Category: Liputan6.com News

Pastikan Tak Ada Peredaran Narkoba, KPK Tes Urine Tahanan di Rutan Merah Putih

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesuaikan jadwal pelayanan publik selama masa libur tahun baru. Penyesuaian tersebut berlaku untuk sejumlah layanan masyarakat, termasuk layanan informasi publik, perpustakaan, serta pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Mengutip pengumuman resmi KPK, Senin 29 Desember 2025, jam operasional layanan informasi publik dan perpustakaan diberlakukan mulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB. Ketentuan waktu layanan yang sama juga berlaku untuk pelayanan LHKPN.

Sementara itu, layanan aduan masyarakat (dumas) dan pelayanan gratifikasi secara langsung ditiadakan pada 30–31 Desember 2025. Meski demikian, KPK memastikan masyarakat tetap dapat menyampaikan laporan melalui sistem daring.

Selain dumas dan gratifikasi, layanan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK juga dialihkan sepenuhnya ke sistem online mulai 29 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Sebelumnya, pada momentum perayaan Natal, KPK memfasilitasi pelaksanaan ibadah bagi para tahanan yang beragama Nasrani. Ibadah Natal digelar di area tatap muka Rumah Tahanan KPK Gedung Merah Putih pada 25 Desember 2025 dan diikuti 12 orang tahanan.

KPK juga memberikan izin kunjungan keluarga dan kerabat tahanan mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB dengan tetap mengacu pada tata tertib pengelolaan rutan.

Fasilitasi kegiatan ibadah dan kunjungan tersebut disebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dasar setiap warga negara, termasuk tahanan KPK.

Langkah ini sejalan dengan asas pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

30/12/2025 13:30
Kawal Konsistensi Swasembada Beras Nasional 2025

Ada lima faktor utama yang menjadikan kenaikan dalam produksi, yaitu pertama, perbaikan infrastruktur irigasi, termasuk program yang mompanisasi, serta membuat pengairan sawah lebih efisien dan juga memperluas area terairi.

Kedua, ketersediaan pupuk bersubsidi yang lebih murah untuk memadai membantu petani menjaga produktifitas lahan. Lalu, Ketiga, implementasi teknologi pertananian modern untuk mendorong efisiensi kerja di tingkat usaha tani.

Keempat, perluasan terhadap areal tanam berkontribusi langsung pada peningkatan volume di tingkat usaha tani. Lalu yang kelima, mekanisasi pertanian membuat tahapan budidaya lebih ceat, lebih efisien, dan presesi.

Lima faktor tersebut guna untuk memperkuat basis produksi nasional sehingganya, pemerintah tani juba memberikan target swasembada yang dideklarasikan secara resmi pada awal 2026.

Harapan bagi semuah pihak tentu agakr swasembada beras 2025 ini menjadi benar-benar swasembada yang berkelanjutan. Namun menujunya tidak sederhana, perubahan iklim juga menghadirkan ancaman nyata melalui kekeringan, banjir, dan perubahan pola musim yang kuat diprediksi.

Alih fungsi lahan pertanian menjadikan kawasan pemukiman dan juga industri yang selalu menekan luas areal tanam.Tetapi dari sisi lain, degradasi lahan menggerus produktivitas, keterbatasan bagi sumber daya air semakin sangat terasa seiring meningkanya kebutuhan lintas sektor.

Infrastruktur yang belum juga merata masih menjadi faktor penghambat distribusi hasil panen, sementara itu, Jumlah bagi penduduk yang terus juga menambah membuat pertanian beras meningkat, di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat yang ikut memengaruhi dinamika pasar beras.

Pertanian presisi menjadi salah satu jawaban dengan memanfaatkan drone, sensor, sampai kecerdasan buatan, penggunaan air, pupuk, dan sarana produksi lainnya yang dapat diatur secara lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sistem irigasi pintar juga diiplementasikan untuk memastikan ketersediaan air pada waktu dan tepat volume.

Jika di sisi hulu, pengembangan vairietas padi unggul tang tahan terhadap perubahan iklim, dan memiliki produktivitas tinggi yang harus terus diperkuat agar risiko gagal panen dapat ditekan.

30/12/2025 13:13
Ikuti Satgas Pemulihan Bencana DPR, Dasco Minta Kementerian Juga Berkantor di Aceh

Liputan6.com, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR akan berkantor di Aceh untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi satgas pemulihan pascabencana di Aceh pada Selasa (30/12/2025).

“Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini,” kata Dasco.

Menurut dia, rapat kali ini dilakukan agar semua pekerjaan pemulihan dapat terkooridinir sesuai harapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Karena itu, Dasco berharap, perwakilan dari kementerian lembaga yang juga ikut berkantor di sana.

“Kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing 1 untuk ikut berkantor di sini,” kata dia.

Sebelumnya, Pimpinan DPR hari ini, Selasa (30/12/2025), menggelar rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatra yang dihadiri sejumlah kementerian, lembaga, serta kepala daerah dari wilayah terdampak bencana.

“Bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap apa-apa sehingga efisien dan dari sisi anggaran dan lain-lain bisa fokus dan kemudian tidak ada tumpang tindih,” kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat seperti dikutip dari Youtube TV Parlemen.

30/12/2025 13:07
Pemprov DKI Tutup Jalan Sudirman dan Thamrin Mulai 31 Desember Pukul 18.00 WIB, Begini Skenarionya

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menutup Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman untuk kendaraan pribadi pada Rabu, 31 Desember 2025 mulai pukul 18.00 WIB hingga Kamis, 1 Januari 2026 pukul 02.00 WIB.

Kebijakan tersebut diterapkan dalam rangka pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada malam pergantian tahun.

“Besok sebenarnya bukan Car Free Night, tetapi mulai jam 18.00 kami akan mengatur lalu lintas di beberapa titik, terutama jalan-jalan protokol utama yang ada kegiatan menyambut tahun baru, sudah tidak bisa lagi menggunakan kendaraan pribadi,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Dengan adanya penutupan tersebut, Pramono mengimbau masyarakat yang hendak melintas atau merayakan malam pergantian tahun di kawasan Sudirman–Thamrin untuk menggunakan transportasi publik.

“Semuanya diharapkan menggunakan kendaraan umum,” kata Pramono.

Penutupan arus kendaraan pribadi rencananya diberlakukan dari kawasan Patung Kuda hingga Bundaran Senayan.

Di sepanjang jalur tersebut akan tersedia panggung hiburan bagi masyarakat untuk menyambut tahun baru.

Sejumlah panggung hiburan disiapkan di beberapa titik, antara lain Lapangan Banteng, Bundaran HI, Thamrin, Sarinah, Dukuh Atas, FX Sudirman, Semanggi, dan kawasan SCBD.

Bundaran HI menjadi lokasi panggung utama yang akan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno, Sekretaris Daerah Jakarta Uus Kuswanto, serta jajaran pemerintah daerah.

Sementara itu, layanan transportasi publik, termasuk Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, akan beroperasi hingga pukul 02.00 WIB untuk mendukung mobilitas masyarakat selama malam pergantian tahun.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung akan mengurangi titik pesta perayaan pergantian tahun baru 2025 – 2026 dari 14 titik menjadi 8 titik. Begitu juga dengan pesta kembang api, akan dilarang untuk kegiatan pemerintah dan swasta yang memerlukan izin kerama…

30/12/2025 13:04
Kasus Penipuan Online, Narkoba, Hingga Polisi Nakal

Liputan6.com, Jakarta – Mabes Polri menggelar Rilis Akhir Tahun (RAT) 2025 capaian kinerja Polri di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12). Masing-masing direktorat memaparkan hasil pengungkapan tindak pidana yang terjadi sepanjang setahun ini.

Direktorat Reserse Siber Bareskrim Polri telah mengungkap 6.480 kasus sepanjang Januari-18 Desember 2025. Dari jumlah itu, kasus penipuan online mendominasi.

“Penipuan online masih mendominasi dengan 2.712 kasus,” tulis laporan RAT 2025 Mabes Polri.

Terbanyak kedua, kasus pencemaran nama baik yang tercatat sebanyak 1.039 kasus. Disusul pengusutan kasus perjudian online sebanyak 763 kasus. Ada pula kasus akses ilegal ke sistem elektronik sebanyak 683 kasus.

Direktorat Siber Polri juga menangani 426 kasus pornografi dan 249 kasus berita bohong serta deep fake.

“Kasus pengancaman tercatat sebanyak 221 kasus, sementara manipulasi data mencapai sebanyak 163 kasus.”

Dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dit Tipidter) Narkoba Bareskrim Polri telah mengungkap 48.592 kasus. Jumlah tersebut berdasarkan atau sepanjang tahun 2025 yang naik signifikan.

Berdasarkan video yang ditayangkan dalam Rilis Akhir Tahun (RAT) 2025, dari jumlah tersebut. Polisi telah mengamankan 64.055 orang pelaku

“Per tanggal 11 Desember 2025, tercatat Polri berhasil mengungkap 48.592 kasus tindak pidana narkoba dengan total 64.055 orang tersangka yang diamankan,” seperti ditayangkan dalam video.

30/12/2025 12:56
Cegah Pembalakan Liar, Pemerintah Perketat Pengawasan dan Audit Izin Pemanfaatan Hutan

Prasetyo menambahkan, langkah pemerintah ini tidak hanya berfokus pada korporasi, tetapi juga mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat.

Mengingat, kata dia, praktik pembalakan liar ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi juga dapat dilakukan oleh tiap individu.

“Kita juga harus menangani yang bersifat perorangan. Ini kan perlu edukasi-edukasi ya, lintas sektoral juga,” tegas Prasetyo.

Sejumlah pakar dan aktivis lingkungan menilai bahwa besarnya dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak semata-mata dipicu oleh cuaca ekstrem, tetapi juga akibat dari pembalakan liar yang telah terjadi bertahun-tahun di kawasan hutan Sumatera.

Pandangan ini menguat setelah ditemukannya gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan yang rapi ikut hanyut terbawa banjir hingga menumpuk dan menghambat akses permukiman serta ruas jalan utama.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan per 30 Desember 2025 pukul 12.00 WIB, jumlah korban jiwa mencapai 1.141 orang, sementara 163 orang dilaporkan hilang dan 399.200 jiwa masih mengungsi.

30/12/2025 12:52
Kita Harus Berani Ubah Sistem

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendukung wacana kepala daerah dipilih DPRD. Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya memberikan catatan khusus jika Pilkada tidak digelar secara langsung.

“PAN setuju Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung atau dipilih melalui DPRD,” kata Viva dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Catatan pertama, kata Viva, seluruh partai politik bersepakat bulat untuk menerima pilkada dilaksanakan tidak langsung. Sebelum wacana ini dijalankan, partai politik di DPR harus terlebih dahulu merevisi UU Pilkada.

“Dengan demikian proses pembahasan revisi UU pilkada tidak akan akan digunakan oleh parpol untuk berselancar menjaring suara rakyat,” kata dia.

Selain itu, PAN berharap usulan itu tidak menimbulkan polemik dan berujung demo. Dia menyadari setiap perubahan UU soal Pemilu biasanya memicu polemik di publik.

“Tidak menimbulkan pro kontra secara tajam dan meluas di publik. Karena setiap pembahasan UU Pilkada memancing demonstrasi yang masif secara nasional,” ungkapnya.

Menurut Viva, secara hukum tata negara, UUD 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa Pilkada dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.

“Keduanya sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis. Hal itu diatur di Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,” ungkapnya.

30/12/2025 12:20
Rakyat Bisa Marah Hak Demokrasinya Diambil

Liputan6.com, Jakarta – PDIP meyakini masyarakat akan marah bila wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD dijalankan. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, kemarahan bisa pecah lantaran hak demokrasi rakyat untuk memilih pemimpinnya diambil oleh elite-elite politik.

“Saya kira rakyat akan marah, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini akan diambil lagi oleh elite-elitenya yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” kata Andreas kepada Liputan6.com, Selasa (30/12/2025).

Andreas menegaskan, dalam sistem demokrasi berlaku hukum yang tidak tertulis yaitu apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil Kembali.

“Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Ini tentu termasuk pemilihan presiden, dari oleh MPR menjadi langsung oleh rakyat,” ujar dia.

Oleh karenanya, Andreas mengusulkan partai politik di DPR fokus pada perbaikan pemilihan langsung ketimbang mengambil hak demokrasi rakyat.

“Menurut saya, lebih baik kita benahi sistem pemilihan langsung ini untuk menjadi lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada rakyat,” tegas Andreas.

Meski demikian, Andreas bungkam ditanya sikap politik PDIP atas wacana tersebut. Dia memilih mengembalikan ke publik terkait polemik pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD

“Pertanyaan ini seharusnya diarahkan kepada rakyat, apakah rakyat mau hak memilih kepala daerah yang sudah diperoleh diambil kembali oleh elite-elite,” tutup Andreas.

30/12/2025 12:13
Pembangunan Lapas Kumbang Dikebut, Super Maximum Security dengan Kapasitas 1.500 Orang

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (MenImipas) Agus Andrianto memastikan proses pemindahan narapidana ke Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, terus dilakukan. Karena itu, pemerintah Tengah mengebut proses pembangunan lapas baru yakni Lapas Kumbang berkapasitas 1.500 orang.

“Kita akan terus lakukan pemindahan. Kita sekarang masih lagi menyelesaikan pembangunan 1.500 ruang lagi untuk yang super maximum security,” kata Agus kepada wartawan Hal ini disampaikan usia acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Senin (29/12).

Terkait dengan pembangunan Lapas Kumbang, ditargetkan selesai tahun ini.

“Iya, yang sedang penyelesaian. Mudah-mudahan tahun ini selesai dan kita akan tempatkan lagi kepada mereka,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kwmenimipas) tengah membangun lembaga pemasyarakatan (lapas) baru yang berada di Pulau Nusakambangan memiliki kapasitas sekitar 1.500 orang.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Inspektur Jenderal Polisi Mashudi mengatakan, pihaknya menargetkan lapas yang bernama Kumbang tersebut selesai pada 31 Desember 2025.

“Lapas ini kami bangun salah satunya untuk mengatasi padatnya lapas di Indonesia,” kata Mashudi seperti dilansir Antara.

Lapas itu nantinya akan memiliki kategori pengamanan sedang (medium security) yang merupakan fasilitas pemasyarakatan yang memiliki tingkat pengawasan dan keamanan yang lebih longgar dibandingkan dengan lapas pengamanan kategori maksimum, tetapi masih lebih ketat daripada lapas kategori pengamanan minimum.

Dalam lapas itu, para napi menjalani program pembinaan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka menjadi lebih baik serta meningkatkan kemampuan diri.

Adapun bagi para napi yang menjalankan program pembinaan dengan baik hingga melakukan berbagai pekerjaan, kata dia, akan mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana).

Reporter: Nur Habibie/merdeka.com

29/12/2025 15:34
Pemerintah Minta Percepat Pencarian Korban Tenggelam Kapal Wisata di Labuan Bajo

Sebelumnya, Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Rudi Darmoko, memimpin secara langsung pelaksanaan Operasi SAR pencarian korban tenggelamnya KM Putri Sakinah, Senin (29/12/2025). Polisi mengerahkan teknologi canggih untuk pencarian korban.

Ditpolairud Polda NTT juga mengerahkan sejumlah alat material khusus (almatsus) berteknologi tinggi ke Labuan Bajo, antara lain:

– Sonar System, untuk mengidentifikasi kondisi dasar perairan dan mendeteksi objek yang menjadi target operasi;

– ROV atau drone bawah air, guna mengamati kondisi bawah laut di sekitar titik yang terdeteksi sonar;

– Tactical Diver Thruster, alat bantu penyelam untuk bermanuver di arus laut yang kuat;

– Seabob, digunakan untuk pengamatan dasar laut dari permukaan sambil snorkeling serta membantu mobilitas penyelam;

– Surface Marker Buoy (SMB), sebagai penanda lokasi oleh penyelam;

– Teropong, untuk membantu pengamatan visual di permukaan laut.

Sebelum keberangkatan, Kapolda NTT dan rombongan terlebih dahulu melakukan pengecekan kesiapan lima personel Direktorat Polairud Polda NTT di Bandara El Tari Kupang. Kelima personel tersebut merupakan operator peralatan SAR sekaligus penyelam profesional yang memiliki kemampuan menyelam di kedalaman tinggi, dan akan bergabung dengan tim SAR gabungan di Labuan Bajo.

“Kehadiran personel Ditpolairud yang memiliki keahlian khusus ini diharapkan dapat mempercepat proses penemuan kapal maupun korban yang masih dalam pencarian,” jelas Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra.

Kabidhumas Polda NTT menegaskan, pengerahan personel dan peralatan canggih tersebut merupakan bentuk komitmen Polda NTT dalam mengedepankan keselamatan jiwa manusia sebagai prioritas utama.

“Polda NTT akan terus bersinergi dengan Basarnas, TNI AL, KSOP, Polair Mabes Polri, serta seluruh unsur terkait hingga seluruh korban ditemukan. Ini adalah tugas kemanusiaan yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi,” tegasnya.

29/12/2025 15:25