Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Tim Hukum Nadiem Makarim Serahkan Bukti Tambahan, Nilai Penetapan Tersangka Tanpa Bukti Kerugian Negara – Page 3

    Tim Hukum Nadiem Makarim Serahkan Bukti Tambahan, Nilai Penetapan Tersangka Tanpa Bukti Kerugian Negara – Page 3

    Sebanyak 12 tokoh antikorupsi mengajukan diri untuk menyampaikan pendapat hukum dalam bentuk Amicus Curiae atas penetapan tersangka mantan mendikbud, Nadiem Makarim, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Nadiem terseret kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

    Di hadapan majelis hakim, Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Arsil menyatakan 12 nama yang terlibat Amicus Curiae meliputi mantan Jaksa Agung hingga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Selama ini banyak orang yang menurut pandangan kami ditetapkan sebagai tersangka dengan pidana yang tidak cukup atau belum cukup jelas alasan. Apa sebenarnya perbuatan pidana yang terjadi dan apa kaitannya orang tersebut dengan perkara tersebut, kemudian ditetapkan menjadi tersangka,” tutur Arsil dalam sidang praperadilan Nadiem Makarim di PN Jaksel, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).

    Dia memahami, pada dasarnya KUHAP memang tidak mengatur pola penangkapan tersangka dan juga tidak termasuk di dalam upaya paksa.

    “Namun kita pahami semua dalam praktiknya penetapan tersangka ternyata memiliki dampak. Baik reputasi dan segala macam,” ujarnya menjelaskan.

    Menurutnya, semua orang memiliki potensi menjadi korban tindak pidana. Untuk itu, para tokoh ini menginginkan penegakan hukum yang dilakukan secara akuntabel, dalam arti memang cukup bukti untuk menjadi tersangka.

    Arsil menambahkan, keputusan mereka mengajukan Amicus Curiae bukan untuk memperlihatkan penegakan hukum yang dilakukan sembarangan.

    “Tapi penyidik tentunya juga manusia yang tentu bisa juga melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar sebagai manusia. Yang tidak wajar adalah ketika kesalahan tidak dapat dikoreksi atau tidak ada forum atau mekanisme yang efektif untuk mengoreksinya,” jelas Arsil.

  • Terlalu Padat dan Luas, Warga Sambut Baik Pemekaran Kelurahan Kapuk – Page 3

    Terlalu Padat dan Luas, Warga Sambut Baik Pemekaran Kelurahan Kapuk – Page 3

    Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua,  mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana melakukan pemekaran wilayah di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Inggard menilai kebijakan ini sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan padat penduduk.

    Menurutnya, pemekaran wilayah bukan sekadar membentuk kelurahan baru, tetapi harus disertai dengan dukungan anggaran yang memadai agar manfaatnya segera dirasakan oleh warga.

    “Masalah dari penganggaran kan dari tahun ke tahun kita selalu tekankan agar ini segera dianggarkan. Kalau sudah diusahakan, kemudian nggak dianggarkan apa gunanya. Nah, ini kita akan ketat, di mana ini menjadi anggaran prioritas yang harus bisa kita wujudkan demi cita-cita masyarakat bersama gubernur dan wakil rakyat supaya masyarakat bisa lebih nyaman,” ujar Inggard Joshua.

    Sementara itu, Pramono Anung juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Komisi A, atas dukungan penuh terhadap rencana pemekaran tersebut. Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar proses berjalan lancar tanpa menimbulkan beban administratif bagi warga.

    “Saya berterima kasih atas dukungan terutama dari teman-teman DPRD Komisi A DKI Jakarta sehingga ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini akan memberikan kemudahan bagi warga masyarakat di Kelurahan Kapuk, baik Kampung Selatan maupun Kampung Timur, untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” ujar Pramono.

    Rencana pembangunan kantor kelurahan baru pun telah ditetapkan:

    Kelurahan Kapuk Timur akan menempati bekas kantor Sudin KPKP Jakarta Barat di Jalan Peternakan Raya.
    Kapuk Selatan akan dibangun di lahan Taman Melati 2 milik Sudin Pertamanan dan Hutan Kota.
    Kelurahan Kapuk tetap berlokasi di Jalan Kapuk Raya Nomor 1.

    Pemprov DKI berharap, pemekaran ini bisa menjadi momentum pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Jakarta Barat agar warga Kapuk dapat merasakan manfaat secara langsung di kehidupan sehari-hari.

     

    (*)

  • Mardani PKS: Keberadaan Israel Wajib Ditolak hingga Ada Perdamaian di Palestina – Page 3

    Mardani PKS: Keberadaan Israel Wajib Ditolak hingga Ada Perdamaian di Palestina – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Politikus PKS Mardani Ali Sera mengatakan, langkah pemerintah tidak memberi visa pada atlet Israel sangat tepat. Ia menyebut keberadaan Israel memang wajib ditolak.

    Diketahui, pemerintah Indonesia disebut tidak akan memberikan visa kepada atlet senam Israel yang direncanakan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta.

    “Selama Israel belum menghadirkan perdamaian di Palestina, keberadaan institusi Israel wajib ditolak. Sebagai bagian tekanan publik agar warga Israel juga menyadari betapa dunia menentang agresi dan sikap arogan Israel,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (10/10/2025).

    Tak hanya pada atlet senam, dia juga berharap federasi tertinggi sepak bola dunia, FIFA juga memberikan sanksi pada Israel, seperti pada Rusia.

    “Sama seperti FIFA memberi sanksi pada Rusia karena serangannya ke Ukraina,” ungkap Mardani.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet senam Israel yang direncanakan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta.

    “Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober yang akan datang,” kata Yusril, Kamis (9/10) seperti dilansir Antara.

  • Pemkab Kukar Beri Harapan Baru Lewat Bantuan Air Bersih hingga Ambulans di Kota Bangun – Page 3

    Pemkab Kukar Beri Harapan Baru Lewat Bantuan Air Bersih hingga Ambulans di Kota Bangun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Tak sekadar bekerja di balik meja pemerintahan, Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H. Rendi Solihin kembali turun langsung ke lapangan untuk menyapa warga sekaligus menyalurkan sejumlah bantuan di Kecamatan Kota Bangun, Rabu (8/10/2025).

    Rendi mengawali kunjungan ke Desa Loleng untuk menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penampung air berupa tandon kepada warga. Ia menyebut bantuan tersebut merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat di pedesaan.

    “Kami akan selalu turun ke lapangan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, sekaligus memastikan kemudahan warga bertemu dengan pimpinan daerah. Setiap kunjungan kami manfaatkan untuk menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan warga,” ujar Rendi.

    Setelah dari Loleng, rombongan Wabup melanjutkan perjalanan ke Desa Pela. Di sana, Rendi meninjau rumah milik Ningsih, seorang ibu yang bekerja sebagai tukang pijat keliling. Rumah sederhana yang ditempati Ningsih bersama keluarganya selama 14 tahun itu akan mendapatkan bantuan bedah rumah dari Baznas Kukar.

    Rendi berharap, setelah rumahnya selesai dibedah, Ningsih dapat menempati tempat yang lebih layak dan aman. Ia juga berencana mendorong agar penerima bantuan seperti Ningsih mendapat dukungan usaha mandiri, seperti berjualan sembako.

    “Kami ingin masyarakat bisa hidup lebih baik, tidak hanya dari sisi tempat tinggal, tetapi juga dari sisi penghidupan,” tuturnya.

  • Taman-Taman di Tenggarong, Ruang Hidup yang Menyegarkan dan Menyatukan Warga – Page 3

    Taman-Taman di Tenggarong, Ruang Hidup yang Menyegarkan dan Menyatukan Warga – Page 3

    DLHK kini menata ulang seluruh data ruang hijau melalui proses identifikasi dan inventarisasi. Dengan data yang lebih rapi, dinas dapat menentukan prioritas perawatan agar RTH benar-benar berfungsi sebagai paru-paru kota.

    “Kalau sudah jelas, maka anggaran bisa kita siapkan tahun ini untuk pelaksanaan di tahun depan,” tambah Slamet.

    Ia menekankan, ruang terbuka hijau tak hanya soal estetika kota, tapi juga kesehatan dan keseimbangan lingkungan. Taman-taman itu menjadi ruang publik yang menghubungkan warga, tempat mereka berinteraksi dan menjaga kebugaran.

    Salah satu perkembangan terbaru adalah rencana pelimpahan pengelolaan Taman Kota Raja dari Dinas Pekerjaan Umum ke DLHK. “Kalau pelimpahan itu selesai, segera kita benahi. RTH harus jadi ruang publik yang nyaman sekaligus mempercantik wajah kota,” katanya.

    Bagi warga Tenggarong, taman bukan sekadar tempat bersantai. Ia adalah ruang hidup yang menenangkan, menghadirkan udara bersih, dan memperkuat rasa memiliki terhadap kota sendiri.

     

  • Ketua MK Suhartoyo Pertanyakan Pasal UU TNI soal Prajurit di Jabatan Sipil: Ini Bagaimana Panglima Masih Cawe-Cawe? – Page 3

    Ketua MK Suhartoyo Pertanyakan Pasal UU TNI soal Prajurit di Jabatan Sipil: Ini Bagaimana Panglima Masih Cawe-Cawe? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyoroti Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesiayang dipandangnya membuka peluang Panglima TNI bisa ikut andil untuk menentukan jabatan sipil yang diduduki oleh prajurit TNI.

    Hal ini disampaikannya dalam lanjutan persidangan di MK, Kamis 9 Oktober 2025, dengan nomor perkara 68, 82, dan 92/PUU-XXII/2025, di mana salah satu pemohon mempersoalan Pasal 47 Ayat (2) UU TNI terkait jabatan sipil yang dapat diduduki setelah prajurit pensiun atau mengundurkan diri.

    Awalnya, DPR yang diwakili oleh Ketua Komisi I Utut Adianto dan pemerintah yakni Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej, menjelaskan ikhwal pasal tersebut, yang pada intinya mempertegas pelaksanaan tugas pokok prajurit TNI sesuai jabatan pada beberapa kementerian atau lembaga.

    Suhartoyo lantas melihat ada kontradiksi dalam pasal tersebut terutama pada ayat 1, 2, dan 3 dengan pasal 5. Di mana, pasal 5 berbunyi; Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panglima.

    “Ini bagaimana panglima masih cawe-cawe kalau syarat untuk menduduki jabatan tertentu harus mengundurkan diri atau tidak aktif lagi? Ini ada semacam contradictio in terminis diantara beberapa ayat ini kalau kita runut dari ayat (1) sampai ayat (5) ini. Nah, mungkin Pemerintah atau DPR bisa menjelaskan ini atau nanti ditambahkan dalam keterangannya,” tanya Suhartoyo.

    “Di satu sisi syarat harus mundur, tapi di sisi lain kenapa pembinaan dan karier masih ditangani oleh panglima? Nah, ini yang kemudian menimbulkan di ruang publik bahwa bagaimana kemudian supremasi sipilnya kemudian masih dikendalikan oleh unsur-unsur dari TNI atau dari panglima itu. Mungkin dijelaskan itu,” sambungnya.

     

  • BPJS Kesehatan Torehkan Prestasi di Indonesia Technology Excellence Awards 2025 – Page 3

    BPJS Kesehatan Torehkan Prestasi di Indonesia Technology Excellence Awards 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komitmen BPJS Kesehatan dalam memperkuat transformasi digital kembali berbuah manis. Lembaga penyelenggara jaminan sosial kesehatan ini meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang Indonesia Technology Excellence Awards 2025, masing-masing di kategori Automation: Health Insurance dan Information Management: Health Insurance.

    Dua penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas keseriusan BPJS Kesehatan dalam menerapkan inovasi teknologi di berbagai lini layanan.

    Dua Inovasi Unggulan: RACE, RAPID, dan JAPRI

    Prestasi ini tak lepas dari dua inovasi unggulan yang dikembangkan BPJS Kesehatan. Pertama, penggunaan teknologi otomatisasi untuk mempercepat proses klaim melalui sistem Robotic Automation for Claim Correction Entry (RACE) dan Robotic Automation for Payment Input Data (RAPID).

    Sebelumnya, proses koreksi dan pembayaran klaim dilakukan secara manual. Namun, dengan sistem RACE dan RAPID, kini seluruh proses berjalan otomatis—lebih cepat, efisien, dan meminimalkan risiko kesalahan.

    Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan JKN Assistant Platform Intelligence (JAPRI), asisten virtual berbasis artificial intelligence (AI) yang berfungsi membantu Duta BPJS Kesehatan mengakses regulasi dan kebijakan internal dengan lebih mudah dan cepat.

    Bukti Nyata Transformasi Digital

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyebut penghargaan tersebut sebagai bukti nyata keberhasilan penerapan teknologi dalam mempercepat proses kerja sekaligus mempermudah akses layanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    “Transformasi digital yang kami jalankan bukan hanya modernisasi sistem, tetapi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap peserta JKN. Dengan sumber daya yang dimiliki, kami senantiasa berinovasi agar implementasi Program JKN terus bisa dirasakan manfaatkan oleh peserta,” ujar Ghufron, Kamis (9/10).

    Ghufron menegaskan, digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan langkah strategis agar peserta semakin mudah mengakses layanan kesehatan di mana pun berada.

    “Digitalisasi Program JKN terus dihadirkan agar peserta semakin mudah mengakses layanan kesehatan di mana pun berada. Langkah ini menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi peserta JKN,” katanya.

    Kanal Digital untuk Kemudahan Akses

    Sebagai wujud nyata dari komitmen itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat ekosistem digital dengan berbagai kanal layanan. Di antaranya Mobile JKN yang kini dilengkapi fitur Skrining Riwayat Kesehatan, i-Care JKN, serta BUGAR untuk memantau aktivitas fisik.

    Selain itu, peserta juga dapat mengakses layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor melalui Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta BPJS Kesehatan Care Center 165.

    “Keberhasilan ini menunjukkan upaya yang dilakukan untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam layanan kesehatan. Dengan terus berinovasi, BPJS Kesehatan mampu memberikan solusi yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan peserta. Selain itu, penghargaan ini juga menjadi pendorong bagi BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan melalui teknologi digital,” tambah Ghufron.

    Ia berharap, transformasi digital yang diterapkan dapat mempermudah peserta menjangkau layanan kesehatan tanpa hambatan.

    “Upaya digitalisasi bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan peserta mendapatkan layanan yang efisien, praktis, dan sesuai dengan kebutuhannya,” tuturnya.

    Teknologi sebagai Investasi Masa Depan

    Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu layanan dan menjaga keberlanjutan program JKN.

    “Implementasi digitalisasi layanan kesehatan diharapkan tidak hanya berdampak pada kemudahan layanan yang dirasakan peserta, tetapi juga keberlangsungan Program JKN,” ujarnya.

    Menurut Edwin, digitalisasi menjadi jawaban atas kebutuhan peserta di era serba cepat dan dinamis.

    “Digitalisasi adalah salah satu bentuk investasi utama yang mampu menjawab kebutuhan peserta seiring perubahan zaman. Dirinya yakin dengan beragam inovasi yang dihadirkan bisa menjadi kunci dalam upaya transformasi jaminan pelayanan kesehatan di Indonesia,” tambahnya.

    Edwin menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi cerminan konsistensi lembaganya dalam menghadirkan solusi digital yang berdampak nyata.

    “Kedua penghargaan ini bukan hanya menjadi bukti BPJS Kesehatan mengimplementasikan teknologi, tetapi juga menegaskan komitmen kami dalam meningkatkan kualitas layanan jaminan kesehatan di Indonesia. Melalui inovasi ini, BPJS Kesehatan berusaha untuk menjawab tantangan dalam memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh peserta JKN,” tutup Edwin.

  • Warga Puncak Menjerit, Mulyadi Gerindra Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Lingkungan Hidup – Page 3

    Warga Puncak Menjerit, Mulyadi Gerindra Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Lingkungan Hidup – Page 3

    Ia menegaskan, bahwa dirinya mensupport investor yang melakukan pembangunan usaha ekowisata di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

    Hal itu karena, Kawasan Puncak tidak memiliki sumber daya mineral atau tambang, tetapi dianugerahi Allah SWT dengan keindahan alamnya.

    “Saya mensupport investor yang bergerak di sektor ekowisata di Kawasan Puncak, karena sesuai dengan kondisi alamnya yang indah, alamnya yang segar dan lainnya,” tegasnya.

    Dalam dialog dengan warga Puncak, ratusan warga mengeluhkan tentang aksi main segel Menteri Hanif. Sebab, mereka menjadi kehilangan pekerjaan. Anak-anak terancam tak bisa melanjutkan sekolah.

    Warga tak setuju wisata membuat banjir. Justru, dalam aspirasinya, investor menjaga lingkungan Puncak yang tadinya gundul menjadi asri Kembali.

    “Kami menanam puluhan pohon setiap harinya. Yang dijadikan tempat wisata itu tadinya gundul. Tidak benar merusak lingkungan,” kata salah satu warga.

    Mulyadi yang juga mantan rekan bisnis Prabowo ini menjelaskan, bahwa dengan adanya investor yang masuk, maka ekonomi masyarakat bergerak. Lapangan pekerjaan tercipta, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bergerak.

     

  • Dishub Jakarta: Pelayanan MRT Nyaris Sempurna – Page 3

    Dishub Jakarta: Pelayanan MRT Nyaris Sempurna – Page 3

    Sebelumnya, Syafrin Liputo mengakui, pihaknya tengah mengevaluasi tarif transportasi umum. Menurut dia, saat ini konektivitas layanan antar moda transportasi umum di Jakarta berada di angka 91% baik itu MRT, LRT, Jaklingko, hingga TransJakarta.

    “Sekarang cakupan layanan kita sudah di angka 91,8%. Jadi warga Jakarta, jika kita distribusi populasi se-Jakarta, Itu 91,8% sudah terlayani oleh layanan angkutan umum. MRT, LRT, Transjakarta, termasuk KRL dan LRT,” kata Syafirn saat menjadi pembicara dalam MRT Fellowship Program 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Meski layanan semakin baik dan terkoneksi, namun Syafrin menegaskan, belum ada rencana perubahan harga untuk moda transportasi berbasis kereta. Menurut dia, sarana dan prasarana masih pada level sesuai. Khususnya untuk MRT.

    “Saya pastikan tarif MRT dan LRT tidak naik, karena berdasarkan kajian untuk perhitungan, analisis willingness to pay dan ability to pay penggunanya masih dalam batas tarif yang berlaku saat ini. Jadi kalau kita lihat hitungan tahun lalu, angka keekonomian tarif MRT itu Rp 13.000 sekian. Tarifnya Rp 7.000. Sehingga subsidi tahun 2024 rata-rata per pelanggan itu sekitar RP 6.000. Nah ini masih masuk dari sisi perhitungan kita. Jadi tidak ada kenaikan tarif MRT dan LRT,” jelas Syafrin.

  • VIDEO: Tradisi Aneh Tidur di Atas Pasir, Hanya di Indonesia?

    VIDEO: Tradisi Aneh Tidur di Atas Pasir, Hanya di Indonesia?

    News20 jam yang lalu

    Y

    OlehYoga NugrahaDiperbaharui 09 Okt 2025, 18:07 WIB

    Diterbitkan 09 Okt 2025, 12:03 WIB

    0ShareCopy LinkBatalkan

    Di ujung Timur Laut Pulau Madura, terdapat tiga desa pesisir unik bernama Legung Timur, Legung Barat, dan Dapenda. Ketiganya dikenal luas sebagai “Desa Pasir”.

    Tidur di atas pasirmaduraDesa Pasir