Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Dedi Mulyadi: Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar Berakhir, Lihat dan Rasakan Hasilnya – Page 3

    Dedi Mulyadi: Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar Berakhir, Lihat dan Rasakan Hasilnya – Page 3

    KDM menegaskan, Pemdaprov Jabar akan menyiapkan kebijakan sanksi bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak. “Apa itu sanksinya, nanti dalam waktu dekat kami rumuskan. Yang terpenting, taatlah membayar pajak, karena hasilnya kembali ke masyarakat, terutama pengguna jalan,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, kesempatan pemutihan telah diberikan secara luas kepada warga Jabar. Karena itu, mulai Oktober 2025, masyarakat diwajibkan membayar pajak kendaraan sesuai aturan.

    “Sekali lagi, terima kasih kepada warga yang sudah taat membayar pajak kendaraan bermotor,” pungkas KDM.

     

  • Sejarah Gempa Besar di Sumenep, Pernah Tewaskan 3 Orang – Page 3

    Sejarah Gempa Besar di Sumenep, Pernah Tewaskan 3 Orang – Page 3

    Menurut dia, sejarah mencatat setidaknya tujuh kali gempa merusak pernah terjadi di Sumenep. Antara lain gempa tahun 1863, gempa Sumenep-Sapudi tahun 1891, serta gempa tahun 1904. Dalam catatan modern, gempa 6,4 magnitudo pada 11 Oktober 2018 menewaskan tiga orang, melukai 34 lainnya, dan merusak 210 rumah.

    Selain itu, gempa magnitudo 4,9 pada 13 Juni 2018 merusak sejumlah rumah, gempa 5,0 magnitudo pada 2 Maret 2019 mengakibatkan enam rumah rusak dan satu orang luka-luka, serta gempa 4,9 magnitudo pada 2 April 2019 menyebabkan kerusakan 26 rumah di Pulau Raas.

    Sumenep juga memiliki tiga catatan sejarah tsunami. Pertama, tsunami Pulau Genteng Madura 7 Februari 1843. Kedua, tsunami Sumenep Madura 23 November 1889. Terakhir, tsunami Madura 29 Desember 1820.

    “Catatan ini menunjukkan bahwa wilayah Sumenep dan sekitarnya memang rawan gempa, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan bangunan tempat tinggal memenuhi standar tahan gempa,” ujarnya, dilansir dari Antara.

    Daryono mengimbau masyarakat di Jawa Timur dan sekitarnya tetap waspada terhadap potensi gempa susulan, namun tidak perlu panik, serta hanya mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan BPBD setempat.

     

  • Anggota DPR Ini Usul Kata Gratis pada MBG Dihapus, Beberkan Alasannya – Page 3

    Anggota DPR Ini Usul Kata Gratis pada MBG Dihapus, Beberkan Alasannya – Page 3

    Kemudian, kasus keracunan MBG di Banggai yang jumlahnya mencapai 300-an lebih siswa. Dadan mengatakan, penyebab keracunan karena supplier yang diganti dan yang baru tidak memenuhi SOP. Menu yang disajikan yaitu ikan cakalang.

    “Supplier lamanya sudah biasa mensuplai ikan cakalang dengan kualitas baik. Kemudian karena ingin mengakomodir potensi sumber daya lokal, narayan lokal, maka supplier diganti dengan supplier lokal,” paparnya.

    “Kelihatannya secara kualitas supplier bahan baku belum bisa menandingi supplier lama, sehingga terjadilah gangguan terkait alergi pada penerima manfaat yang mencapai 338 orang,” pungkasnya.

    Oleh sebab itu, Dadan memastikan telah mengambil tindakan tegas kepada SPPG yang tak patuh terhadap SOP dan menimbulkan kegaduhan. Salah satunya dengan menutup SPPG hingga evaluasi dan investigasi keracunan massal tersebut.

    “Mereka juga harus mulai memitigasi terkait juga dengan trauma yang akan timbul pada penerima manfaat. Dan oleh sebab itu, penutupan besifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas, tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi,” pungkasnya.

  • Komplotan Begal Menyamar jadi Debt Collector, Modus Tagih Tunggakan ke Korban Lalu Motor Dibawa Kabur – Page 3

    Komplotan Begal Menyamar jadi Debt Collector, Modus Tagih Tunggakan ke Korban Lalu Motor Dibawa Kabur – Page 3

    Melalui trik itulah YS (25), FGSL (23) dan SGF (30) memperdaya korban. Mukhtarodin bukan korban pertama. Dari data yang disampaikan oleh Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra, kawanan ini sudah tujuh kali beraksi dengan modus serupa.

    “Dari keterangan tersangka mereka ini telah beroperasi sebanyak tujuh kali berhasil dan telah dijual oleh tersangka. Dan kami masih melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap para penadahnya,” kata Seto dalam konferensi pers, Rabu (1/10/2025).

    YS dan kawan-kawan mencari sasaran di jalanan. Mereka mengintai pengendara yang bisa ditakut-takuti. Begitu korban berhenti, dalih tunggakan cicilan jadi umpan. Selanjutnya motor korban dibawa pergi.

    Di tengah jalan, seorang pelaku pura-pura menjatuhkan kunci motor, lalu menyuruh korban mengambil. Begitu korban turun, para pelaku tancap gas membawa motor korban.

    “Pada saat di perjalanan menuju kantornya para pelaku sengaja menjatuhkan kunci dan korban disuruh untuk mengambilkan. Pada saat korban mengambil kunci yang dijatuhkan para pelaku di situlah para pelaku meninggalkan korban,” ucap dia.

  • Kisruh Dualisme PPP, Begini Kata Kementerian Hukum – Page 3

    Kisruh Dualisme PPP, Begini Kata Kementerian Hukum – Page 3

    Pemerintah tidak ingin ada perpecahan di internal partai. Sehingga tidak ada masalah dalam pencacatannya ke depan.

    “Sehingga nanti pada saatnya ke pemerintah untuk pencatatan administrasinya, lebih mudah,” sambungnya.

    Menurutnya, Kementerian Hukum akan memeriksa kelengkapan dokumen jika sudah ada kubu yang mengajukan pendaftaran. Ia memastikn pihaknya akan mendasari pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

    “Ya nanti kita ikuti aturannya dulu, AD/ART-nya internal partainya,” kata Widodo.

     

  • Sosok Lukmanul Hakim, Ulama yang Jadikan Sertifikasi Halal Senjata UMKM Kini Berpulang – Page 3

    Sosok Lukmanul Hakim, Ulama yang Jadikan Sertifikasi Halal Senjata UMKM Kini Berpulang – Page 3

    Lukmanul Hakim dikenal sebagai sosok Muslim intelektual yang aktif memperjuangkan ekonomi umat, kajian wakaf produktif, serta isu kedaulatan pangan dan energi.

    Dalam Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2025, dia menegaskan bahwa dua isu strategis, kedaulatan pangan dan energi akan menjadi rekomendasi resmi MUI kepada pemerintah.

    Di tahun-tahun sebelumnya, Lukmanul Hakim juga mendorong agar produk unggulan lokal dijadikan prioritas dalam sistem distribusi pangan, sebagai bentuk kemandirian ekonomi umat.

    Selain itu, Lukman juga vokal dalam isu-isu seperti sertifikasi halal yang menjadi instrumen pemberdayaan UMKM. Dia menyebut sertifikasi halal sebagai “satu‑satunya pilihan” untuk memperkuat ekonomi umat, supaya UMKM tak hanya berbicara soal keuntungan duniawi, tapi juga nilai-nilai kehalalan.

    Dia juga mendorong peran pesantren sebagai penggerak ekonomi daerah melalui kolaborasi strategis, sebuah visi yang menurutnya akan memperkuat basis ekonomi umat dari bawah.

    Semasa hidupnya, Lukman dikenal sebagai ulama yang tak hanya memberi kritik, tetapi juga mencari solusi konkret. Dalam banyak kesempatan, dia menekankan bahwa narasi saja tak cukup, tindakan nyata perlu dilakukan segera.

     

  • Aturan Uang Pensiun Anggota DPR Digugat ke MK: Jabat 5 Tahun, Dapat Pensiun Seumur Hidup – Page 3

    Aturan Uang Pensiun Anggota DPR Digugat ke MK: Jabat 5 Tahun, Dapat Pensiun Seumur Hidup – Page 3

    PETITUM

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

    2. Menyatakan Pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

    Pasal 1 huruf A: Lembaga Tinggi Negara adalah Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden,

    3. Menyatakan Pasal 1 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

    Pasal 1 huruf F: Anggota Lembaga Tinggi Negara adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung,

    4. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

    Pasal 12 ayat (1): Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, tidak termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, berhak memperoleh pensiun.

    Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.Atau, dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

     

  • Ada Peringatan HUT ke-80 TNI di Monas, Car Free Day Jakarta 5 Oktober 2025 Tetap Digelar – Page 3

    Ada Peringatan HUT ke-80 TNI di Monas, Car Free Day Jakarta 5 Oktober 2025 Tetap Digelar – Page 3

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan tarif transportasi umum Rp 80 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Minggu, 5 Oktober 2025.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk apresiasi kepada TNI dalam menegakkan kedaulatan negara.

    “Untuk memberikan apresiasi kepada TNI yang selama ini mengawal bangsa, kami, Pemprov DKI Jakarta, pada hari tersebut semua transportasi yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, semuanya dikenakan tarif Rp 80,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/10) seperti dilansir Antara.

  • Anggota DPR Rapat dengan Kepala BGN: Siapa Politisi Minta Dapur? Tunjuk Hidungnya – Page 3

    Anggota DPR Rapat dengan Kepala BGN: Siapa Politisi Minta Dapur? Tunjuk Hidungnya – Page 3

    Sahidin mengaku memang pernah menelepon staf BGN, namun tujuannya hanya untuk menjembatani dan membantu menyosialisasikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut di daerah pemilihan (dapil).

    “Memang saya ada menelpon staf Bapak, tapi itu semata-mata menjembatani agar program ini berjalan. Tapi kalau soal ada yang minta jatah, saya tidak tahu. Kalau memang ada, tolong tunjuk langsung siapa orangnya,” ujar Sahidin.

    Sahidin menegaskan, jangan sampai narasi yang beredar justru menjadi alat pengalihan isu dari persoalan utama, yaitu insiden keracunan dalam program MBG. Dia bahkan menyebut ada pihak yang mencoba mencari celah keuntungan pribadi dari program ini.

    “Jangan buat narasi di luar untuk alihkan isu. Kalau memang ada yang cari-cari komisi, tunjukkan saja. Tapi jangan sampai program sebesar ini dikorbankan oleh kegaduhan internal,” tegasnya.

    Dia juga mendorong evaluasi mendalam terhadap kinerja internal BGN, bukan malah menyebarkan tudingan ke publik tanpa kejelasan.

    “Ini penting ini, Bapak, evaluasi ini, ke dalamnya evaluasi, Pak. Jangan keluar. Kalau keluar, tambah ramai lagi,” pungkasnya.

  • Dinas KPKP: Buruk Merak di Rumah Bamsoet Tidak Termasuk Hewan Dilindungi – Page 3

    Dinas KPKP: Buruk Merak di Rumah Bamsoet Tidak Termasuk Hewan Dilindungi – Page 3

    Sebelumnya, viral memperlihatkan burung merak yang berkeliaran di jalan dan menjadi tontonan warga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @durensawit.info, terlihat dua orang berfoto bersama dengan burung merak yang sedang membuka ekornya.

    Burung itu tampak berdiri di depan sebuah rumah mewah sambil mengembangkan ekornya yang indah. “Sebuah penampakan burung merak sedang mengembangkan ekornya yang indah dan berwarna-warni seperti kipas raksasa ini menarik perhatian warga yang lewat di depan rumah mewah,” tulis keterangan akun instagram @durensawit.info.

    Sebanyak enam ekor burung merak dengan berbagai ukuran di dalam rumah mewah tersebut. Beberapa di antaranya terlihat berkeliaran di halaman rumah, sementara seekor merak bertengger di bawah genteng untuk berteduh.

    Merak berwarna biru dan putih itu tampak berjalan diiringi anak-anaknya, dengan kicauannya yang terdengar nyaring.

    Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengungkapkan, burung merak tersebut milik Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

    “Iya betul, pemiliknya beliau (Bambang Soesatyo),” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok dilansir dari Antara, Selasa (30/9/2025).