Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Prabowo di KTT ke-47: Bagi ASEAN, Persatuan Bukan Cuma Slogan – Page 3

    Prabowo di KTT ke-47: Bagi ASEAN, Persatuan Bukan Cuma Slogan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada Minggu (26/10/2025).

    Pada kesempatan itu, dia duduk berdampingan dengan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone di sisi kiri dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di sisi kanan.

    Di hadapan para pemimpin, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada tuan rumah yakni Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim, atas penyelenggaraan KTT ke-47 ASEAN yang dinilainya sangat baik.

    Dia juga menyambut Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN serta mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Thailand yang baru, Anutin Charnvirakul.

    Tidak ketinggalan pula menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Sri Ratu Sirikit, Ibunda dari Raja Maha Vajiralongkorn.

    “Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dari rakyat Indonesia atas wafatnya Sri Ratu Sirikit, Ibu Suri Kerajaan Thailand,” tutur Prabowo.

    Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa persatuan ASEAN merupakan kekuatan utama dalam menghadapi ketegangan global yang semakin meningkat.

    Dia memuji kepemimpinan tegas Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam menyelesaikan sengketa yang baru-baru ini terjadi, serta menegaskan kesiapan Indonesia untuk mendukung langkah-langkah lanjutan dari perjanjian gencatan senjata yang dicapai.

    “Saya mengapresiasi kepemimpinan tegas Dato’ Seri Anwar Ibrahim dalam menyelesaikan perselisihan baru-baru ini. Indonesia siap mendukung langkah-langkah selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata. Bagi ASEAN, persatuan bukan sekadar slogan. Persatuan adalah strategi yang direncanakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional,” jelas dia.

    Menurutnya, di tengah ketegangan geopolitik dan perubahan global yang cepat, ASEAN harus terus memperkuat koordinasi ekonomi, integrasi regional, dan transformasi digital untuk menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian masa depan.

    “Persatuan ASEAN juga harus tercermin dalam koordinasi, integrasi, dan transformasi ekonomi yang lebih kuat untuk menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian di masa depan,” kata Prabowo.

     

  • Kasus Korupsi Nadiem Makarim, Begini Proses Pengadaan Chromebook di LKPP – Page 3

    Kasus Korupsi Nadiem Makarim, Begini Proses Pengadaan Chromebook di LKPP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Proses pengadaan laptop Chromebook di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali mendapatkan sorotan. Kasus yang menimpa mantan Mendikbud, Nadiem Makarim menarik perhatian publik untuk memahami proses pengadaan laptop Chromebook tersebut.

    Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta menjelaskan, pengadaan dan penyelenggaraan barang dieksekusi oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda).

    LKPP hanya menyediakan sistem atau memfasilitasi pembeli dan penjual melalui e-katalog, yang diibaratkan sebagai marketplace.

    Sementara itu, kata dia, pihak yang bertanggung jawab atas eksekusi pengadaan adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing K/L/Pemda. PA biasanya berada pada level menteri yang dapat menetapkan kebijakan impor atau penggunaan produk dalam negeri.

    Kemudian PA membuat dan menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), yang berisi kebutuhan, jadwal, dan alokasi produk dalam negeri/UKM. RUP diumumkan di sistem RUP LKPP sebagai bentuk transparansi di awal tahun anggaran.

    PPK menindaklanjuti RUP, membuat rencana pelaksanaan, dan menetapkan metode pemilihan penyedia, seperti tender, e-purchasing, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung.

    Selanjutnya, Setya menjelaskan, dalam pengadaan produk di katalog LKPP, prioritas diberikan pada Produk Dalam Negeri (PDN). Jika kebutuhan dapat dipenuhi PDN, tidak boleh impor sebab keharusan membeli produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) 40% atau lebih.

    “Yang punya sertifikat TKDN dari kandungan 1% sampai 39% itu yang layer 2 ya. Kalau layer 1 tidak ada, layer 2 tidak ada, itu yang wajib dibeli adalah yang layer 3. Layer 3 itu yang produk dalam negeri yang belum bersertifikat tapi masuk SIGNAS,” ujarnya menjelaskan proses sebelum akhirnya produk impor boleh masuk dalam pengadaan di LKPP.

    Lebih lanjut, Setya mengatakan, harga pada katalog adalah harga maksimum suatu barang. Mekanisme ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman bahwa harga katalog sudah dijamin wajar, padahal harga yang tertera adalah harga maksimum. PPK wajib melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik.

    Setya menyatakan, data monitoring LKPP menunjukan masih banyak pelanggaran prosedur dalam e-purchasing. Beberapa kasus yang ditemukan seperti perencanaan yang tidak benar dengan proyek tidak sesuai dengan Rencana Strategis, spesifikasi diarahkan ke produk atau merek tertentu, mark-up anggaran sejak perencanaan, dan negosiasi yang tidak benar, misalnya langsung negosiasi harga tertinggi atau tidak membuat harga perkiraan sendiri.

    “Jadi kalau ada yang ditangkap penegak hukum, biasanya sejak perencanaan sudah bermasalah seperti adanya markup, pengadaan fiktif, atau tidak sesuai kebutuhan,” ujarnya.

     

  • PBNU Puji Polri Bongkar Kasus Narkoba 191,7 Ton – Page 3

    PBNU Puji Polri Bongkar Kasus Narkoba 191,7 Ton – Page 3

    Sebelumnya, Polri memaparkan hasil pengungkapan kasus narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Hasilnya, sebanyak 51.763 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan total barang sitaan 197,7 ton.

    Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menyampaikan, pihaknya tidak main-main melawan peredaran narkoba. Bahkan, dia mengultimatum sanksi tegas bagi anggota yang terlibat.

    “Sanksi tegas akan kita berikan apabila mereka melanggar, terlibat baik langsung atau pun tidak langsung dalam peredaran narkoba,” tutur Syahar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

    Syahar merinci, dari total tersangka 51.763 orang terdapat 51.606 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 157 Warga Negara Asing (WNA). Di antara puluhan ribu tersangka, terdapat pula tersangka anak.

    “Yang anak-anak ada 150 anak,” jelas dia.

    Adapun tangkapan tersebut merupakan hasil pengungkapan 38.934 kasus narkoba. Seluruh tersangka pun telah ditahan di berbagai satuan wilayah hukum kepolisian se-Indonesia.

    Sementara terkait 197,7 ton narkoba terdiri dari narkotika jenis sabu 6,95 ton, ganja 184,64 ton, ekstasi 1.458.078 butir, kokain 34,49 kilogram, heroin 6,83 kilogram, hingga tembakau gorila 1,87 ton.

    Tidak ketinggalan, Polri juga mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana awal perkara narkoba, dengan jumlah aset yang disita senilai Rp 221 miliar.

     

     

  • Tembak Korbannya, Dua Curanmor Bersenpi di Tambora Ditangkap Warga Lalu Dihajar hingga Kritis – Page 3

    Tembak Korbannya, Dua Curanmor Bersenpi di Tambora Ditangkap Warga Lalu Dihajar hingga Kritis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dua orang terduga pelaku berinisial D dan R dilarikan ke rumah sakit setelah diamuk warga saat kepergok tengah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Kejadian ini terjadi di Jalan Terate Raya, Kelurahan Jembatan Lima, pada Kamis (23/10) malam.

    Kanit Reskrim Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudrajat Djumantara mengatakan, insiden itu terjadi ketika warga memergoki kedua pelaku tengah berusaha membawa kabur sepeda motor milik salah satu warga.

    “Saat beraksi, salah satu pelaku menggunakan senjata api rakitan jenis revolver. Pelaku panik ketika aksinya diketahui warga, lalu melepaskan tembakan hingga ada yang mengenai salah satu warga di lokasi,” kata Sudrajat dalam keterangannya, Minggu (26/10).

    Warga yang marah kemudian mengejar dan selanjutnya menangkap kedua pelaku tersebut, yang akhirnya mengalami luka parah akibat amukan massa.

    “Untuk kedua pelaku saat ini telah kami rujuk ke RS Polri Kramat Jati, satu menjalani operasi kepala dan satu lagi operasi rahang. Kondisinya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan,” jelasnya.

  • Adu Harta Menkeu Purbaya dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Siapa Paling Tajir? – Page 3

    Adu Harta Menkeu Purbaya dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Siapa Paling Tajir? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi bersitegang belakangan ini. Keduanya silang pendapat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap dalam bentuk deposito di bank.

    Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin 20 Oktober 2025, Purbaya mengungkap berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per 15 Oktober 2025, bahwa ada 15 daerah menempatkan dana di bank, termasuk DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), dan Jabar.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar disebut menempatkan dana sebesar Rp 4,17 triliun. Sementara, Pemprov Jakarta tercatat menyimpan Rp 14,683 triliun dan Pemprov Jatim sebesar Rp 6,8 triliun.

    Pernyataan Purbaya lantas mengundang reaksi keras dari Dedi Mulyadi. Dia membantah bahwa Pemprov Jabar mengendapkan uang di bank.

    “Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi, dalam video berdurasi dua menit.

    Dedi bahkan mengaku telah menerima penjelasan langsung dari Bank Indonesia terkait laporan dana pemerintah daerah yang disebut mengendap. Dana Rp 4,1 triliun yang disebut mengendap itu adalah kas daerah dan deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang digunakan untuk keperluan operasional.

    “Tidak ada uang Rp 4,1 triliun yang deposito. Yang ada adalah pelaporan keuangan per 30 September, di mana dana kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangan masing-masing BLUD,” jelas Dedi.

    Sentilan pengendapan APBD disusul bantahan antara Purbaya dan Dedi Mulyadi ini kemudian meluas ke urusan kekayaan masing-masing. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diunduh Minggu (26/10/2025), hitungan harta Purbaya dua kali lipat dibanding Dedi Mulyadi.

  • Anggota DPR Minta Pengusaha Travel Tak Panik Meski Umrah Mandiri Dilegalkan: Jasa Profesional Tetap Dibutuhkan – Page 3

    Anggota DPR Minta Pengusaha Travel Tak Panik Meski Umrah Mandiri Dilegalkan: Jasa Profesional Tetap Dibutuhkan – Page 3

    Masyarakat kini memiliki opsi untuk melaksanakan ibadah umrah secara mandiri tanpa harus menggunakan jasa biro perjalanan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU).

    Dalam Pasal 86 UU PIHU yang baru, disebutkan bahwa perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

    Melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU),

    Secara mandiri,

    Melalui menteri.

    Cara umrah secara mandiri yang tercantum pada Pasal 86 ayat (1) UU PIHU versi terbaru itu, tidak ada di UU PIHU versi lama.

    Kendati demikian, jemaah umrah mandiri tidak akan mendapat perlindungan layanan yang meliputi akomodasi, konsumsi, dan transportasi.

    “Jemaah Umrah dan petugas umrah mendapatkan pelindungan: d. layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi kecuali jemaah umrah mandiri,” bunyi Pasal 96 ayat (5) UU Haji dan Umrah.

    Jemaah umrah mandiri juga tidak akan mendapatkan perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. Hal itu juga diatur dalam Pasal 96 ayat (5).

    Persyaratan Umrah Mandiri Dalam UU Haji dan Umrah terbaru, telah disisipkan Pasal 87A yang mengatur terkait persyaratan bagi umrah mandiri. Dalam Pasal 87A diatur lima persyaratan, yakni:

    1. beragama Islam;

    2. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dari tansgal pemberangkatan;

    3. memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;

    4. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian.

  • Prabowo Disambut Pelukan Anwar Ibrahim Saat Hadiri KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur – Page 3

    Prabowo Disambut Pelukan Anwar Ibrahim Saat Hadiri KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu, 26 Oktober 2025, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN. Dia tiba sekitar pukul 08.20 waktu setempat (WS) dan disambut langsung oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim di park entrance KLCC.

    Kedua pemimpin negara itu bersalaman dan berpelukan hangat. Setelahnya, Prabowo dan PM Anwar mengabadikan momen lewat foto bersama sebelum menuju ruang tunggu untuk bergabung bersama pemimpin negara lainnya.

    Dari ruang tunggu, Prabowo bersama para pemimpin negara lainnya kemudian menuju plenary hall untuk mengikuti acara pembukaan KTT ke-47 ASEAN. Dia tampak duduk di antara Sultan Brunei Darussalam, Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, dan PM Kanada Mark Carney.

    Dalam sambutan pembukanya, Ketua ASEAN 2025 PM Anwar mengatakan bahwa tahun 2025 menjadi tahun yang menuntut lebih banyak dengan meningkatnya pertentangan akibat ketidakpastian yang makin besar.

    Pertentangan ini tidak hanya menguji perekonomian, tetapi juga tekad untuk tetap teguh dalam kerja sama dan meyakini bahwa dialog masih dapat terwujud pada era ini.

    “Namun di tengah cobaan ini, ASEAN tetap bertahan. Kekuatan kita bukan terletak pada keselarasan, melainkan pada keyakinan bahwa rasa hormat dan akal sehat masih mengikat kita bersama,” tutur Anwar.

  • Cerita Penumpang LRT Mogok, Jalan di Rel sampai Seribu Langkah saat Evakuasi – Page 3

    Cerita Penumpang LRT Mogok, Jalan di Rel sampai Seribu Langkah saat Evakuasi – Page 3

    Aida bilang, tidak menyadari awal kejadian kereta mogok karena tengah menggunakan headphone. Ia menyatakan, kereta saat itu berhenti secara halus tanpa hentakan apapun.

    “Aku baru sadar tiba-tiba berhenti. Tapi smooth, nggak ada rem mendadak atau guncangan,” katanya.

    Beberapa saat kemudian, lanjut Aida informasi dari petugas baru terdengar setelah kereta berhenti. Petugas kala itu menyampaikan permintaan maaf.

    “Aku dengar pemberitahuan pas keretanya mati. Langsung ada pengumuman maaf keterlambatan karena ada masalah,” ucap Aida.

    Dalam proses evakuasi, Aida menjelaskan ada pendampingan dari petugas dengan koordinasi yang cukup baik. Petugas memandu penumpang melewati jalur beton dan celah lintasan yang ada di sisi rel.

    “So far petugasnya sangat membantu dan bertanggung jawab. Pas nyebrang dibantu pegangin, pas jalan ada masinis perempuan yang mimpin, bahkan pas sampai disambut permintaan maaf dan diberi air putih,” ungkap Aida.

    Kendati berada di barisan depan saat proses evakuasi, Aida sempat mendengar situasi kurang nyaman dari barisan penumpang yang ada di belakang. Aida berujar, terdengar suara anak kecil yang tampak kesulitan melewati celah pemisah beton di jalur rel.

    “Aku sempat dengar teriakan anak kecil (SD) di belakang, entah takut jalan atau pas dipisahan beton emang ada gap jadi agak susah jalannya aku nggak bisa make sure itu,” katanya. 

  • Adies Kadir: Golkar Tidak Banyak Bicara, Tapi Kami Terus Bekerja untuk Rakyat – Page 3

    Adies Kadir: Golkar Tidak Banyak Bicara, Tapi Kami Terus Bekerja untuk Rakyat – Page 3

    Di akhir sambutannya, tak lupa Adies Kadir juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh kader, relawan serta masyarakat yang selama ini memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada Partai Golkar.

    “Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan haru yang mendalam kepada seluruh kader, relawan, dan sahabat yang telah memberikan doa serta dukungan, baik secara langsung maupun melalui media sosial,” pungkasnya.

    Salah seorang penerima paket sembako, Agus Bimbim Tessy sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan.

    Dia berharap Partai Golkar akan terus hadir dan memberikan bukti nyata kepada masyarakat, bukan hanya di Sidoarjo, melainkan seluruh wilayah Indonesia.

    “Terima kasih Partai Golkar. Matursuwun Pak Adies Kadir,” kata perwakilan suporter Surabaya ini.

     

  • Menag Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan: Sekolah-Pesantren Harus Ramah Anak – Page 3

    Menag Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan: Sekolah-Pesantren Harus Ramah Anak – Page 3

    Kemenag pun telah menjalin kesepakatan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA). Ini juga salah satu upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak yang menempuh pendidikan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya.

    Menurut Nasaruddin, kesepakatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kekerasan pada santri di pesantren.

    “Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan menerapkan pola pengasuhan ramah anak di satuan pendidikan keagamaan yang terintegrasi dengan asrama,” katanya.

    Kolaborasi Kemenag dengan Kementerian PPPA difokuskan pada tiga hal, yaitu mempromosikan hak-hak anak, termasuk hak terlindungi dari kekerasan; mencegah kekerasan pada anak, misalnya dilakukan dengan memperbaiki pola pengasuhan, menciptakan hubungan saling menghormati, dan menegakkan nilai dan norma yang mendukung tumbuh kembang anak; dan mengatasi atau merespon anak yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual di lingkungan manapun.

    “Ini komitmen kami. Langkah-langkah strategis sudah dirumuskan dalam peta jalan pengembangan pesantren ramah anak. Insya Allah langkah kita semakin efektif dan strategis,” ujar Nasaruddin.

    “Tentunya kita juga gandeng semua pihak yang concern dalam pengembangan pesantren ramah anak, baik para ulama perempuan, para gus dan ning di pesantren, aktivis perempuan dan anak, dan pihak lainnya,” tandasnya.