Category: Liputan6.com News

  • Hadapi Ekonomi Lesu, PDIP Genjot Desa Wisata dan Sektor Maritim: Kita Tenangkan Hati Rakyat – Page 3

    Hadapi Ekonomi Lesu, PDIP Genjot Desa Wisata dan Sektor Maritim: Kita Tenangkan Hati Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa kegiatan diskusi, pameran UMKM, dan kunjungan ke desa wisata bukan sekadar seremoni, tetapi wujud nyata konsolidasi ideologi, politik, dan ekonomi kerakyatan.

    “Dari Cirebon, kita meneguhkan tekad bahwa PDI Perjuangan akan terus berjuang bersama rakyat, memperkuat basis di desa wisata dan masyarakat pesisir, serta memenangkan hati rakyat melalui kerja nyata dan gotong royong,” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai membuka diskusi di Kantor DPC PDIP Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (25/10/2025).

    Menurut Hasto, kegiatan ini membuktikan partai hadir dan bekerja bersama rakyat.

    “Partai ini mengakar kuat di desa-desa dan masyarakat pesisir,” tegasnya.

    Isu yang diangkat PDIP di Cirebon bukan tanpa alasan. Sektor pariwisata dan kelautan menjadi dua pilar penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS 2024, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional mencapai 5,2 persen, dengan lebih dari 2.000 desa wisata aktif di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hampir separuhnya berada di wilayah pesisir dan perdesaan.

    Sementara itu, menurut Prof Rokhmin Dahuri, putra nelayan yang dipilih Megawati Soekarnoputri menjadi Menteri Kelautan dalam usia 38 tahun, potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan mencapai USD 1,3 triliun per tahun, namun baru sekitar 25 persen yang termanfaatkan. Di wilayah seperti Cirebon dan Pantura Jawa Barat, ribuan nelayan menggantungkan hidup pada laut yang kini menghadapi tantangan modernisasi alat tangkap, fluktuasi harga ikan, dan keterbatasan akses pasar.

    Dalam konteks itu, PDIP melihat perlunya sinergi antara desa wisata dan ekonomi pesisir sebagai basis baru pertumbuhan ekonomi rakyat, yang sejalan dengan ajaran Bung Karno tentang nation of maritime and agrarian character, bangsa yang kuat karena menguasai laut dan tanahnya sendiri.

    Kegiatan di Cirebon tersebut digelar bersama oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani dan Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. Tujuannya, untuk mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang masyarakat desa wisata serta nelayan pesisir.

    “FGD ini menjadi peta isu prioritas masyarakat desa wisata dan pesisir yang dapat diterjemahkan menjadi program kerja partai di daerah,” ujar Rokhmin.

     

  • Dana Bagi Hasil dari Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Ungkap Nasib KJP hingga TPP bagi ASN – Page 3

    Dana Bagi Hasil dari Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Ungkap Nasib KJP hingga TPP bagi ASN – Page 3

    Pramono menyatakan TPP tidak akan dipotong karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kenyamanan kerja ASN di Pemprov DKI.

    “Saya ingin pegawai nyaman. Saya tidak membawa orang luar ke Balai Kota dan saya tidak memotong TPP mereka,” katanya.

    Besaran TPP sesuai Pergub DKI Nomor 69 Tahun 2020, diberikan berdasarkan kelas jabatan, fungsi, beban kerja, dan kinerja.

    Lampiran aturan itu mengatur nilai tunjangan sebagai berikut:

    Sekda DKI: Rp127,71 juta/bulan
    Kepala Biro: Rp51,57–Rp55,17 juta/bulan
    Kepala Dinas: di atas Rp60 juta/bulan
    Wali Kota: Rp60,48 juta/bulan
    Wakil Wali Kota: Rp51,57 juta/bulan
    Bupati: Rp62,37 juta/bulan
    Camat: Rp39,96 juta/bulan
    Lurah: Rp27 juta/bulan
    Pelaksana Tenaga Ahli: Rp19,71 juta/bulan
    Tenaga Terampil: Rp17,37 juta/bulan
    Calon ASN: Rp4,86 juta/bulan 

    Meski mengalami efisiensi anggaran akibat berkurangnya DBH dari pusat, Pramono menegaskan komitmen Pemprov mempertahankan prioritas layanan publik pemberdayaan pendidikan serta kesejahteraan ASN tetap menjadi yang utama.

     

  • Polri Sita 197 Ton Narkoba Sepanjang 2025, Granat: Selamatkan 200 Juta Anak Bangsa – Page 3

    Polri Sita 197 Ton Narkoba Sepanjang 2025, Granat: Selamatkan 200 Juta Anak Bangsa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polri menyita 197 ton narkoba dari total 38 ribu kasus sepanjang periode Januari-Oktober 2025. Merespons hal itu, Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat), Henry Yosodiningrat mengatakan, hal tersebut adalah buah dari kerja keras yang tidak terjadi secara kebetulan.

    “Semua dari hasil analisa dan penyelidikan serta pengintaian dalam waktu yang lama dengan tingkat kesulitan yang tinggi, karena sindikat narkoba menggunakan modus operandi yang berubah-ubah serta dengan militansi yang tinggi,” kata Henry, Sabtu (25/10/2025).

    Henry mencatat, dalam kasus ini sebanyak 51 ribu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, dengan jumlah barang bukti seberat hampir 200 ton, artinya Polri telah memutus peredaran gelap narkoba kepada pemakai.

    “Bisa diartikan Polri telah menyelamatkan hampir 200 juta anak bangsa,” tutur Henry.

    Henry berharap, Polri tidak hanya mampu menangkap pelaku dan menyita barang bukti, tapi bisa membongkar serta melumpuhkan sindikat hingga ke akarnya.

    Selanjutnya, kepada mereka yang masih dalam kategori anak sewajarnya dapat dikategorikan sebagai korban untuk direhabilitasi.

    “Pengguna meskipun menurut undang-undang adalah pelaku kejahatan narkoba, tapi saya berpendapat bahwa pengguna anak adalah korban yang tidak layak untuk dihukum, melainkan mereka harus direhab, karena generasi muda adalah masa depan bangsa,” saran dia menandasi.

    Sebagai informasi, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Polri berhasil menyita 197,71 ton barang narkoba dari berbagai jenis. Total ada lebih dari 51 ribu pelaku ditangkap dari seluruh Indonesia.

  • Gubernur Ahmad Luthfi Pastikan Sinergi Tim Gabungan Ditingkatkan untuk Atasi Banjir – Page 3

    Gubernur Ahmad Luthfi Pastikan Sinergi Tim Gabungan Ditingkatkan untuk Atasi Banjir – Page 3

    Liputan6.com, Surabaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat untuk menangani genangan dan banjir di sejumlah titik akibat curah hujan tinggi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan banjir secara intensif terus dilakukan.

    Seluruh dinas dan stakeholder terkait telah diturunkan untuk menangani banjir di Kota Semarang dan Kabupaten Demak sejak hari pertama.

    “Terkait banjir di Semarang dan Demak, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah kita turunkan,” kata Luthfi usai acara penandatanganan nota kesepahaman antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Jumat, 24 Oktober 2025 malam.

    Sejumlah upaya yang telah dilakukan di antaranya pendirian dapur umum, penambahan pompa penyedot air, petugas untuk mengatur lalu lintas, dan sebagainya.

    Luthfi menegaskan, semua pihak diminta terus berjaga dan bergerak cepat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk penanganan, termasuk membuat sodetan-sodetan di lokasi banjir, harus disiapkan dengan matang mengingat kondisi cuaca masih tidak menentu.

    “Kita akan lakukan pantauan terus dengan seluruh OPD serta jajaran di Kota Semarang dan Kabupaten Demak, secara tidak langsung provinsi dan kabupaten/kota akan kerja sama,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, curah hujan tinggi di beberapa daerah di Jawa Tengah mengakibatkan genangan dan banjir di sejumlah titik. Di antaranya di Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Bahkan banjir di Kota Semarang dan Kabupaten Demak membuat lalu lintas di jalur Pantura terhambat.

    Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan langkah cepat sudah dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD Jateng, BPBD Kota Semarang dan Kabupaten Demak, serta relawan, TNI, Polri, dan masyarakat di lapangan sejak banjir muncul.

    “Dapur umum sudah disiapkan, bantuan logistik sudah kami distribusikan,” katanya kemarin.

  • Pemprov Jateng dan Jatim Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi Regional – Page 3

    Pemprov Jateng dan Jatim Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi Regional – Page 3

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah pusatnya (punjere) nusantara.

    “Dhawuh Mbah Kiai Maimoen Zubair, Jawa Timur dan Jawa Tengah harus nyawiji (bersatu). Jadi kalau Pak Gubernur (Ahmad Luthfi) bilang puser, beliau bilang Jawa Timur dan Jawa Tengah itu punjere Indonesia,” ungkapnya.

    Khofifah menegaskan kerja sama dan kolaborasi antara Jawa Tengah dan Jawa Timur sangatlah penting. Seluruh elemen strategis di kedua provinsi, diharapkan tidak hanya tersambung secara institusional, tetapi juga dari sisi kemajuan bersama.

    Salah satunya dalam bidang perekonomian, di mana dua provinsi tersebut termasuk yang terbesar dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Tentu, harapan kita adalah sinergi, sinergi, sinergi. Kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi. Banyak sektor-sektor yang potensinya besar di Jawa Tengah dan kita membutuhkan. Sebaliknya ada sektor yang Jawa Tengah masih membutuhkan dari Jawa Timur, ini bentuk sinergi dan kolaborasi,” pungkas Khofifah.

     

    (*)

  • Pria di Jaksel Bunuh Kakak Ipar Pakai Palu Besi Gegara Ditegur Saat Merokok – Page 3

    Pria di Jaksel Bunuh Kakak Ipar Pakai Palu Besi Gegara Ditegur Saat Merokok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di rumah kontrakannya di Jalan Rawa Bambu II, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10/2025).

    Korban BSP (39) yang merupakan pengemudi taksi diduga tewas akibat dipukul palu besi oleh adik iparnya sendiri.

    Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela menerangkan, insiden itu terjadi sekira pukul 00.30 WIB. Korban tinggal bersama istri dan adik ipar.

    Terkait kejadian ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya istri korban H (39) dan ketua RT setempat R.

    Menurut keterangan, korban awalnya menegur adik iparnya, ARH (30), yang sedang merokok di dalam kamar. Pun demikian dengan H, ia juga ikut menegur.

    Namun suasana berubah tegang ketika korban berbicara dengan istrinya. Pembicaraan itu rupanya menyulut emosi tersangka.

    “Korban memanggil saksi dan menegur saksi ‘Biarkan saja adikmu merokok di kamar nanti kita pindah saja dari rumah ini’. Mendengar kata-kata dari suami saksi, pelaku langsung emosi,” ucap dia.

    Dalam keadaan emosi, pelaku bergegas ke kamar belakang, mengambil palu besi, lalu menghantam kepala kakak iparnya tanpa ampun.

    “Saksi yang melihat pelaku memukul korban dengan palu mencoba melerai, sampai dengan tangan saksi terkena palu,” ucap dia.

    Dia mengatakan, korban meninggal dunia akibat luka parah di bagian kepala. Sementara pelaku melarikan diri lewat dapur, melompat pagar belakang.

     

  • Pemkab Kukar Rumuskan Arah Baru untuk Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan – Page 3

    Pemkab Kukar Rumuskan Arah Baru untuk Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan – Page 3

    Liputan6.com, Samarinda Sebuah langkah penting untuk masa depan lingkungan Kutai Kartanegara (Kukar) dimulai. Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Hotel Midtown, Samarinda, Kamis (23/10/2025).

    Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Dr. Sunggono, dan diikuti perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, camat, lurah, serta kepala desa se-Kukar.

    Kegiatan rakor turut menghadirkan sejumlah narasumber dari Universitas Kutai Kartanegara, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kalimantan Kementerian LHK, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim Kementerian PUPR, DLH Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, dan DLH Kota Balikpapan.

    Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadi Raharjo, menjelaskan bahwa persoalan sampah tidak hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut tata kelola dan kesadaran kolektif masyarakat. Melalui Rakor ini, DLHK berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.

    “Program Dedikasi Jaga Lingkungan Lestari menjadi langkah strategis membangun budaya bersih dan ramah lingkungan. Penyusunan kebijakan ini penting agar program tersebut didukung dan dijalankan secara kolaboratif oleh semua pihak,” ujar Slamet.

    Ia menambahkan, fokus utama kegiatan ini meliputi pembangunan kolaborasi antarinstansi dan sektor, termasuk kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat. Selain itu, Rakor juga bertujuan memetakan peran serta kontribusi masing-masing pihak agar pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien.

    “Selain itu, kami juga ingin merumuskan kebijakan daerah yang responsif dan adaptif terhadap kondisi lokal serta perkembangan regulasi nasional,” tambahnya.

  • Wamendagri Bima Arya Ajak ASN Kabupaten Poso Junjung Tinggi Integritas dan Profesionalisme – Page 3

    Wamendagri Bima Arya Ajak ASN Kabupaten Poso Junjung Tinggi Integritas dan Profesionalisme – Page 3

    Liputan6.com, Poso Di hadapan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Poso, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya setiap ASN untuk menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. 

    Bima Arya mengatakan integritas merupakan pilar utama dalam melaksanakan tugas yang selaras dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan konsistensi dalam bertindak.

    “Integritas itu ketika lisan kita, pikiran kita, kebijakan kita, tindakan kita, itu sama, satu,” ujarnya saat memberikan pengarahan kepada ASN Pemkab Poso di Banua Pogombo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (24/10/2025).

    Bima menilai, integritas menjadi fondasi utama dalam kepemimpinan. Dalam konteks ini, seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi seluruh anggotanya dengan mengedepankan kedisiplinan dan kejujuran antara ucapan dan tindakan. Menurutnya, aspek tersebutlah yang membedakan sosok pemimpin dengan yang lainnya.

    “Saya melihat bedanya orang-orang besar dengan orang-orang biasa adalah integritas ini,” ujarnya.

    Selain integritas, Bima menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Pemimpin juga dituntut memiliki kemampuan nyata untuk membimbing anggotanya dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

    “Pemimpin itu adalah orang-orang yang tahu jalannya ke mana, ditunjukkan jalan itu lewat mana, dan dipimpin sendiri menuju jalan itu,” tegasnya.

    Bima menegaskan bahwa pemimpin juga harus turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan banyak pengalaman agar kepala daerah dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan.

    “Pemimpin itu harus turun langsung. Bayangkan kalau kepala daerah hanya bicara omongan-omongan besar, tapi dia tidak hands-on, dia tidak pimpin langsung. Bagaimana untuk memimpin langsung, perlu jam terbang. Perlu banyak belajar,” tegasnya.

    Bima juga mengingatkan ASN untuk memahami perannya sebagai abdi masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, ASN diharapkan dapat bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas, dan tidak terpacu pada jabatan semata.

    “Kemudian jabatannya apa, posisinya apa, itu perjalanan hidup yang akan mengiringi mereka. Tapi mindset-nya, akalnya, cita-citanya, jiwanya, passionnya, girohnya adalah menjadi berarti,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Poso Verna G.M. Inkiriwang, Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Poso Heningsih E.G. Tampai, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ASN di lingkungan Pemkab Poso.

     

    (*)

  • Menko Muhaimin Dorong Program SMK Go Global, Siapkan 500 Ribu PMI ke Luar Negeri – Page 3

    Menko Muhaimin Dorong Program SMK Go Global, Siapkan 500 Ribu PMI ke Luar Negeri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan, komitmen pemerintah menyiapkan tenaga terampil Indonesia melalui program SMK Go Global.

    Dia menjelaskan, program terkait digagas bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing global.

    “Hari ini, Saya bersama Pak Menteri KP2MI membahas khusus tentang paket program yang namanya SMK Go Global,” ujar Menko PM Muhaimin usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko PM, seperti dikutip Sabtu (25/10/2025).

    Pria karib disapa Cak Imin itu mengatakan, peluang kerja di luar negeri saat ini sangat terbuka, khususnya di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan teknis tinggi seperti pengelasan bawah laut dan hospitality.

    “Peluang pasar kerja di luar negeri begitu terbuka. Masih terbuka di bidang welder, terutama las bawah laut. Kita siapkan agar ada 500 ribu PMI lulusan SMK yang bisa kerja di luar negeri,” jelasnya.

     

  • Sambangi Balai Kota, Gus Ipul Gandeng Pramono Konsolidasi Data hingga Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen – Page 3

    Sambangi Balai Kota, Gus Ipul Gandeng Pramono Konsolidasi Data hingga Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf berkonsolidasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait program strategis Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Mensos Saifullah Yusuf, program pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah provinsi agar tujuan bersama menyejahterakan rakyat dapat tercapai.

    “Ada beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan program-program strategis Bapak Presiden Prabowo, yang memerlukan kerja sama, memerlukan kolaborasi, memerlukan sinergi dengan Pak Gubernur, utamanya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Gus Ipul menjelaskan, ada tiga hal utama yang dibahas dengan Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Pertama adalah soal data karena ini yang paling krusial dan ini yang paling menentukan, selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia,” ucap Sekjen PBNU itu.

    Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo sudah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan gabungan data terpadu dari DTKS, Regsosek, dan P3KE yang dikelola oleh BPS.

    “Harapan dengan satu data Indonesia ini, data kita makin akurat, semuanya berpedoman pada data yang sama, selama ini kan datanya sendiri-sendiri sehingga terasa sekali ego sektoral,” terang dia.

    Gus Ipul optimistis, dengan dasar data yang sama, maka intervensi pemerintah terhadap penyaluran bantuan akan lebih optimal serta program yang dijalankan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bisa saling terintegrasi dan bersinergi.

    “Insya Allah kalau itu kita lakukan terus-menerus akan semakin bisa membawa program ini (kesejahteraan sosial) tepat sasaran dan berdampak, kita harapkan dampaknya makin nyata terukur,” kata Gus Ipul.

     

    Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang sangat berhasil menerapkan sistem digitalisasi untuk tiap program yang digagas pemerintahan setempat. Keberhasilan itu pulalah yang membuat Banyuwangi terpilih dari ratusan daerah sebagai pilot project program D…