Category: Liputan6.com News

  • Pertama Muncul Usai Rumah Dijarah, Eko Patrio Minta Penangguhan Penahanan Pria yang Selamatkan Kucingnya – Page 3

    Pertama Muncul Usai Rumah Dijarah, Eko Patrio Minta Penangguhan Penahanan Pria yang Selamatkan Kucingnya – Page 3

    Eko menjelaskan Rian adalah orang yang pertama kali menyelamatkan kucing miliknya. Menurut Eko, Rian sebenarnya berniat mengembalikan kucing itu.

    Hanya saja, sebelum sempat diserahkan kembali, polisi lebih dulu mengamankan hewan tersebut bersamaan dengan penangkapan Rian.

    “Akhirnya ya sudah kita koordinasi kita komunikasi, memohon Rian ditangguhkan penahanannya,” ujar dia.

    Eko mengatakan, polisi mengabulkan permintaannya. Rian pulang dijemput keluarganya. Dia mengatakan, total ada tujuh orang yang sedang diproses kepolisian, namun baru Rian yang ditangguhkan.

     

  • Tiba di Bali, Prabowo Akan Tinjau Langsung Lokasi Terdampak Banjir – Page 3

    Tiba di Bali, Prabowo Akan Tinjau Langsung Lokasi Terdampak Banjir – Page 3

    Bencana banjir tersebar paling banyak di ibu kota Provinsi Bali yaitu Denpasar dengan 81 titik. Disusul 15 titik di Kabupaten Gianyar, 12 titik di Kabupaten Badung. Ada 28 titik banjir di Kabupaten Tabanan, 23 titik di Kabupaten Jembrana, dan empat titik di Kabupaten Karangasem.

    Kemudian tanah longsor yang terjadi paling banyak di Tabanan dengan 43 titik, pohon tumbang paling banyak di Tabanan 17 titik, jalan rusak di Bangli dua titik, dan tembok jebol paling banyak di Karangasem 11 titik.

    Dari data laporan sementara, Agung Teja memperkirakan kerugian atas kerusakan 514 unit bangunan mencapai Rp 28.915.360.000.

    “Dengan rincian Kota Denpasar 474 los, kios, dan ruko bangunan rusak di Jalan Sulawesi dan Pasar Kumbasari senilai Rp25.537.360.000, Bangli tiga bangunan rusak dengan estimasi kerusakan Rp292.000.000,” ucapnya.

    Selanjutnya di Tabanan ditemukan 29 bangunan rusak dengan estimasi kerugian Rp3.086.000.000, Karangasem enam bangunan rusak dengan nilai kerusakan masih dalam proses penghitungan, dan Gianyar ada bangunan rusak dengan nilai kerusakan yang masih dalam proses penghitungan.

     

  • Wamensos Ungkap Target Presiden Prabowo untuk Siswa Sekolah Rakyat – Page 3

    Wamensos Ungkap Target Presiden Prabowo untuk Siswa Sekolah Rakyat – Page 3

    Agus Jabo mengatakan Presiden Prabowo juga memerintahkan agar tak hanya anak-anaknya yang disekolahkan, tapi orang tuanya juga diberdayakan. 

    “Kalau rumahnya tidak layak, kita juga harus bangun rumah hingga layak huni.

    Ia mengatakan Presiden Prabowo mengetahui sebagian masyarakat masih miskin. Karena itu, negara hadir untuk mengentaskan kemiskinan. 

    “Salah satu lewat pendidikan, lewat program prioritas Sekolah Rakyat. Semua anak Indonesia harus sekolah. Negara harus hadir supaya anak-anak punya harapan untuk wujudkan apa yang mereka cita-citakan,” katanya.

    Terkait hal ini, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 6 Jakarta, Regut Sutrasto memastikan pola kegiatan para siswa terjadwal dengan baik dari bangun tidur hingga kembali tidur. Para tenaga pendidik juga membangun pendidikan karakter. 

    “Di sekolah berasrama, kita punya waktu luas membimbing anak-anak,” katanya.

    Ia mengatakan anak-anak juga ada kegiatan ekstrakurikuler seperti silat, menari, hingga desain grafis. Lalu fasilitas futsal yang lengkap juga dimanfaatkan agar anak-anak punya fisik kuat. 

    “Kurikulum kami bagaimana membimbing anak-anak dengan kondisi seperti ini, kita ubah menjadi percaya diri,” katanya.

    Ia menuturkan tiap siswa pasti memiliki potensi. Potensi tersebut dikembangkan. Apalagi bakat anak juga dapat ditemukan lewat DNA Talent mapping.

    “Harapan kami bagaimana anak-anak masyarakat miskin ekstrem bisa mendapatkan pendidikan, sehingga bisa menatap masa depan lebih cerah, cita-cita tercapai,” katanya.

  • Kadernya Masuk Bursa Menpora, SOKSI Hormati Hak Prerogatif Presiden – Page 3

    Kadernya Masuk Bursa Menpora, SOKSI Hormati Hak Prerogatif Presiden – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Mukhamad Misbakhun menyatakan bangga terhadap kader SOKSI yang juga Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin masuk bursa Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), namun menegaskan hal itu adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami bangga kalau itu memang menjadi pilihan Bapak Presiden. Kami sadar sepenuhnya bahwa posisi di kabinet itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Kalau ada kader SOKSI yang dipilih, itu akan menjadi kebanggaan yang tersendiri, kebanggaan yang luar biasa bagi kami,” kata Misbakhun di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (12/9) seperti dilansir Antara.

    Misbakhun enggan berkomentar lebih lanjut soal kans Putri Komarudin ditunjuk sebagai Menpora, seraya menegaskan kembali bahwa hal itu adalah keputusan Presiden, namun menambahkan kader SOKSI senantiasa siap apabila diberi amanat oleh Presiden.

    “Jadi kalau menurut saya etisnya itu jangan ditanya kepada yang bersangkutan (Putri Komarudin). Karena begini, itu adalah haknya Presiden. Saya yakin kalau Presiden menunjukkan sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang kader yang baik, kader SOKSI pasti saya yakin Ibu Putri akan siap. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” ujarnya.

     

  • Menteri Pigai Usul Halaman Gedung DPR Jadi Pusat Demokrasi – Page 3

    Menteri Pigai Usul Halaman Gedung DPR Jadi Pusat Demokrasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan perkantoran yang memiliki halaman luas salah satunya gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, memiliki pusat demokrasi untuk masyarakat menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu pengguna jalan raya.

    “Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang. Sebaiknya dibuat lagi halaman depan, dibuatkan supaya (menampung) 1.000-2.000 orang,” kata Natalius Pigai di sela meninjau Kantor Wilayah Kementerian HAM di Denpasar, Bali, Jumat (12/9) seperti dilansir Antara.

    Ia kemudian berharap agar setiap pimpinan atau perwakilan lembaga tersebut harus keluar gedung untuk menerima aspirasi masyarakat.

    Menurut dia, pusat demokrasi itu tak hanya berpeluang di tingkat pusat, namun bisa juga dibuka untuk pemerintah daerah, termasuk DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki halaman luas.

    Ia pun siap apabila usulan itu diterima oleh kementerian/lembaga, maka akan dibuatkan peraturan tingkat menteri.

    “Kalau kementerian buat peraturan menteri, saya mau saja. Jadi setiap unjuk rasa, siapa pun baik pemerintah, legislatif, yudikatif, atau korporasi, pihak swasta wajib menerima pengunjuk rasa tapi dibuat ruang, ada tempat pusat demokrasi,” ucapnya.

     

  • Sentra Inten Soeweno Kemensos Targetkan 70 Persen Graduasi Penyandang Disabilitas  – Page 3

    Sentra Inten Soeweno Kemensos Targetkan 70 Persen Graduasi Penyandang Disabilitas  – Page 3

    Liputan6.com, Bogor – Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong, Bogor, menargetkan 70 persen graduasi bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas.

    Untuk mencapai target tersebut dengan memperkuat kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi penyandang disabilitas. 

    Kepala Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong Romal Uli Jaya Sinaga menyampaikan, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar target graduasi bansos bagi Penerima Manfaat (PM) disabilitas sebesar 70 persen bisa tercapai. Dengan pemberdayaan penyandang disabilitas secara komprehensif diharapkan target tersebut bisa tercapai pada 2027.

    “Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan sampai 70 persen. Kami telah memulai langkah awal dengan  mengumpulkan seluruh stakeholder baik dari perusahaan, kementerian, lembaga, akademisi untuk mengolaborasikan dan berbagi peran. Salah satunya melalui Stakeholders Day yang digelar di aula Sentra Terpadu Inten Soeweno,” kata Romal, Jumat (12/9/2025). 

    Selama periode 2020 hingga Juni 2025, tercatat dari 1.133 penerima manfaat, baru 28,5 persen atau sebanyak 323 penyandang disabilitas yang berhasil graduasi program bansos di Sentra Terpadu Inten Soeweno. 

    Rendahnya angka ini, kata dia, dipengaruhi sejumlah faktor. Diantaranya keterbatasan penjangkauan, asesmen yang belum optimal, peralatan vokasional yang tidak sesuai standar industri, lemahnya pendampingan, minimnya kemitraan strategis, serta ketiadaan pedoman khusus bagi penerima ATENSI vokasional.

    Karena itu, Romal berharap penguatan sinergi dan kolaborasi bisa memperkuat tak hanya pendidikan vokasional yang diberikan kepada penerima manfaat di Sentra Terpadu Inten Soeweno, namun juga penyaluran tenaga kerja disabilitas dan upaya lain untuk menyokong kemandirian penerima. Dengan demikian, stakeholder bisa memperkuat di bidang masing-masing. 

    “Misalnya, akademisinya kita minta bantuan untuk perbaikan kurikulum guna meningkatkan kompetensi SDM. Perusahaan-perusahaan juga untuk rekruitmen. Jika ada pelatihan, kami berharap mereka bisa memfasilitasi penerima manfaat di sana untuk magang dan sebagainya,” tutur Romal. 

    Adapun kolaborasi itu melibatkan di antaranya Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi Nasional Disabilitas (KND), Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan berbagai perusahaan swasta seperti BCA, Mandiri, OMRON dan lainnya yang selama ini telah berkontribusi merekrut PM disabilitas lulusan Sentra Terpadu Inten Soeweno.  

     

    Keterbatasan fisik tidak menghalangi seorang pria asal Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk terus menghasilkan karya. Pria disabilitas ini menyulap bambu menjadi mainan tradisional untuk anak-anak dan menghasilkan pundi-pundi rupiah b…

  • 6 Lembaga HAM Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Demo Ricuh – Page 3

    6 Lembaga HAM Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Demo Ricuh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Enam lembaga hak asasi manusia (HAM) membentuk Tim Independen LNHAM untuk Pencari Fakta peristiwa demontrasi berujung ricuh pada periode Agustus hingga September 2025.

    LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan Komisi Nasional Disabilitas memastikan suara korban tidak terabaikan.

    “Tim ini tidak hanya berfokus pada pencarian fakta, tetapi juga menempatkan kondisi korban dan keluarganya sebagai prioritas utama. Melalui kerja sama enam lembaga HAM ini, tim menghimpun data, informasi, serta pengalaman langsung dari para korban, untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh,” kata Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    Tim yang dibentuk berdasarkan mandat undang-undang masing-masing lembaga ini akan bekerja objektif, imparsial, dan partisipatif. yang bertujuan mendorong kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang.

    Dia menekankan, tidak sebatas mencatat korban jiwa dan luka-luka, tapi juga menilai trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi, sampai kerusakan fasilitas umum.

    “Bahwa ruang lingkup kerja Tim Independen ini mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan. Tim akan menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa, korban luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi serta kerusakan fasilitas umum,” ujar Sri Suparyati.

    Menurut Sri, pembentukan tim independen ini dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan suara korban tidak terabaikan. Tim ini tidak hanya berfokus pada pencarian fakta, tetapi juga menempatkan kondisi korban dan keluarganya sebagai prioritas utama.

    Melalui kerja sama enam lembaga HAM, tim akan menghimpun data, informasi, serta pengalaman langsung dari para korban untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh.

    “Ini yang perlu kami suarakan, agar peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi prioritas pemerintah supaya tidak terulang kembali, serta agar tuntutan masyarakat bisa ditindaklanjuti. Yang perlu digarisbawahi adalah tim ini bukan hanya untuk pencarian fakta, tapi juga mengedepankan kondisi korban,” tegas Sri Suparyati.

     

  • Pasar Barito Dipindah ke Lenteng Agung, Pramono: Mudah-mudahan Lebih Ramai – Page 3

    Pasar Barito Dipindah ke Lenteng Agung, Pramono: Mudah-mudahan Lebih Ramai – Page 3

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) menyatakan, pedagang Barito bisa menempati Pasar Lenteng Agung, Jagakarsa, pada akhir September 2025.

    “Untuk pedagang Barito bila berjalan sesuai rencana, mereka bisa mulai pindah di bulan September sekitar minggu ketiga atau keempat,” kata Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Selatan, Parulian Tampubolon.

    Parulian mengatakan, untuk pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI.

    Pemerintah Provinsi DKI telah menyiapkan beberapa konsep untuk pembangunan Pasar Lenteng Agung yang dilengkapi sejumlah fasilitas.

    “Beberapa konsep itu semua bagus, namun semua ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang tersedia atau dilaksanakan secara bertahap,” katanya.

     

  • Mengenal SSCASN: Sistem Seleksi CASN Terpadu dan Akuntabel – Page 3

    Mengenal SSCASN: Sistem Seleksi CASN Terpadu dan Akuntabel – Page 3

    Proses pembuatan akun SSCASN dilakukan sepenuhnya secara daring melalui laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. Langkah-langkahnya dirancang agar mudah diikuti oleh setiap calon pelamar yang ingin bergabung menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara.

    Tahap awal dimulai dengan mengakses situs resmi SSCASN dan memilih menu “Daftar” atau “Buat Akun”. Selanjutnya, pelamar akan diminta untuk melakukan pengecekan identitas dengan memasukkan NIK sesuai KTP, Nomor Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta alamat email dan nomor HP aktif, diikuti dengan kode CAPTCHA.

    Setelah pengecekan identitas, pelamar akan melanjutkan ke langkah pengisian data pribadi yang lebih lengkap. Ini termasuk memasukkan email, nama tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir sesuai ijazah, jenis kelamin, membuat kata sandi yang kuat, serta pertanyaan pengaman. Pada tahap ini, pelamar juga harus mengunggah scan KTP dan swafoto sesuai ketentuan.

    Pengecekan ulang data menjadi krusial sebelum mengakhiri pendaftaran akun. Pelamar harus memastikan semua informasi yang dimasukkan sudah akurat, karena beberapa data seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan pas foto tidak dapat diubah setelah proses pendaftaran akun selesai. Setelah yakin, pilih “Proses Pendaftaran Akun” dan cetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti registrasi berhasil.

    Jika ada, ikuti instruksi verifikasi email yang mungkin dikirimkan oleh SSCASN. Setelah akun berhasil dibuat, pelamar dapat login kembali menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan untuk melanjutkan proses pendaftaran saat formasi resmi sudah tersedia.

  • Polisi Dipukuli Tukang Parkir di Sawah Besar, Pelaku Ternyata Idap Skizofrenia Berat – Page 3

    Polisi Dipukuli Tukang Parkir di Sawah Besar, Pelaku Ternyata Idap Skizofrenia Berat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi mengamankan AA (29), seorang tukang parkir yang melakukan pemukulan terhadap anggota kepolisian di depan Pos Lalu Lintas Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Belakangan diketahui, AA menderita gangguan jiwa berat atau skizofrenia.

    Kapolsek Sawah Besar, Kompol Rahmat Himawan, membenarkan pelaku sempat diamankan ke Polsek, namun kemudian dipulangkan untuk menjalani perawatan medis dengan pengawasan keluarganya.

    “Dari dokumen medis berupa hasil visum RS Polri Kramat Jati dan surat pulang rawat RS Jiwa Soeharto Heerdjan, terungkap AA menderita skizofrenia berat. Kami ingin semua pihak merasa aman. Bukan hanya korban, tapi juga pelaku yang dalam kondisi tidak stabil secara psikologis. Dalam kondisi seperti ini, empati dan komunikasi dengan keluarga menjadi kunci,” ujar Rahmat, Sabtu (13/9/2025).

    Meski demikian, ia menegaskan proses penyelidikan tetap berjalan sembari menunggu hasil resmi pemeriksaan medis pelaku.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menambahkan bahwa hukum tetap ditegakkan, namun aspek kemanusiaan tidak boleh diabaikan.

    “Kami sangat menghargai pengabdian anggota kami yang sedang bertugas, dan kami prihatin atas kejadian ini. Namun, kami juga memahami bahwa pelaku ini sedang berjuang dengan kondisi kesehatan mentalnya yang berat. Dalam penegakan hukum, kami tidak hanya mencari keadilan, tapi juga berusaha menempatkan manusia di atas segalanya,” katanya.

     

    Beberapa jam sebelumnya pada Kamis sore, massa yang menguasai jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dipukul mundur polisi hingga radius 1 kilometer setelah sempat terlibat bentrokan.