Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Banyak Kasus Keracunan MBG, Said Abdullah: Pemerintah Harus Segera Deteksi – Page 3

    Banyak Kasus Keracunan MBG, Said Abdullah: Pemerintah Harus Segera Deteksi – Page 3

    Abdullah setuju perlu ada evaluasi rantai pasok makanan MBG agar tetap layak konsumsi. Salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah distribusi dari Sentra Penyedia Pangan Gotong Royong (SPPG) ke sekolah dapat diperpendek agar makanan tetap segar.

    “Kalau sekarang satu SPPG melayani 3.000, bisa diperpendek menjadi 1.500, sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujarnya.

    Politisi dari PDI Perjuangan itu menegaskan, langkah utama yang perlu dilakukan bukan menghentikan program, melainkan menginventarisasi masalah secara menyeluruh sebelum melakukan evaluasi.

    “Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita wajib prihatin,” jelas Said.

    “Tapi tidak berarti ada konklusi harus di-stop. Jangan. Lebih baik deteksi dini, di mana letak masalahnya,” imbuhnya.

  • Gerakan Nurani Bangsa Kunjungi Tahanan Demo DPR: Mereka Bukan Musuh Negara – Page 3

    Gerakan Nurani Bangsa Kunjungi Tahanan Demo DPR: Mereka Bukan Musuh Negara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Deru mesin Alphard hitam itu terhenti di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa siang, 23 September 2025.

    Kerumunan wartawan sambil memegang kamera ponsel bersiaga menyorot mobil berpelat B 2261 SIW dengan kaca gelap.

    Perlahan pintu geser terbuka. Kursi otomatis bergerak ke luar, memperlihatkan sosok berbusana batik merah marun dengan pasmina krem. Dia adalah Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid.

    Seorang pendamping dengan sigap mengangkat tubuhnya ke kursi roda. Raut wajahnya tenang.

    Di belakangnya, sebuah mobil golf putih berhenti membawa rombongan lain, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, eks Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, aktivis yang juga anak Sinta Nuriyah, Inayah Wulandari Wahid, akademisi Karlina R. Supelli, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, cendekiawan Komaruddin Hidayat, hingga Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

    Mereka datang sebagai satu rombongan mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

    Sinta digotong melewati delapan anak tangga. Tiga orang membantu mengangkat kursi roda, dua di bawah, satu di belakang. Kamera-kamera kembali berbunyi, menjepret setiap detik. Setelah itu, ia masuk lift menuju lantai atas, sementara rombongan lain memilih tangga.

    Di waktu hampir bersamaan, dari arah lain, sebuah mobil elf parkir di gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Letak gedung dibelakang Gedung Ditreskrimum.

    Enam orang berbaju oranye bertuliskan “Tahanan Polda Metro Jaya” digiring petugas. Mereka adalah Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, Khariq Anhar, RAP dan Figha Lesmana.

    Mereka dipindahkan dari Rutan Ditresnarkoba ke Gedung Ditreskrimum. Pemindahan itu dipimpin langsung Direktur Tahti Polda Metro, AKBP Dermawan Karosekali.

    Tak semua kepala tertunduk. Syahdan Husein, tangannya terikat borgol, sempat berteriak “Merdeka,” sambil mengepalkan tangan. Delpedro ikut mengangkat borgol ke udara sambil tersenyum ke arah kamera.

    Gerakan Nurani Bangsa datang untuk bertemu keenam aktivis itu. Pertemuan berlangsung tertutup.

     

  • Paripurna DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2025: Ada RUU Perampasan Aset, RUU Polri dan RUU Pemilu – Page 3

    Paripurna DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2025: Ada RUU Perampasan Aset, RUU Polri dan RUU Pemilu – Page 3

    Berikut 67 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026:

    1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

    2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

    3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

    4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

    5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia

    6. RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana

    7. RUU tentang Jabatan Hakim

    8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

    9. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

    10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

    11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

    12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

    13. RUU tentang Kawasan Industri

    14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

    15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

    16. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

    17. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

    18. RUU tentang Keuangan Negara

    19. RUU tentang Energi Baru Terbarukan

    20. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

    21. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

    22. RUU tentang Komoditas Strategis

    23. RUU tentang Pertekstilan

    24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesi

    25. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

    26. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

    27. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

    28. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

    29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

    30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

    31. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah

    32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

    33. RUU tentang Satu Data Indonesia

    34. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

    35. RUU tentang Transportasi Online

    36. RUU tentang Patriot Bond atau Surat Berharga

    37. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara)

    38. RUU tentang Pekerja Lepas atau Pekerja Platform Indonesia atau Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG

    39. RUU tentang Pelelangan Aset

    40. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

    41. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan

    42. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim

    43. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

    44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

    45. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

    47. RUU tentang Komoditas Khas

    48. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

    49. RUU tentang Bank Makanan

    50. RUU tentang Hukum Acara Perdata

    51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika

    52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional

    53. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

    54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

    55. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

    56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

    57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati

    58. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Peraturan Daerah

    59. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara

    60. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak

    61. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

    62. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

    63. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

    64. RUU tentang Badan Usaha

    65. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

    66. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

    67. RUU tentang Bahasa Daerah

  • Said PDIP Puji Gaya ‘Koboi’ Menkeu Purbaya, Bisa Longgarkan Kebijakan Ketat – Page 3

    Said PDIP Puji Gaya ‘Koboi’ Menkeu Purbaya, Bisa Longgarkan Kebijakan Ketat – Page 3

    Said menilai, gaya Menkeu Purbaya bisa lebih melonggarkan aturan ketat keuangan negara. Bahkan, kata dia, kinerja Purbaya sudah terlihat satu bulang setelah menjabat.

    “Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat, dan terbukti dalam sebulan ini kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah sehingga biaya yang ditanggung APBN akan semakin rendah,” tambahnya.

    Banggar DPR bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar tetap stabil. Menurut Said, keduanya bisa memicu gejolak harga di sektor riil maupun potensi krisis jika tidak terkendali.

    “Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia harus selalu seirama mmpu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, dan konsolidatif,” tukas Said.

  • DPR Blak-blakan Aturan Penyadapan Dilema, Singgung Bisa Disalahgunakan Aparat

    DPR Blak-blakan Aturan Penyadapan Dilema, Singgung Bisa Disalahgunakan Aparat

    Y

    OlehYoga NugrahaDiperbaharui 22 Sep 2025, 15:40 WIB

    Diterbitkan 22 Sep 2025, 15:37 WIB

    Komisi III DPR menggelar rapat dengan Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia. Rapat digelar di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyoroti terkait penyadapan yang dianggap penting. Saat ini aturan penyadapan masih menjadi dilema.

  • DPR Blak-blakan Garuda Indonesia Beban Negara, Usul Tegas Dibubarkan!

    DPR Blak-blakan Garuda Indonesia Beban Negara, Usul Tegas Dibubarkan!

    News9 jam yang lalu

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 22 Sep 2025, 20:00 WIB

    Diterbitkan 22 Sep 2025, 15:39 WIB

    1ShareCopy LinkBatalkan

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, menyoroti soal bobroknya PT Garuda Indonesia. Mulai dari mesin pesawat yang bermasalah hingga ketepatan waktu.

    Garuda IndonesiaDPRPT Garuda Indonesia

  • Tegas Komisi VI DPR Kritik Bos Garuda soal Citilink: Kok Kayak Omprengan!

    Tegas Komisi VI DPR Kritik Bos Garuda soal Citilink: Kok Kayak Omprengan!

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 22 Sep 2025, 15:46 WIB

    Diterbitkan 22 Sep 2025, 15:41 WIB

    Anggota Komisi VI DPR melakukan rapat dengan Angkasa Pura dan Garuda Indonesia membahas sejumlah persoalan, Senin (22/9).

    Anggota Komisi VI Subardi menyinggung kinerja maskapai Citilink yang membatalkan penerbangan. Dia mengibaratkan seperti omprengan.

  • Momen Prabowo Dikawal Ketat Jelang Debat di Sidang PBB Depan Trump Cs

    Momen Prabowo Dikawal Ketat Jelang Debat di Sidang PBB Depan Trump Cs

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 22 Sep 2025, 15:55 WIB

    Diterbitkan 22 Sep 2025, 15:46 WIB

    Presiden Prabowo Subianto disambut hangat saat tiba di salah satu hotel Kota New York pada Sabtu, 20 September 2025. Para diaspora Indonesia berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel, membawa semangat untuk menyambut langsung kehadiran Kepala Negara.

    Sebagai informasi, kedatangan Prabowo ke Amerika untuk menghadiri Sidang Umum PBB untuk kali pertama setelah 10 tahun Presiden RI absen di forum internasional tersebut. Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi biasanya diwakili oleh Wakil Presiden atau Menteri Luar Negeri untuk hadir di Sidang Umum PBB.

  • Gubernur BI Perry Soal Menkeu Purbaya Singgung Bunga Tak Wajar: Kita Gendong

    Gubernur BI Perry Soal Menkeu Purbaya Singgung Bunga Tak Wajar: Kita Gendong

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 22 Sep 2025, 15:51 WIB

    Diterbitkan 22 Sep 2025, 15:48 WIB

    Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo blak-blakan bauran kebijakan dengan pemerintah dalam rangka menggerakan sektor rill guna menumbuhkan perekonomian. Perry mengaku telah memiliki kesepakatan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk suku bunga khusus terhadap program perumahan dan koperasi merah putih.

    Perry mengungkapkan, demi menggenjot dua program prioritas pemerintah ini, maka tidak wajar jika beban bunga mengikuti mekanisme pasar. Maka dari itu, BI dan pemerintah berbagi beban agar suku bunga untuk dua program tersebut bisa rendah.

  • Sempat Menghilang, Ibu Bocah Perempuan Tewas Mengenaskan di Kos Penjaringan Diamankan Saat Patroli – Page 3

    Sempat Menghilang, Ibu Bocah Perempuan Tewas Mengenaskan di Kos Penjaringan Diamankan Saat Patroli – Page 3

    Kematian korban terungkap setelah sang ayah, S (42), mendatangi kos lantai tiga tempat anaknya tinggal. Sejak berpisah dengan istrinya empat bulan lalu, AR tinggal bersama ibunya di kos tersebut.

    Betapa terkejutnya S saat membuka kamar kos bersama warga. Ia mendapati putrinya sudah tidak bernyawa. Penemuan itu kemudian dilaporkan ke keamanan setempat dan diteruskan kepada Bhabinkamtibmas.

    “Awalnya bapaknya kangen pengen ketemu anaknya, dihubungi tapi tidak ada respons. Akhirnya datang ke lokasi dan bersama warga mengetahui ada mayat, laporan ke Kamtib dan Bhabinkamtibmas. Saat di TKP ada bapaknya, tapi ibunya sudah tidak ada di lokasi TKP,” ucap dia.