Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • PPP Islah, Agus Suparmanto Batal Gugat Kepengurusan Mardiono ke PTUN – Page 3

    PPP Islah, Agus Suparmanto Batal Gugat Kepengurusan Mardiono ke PTUN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dua kubu Partai Persatuan Pembagunan (PPP) sudah berdamai. Hal itu ditandai dengan didapuknya Muhamad Mardiono sebagai ketua umum dan Agus Suparmanto sebagai wakilnya. Kemudian Taj Yasin sebagai Sekjen dan Fauzan Amir Uskara sebagai Bendaraha Umum.

    Agus meminta semua hal yang telah berlalu dapat dimaafkan. Menurut dia, perbedaan cara pandang adalah hal wajar dan ketika sudah bersatu maka memaafkan menjadi kunci perdamaian.

    “Jadi ini adalah bentuk rekonsiliasi. Jadi memang terjadi perbedaan itu biasa dalam umat Islam. Kita juga harus saling memaafkan, Allah saja memaafkan kita semua dan sebagai manusia harus demikian,” kata Agus usai jumpa pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Agus menyebut, rekonsiliasi yang dilakukan dengan kubu Mardiono adalah sebuah proses. Karenanya, mulai hari ini tidak ada lagi istilah pendukung A atau B, semua sudah bersatu. Termasuk niatan menggugat susunan kepengurusan PPP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia memastikan hal itu tidak akan terjadi.

    “Kenapa tidak harus PTUN? Kita ini bisa musyawarah, inilah bentuk bagian bagaimana kita harus musyawarah. Kalau musyawarah tidak tercapai, itu hal lain. Tapi saya rasa ini musyawarah sudah terjadi, sudah cukup, ya kita enggak usah teruskan hal-hal lain (termasuk ke PTUN),” tegas Agus.

     

  • Dana Transfer Dipangkas, Pramono Bakal Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas hingga Konsumsi – Page 3

    Dana Transfer Dipangkas, Pramono Bakal Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas hingga Konsumsi – Page 3

    Ia mengatakan, efisiensi tidak hanya menyasar dinas dan sekretariat, tetapi juga di tingkat pemerintah kota. Pramono menekankan efisiensi harus berjalan seiring dengan upaya pihaknya mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan di Jakarta tidak terhenti.

    “Salah satu hal yang akan saya lakukan adalah melakukan creative financing, sehingga hal-hal yang bisa dibangun dengan berpartner, bekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB (Koefisien Lantai Bangunan), SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan dan sebagainya tetap akan dilakukan,” kata dia.

    Kemudian, sejumlah kebijakan subsidi, termasuk transportasi juga akan dikaji. Hal tersebut agar anggaran lebih efisien tanpa mengganggu kelompok rentan.

    “Subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000, sedangkan bayarnya Rp3.500. Kami akan kaji kembali, tetapi yang jelas program prioritas bagi warga tidak mampu atau kurang beruntung tidak kami ganggu sama sekali,” tutur Pramono.

     

  • Perintah Tegas Presiden Prabowo ke SPPG Usai Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Perintah Tegas Presiden Prabowo ke SPPG Usai Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Ada tiga sertifikat yang harus dimiliki SPPG untuk memastikan dapur higienis. Yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi/SLHS, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan sertifikasi halal.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ketiga sertifikat itu adalah standar minimum bagi SPPG.

    “Nah ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi,” kata Budi dalam konferensi pers usai rakor.

    Sertifikasi HACCP bertujuan memastikan kualitas fasilitas pengolahan makanan, sementara SLHS adalah untuk sertifikasi sumber daya manusianya.

  • Prabowo Serahkan Aset Rampasan Negara ke PT Timah, Menhut: Perkuat Tata Kelola SDA – Page 3

    Prabowo Serahkan Aset Rampasan Negara ke PT Timah, Menhut: Perkuat Tata Kelola SDA – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan penyerahan aset rampasan dari kasus korupsi kepada PT Timah Tbk, bukan hanya dapat memulihkan aset ekonomi saja.

    Menurut Menhut Raja Juli Antoni, langkah pemerintah dalam mengembalikan aset negara dapat memperkuat tata kelola sumber daya alam (SDA).

    Hal ini disampaikan Raja Juli usai mendampingi Presiden Prabowo menyerahkan enam smelter hasil rampasan negara dari kasus korupsi kepada PT Timah Tbk.

    Penyerahan dilakukan di Smelter PT Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025).

    “Penyerahan aset rampasan negara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini tidak hanya bertujuan untuk pemulihan aset ekonomi, tetapi juga momentum memperkuat tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Raja Juli di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025).

    Dia menuturkan, penguatan tata kelola industri tambang perlu diiringi dengan pemulihan atau pengelolaan wilayah pascatambang yang baik.

    Raja Juli memastikan, kementeriannya siap berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait agar pengelolaan SDA di Bangka Belitung menjadi contoh kolaborasi ekonomi dan ekologi.

    “Penguatan tata kelola industri timah harus diiringi dengan pemulihan lingkungan di wilayah pascatambang,” tutur dia.

    “Kementerian Kehutanan siap bersinergi, berkolaborasi dengan kementerian lain agar pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Bangka Belitung menjadi contoh kolaborasi lintas sektor antara ekonomi dan ekologi,” sambung Raja Juli.

     

    Presiden Prabowo Subianto memantau langsung tambang ilegal yang disita, dan diberikan kepada PT Timah Tbk.

  • KJP Oktober 2025 Kapan Cair? Simak Perkiraan Jadwal dan Cara Cek Status Penerima – Page 3

    KJP Oktober 2025 Kapan Cair? Simak Perkiraan Jadwal dan Cara Cek Status Penerima – Page 3

    Meskipun pengumuman resmi mengenai kjp oktober 2025 kapan cair masih dinantikan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan perkiraan berdasarkan pola penyaluran sebelumnya. Pencairan dana KJP Plus diperkirakan akan dimulai pada awal bulan Oktober. Ini menjadi kabar baik bagi ribuan pelajar yang mengandalkan bantuan ini untuk kebutuhan pendidikan mereka.

    Perkiraan jadwal pencairan KJP Plus Oktober 2025 adalah antara tanggal 5 hingga 10 Oktober. Proses ini akan melibatkan Bank DKI sebagai penyalur utama, dengan dana yang didistribusikan secara bertahap. Tahapan penyaluran ini memastikan bahwa setiap penerima mendapatkan haknya dengan tertib dan terstruktur.

    Penyaluran KJP Plus memang tidak serentak untuk semua jenjang pendidikan, melainkan disesuaikan dengan data dan proses administrasi masing-masing. Informasi resmi dan terkini dapat dipantau melalui akun Instagram @upt.p4op, yang merupakan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Jakarta. Akun ini menjadi sumber terpercaya untuk mengetahui perkembangan terbaru.

  • Dana Transfer Jakarta Kena Pangkas, Pramono: Era Anggaran Besar Sudah Berakhir – Page 3

    Dana Transfer Jakarta Kena Pangkas, Pramono: Era Anggaran Besar Sudah Berakhir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk DKI secara signifikan pada tahun anggaran 2025. Pemangkasan tersebut mencapai sekitar Rp15 triliun dari total anggaran daerah sebelumnya.

    “Alat transfer ke daerah, TKD-nya, mengalami penurunan yang cukup besar. Kita hanya menerima Rp 11,15 triliun. Di dalam APBD kita dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,06 triliun. Penurunannya hampir Rp 15 triliun,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10/2025)

    Pramono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

    “Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Sehingga kita tidak punya pilihan lain, kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,” ujarnya.

    Ia menambahkan, kondisi ini sekaligus menandai berakhirnya era pengelolaan anggaran yang longgar. Pramono bilang, ke depan pengendalian belanja daerah akan dilakukan secara ketat dan terukur.

    “Era anggaran besar dan selama ini kontrol yang tidak ketat sudah lewat, sudah berakhir,” ucap Pramono.

    Lebih lanjut, guna memastikan efisiensi, Pramono memastikan akan memimpin langsung bersama Wakil Gubernur dalam mengawasi pemanfaatan dan penggunaan anggaran.

    “Saya dan Pak Wagub (Rano Karno) akan memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran ini. Seluruh OPD harus melakukan efisiensi,” kata dia.

     

  • Prabowo Ungkap Kerugian Negara Capai Rp300 Triliun Akibat Tambang Ilegal di Babel – Page 3

    Prabowo Ungkap Kerugian Negara Capai Rp300 Triliun Akibat Tambang Ilegal di Babel – Page 3

    Prabowo pun memuji Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, Bea Cukai, serta berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam upaya penyelamatan kekayaan negara.

    Prabowo meyakini pemerintah mampu menyelamatkan ratusan triliun kekayaan negara lainnya untuk kepentingan masyarakat.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, panglima TNI, angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini. Ke depan berarti berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita,” tutur Prabowo.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan Smelter hasil sitaan mega korupsi Timah kepada PT Timah Tbk pada Senin (6/10/2025). Total ada enam smelter timah yang diserahkan negara kepada PT Timah Tbk.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Prabowo tiba di Smelter PT. Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada pukul 10.50 WIB. PT. Tinindo Internusa merupakan salah satu smelter sitaan yang diserahkan kepada PT Timah Tbk.

    Aset diserahkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Selanjutnya, Suhaisil menyerahkan kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Setelah itu, Rosan menyerahkan aset sitaan tersebut kepada Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro. Prabowo bersama beberapa anggota Kabinet Merah Putih menyaksikan langsung penyerahan aset tersebut.

    Usai prosesi penyerahan ini, PT Timah Tbk akan mengelola operasional enam smelter. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara maupun pendapatan asli daerah Provinsi Bangka Belitung.

    Smelter PT Tinindo Internusa merupakan aset sitaan negara dari kasus korupsi tata niaga timah. Smelter tersebut merupakan salah satu sitaan Kejaksaan Agung pada kasus korupsi timah Harvey Moeis.

     

  • Ketum PPP Mardiono Sebut Ada Peran ‘Orang Baik’ di Balik Islah dengan Kubu Agus Suparmanto – Page 3

    Ketum PPP Mardiono Sebut Ada Peran ‘Orang Baik’ di Balik Islah dengan Kubu Agus Suparmanto – Page 3

    Mardiono memastikan, usai kepengurusan lengkap terbentuk, akan dilakukan rekonsoliasi akbar melalui forum musyawarah kerja nasional (Mukernas). Dalam Mukernas itu akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati oleh bersama ketika nanti elite-nya kita sudah bergabung.

    Mardiono juga meminta maaf kepada semua pihak terdampak karena dalam sepekan terakhir partainya sudah membuat gaduh jagat pemberitaan. Dia berharap, rekonsiliasi yang sudah tercipta dapat menjadi pembelajaran PPP menjadi lebih baik.

    “Kepada konstituen kami di seluruh Indonesia yang selama ini menitipkan amanahnya kepada PPP, saya sampaikan juga permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu adanya terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan muktamar,” ujarnya.

    “Insya Allah ini akan menjadi evaluasi dan instruksi bagi PPP,” katanya.

  • Ketahuan Main Judi Online, 39 Warga Tangerang Dicoret dari Daftar Penerima Bansos – Page 3

    Ketahuan Main Judi Online, 39 Warga Tangerang Dicoret dari Daftar Penerima Bansos – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 39 warga di Kabupaten Tangerang, dicoret namanya dari daftar penerima bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), usai terbukti main judi online atau Judol.

    Langkah ini dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan menghentikan penyaluran bantuan sekaligus mencoret nama ke-39 warga tersebut dari daftar penerima.

    “Dari puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) ini merupakan hasil eliminasi atas laporan resmi dari Kemensos. Saat ini ke 39 KPM tersebut di non-aktifkan bansosnya,” ujar Kepala Bidang Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Endang Ramdhani, Senin (6/10/2025).

    Dia juga menjelaskan, upaya pemblokiran ke 39 KPM itu merupakan hasil temuan pengawasan terhadap rekening bank dan transaksi dompet digital oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pusat Laporan dan Analisis Transaksi (PPATK).

    Kemudian, dari hasil laporan Kemensos dan PPATK tersebut, Dinas Sosial langsung melakukan verifikasi terhadap 39 KPM yang diblokir dari penerimaan bansos. Pada saat itu, pengawasan bukan hanya kepada rekening penerima, melainkan juga rekening milik anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

     

  • Heboh Dedi Mulyadi Terbitkan Edaran Minta Warga Jabar Donasi Rp 1.000 per Hari – Page 3

    Heboh Dedi Mulyadi Terbitkan Edaran Minta Warga Jabar Donasi Rp 1.000 per Hari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan kebijakan donasi Rp 1.000 per hari adalah guna membantu masyarakat sendiri.

    “Uang (iuran) Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas, gitu kan. Kemudian contohnya orang datang mengadukan lagi nungguin di RS butuh uang untuk makan, atau bayar kontrakan selama nungguin di rumah sakit, ya tinggal diterima, berikan,” kata Dedi selepas menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi, Bandung, Minggu (5/10) seperti dilansir Antara.

    Program donasi per hari yang diimbau untuk dilaksanakan oleh ASN dari provinsi hingga kota/kabupaten, sekolah-sekolah, hingga masyarakat, diharapkan Dedi, bisa terjadi seperti di desa tempat tinggalnya.

    Di mana RT/RW di sana memiliki kas, yang bisa membantu warga, seperti ketika ada warga yang mau ke rumah sakit, tapi tidak punya ongkos tinggal datang ke rumah RT.

    “Di tempat saya itu setiap malam itu ronda itu mungut seribu rupiah, itu dikumpulin dan itu tidak menjadi problem bagi kehidupan masyarakat di sana, sehingga menjadi selesai,” ujarnya.

    Kebijakan yang mengusung konsep kebersamaan ini, diungkapkan Dedi, mengadopsi dari program rereongan jimpitan atau rereongan sekepal beras saat dirinya menjadi Bupati Purwakarta.

    Program itu, disebutnya berhasil, di mana Dinas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tiap bulan menyiapkan beberapa ton beras yang dikirimkan ke kampung tertentu.

    “Ini berhasil,” katanya.

    Adapun untuk tingkat sekolah, Dedi menegaskan ini bukanlah pungutan sekolah, karena dalam program ini anak-anak sekolah diarahkan mengumpulkan donasi tiap hari di bendahara kelas.

    Nantinya uang ini akan dipergunakan, semisal jika ada teman sekelas yang sakit untuk menengok dan membantu pengobatannya.

    “Kemudian jika teman sekelasnya misalnya nggak punya seragam kebetulan orang tuanya tidak mampu ya diberi. Seperti itu lah,” ucapnya.

    Ketika ditanya mengenai tingkatan pelaksanaan program ini apakah wajib atau tidak, Dedi menekankan bahwa program ini sukarela.

    “Bagi mereka yang mau ngasih ya silahkan, yang tidak, ya tidak apa-apa,” tuturnya.