap penerima adalah Rp600.000. Dana ini dibayarkan secara sekaligus, memberikan dukungan finansial yang signifikan bagi penerima.

    Program BSU ini merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial yang disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama erat dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai bank penyalur milik pemerintah, memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan efisien.