Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Istana: Mahfud MD dan Mantan Kapolri Bersedia Gabung Tim Komite Reformasi Polri – Page 3

    Istana: Mahfud MD dan Mantan Kapolri Bersedia Gabung Tim Komite Reformasi Polri – Page 3

    Namun, dia belum menyebutkan secara rinci sosok-sosok yang akan masuk ke dalam komite tersebut. Dia pun meminta publik untuk menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari luar negeri untuk mengumumkan perihal Komite Reformasi Polri.

    “Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian,” katanya.

    Di sisi lain, dia pun menilai Tim Reformasi Polri lainnya yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memiliki semangat yang sama dengan langkah yang dilakukan pemerintah.

    “Semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi dengan membentuk tim reformasi,” kata dia.

  • RAPBN 2026 Disahkan di Paripurna DPR, Said Abdullah: Jadi Senjata Fiskal Lindungi Rakyat – Page 3

    RAPBN 2026 Disahkan di Paripurna DPR, Said Abdullah: Jadi Senjata Fiskal Lindungi Rakyat – Page 3

    Said merinci beberapa perubahan alokasi anggaran dari usulan awal pemerintah, di antaranya: penambahan target penerimaan cukai Rp1,7 triliun, peningkatan target PNBP dari 6 Kementerian/Lembaga sebesar Rp4,1 triliun, tambahan belanja K/L Rp12,3 triliun, penambahan program pengelolaan belanja lainnya Rp900 miliar, serta penambahan dana transfer ke daerah Rp43 triliun.

    “Badan Anggaran DPR berharap APBN 2026 menjadi modal penting bagi pemerintah memulai membalikan keadaan, memulai kebangkitan industri nasional,” tuturnya.

    Lebih lanjut, kata Said, dukungan kebijakan hilirisasi disebut akan mempercepat ekspansi industri, termasuk peluang bagi sektor pertahanan nasional di tengah ketegangan geopolitik global.

    “Keseluruhan program RAPBN 2026 kita harapkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, memberi efek berganda untuk penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.

     

  • Istri Gus Dur hingga Mantan Menag jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Delpedro Cs – Page 3

    Istri Gus Dur hingga Mantan Menag jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Delpedro Cs – Page 3

    Tim Advokasi untuk Demokrasi mengaku telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk Delpedro Marhaen Cs, ke Polda Metro Jaya.

    “Kami berinisiatif dan sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami. Sampai saat ini belum ada respons terkait dengan penangguhan kami apakah dikabulkan atau tidak,” kata Kuasa hukum Delpedro Cs, Maruf Bajammal di Gedung YLBHI, Sabtu (6/9/2025).

    Dia kemudian menyoroti aturan soal penangguhan penahanan yang dinilainya menyimpan banyak masalah.

    “Artinya semuanya itu diserahkan kepada kemurahan hati penyidik. Kalau mereka bermurah hati itu akan dikabulkan, kalau mereka tidak senang, ya tidak akan dikabulkan, tidak ada standar yang jelas,”

    Maruf mengatakan, sejak ditangkap pada Senin malam (1/9/2025), proses pemeriksaan terhadap Delpedro berlangsung maraton.

    “Hanya break-break untuk istirahat sekitar 3 jam, 1 sampai 3 jam maksimal tapi cepat. Prosesnya seperti itu, saat ini prosesnya sedang berjalan,” ujar dia

  • Laporan Keuangan Pemkot Tangsel Tahun 2024 Disorot: Souvenir Rp 20 Miliar, Pengadaan Kertas Rp 6 Miliar – Page 3

    Laporan Keuangan Pemkot Tangsel Tahun 2024 Disorot: Souvenir Rp 20 Miliar, Pengadaan Kertas Rp 6 Miliar – Page 3

    Dia mencontohkan anggaran konsumsi rapat yang mencapai Rp 60 miliar. Anggaran tersebut disebar ke seluruh perangkat kerja daerah, mulai dari kelurahan, kecamatan, kedinasan, pimpinan, 3 RSUD dan 35 Puskesmas yang ada di Kota Tangsel.

    “Kalau mau dirinci ada di dokumen lain lagi. Kalau dalam LKPD ini hanya data keseluruhan saja, kalau mau dirinci lagi tebalnya bisa lebih dari 500 lebih halaman,” kata Benyamin.

    Diklaim pula, anggaran konsumsi itu dipakai untuk kegiatan selama setahun. Mulai dari Musrembang tingkat kelurahan, kecamatan hingga Kota Tangsel, lalu ada Tangsel Mengaji, Tangsel Berselawat, gemar makan ikan, hingga ratusan kegiatan lain yang diklaim melibatkan masyarakat.

    “Dan seluruh pengadaan makanan dan minuman ini pun dipesan ke UMKM Kota Tangsel,” klaimnya.

    Terkait anggaran belanja alat kantor (ATK) hingga souvenir, Benyamin menjelaskan untuk pembiayaan alat kantor seluruh perangkat daerah hingga ke tingkat kelurahan. Selain itu, untuk 500-an lebih kegiatan pelatihan masyarakat.

    “Misalnya saja membordir, setiap peserta nanti ada sertifikat serta alat bantu untuk usaha bordirnya. Begitu juga dengan barista dan bentuk pelatihan lainnya,” ujarnya.

  • Said Abdullah: RAPBN 2026 Alat Perangi Kemiskinan dan Krisis Iklim – Page 3

    Said Abdullah: RAPBN 2026 Alat Perangi Kemiskinan dan Krisis Iklim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disepakati bersama pemerintah untuk menjadikan indikator kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan.

    APBN, menurutnya, bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan perangkat negara untuk menaikkan taraf hidup masyarakat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Said dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang membahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026. “APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu Banggar DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan target indikator kesejahteraan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (23/9/2025).

    “Hal ini sebagai ukuran kinerja bagi sukses atau tidaknya pelaksanaan pembangunan manusia ke depan,” imbuhnya.

    Said menjelaskan, indikator kesejahteraan tersebut mencakup tiga keseimbangan penting.

    Pertama, program pembangunan harus mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat semakin sehat dan terdidik. Ketiga, menjaga kelestarian alam sebagai faktor fundamental pembangunan jangka panjang.

     

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Rancangan Undang Undang tentang APBN anggaran 2026, Selasa (23/9).

  • Bos Navayo Internasional Masuk Daftar Buronan Kejagung Terkait Kasus Korupsi Satelit Kemhan – Page 3

    Bos Navayo Internasional Masuk Daftar Buronan Kejagung Terkait Kasus Korupsi Satelit Kemhan – Page 3

    Dalam pelaksanaannya, PT Navayo International AG justru mengajukan penagihan sebesar USD 16 juta meski pekerjaan belum dilakukan sebagaimana mestinya.

    Hasil pemeriksaan laboratorium membuktikan, bahwa perangkat handphone Navayo sebanyak 550 unit tidak memiliki Secure Chip Inti, pembangunan user terminal tidak fungsional, dan tidak pernah dilakukan uji fungsi terhadap Satelit Artemis di Slot Orbit 1230 BT.

    Selanjutnya, PT Navayo International AG mengajukan gugatan arbitrase di International Chamber of Commerce (ICC) Singapura. Gugatan tersebut dimenangkan oleh Navayo dengan putusan pembayaran sebesar USD 20.862.822.

    Akibatnya, negara menghadapi risiko nyata setelah Navayo mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset milik pemerintah Indonesia di Paris, termasuk Wisma Wakil Kepala Perwakilan RI, rumah dinas Atase Pertahanan, dan rumah dinas Koordinator Fungsi Politik KBRI Paris, berdasarkan putusan Tribunal Arbitrase Singapura tanggal 22 April 2021 yang dikuatkan oleh Pengadilan Paris.

    Berdasarkan penghitungan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI sebagaimana tertuang dalam LHP Nomor PE.03.03/SR-607/D5/02/2022 tanggal 22 Agustus 2022, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar USD 21.384.851,89 setara Rp 339 miliar.

  • Paripurna DPR Sahkan Hasil Fit And Proper Test Hakim Agung dan Ad Hoc MA – Page 3

    Paripurna DPR Sahkan Hasil Fit And Proper Test Hakim Agung dan Ad Hoc MA – Page 3

    Proses pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung (MA) merupakan bagian dari sistem checks and balances antar-lembaga negara, khususnya antara lembaga yudikatif (MA) dan legislatif (DPR), yang diatur oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Keterlibatan DPR dalam proses ini bertujuan untuk memastikan adanya pengawasan publik dan akuntabilitas dalam pemilihan pejabat tinggi di lembaga peradilan.

    Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. KY, sebagai lembaga negara yang mandiri, memiliki wewenang dan tugas utama untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

    Proses seleksi di KY mencakup pendaftaran, seleksi kualitas, dan wawancara untuk menjaring calon-calon terbaik. KY bertugas memastikan calon yang diajukan memiliki integritas, kompetensi, dan moralitas yang tinggi.

    Setelah melalui seleksi ketat di Komisi Yudisial, nama-nama calon diajukan ke DPR. Di sinilah peran DPR, melalui Komisi III yang membidangi hukum, untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Proses ini menjadi tahap akhir penentu sebelum calon-calon tersebut disahkan.

    Uji kelayakan ini sering kali menjadi sorotan publik karena berpotensi dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Namun, secara ideal, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa calon hakim agung tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu.

     

  • Perludem Ungkap Sederet Urgensi Pembahasan RUU Pemilu – Page 3

    Perludem Ungkap Sederet Urgensi Pembahasan RUU Pemilu – Page 3

    Perludem menyakini apabila RUU Pemilu menjadi usulan pemerintah maka prosesnya akan lebih cepat lewat pembentukan tim khusus yang bersifat independen sekaligus bertugas menyiapkan naskah akademik.

    “Saya rasa tim khusus ini akan lebih objektif, karena kita tahu Undang-Undang Pemilu ini dekat sekali dengan kompetisi,” kata dia.

    Yang tidak kalah penting adalah pembahasan RUU Pemilu harus melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya, sebab tujuan akhir dari RUU ini untuk meningkatkan kualitas demokrasi atau tidak hanya sebatas kepentingan partai politik.

    “Warga berhak tahu apa yang kemudian diusulkan dalam desain Pemilu ke depannya,” ujar Direktur Eksekutif Perludem.

  • Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Ini Kata Puan Maharani – Page 3

    Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Ini Kata Puan Maharani – Page 3

    Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, telah memberikan instruksi kepada para relawannya untuk memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama dua periode. Ia mengungkapkan bahwa dukungan untuk Prabowo dan Gibran bukanlah hal baru, melainkan sudah disampaikannya sejak lama.

    “Sejak awal sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” ujar Jokowi kepada wartawan di kediaman pribadinya di Solo pada hari Jumat, 19 September 2025.

    Ayah Gibran Rakabuming Raka ini menjelaskan bahwa instruksi untuk mendukung Prabowo-Gibran telah dimulai jauh sebelum pemilihan presiden 2024.

    “Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” tambah Jokowi. Ia menyatakan bahwa dukungan tersebut diberikan karena banyak relawan yang menanyakan pendapatnya mengenai pasangan Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2029.

    “Saya sampaikan itu ke relawan karena saya bertanya ke mereka,” jelas Jokowi.

     

  • Ketua Banggar: Anggaran DPR Tahun 2026 Bukan Rp 9,9 Triliun, tapi Rp 6,7 Triliun – Page 3

    Ketua Banggar: Anggaran DPR Tahun 2026 Bukan Rp 9,9 Triliun, tapi Rp 6,7 Triliun – Page 3

    Said menjelaskan, nomenklatur pertama adalah anggaran untuk Kesetjenan DPR sebesar Rp 2,2 triliun, sedangkan nomenklatur kedua adalah anggaran DPR sendiri sebesar Rp 6,7 triliun.

    Menurut Said, DPR akan lebih selektif dalam memilah alokasi anggaran antara kebutuhan internal DPR dan pegawai di Kesetjenan.

    “Dengan segala hormat, kami punya etik, empati, dan simpati. Itu tiga pegangan DPR. Kali ini kami akan mawas diri betul. Tidak ada kenaikan, dan justru kami ingin memilah-milah sekarang, mana yang sungguh-sungguh untuk ISN dan Kesetjenan, mana yang untuk DPR,” tutupnya.