Category: Liputan6.com News

BNPB Sebut Pemulihan Pascabencana Sumatra Capai 100%, Ini Update Perbaikan Infrastruktur dan Jalan

Secara keseluruhan, kata Abdul, progres pemulihan infrastruktur menunjukkan capaian yang cukup tinggi dalam waktu satu bulan terakhir.

“Badan jalan putus itu 85 persen, longsoran sebagian jalan putus itu 86 persen, longsoran tebing sudah selesai 96 persen, titik longsoran yang sebelumnya 360 titik itu dalam satu bulan sudah selesai 335, 93 persen,” jelas Abdul Muhari.

Abdul menambahkan, dari total 38 ruas jalan terdampak, sebanyak 34 ruas telah terselesaikan. “Jumlah ruas jalan terdampak dari 38 sudah terselesaikan 34 atau 89,4 persen. Ini sebenarnya lagi yang cukup signifikan dalam proses pemulihan,” ujarnya.

BNPB memastikan distribusi logistik terus berjalan, termasuk untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Distribusi dilakukan melalui jalur udara dan darat.

“Logistik terus berjalan untuk di Aceh selain dari Lanud Iskandar Muda, ini juga proses distribusi dari Benar Meriah, dari Bandara Rembele,” kata Abdul Muhari.

Selain logistik pangan, distribusi energi seperti BBM dan LPG juga menjadi perhatian utama. “Ini sebenarnya untuk distribusi tidak hanya logistik dasar pemakanan, tetapi juga energi, khususnya BBM dan LPG,” lanjutnya.

Di sisi lain, pemulihan jaringan kelistrikan dipandang sebagai kunci percepatan pemulihan ekonomi dan layanan publik.

“Kalau akses jalan sudah terhubung, listrik tersambung, maka BTS (Pemancar Sinyal) bisa berfungsi, PDAM bisa meristek kembali generator untuk Air PAM, ekonomi masyarakat bisa bergerak, dan kita harapkan proses pemulihan bisa lebih cepat,” pungkasnya.

31/12/2025 10:05
Bapak Kalau Utang Jembatan, Jaminannya Apa?

Liputan6.com, Jakarta – Ada momen menggelitik saat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertanya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak soal jaminan utang membangun jembatan.

Hal ini disampaikan saat rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatra, Selasa (30/12).

“Peran Menteri Keuangan agak sedikit Pak, karena kami di belakang, kami cuma ya bayar, kalau enggak tagihan. Yang kami tahu kan selama ini, satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya,” kata Purbaya dalam rapat.

Purbaya pun melontarkan pertanyaan kepada Maruli yang memang duduk bersebelahan oleh dirinya. “Bapak kalau utang jembatan, jaminannya apa?,” tanya Purbaya.

“Ya tentara Pak,” jawab Maruli.

Tak hanya kepada Maruli, Purbaya juga mencolek Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. “Tadi juga yang Pak IPDN yang dibintangi itu besok bisa pencairan, bisa anda ambil,” ujar Purbaya.

“Perintah komandan saja,” jawab Tito

“Itu mau kapan di deploynya? 26? Ya sudah pak, bintangnya sudah saya coret di saya ya kan,” ujar Purbaya.

Selanjutnya, Purbaya pun menceritakan apa yang sudah dilakukan Kemenkeu selama ini sesuai petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Totalnya Rp 268 miliar yang 3 provinsi, 52 kabupaten/kota,” ungkap Purbaya.

“Yang terdampak, ini Presiden, Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua Pak, harusnya sih. Sudah dicairkan waktu itu,” sambungnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait anggaran untuk membantu rehabilitasi lokasi bencana di Aceh dan Sumatera. Menkeu Purbaya terkejut mengetahui BNPB hanya memberi makan prajurit TNI maupun Polri di selama bantu korban bencana. Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak…

31/12/2025 09:57
BRIN Kembangkan Tekstil Antibakteri Berbahan Jeruk Nipis dan Inovasi Material Industri

Pengembangan tekstil antibakteri tersebut memanfaatkan minyak atsiri jeruk nipis yang bersifat ramah lingkungan serta memiliki efektivitas tinggi dalam menghambat pertumbuhan bakteri.

Penerapan teknologi mikrokapsul memungkinkan senyawa aktif dilepaskan secara terkendali, sehingga kinerja antibakteri pada tekstil dapat dipertahankan lebih lama dan berfungsi lebih efektif.

Tekstil fungsional memiliki potensi pemanfaatan yang luas, mulai dari kebutuhan medis, olahraga, hingga militer, serta pengembangan beragam produk tekstil khusus lainnya.

Selain sifat antibakteri, material ini dapat dikombinasikan dengan lapisan hidrofobik sehingga bersifat kedap air, dengan fungsi tambahan seperti perlindungan terhadap sinar ultraviolet, ketahanan terhadap api, dan kemampuan pengaturan suhu.

Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Komposit dan Biomaterial BRIN Tatang Wahyudi menilai, pengembangan tekstil antibakteri semakin mendapatkan perhatian dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya kesehatan.

Tren riset di bidang tekstil ini mengalami pertumbuhan pesat, khususnya sejak pandemi Covid-19, dengan peningkatan publikasi global mencapai sekitar 26–27 persen per tahun.

“Minyak atsiri jeruk nipis menjadi salah satu alternatif agen antibakteri yang efektif sekaligus berkelanjutan,” ujar Tatang, dikutip dari situs resmi BRIN.

30/12/2025 14:32
PKS Masih Kaji Usulan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Liputan6.com, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, pihaknya masih mengkaji usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKS Muhammad Kholid menyatakan, partainya masih mendalami sistem terbaik terkait pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kami sedang mendalaminya dan membahasnya di DPP, mana yang terbaik buat masyarakat dan kelangsungan masa depan demokrasi kita,” ujar Kholid saat dikonfirmasi, Selasa (30/12/2025).

Kholid menyatakan, pihaknya ingin lebih dahulu mendengarkan banyak masukan ahli.

“Kita juga ingin terlebih dahulu banyak mendengarkan masukan dari para ahli, dari masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh-tokoh bangsa dan juga keluarga besar konstituen PKS,” ucap dia.

“Kami juga siap mendiskusikannya dengan teman teman partai politik lain, khususnya dengan teman teman partai koalisi,” pungkas Kholid.

Sebelumnya, Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangannya, Senin 29 Desember 2025.

Gerindra melihat pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien daripada yang selama ini diterapkan.

“Pemilihan melalui DPRD bisa lebih efisien mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana,” kata Sugiono.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung soal evaluasi Pilkada langsung yang dinilainya tidak menjamin kredibilitas seorang Kepala Daerah.

30/12/2025 14:00
Terungkap, Pertemuan Cak Imin, Dasco, Zulhas dan Bahlil Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Dalam foto yang dibagikan oleh politikus Golkar Arief Rosyid Hasan, Zulhas, sapaan populer Zulkfli Hasan, duduk di sebelah Bahlil, dan tepat di depan Dasco. Sementara itu, Muhaimin Iskandar duduk di sebelah Dasco, dan tepat berada di depan Bahlil.

“(Pertemuan) silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan,” kata Arief Rosyid kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Meski demikian, Arief tidak dapat mengungkap “agenda politik ke depan” yang dibahas dalam pertemuan antara ketua umum-ketua umum partai tersebut.

Diketahui, Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra saat ini tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mana merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Dalam koalisi itu, ada pula Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, PRIMA, dan satu partai lokal yaitu Partai Aceh.

30/12/2025 13:48
Kapolri Ungkap 10 Tantangan Indonesia 10 Tahun ke Depan, Ini Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan adanya 10 jenis tantangan utama yang masih membayangi dunia, khususnya Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Cuaca ekstrem misalnya, menjadi tantangan paling nyata yang langsung dirasakan dampaknya.

“Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, tapi juga memberikan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi,” tutur Listyo saat Rilis Akhir Tahun Polri 2025 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Menurut Listyo, data tersebut berdasarkan hasil riset Global Risk Report 2025. Secara rinci, tantangan yang dimaksud antara lain cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan sistem alam, kelangkaan sumber daya, hingga maraknya misinformasi dan disinformasi.

Dampak negatif teknologi kecerdasan buatan juga jadi perhatian, disusul masalah ketimpangan dan polarisasi sosial, spionase, perang siber, serta polusi yang makin menekan kualitas hidup masyarakat. Dari semua risiko tersebut, cuaca ekstrem dinilainya paling terasa dampaknya.

Listyo mencontohkan siklon tropis di Filipina pada 28 November 2025, yang menewaskan ratusan orang dengan kerugian miliaran dolar. Jepang juga sempat diguncang gempa besar pada Desember 2025.

Indonesia sendiri tak luput. Sejak 23 November 2025, bencana alam melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dengan korban 1.132 orang meninggal dunia dan 174 orang hilang.

Situasi diperparah dengan munculnya tiga sistem siklon di sekitar wilayah Indonesia. Potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi pun mengancam sejumlah daerah.

Di luar faktor alam, tekanan global datang dari konflik antarnegara. Perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Palestina, hingga perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok disebut berdampak pada pangan, energi, dan ekonomi dunia.

“Namun demikian tentunya ini sampai saat ini dinamika terkait dengan masalah perang dagang ini tentunya menjadi salah satu yang kemudian menjadi kekhawatiran dan keprihatinan dunia,” ucap dia.

30/12/2025 13:47
3.395 Petugas Kebersihan Jakarta Disiagakan Antisipasi Lonjakan Sampah Saat Perayaan Tahun Baru 2026

Liputan6.com, Jakarta – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengerahkan sebanyak 3.395 anggota kebersihan untuk mengantisipasi lonjakan sampah saat perayaan pergantian malam tahun baru 2026.

Opsi ini dipilih sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kestabilan lingkungan agar sampah cepat ditangani, dan keesokan harinya Jakarta kembali bersih, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasanya.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, para petugas kebersihan akan ditempatkan pada lokasi-lokasi strategis.

“Sebanyak 2.300 petugas kami siagakan di kawasan strategis seperti Monas, Bundaran HI, dan sepanjang koridor MH Thamrin-Sudirman,” ujar Asep dilansir Liputan6.com dari laman resmi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta www.lingkunganhidup.jakarta.go.id, Selasa (30/12/2025).

“Sementara 1.095 petugas lainnya disebar di lima wilayah administrasi Jakarta dan Kepulauan Seribu. Kita memfasilitasi warga, namun dengan tetap menjaga empati dan solidaritas,” sambung dia.

Ia memprakirakan timbulan sampah pada malam tahun baru akan menurun dibandingkan tahun lalu.

Penurunan ini, kata Asep, dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang melarang adanya pesta kembang api kepada para instansi. Perayaan akan diganti oleh atraksi drone serta doa bersama dan penggalangan dana.

“Untuk mengoptimalkan kegiatan ini, DLH DKI Jakarta telah menyiapkan 17 unit mobil lintas, 43 truk pengangkut sampah tipe typer, serta 29 unit road sweeper, 24 unit bus toilet, 135 dust bin, 3.395 kantong plastik, dan 3.395 sapu lidi pada titik ramai pengunjung,” papar Asep.

Disaat sebagian orang tengah berkumpul dan bergembira dengan sanak
saudara di hari lebaran Idul Fitri, hal ini tidak berlaku bagi petugas Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mereka justru harus …

30/12/2025 13:45
Pastikan Tak Ada Peredaran Narkoba, KPK Tes Urine Tahanan di Rutan Merah Putih

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesuaikan jadwal pelayanan publik selama masa libur tahun baru. Penyesuaian tersebut berlaku untuk sejumlah layanan masyarakat, termasuk layanan informasi publik, perpustakaan, serta pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Mengutip pengumuman resmi KPK, Senin 29 Desember 2025, jam operasional layanan informasi publik dan perpustakaan diberlakukan mulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB. Ketentuan waktu layanan yang sama juga berlaku untuk pelayanan LHKPN.

Sementara itu, layanan aduan masyarakat (dumas) dan pelayanan gratifikasi secara langsung ditiadakan pada 30–31 Desember 2025. Meski demikian, KPK memastikan masyarakat tetap dapat menyampaikan laporan melalui sistem daring.

Selain dumas dan gratifikasi, layanan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK juga dialihkan sepenuhnya ke sistem online mulai 29 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Sebelumnya, pada momentum perayaan Natal, KPK memfasilitasi pelaksanaan ibadah bagi para tahanan yang beragama Nasrani. Ibadah Natal digelar di area tatap muka Rumah Tahanan KPK Gedung Merah Putih pada 25 Desember 2025 dan diikuti 12 orang tahanan.

KPK juga memberikan izin kunjungan keluarga dan kerabat tahanan mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB dengan tetap mengacu pada tata tertib pengelolaan rutan.

Fasilitasi kegiatan ibadah dan kunjungan tersebut disebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dasar setiap warga negara, termasuk tahanan KPK.

Langkah ini sejalan dengan asas pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

30/12/2025 13:30
Kawal Konsistensi Swasembada Beras Nasional 2025

Ada lima faktor utama yang menjadikan kenaikan dalam produksi, yaitu pertama, perbaikan infrastruktur irigasi, termasuk program yang mompanisasi, serta membuat pengairan sawah lebih efisien dan juga memperluas area terairi.

Kedua, ketersediaan pupuk bersubsidi yang lebih murah untuk memadai membantu petani menjaga produktifitas lahan. Lalu, Ketiga, implementasi teknologi pertananian modern untuk mendorong efisiensi kerja di tingkat usaha tani.

Keempat, perluasan terhadap areal tanam berkontribusi langsung pada peningkatan volume di tingkat usaha tani. Lalu yang kelima, mekanisasi pertanian membuat tahapan budidaya lebih ceat, lebih efisien, dan presesi.

Lima faktor tersebut guna untuk memperkuat basis produksi nasional sehingganya, pemerintah tani juba memberikan target swasembada yang dideklarasikan secara resmi pada awal 2026.

Harapan bagi semuah pihak tentu agakr swasembada beras 2025 ini menjadi benar-benar swasembada yang berkelanjutan. Namun menujunya tidak sederhana, perubahan iklim juga menghadirkan ancaman nyata melalui kekeringan, banjir, dan perubahan pola musim yang kuat diprediksi.

Alih fungsi lahan pertanian menjadikan kawasan pemukiman dan juga industri yang selalu menekan luas areal tanam.Tetapi dari sisi lain, degradasi lahan menggerus produktivitas, keterbatasan bagi sumber daya air semakin sangat terasa seiring meningkanya kebutuhan lintas sektor.

Infrastruktur yang belum juga merata masih menjadi faktor penghambat distribusi hasil panen, sementara itu, Jumlah bagi penduduk yang terus juga menambah membuat pertanian beras meningkat, di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat yang ikut memengaruhi dinamika pasar beras.

Pertanian presisi menjadi salah satu jawaban dengan memanfaatkan drone, sensor, sampai kecerdasan buatan, penggunaan air, pupuk, dan sarana produksi lainnya yang dapat diatur secara lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sistem irigasi pintar juga diiplementasikan untuk memastikan ketersediaan air pada waktu dan tepat volume.

Jika di sisi hulu, pengembangan vairietas padi unggul tang tahan terhadap perubahan iklim, dan memiliki produktivitas tinggi yang harus terus diperkuat agar risiko gagal panen dapat ditekan.

30/12/2025 13:13
Ikuti Satgas Pemulihan Bencana DPR, Dasco Minta Kementerian Juga Berkantor di Aceh

Liputan6.com, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR akan berkantor di Aceh untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi satgas pemulihan pascabencana di Aceh pada Selasa (30/12/2025).

“Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini,” kata Dasco.

Menurut dia, rapat kali ini dilakukan agar semua pekerjaan pemulihan dapat terkooridinir sesuai harapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Karena itu, Dasco berharap, perwakilan dari kementerian lembaga yang juga ikut berkantor di sana.

“Kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing 1 untuk ikut berkantor di sini,” kata dia.

Sebelumnya, Pimpinan DPR hari ini, Selasa (30/12/2025), menggelar rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatra yang dihadiri sejumlah kementerian, lembaga, serta kepala daerah dari wilayah terdampak bencana.

“Bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap apa-apa sehingga efisien dan dari sisi anggaran dan lain-lain bisa fokus dan kemudian tidak ada tumpang tindih,” kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat seperti dikutip dari Youtube TV Parlemen.

30/12/2025 13:07