Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • DPR Minta Kontrak Syarikah Haji Dievaluasi Total: Jangan Sampai Layanan Jemaah Dikurangi – Page 3

    DPR Minta Kontrak Syarikah Haji Dievaluasi Total: Jangan Sampai Layanan Jemaah Dikurangi – Page 3

    Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan kemudian mengungkap fakta mencengangkan ketika terjadi dilakukan pertemuan antara semua syarikah, Menteri Haji, dan pimpinan Komisi VIII saat pengawasan haji 2025 silam. Ada kelemahan kontrak yang berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan, khususnya di kawasan Arafah.

    “Lalu kita tercengang-cengang karena syarikah mengatakan, iya kontraknya semacam ini. Bagaimana mau meningkatkan pelayanannya?” ujarnya.

    Ternyata, kata dia, ada ketidakseimbangan antara isi kontrak dan kebutuhan peningkatan layanan jemaah. Dampaknya, menghambat upaya perbaikan di lapangan.

    Oleh sebab itu, Fikri berharap evaluasi haji 2025 harus dijadikan pijakan strategis untuk pembenahan total sistem kontrak dan tata kelola penyediaan layanan haji.

  • Alasan Sandra Dewi Cabut Gugatan Keberatan Atas Penyitaan Asetnya Gara-Gara Kasus Harvey Moeis – Page 3

    Alasan Sandra Dewi Cabut Gugatan Keberatan Atas Penyitaan Asetnya Gara-Gara Kasus Harvey Moeis – Page 3

    Sebelumnya, Sandra Dewi mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keberatan itu terkait dengan penyitaan sejumlah harta dan aset miliknya dalam kasus yang menjerat Harvey.

    “Benar, saat ini sedang berlangsung sidang keberatan penyitaan aset yang diajukan Sandra Dewi dalam kasus korupsi Harvey Moeis (suaminya),” kata juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, kepada wartawan, Senin (20/10).

    Pemohon dalam keberatan nomor 7/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2025/PN.Jkt.Pst ini ialah Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymon Gunawan. Sementara itu, untuk termohon ialah Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung RI.

    “Objek keberatan, Pemohon meminta pengembalian aset yang dirampas negara,” ujarnya.

    Adapun yang menjadi dalih Sandra dalam keberatan ini adalah sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik, aset diperoleh secara sah melalui endorsement, pembelian pribadi, hadiah, tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dan ada perjanjian pisah harta sebelum menikah. Sidang keberatan ini sudah memasuki agenda pembuktian dengan menghadirkan ahli pada Jumat (17/10).

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

  • PDIP Gaet Generasi Muda Bicara Isu Bangsa di Hari Sumpah Pemuda: Bahas Demokrasi hingga Lingkungan – Page 3

    PDIP Gaet Generasi Muda Bicara Isu Bangsa di Hari Sumpah Pemuda: Bahas Demokrasi hingga Lingkungan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan komitmennya membuka ruang politik bagi generasi muda.

    Ratusan anak muda dari berbagai kampus dan komunitas hadir mengikuti Town Hall Suara Muda bertema “Yang Muda Yang Bersuara” dalam peringatan hari Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (28/10/2025).

    Acara dihadiri Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Tri Rismaharini, Ribka Tjiptaning, dan MY Esti Wijayati selaku Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga.

    Esti menjelaskan, kegiatan ini bagian dari gerakan politik yang untuk memberi ruang aman bagi suara anak muda lintas kampus dan komunitas.

    “Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Mereka harus menjadi penentu arah bangsa. Karena itu, PDI Perjuangan membuka ruang dialog yang aman dan inklusif agar suara-suara muda dapat langsung terdengar oleh pengambil kebijakan,” kata dia.

    Sedikitnya 30 komunitas hadir dalam forum ini. Mulai dari KontraS, Koneksi Indonesia Inklusif, OIC Youth, eWasteRJ, Education Reform, sampai Abang None Jakarta. Mereka berdiskusi soal pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan, dan demokrasi.

    Selain dialog, peserta juga diajak mengenal isi Sekolah Partai. Aula juga dipenuhi stand pameran kaderisasi, dokumentasi perjuangan partai, dan karya seni anak muda yang menampilkan semangat kebangsaan.

    Esti menyebut, kegiatan di Lenteng Agung ini hanyalah awal dari rangkaian panjang peringatan Sumpah Pemuda versi PDIP. Sebelumnya, partai juga menggelar pertandingan futsal, tenis, dan sepak bola antar-Gen Z di berbagai daerah.

    “Rangkaian Sumpah Pemuda yang dilakukan DPP PDI Perjuangan tidak hanya dilaksanakan hari ini saja, tapi sebelumnya sudah banyak kegiatan dilakukan,” ujar Esti.

     

  • Gagal Nyalip dan Terjatuh, Pengendara Motor Meninggal Dunia di Depok – Page 3

    Gagal Nyalip dan Terjatuh, Pengendara Motor Meninggal Dunia di Depok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Siliwangi, Depok. Akibatnya pengendara motor tanpa identitas tewas, usai gagal menyalip BisKITA dari arah lampu merah Siliwangi menuju Jalan Tole Iskandar.

    Ps Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Depok, Iptu Pujiono, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan, kecelakaan terjadi tepat di depan Kantor Pajak, yang melibatkan sepeda motor dan sebuah bus.

    “Untuk korban (meninggal dunia) berusia kurang lebih 25 tahun, sementara belum ditemukan identitasnya,” ujar Pujiono, Selasa (28/10/2025).

    Pujiono menjelaskan, korban berjenis kelamin pria atau pemuda yang mengendarai sepeda motor matic. Awalnya korban mengendarai sepeda motor dari Jalan Raya Margonda menuju Siliwangi.

    “Korban berbelok ke kiri memasuki Jalan Raya Siliwangi,” jelas Pujiono.

    Saat berada di Jalan Raya Siliwangi, korban yang mengemudikan sepeda motornya, berada di belakang BisKITA berisikan penumpang. Korban berusaha menyalip BisKITA dari sisi kanan namun gagal menyalip.

    “Tapi dia (korban) masuk ke sebelah kanannya, akhirnya terjadilah kecelakaan,” ucap Pujiono.

     

  • Sekjen PDIP Hasto: Sumpah Pemuda Harus Terus Digalakkan untuk Kemajuan Bangsa Indonesia – Page 3

    Sekjen PDIP Hasto: Sumpah Pemuda Harus Terus Digalakkan untuk Kemajuan Bangsa Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Sumpah Pemuda bukan sekadar untuk dikenang sebagai sejarah, tapi fondasi bangsa yang harus terus dijaga.

    Hal itu disampaikan Hasto saat menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2025).

    Hasto mengingatkan 79 tahun silam, para pemuda Indonesia sudah mengukuhkan suatu modal kebangsaan yang luar biasa yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dari sanalah, kata dia, lahir tekad besar yang mengantar Indonesia menuju kemerdekaan.

    “Berbicara orang muda, adalah berbicara tentang ide dan imajinasi tanpa batas,” ujar Hasto saat sambutan, Selasa (28/10/2025).

    Dia menegaskan, Sumpah Pemuda tidak hanya sekadar slogan sejarah, tapi juga kesadaran geopolitik para pemuda masa lalu yang berpikir jauh ke depan.

    Dari semangat itu pula, lanjut Hasto, kemudian lahir Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok Conference of the New Emerging Forces (CONEFO). Semua digerakkan oleh ide dan imajinasi anak-anak muda.

    “Maka mari kita bersama-sama untuk berpikir kritis saat ini. Tantangan apa yang harus kita jawab sebagai anak-anak muda. Kepeloporan apa yang harus kita lakukan bersama,” ucap dia.

    Hasto juga menyinggung kunjungannya ke Cirebon bersama Tri Rismaharini dan Esti Wijayati beberapa hari sebelumnya.

     

    Bangsa Indonesia yang dulu masih bernama Hindia Belanda, punya ratusan suku dan bahasa. Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Bali, dan banyak lagi lainnya, semuanya punya bahasa sendiri. Tapi sejak 28 Oktober 1928, para pemuda sepakat memilih satu bahasa pemer…

  • DPR Minta Kontrak Syarikah Haji Dievaluasi Total: Jangan Sampai Layanan Jemaah Dikurangi – Page 3

    Pemerintah Usul BPIH 2026 Rp 88,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,9 Juta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2026 sebesar Rp 88.409.365,45.

    Usulan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin (27/10/2025).

    “Untuk tahun 2026, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH berjamaah sebesar Rp 88.409.365,45. Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun Rp 1 juta dibandingkan tahun lalu,” kata Dahnil dalam rapat, Senin (27/10/2025).

    Dahnil menyebut, untuk biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah, pemerintah mengusulkan Rp 54.924.000. Angkat tersebut terdiri dari penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi Rp 33.100.000.

    Selanjutnya, kata dia, ini mencakup akomodasi Makkah Rp 14.652.000, akomodasi Madinah Rp 3.872.000, dan living cost Rp 3.300.000.

    “Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah ibadah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran Bipih 1447/2026 Masehi sebesar Rp 54.924.000,” papar Dahnil.

    Sementara, lanjut dia, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar Rp 33.485.365,45 atau 38%.

    “Terdiri dari pelayanan akomodasi Rp 5.517.000 sekian, pelayanan konsumsi Rp 6 juta sekian, pelayanan transportasi Rp 3 juta sekian, pelayanan di Arafah Musdalifah dan Mina Rp 15 juta sekian, perlindungan Rp 846.000 sekian, pelayanan di embarkasi Rp 89.000 sekian, dokumen perjalanan Rp 214.000 sekian,” terang Dahnil.

    Selain itu, lanjut dia, untuk BPIH haji khusus 2025, pemerintah mengusulkan angka sebesar Rp 7.229.419.000.

    “Usulan BPIH haji khusus pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang bersumber dari dana nilai manfaat, dana setoran awal, dan setoran lunas jemaah haji khusus sebesar Rp 7.229.419.000,” pungkas Dahnil.

     

    Merebaknya Virus Corona atau COVID-19 ke berbagai negara dunia, menyebabkan Arab Saudi menutup pintu bagi umat Muslim dari berbagai negara termasuk AS. Menurut salah satu biro perjalanan Haji-Umrah di negara bagian Virginia, sudah harus mulai proses …

  • PN Jaksel Tolak Praperadilan Delpedro Cs, Status Tersangka Tetap Sah – Page 3

    PN Jaksel Tolak Praperadilan Delpedro Cs, Status Tersangka Tetap Sah – Page 3

    Keenam, bukti saksi anak dinilai dipaksakan. Termohon menjadikan keterangan seorang anak sebagai alat bukti, padahal para ahli hukum dari kedua pihak menilai hal itu tidak sah.

    “Kalau tetap digunakan, itu berarti bukti dipaksakan. Seharusnya hakim membatalkan penetapan tersangka yang didasarkan pada bukti cacat,” ujarnya.

    Ketujuh, diskresi penyidik disalahgunakan. Menurut Lokataru, dalih “diskresi” yang digunakan penyidik tidak memiliki dasar hukum yang sah.

    “Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan yang melawan hukum,” tuturnya.

    Kedelapan, penangkapan tanpa sepengetahuan keluarga. Delpedro dan rekannya, Muzaffar, disebut ditangkap tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga.

    “Ini pelanggaran nyata terhadap prosedur penangkapan yang diatur hukum,” kata Hasnu.

    Berdasarkan delapan temuan itu, Lokataru menegaskan hakim memiliki alasan kuat dan kewajiban moral untuk mengabulkan praperadilan Delpedro cs.

    “Kasus ini bukan sekadar soal prosedur, tapi soal keberpihakan hukum pada keadilan dan kemanusiaan,” pungkas Hasnu.

  • Itjen Kemendagri Perkuat Pengawasan Digital Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah – Page 3

    Itjen Kemendagri Perkuat Pengawasan Digital Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen memperkuat pengawasan digital terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Komitmen ini disampaikan Inspektur Khusus (Irsus) Itjen Kemendagri, Ihsan Dirgahayu dalam Rapat Diseminasi Rancangan Permendagri Reviu dan Aplikasi e-Reviu di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    “Kami berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel,” katanya.

    Ihsan mengungkapkan, salah satu langkah strategis yang tengah dikembangkan adalah digitalisasi pengawasan melalui sistem informasi terintegrasi. Sistem ini akan menjadi panduan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seiring penyusunan Permendagri terbaru.

    Dia menambahkan, pengawasan berbasis digital merupakan keharusan di era pemerintahan modern. Digitalisasi pengawasan tidak hanya mempercepat proses reviu, tetapi juga meningkatkan kualitas analisis data dan memperkuat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Selain itu, sistem ini juga mendukung prinsip pengawasan yang responsif, adaptif, dan berorientasi hasil.

    Ihsan Dirgahayu menjelaskan, program digitalisasi ini diimplementasikan melalui pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (Aplikasi e-Reviu) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dukungan kebijakan diberikan untuk memperkuat pengawasan oleh APIP terhadap dokumen penganggaran daerah dengan mengubah ruang lingkup reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) menjadi Reviu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

    Melalui sistem ini, dokumen penganggaran daerah dapat dijamin kualitasnya oleh APIP dan mampu mendeteksi potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Melalui digitalisasi pengawasan, Inspektorat Jenderal dapat melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah secara lebih efektif dan tepat waktu, sekaligus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.

    Ihsan menegaskan, langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi penguatan peran APIP daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berintegritas. Digitalisasi pengawasan juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Itjen Kemendagri dengan Inspektorat Daerah di seluruh Indonesia.

    “Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses pengawasan dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang membangun budaya pengawasan yang berorientasi pada pencegahan, bukan sekadar penindakan,” tambahnya.

    Ihsan meyakini bahwa keberhasilan transformasi digital pengawasan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, APIP, serta dukungan lintas unit di lingkungan Kemendagri.

  • Polisi Tak Lakukan Penyelidikan Kasus Mantan Direktur BUMN Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah – Page 3

    Polisi Tak Lakukan Penyelidikan Kasus Mantan Direktur BUMN Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mantan Direktur PT Danareksa (Persero) Harry Nugroho Prasetyo Danardojo, tewas tertimpa pohon palem Jalan Metro Pondok Indah Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat itu, korban tengah melintas mengendarai mobil Lexusnya di lokasi kejadian.

    Polisi menyatakan kasus tersebut tidak dilanjutkan penyelidikan. Termasuk melakukan autopsi terhadap jasad korban. Sebab, keluarga menerima kematiannya sebagai sebuah musibah.

    “Keluarga korban tidak mau autopsi sudah menerima insiden ini,” kata Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Harnas Prihandito kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

    Peristiwa itu terjadi tengah hujan deras disertai angin kencang. Saat itu, Harry mengendarai mobil Lexus seorang diri ke arah selatan. Dia saat itu melaju di jalur kiri. Tiba-tiba sebuah pohon palem tumbang hingga membuat mobil rusak parah.

    Inisiden itu menewaskan pengemudi mobil yang merupakan mantan Direktur perusahaan sekuritas milik BUMN tersebut. “Korban meninggal dunia dengan luka di bagian kepala,” ucap dia. 

     

     

  • Blak-blakan Jokowi Putuskan Bikin Kereta Cepat Whoosh, Kini Disorot Karena Utang Triliunan – Page 3

    Blak-blakan Jokowi Putuskan Bikin Kereta Cepat Whoosh, Kini Disorot Karena Utang Triliunan – Page 3

    Jokowi juga menyoroti dampak positif lain dari pembangunan transportasi massal seperti MRT dan kereta cepat Whoosh. Menurutnya, jumlah penumpang yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengubah kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

    “Memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi dari sepeda mobil, motor ke transportasi massal tidak mudah untuk merubah karakter nggak mudah. Tetapi yang kita lihat MRT sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya,” katanya.

    Dia menambahkan, pembangunan transportasi massal tak hanya soal mobilitas, tetapi juga membawa efek berganda bagi perekonomian.

    “Sekali lagi kita harus berhitung multiplayer effect ekonominya. Contoh, kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi. Kemudian menumbuhkan UMKM warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru itu. Kemudian wisata, di Bandung dengan adanya Woosh menigkat dengan baik, nilai properti juga naik. Saya kira kemanfaatannya seperti itu,” ucapnya.

    Sebagai informasi, total utang proyek kereta cepat Whoosh saat ini diperkirakan mencapai USD 7,3 miliar atau sekitar Rp 116 triliun.