Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Awal Pertengahan Pekan, Ganjil Genap Jakarta Rabu 5 November 2025 Tetap Berlaku

    Awal Pertengahan Pekan, Ganjil Genap Jakarta Rabu 5 November 2025 Tetap Berlaku

    Liputan6.com, Jakarta – Memasuki pertengahan pekan, kebijakan ganjil genap di Jakarta kembali diterapkan bagi kendaraan roda empat. Pada Rabu (5/11/2025), aturan ini berlaku untuk mobil dengan pelat nomor akhir ganjil yakni 1, 3, 5, 7, dan 9.

    Sedangkan pelat nomor akhir genap yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8 dilarang melintas saat ganjil genap Jakarta. Seperti biasa, kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di tengah tingginya mobilitas warga yang beraktivitas di berbagai sektor.

    Pemberlakuan sistem ini masih mengacu pada ketentuan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian, dengan dua sesi waktu operasional utama. Pembatasan berlangsung pada pagi hari pukul 06.00–10.00 WIB dan sore hingga malam pukul 16.00–21.00 WIB. Di luar jam tersebut, semua kendaraan dapat melintas bebas tanpa pembatasan angka pelat.

    Yang harus pula diingat, aturan ganjil genap Jakarta hanya berlaku saat hari kerja Senin sampai Jumat dan tidak berlaku akhir pekan Sabtu Minggu serta tanggal merah hari libur nasional.

    Aturan ganjil genap Jakarta ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

    Pelanggaran terhadap kebijakan ganjil genap Jakarta dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Ancaman hukuman berupa denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan tetap berlaku, termasuk bila pelanggaran terdeteksi oleh kamera pengawas yang tersebar di sejumlah titik.

    Selain itu, juga terdapat acuan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2022, yang semuanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian lalu lintas di wilayah Jakarta.

    Penindakan terhadap pelanggar dengan sistem pemantauan berbasis kamera pengawas elektronik atau kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tilang elektronik saat ganjil genap Jakarta berlaku.

    Kesadaran pengendara menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan ini. Dengan disiplin dan perencanaan yang baik, masyarakat bisa menyesuaikan waktu tempuh, menghindari jalur yang terkena pembatasan, dan mencari alternatif transportasi lain.

    Penggunaan transportasi publik seperti TransJakarta, MRT, dan KRL masih menjadi pilihan efektif untuk menghindari sanksi sekaligus mendukung efisiensi mobilitas.

    Selain itu, pengendara juga dapat memanfaatkan aplikasi peta digital yang menyediakan informasi real-time mengenai jalur yang terkena aturan ganjil genap serta kondisi lalu lintas terkini. Dengan begitu, potensi keterlambatan bisa diminimalkan.

    Masyarakat juga diimbau menyiapkan waktu tambahan sekitar 20-30 menit sebelum berangkat agar tidak terjebak dalam kemacetan di area perbatasan pembatasan.

    Sikap tertib, disiplin, dan saling menghargai sesama pengguna jalan akan membantu menciptakan perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memberlakukan aturan ganjil genap (gage) di 25 ruas jalan di Jakarta pada 6 Juni. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan semakin meningkatnya angka volume kendaraan.

  • OTT Gubernur Riau, Ini Barang Bukti yang Ditemukan KPK

    OTT Gubernur Riau, Ini Barang Bukti yang Ditemukan KPK

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK) mengungkap barang bukti dari operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau Abdul Wahid (AW). Jumlahnya, Rp 1,6 miliar yang terdiri dari rupiah dan mata uang asing seperti dolar Amerika (USD) dan poundsterling.

    “KPK juga mengamankan barang bukti di antaranya sejumlah uang. Dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dan juga poundsterling. Yang total kalau dirupiahkan sekitar Rp 1,6 miliar,” ungkap Budi kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, (4/11/2025) malam.

    Budi menjelaskan, hasil penggalian keterangan penyidik kepada pihak berperkara, uang tersebut diduga bagian dari sebagian dari penyerahan ‘jatah preman’ kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur Riau Abdul Wahid (AW).

    “Artinya, kegiatan tangkap tangan ini adalah bagian dari beberapa atau dari sekian penyerahan sebelumnya. Jadi, sebelum kegiatan tangkap tangan ini diduga sudah ada penyerahan-penyerahan lainnya,” jelas Budi.

    Budi menyebut, uang-uang yang diamankan dalam bentuk rupiah berada di Riau. Sementara itu, untuk uang-uang dalam bentuk dolar dan poundsterling KPK menemukannya di Jakarta.

    “Mata uang asing KPK amankan di salah satu rumah milik saudara AW,” Budi menandasi.

     

  • 5 November Hari Apa? Cek Daftar Peringatan Nasional dan Internasionalnya!

    5 November Hari Apa? Cek Daftar Peringatan Nasional dan Internasionalnya!

    Liputan6.com, Jakarta – Sama seperti tanggal lain di kalender, tanggal 5 November juga memiliki berbagai makna di baliknya. Di Indonesia, hari ini, Rabu (5/11/2025) diperingati sebagai Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, sebuah momentum untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap kekayaan flora dan fauna nusantara.

    Melalui peringatan tersebut, masyarakat diajak untuk lebih peduli akan kelestarian alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

    Di tingkat dunia, 5 November juga menjadi Hari Kesadaran Tsunami Sedunia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Peringatan ini mengingatkan seluruh negara akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami, sekaligus menghormati para korban yang pernah terdampak di berbagai belahan dunia.

    Tak hanya soal alam, hari ini Rabu (5/11/2025), juga menjadi waktu untuk merayakan keberagaman budaya melalui Hari Bahasa Romani Sedunia. Bahasa ini merupakan bahasa tradisional komunitas Roma atau Gypsy yang tersebar di berbagai negara.

    Peringatan ini menegaskan pentingnya melestarikan bahasa dan identitas budaya minoritas di tengah arus globalisasi.

    Selain itu, 5 November juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Stres Nasional. Momentum ini mengajak masyarakat untuk lebih peka akan kesehatan mental, mengenali tanda-tanda stres, serta menemukan cara-cara yang sehat untuk mengelolanya di tengah kesibukan hidup modern.

    Tak kalah menarik, di Amerika Serikat hari ini juga dikenal sebagai National I Love Your Red Hair Day. Peringatan ini menjadi tanda penerimaan diri dan perayaan keunikan, khususnya bagi mereka yang memiliki rambut merah alami, sekaligus pesan positif bahwa setiap orang layak mencintai dirinya sendiri dengan apa adanya.

    Dari pelestarian alam hingga penghargaan terhadap keunikan manusia, 5 November menghadirkan berbagai makna yang mengingatkan kita untuk peduli, menghargai, dan mencintai, baik terhadap lingkungan, sesama, maupun diri sendiri.

    Berikut sederet peringatan yang jatuh pada tanggal 5 November dihimpun oleh Tim News Liputan6.com dari berbagai sumber:

     

    Terjadi gempa berkekuatan 7,4 SR yang berpusat di Banten dan sempat dikeluarkan peringatan Tsunami.

  • Prabowo Umumkan Kereta Cepat Whoosh akan Diperpanjang sampai Banyuwangi

    Prabowo Umumkan Kereta Cepat Whoosh akan Diperpanjang sampai Banyuwangi

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya ingin proyek kereta cepat Whoosh tidak hanya sampai Bandung dan Surabaya saja. Prabowo mendukung apabila rute Whoosh diperpanjang dari Jakarta sampai Banyuwangi, Jawa Timur.

    “Saya minta tidak hanya (sampai) Surabaya. Banyuwangi. Banyuwangi (Kereta Cepat sampai Banyuwangi) Ya. Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang Banyuwangi,” kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    Terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh, Prabowo meminta masyarakat tenang dan khawatir. Prabowo menegaskan dirinya akan bertanggung jawab atas penyelesaian utang Whoosh senilai Rp116 triliun.

    “Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, Kita mampu. Dan kita kuat,” jelasnya.

    Prabowo menuturkan, semua transportasi publik jangan dihitung untung dan rugi, termasuk Whoosh. Dia menyampaikan seluruh dunia memakai skema Public Service Obligation (PSO) dalam pelayanan publik dan transportasi umum.

    “Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu diujungnya tanggung jawab Presiden RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tutur Prabowo.

  • Fakta-Fakta Maraknya Penambangan Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi

    Fakta-Fakta Maraknya Penambangan Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi

    Sebagai bagian dari proses penyidikan, penyidik menyita enam unit excavator dan empat unit dumptruck dari lokasi.

    “Aktivitas tambang tersebut diketahui telah beroperasi sekitar 1,5 tahun dengan luas bukaan lahan 6,5 hektar, serta nilai transaksi keuangan yang mencapai Rp48 miliar. Jika dihitung dari seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Magelang dalam dua tahun terakhir, total nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp 3 triliun,” ucap dia dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

    Irhamni menegaskan, penambangan pasir ilegal di kawasan konservasi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

    “Aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi. Kami tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan yang terlibat dari hulu hingga hilir,” ucap dia.

    Dia menambahkan penegakan hukum dilakukan secara tegas dan terukur, namun tetap disertai sinergi lintas lembaga untuk menyiapkan langkah jangka panjang.

    “Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna menyusun langkah-langkah solutif serta program pemulihan bagi masyarakat. Penertiban ini bukan semata penindakan, tapi juga untuk memastikan kelestarian alam terjaga dan kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” ucap dia.

  • Abdul Wahid Jadi Gubernur Riau Keempat yang Ditangkap KPK, Ini Daftarnya

    Abdul Wahid Jadi Gubernur Riau Keempat yang Ditangkap KPK, Ini Daftarnya

    Liputan6.com, Jakarta- Gubernur Riau, Abdul Wahid terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 3 November 2025. Dia ditangkap bersama sembilan orang lainnya.

    Setelah ditangkap, Abdul Wahid digelandang ke Gedung Merah Putih KPK hari ini sekitar pukul 09.35 WIB. Dia datang mengenakan baju kaos putih, celana training hitam, masker, dan sendal jepit.

    Tampak tas berwarna hijau tosca dijinjing Abdul Wahid. Namun belum diketahui apa isi dari tas tersebut.

    Abdul Wahid enggan menjawab pertanyaan awak media. Dia memilih diam dan langsung masuk ke ruang penyidik KPK untuk pemeriksaan lanjutan.

    Saat OTT Abdul Wahid, KPK mengamankan sejumlah uang. Namun belum terungkap berapa jumlah uang yang disita KPK saat OTT tersebut.

    “Tentunya ada sejumlah uang juga,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/11/2025).

    Abdul Wahid bukan satu-satunya Gubernur Riau yang ditangkap KPK. Sebelumnya, sudah ada tiga Gubernur Riau yang dicokok KPK karena terlibat kasus korupsi. Mereka adalah Saleh Jasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun.

    Dengan begitu, Abdul Wahid merupakan Gubernur Riau keempat yang ditangkap KPK. Berikut sederet Gubernur Riau yang ditanagkap KPK dihimpun Tim News Liputan6.com:

  • Prabowo Umumkan Kereta Cepat Whoosh akan Diperpanjang sampai Banyuwangi

    Presiden Prabowo Bicara Utang Whoosh: Jangan Dipolitisasi, Jangan Menari di Gendang Orang!

    Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh.

    Menurut dia, pemerintah sedang mencari skema terbaik untuk menyelesaikan utang Whoosh senilai Rp 116 triliun. Salah satunya, meminta kelonggaran waktu pembayaran utang Whoosh.

    “Kemarin di dalam ratas itu (utang Whoosh) bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” jelas Prasetyo di ANTARA Heritage Center Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

    Selain itu, kata dia, Prabowo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Perekonomian, dan CEO Danantara Rosan Roeslani untuk mencari solusi terbaik untuk melunasi utang Whoosh. Termasuk, opsi perpanjangan masa pinjaman.

    “Pak Airlangga, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara, diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik,” tuturnya.

    Prasetyo menyampaikan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan transportasi publik yang baik. Pemerintah juga berupaya memperbaiki transportasi publik lainnya di Indonesia.

    “Tidak hanya Whoosh, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” kata Prasetyo. 

  • 322 Anak Terlibat Demo Ricuh, Kebanyakan Karena Ikut-Ikutan dan Tak Paham Hukum

    322 Anak Terlibat Demo Ricuh, Kebanyakan Karena Ikut-Ikutan dan Tak Paham Hukum

    Liputan6.com, Jakarta – Polri mencatat sebanyak 332 anak terlibat kasus demo ricuh beberapa waktu lalu. Data anak-anak terlibat kerusuhan saat emo itu dihimpun dari 11 polda di seluruh Indonesia.

    “Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri hingga tanggal 3 November 2025 mencatat terdapat 332 anak yang terlibat dalam kasus kerusuhan pada aksi unjuk rasa di 11 polda di seluruh Indonesia,” kataWakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin membacakan sambutan dari Kabareskrim menyampaikan hal itu dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sinergi Antar Lembaga untuk Perlindungan Hak Anak-Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, pada Selasa (4/11/2025).

    Acara ini dihadiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), Komnas HAM, KPAI, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

    Nunung menyebut, Polda Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan total 144 anak, disusul Jawa Tengah 77 anak, kemudian Jawa Barat 34 anak, dan Polda Metro Jaya 36 anak, serta sisanya tersebar di DIY, NTB, Lampung, Kalbar, Sulsel, Bali, dan Sumsel.

    “Dari total 332 anak tersebut, 160 anak telah menjalani diversi, 37 anak ditangani dengan pendekatan restoratif justice, 28 anak berada pada tahap 1, berkas tahap 1, kemudian 73 anak berada pada tahap 2, sementara 34 anak sudah P21,” ujar dia.

    Dia membeberkan, lebih dari 90 persen anak yang terlibat merupakan pelajar SMP hingga SMK, bahkan ada yang masih mengikuti program kejar paket.

  • Banggar DPR: Wajar Danantara yang Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Bukan Pakai APBN

    Banggar DPR: Wajar Danantara yang Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Bukan Pakai APBN

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai wajar jika penyelesaian utang proyek Whoosh menjadi tanggung jawab Danantara, bukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurut Said, proyek kereta cepat yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu awalnya merupakan kerja sama bisnis antar badan usaha (business to business), sebelum akhirnya diambil alih oleh pemerintah.

    Karena itu, kata Said, tanggung jawab keuangan dan risiko proyek seharusnya tetap menjadi bagian dari badan usaha yang terlibat.

    “Duduk soalnya begini, Whoosh ini awalnya business to business, setelah itu diambil alih oleh pemerintah. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60 persen, 40 persen China, tentu dari sisi modal dan utangnya, maka APBN yang nanggung,” ujar Said ketika diwawancara di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11/2025).

    Namun, lanjut politikus PDI Perjuangan itu, posisi badan usaha milik negara (BUMN) saat ini sudah tidak lagi berada di bawah kendali langsung Bendahara Umum Negara atau Kementerian Keuangan.

    Dengan demikian, secara prinsip korporasi, Danantara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab finansial yang terkait dengan proyek KCIC.

    “Ketika badan usaha milik negara itu tidak lagi di bendahara umum negara, tidak lagi di dalam kekuasaan Kementerian Keuangan, dia berdiri sendiri, Danantara,” jelas Said.

    “Sesungguhnya makes sense saja, wajar saja menjadi kewajiban Danantara untuk menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk utangnya,” lanjutnya.

    Meski demikian, Said menyebut keputusan akhir terkait apakah utang KCIC akan dibebankan kepada APBN atau tidak, bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Bahwa di kemudian hari Bapak Presiden mengambil kebijakan lain, kita akan lihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden kalau itu akan dibebankan utangnya kepada APBN yang harus menanggung, membayar utang KCIC,” kata Said.

    Menanggapi pertanyaan terkait kemampuan fiskal Indonesia jika harus menanggung utang tambahan, Said menyatakan bahwa kondisi fiskal nasional masih cukup kuat dan sehat.

    Namun ia menekankan, penggunaan cadangan anggaran negara harus tetap diarahkan untuk memperkuat sektor riil agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    “Ini bukan soal sanggup tidak sanggup, karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian ya cadangan anggarannya ada, tetapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor riil agar prioritasnya tetap terus meningkat,” jelasnya.

  • Curahan Hati Warga Jati Padang Jadi Langganan Banjir Tiap Tanggul Baswedan Jebol

    Curahan Hati Warga Jati Padang Jadi Langganan Banjir Tiap Tanggul Baswedan Jebol

    Menurutnya, jebolnya tanggul Baswedan kali ini akibat air yang meluap dari atas dan merembes dari bawah. Dia bilang, kawasan itu memang kerap dilanda banjir karena aliran kali tidak merata.

    “Sebelah sana kali sempit, di sini lebar, jadi arus air berbalik dan tumpah ke arah sini,” ujar dia.

    Ia berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih rutin memeriksa kondisi tanggul agar tidak terlambat menanggulangi kerusakan.

    Senada dengan Suliyati, Halimah (59) warga RT 03 juga merasakan kepanikan yang sama saat air menerobos rumahnya. Kejadian kali ini, disebut Halimah lebih parah dari peristiwa Juli lalu hingga memaksanya meninggalkan rumah untuk mengungsi ke masjid.

    “Kali ini parah banget. Air masuk, kita tidur di atas kasur basah. Ngungsi ke masjid, orang-orang pada basah semua. Saya sampai bilang ‘ampun dah’ hujannya gede banget,” kata Halimah.