Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Menko Zulkifli Hasan Janji Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan hingga Peternak, Ini Solusinya

    Menko Zulkifli Hasan Janji Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan hingga Peternak, Ini Solusinya

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan kondisi kelompok nelayan hingga peternak masih dinilai miskin. Peningkatan kesejahteraan nelayan hingga peternak akan dimulai pada 2026, tahun depan.

    Mulanya, Zulkifli mengisahkan peningkatan nilai tukar petani. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar petani pada poin 124. Namun, nilai tukar untuk nelayan masih terbilang rendah.

    “Kita akan selesaikan tahun depan. Itu nelayan masih miskin, nelayan. Ya, nilai tukarnya masih 106-110. Sama peternak, petelur, peternak ayam, tambak, itu belum,” ungkap Zulkifli saat berbincang dengan petani di Desa Tamelang, Purwasari, Karawang, Kamis (6/11/2025).

    Dia mengakui pemerintah sudah meracik strategi untuk meningkatkan pendapatan nelayan hingga peternak. Mulai 2026, pembangunan kampung nelayan akan dimasifkan, termasuk tambak di sepanjang pesisir Jawa Barat. Tak cuma itu, jumlah peternakan juga akan kembali digenjot di berbagai titik.

    “Nanti tahun depan. Kita akan bangun di Jawa Barat ini, 20 ribu hektare tambak, ya. Di Pantura pantai-pantai kita akan bangun 2.000 kampung nelayan. Besar-besaran ini akan dibangun, akan dibangun peternak juga besar-besaran, ayam, petelur dan seterusnya,” tuturnya.

    Selain sebagai solusi kesejahteraan nelayan dan peternak, langkah itu disinyalir mampu meningkatkan produksi. Tujuannya, menopang kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta orang. “Karena tahun depan. Kita akan.. Pak Presiden kebijakannya akan memberi makan 82,9 juta anak-anak, balita dan ibu hamil,” tandasnya.

     

  • AS Pangkas 10% Penerbangan Imbas Shutdown Pemerintah

    AS Pangkas 10% Penerbangan Imbas Shutdown Pemerintah

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mengurangi kapasitas penerbangan sebesar 10% di 40 bandara utama mulai Jumat pagi, 7 November 2025. Hal itu akan berdampak sekitar 3.500-4.000 penerbangan per hari.

    Namun, belum jelas bandara mana yang akan terdampak. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Sean Duffy saat konferensi pers, demikian mengutip CNBC, Kamis (6/11/2025). “Ini proaktif,” ujar Duffy.

    Sementara itu, Federal Aviation Administration Administrator (FAA) atau Badan Penerbangan Federal Byran Bedford menuturkan, langkah-langkah tambahan dapat diambil setelah pengurangan awal.

    “Seiring kami mengurai data secara lebih terperinci, kami melihat tekanan meningkat sedemikian rupa sehingga kami rasa, jika dibiarkan begitu saja, tidak akan memungkinkan kami untuk terus memberi tahu publik kalau kami mengoperasikan sistem penerbangan teraman di dunia,” ujar Bedford.

    Bedford menambahkan, pihak FAA akan bertemu dengan komunitas maskapai untuk memutuskan bagaimana melanjutkan penerapan pengurangan itu. Hal ini seiring belum pernah terjadi sebelumnya selama ia berkecimpung di industri penerbangan.

    Duffy memperkirakan ada lebih banyak lagi pembatalan akibat pengurangan itu yang tidak memiliki batas waktu yang pasti.

    “Kami pikir 10% adalah angka yang tepat berdasarkan tekanan yang kami alami,” ia menambahkan.

    Langkah ini diambil karena pengendali lalu lintas udara kehilangan gaji mereka akibat penutupan pemerintah atau shutdown. Penutupan pemerintah yang memasuki hari ke-36 pada Rabu, 5 November 2025 menjadi yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat (AS).

    Pengendali lalu lintas udara dan petugas pemeriksa Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) termasuk di antara pegawai pemerintah penting yang diwajibkan bekerja selama penutupan.

     

     

  • Masuk Daftar PSN, Proyek Pusat Data Nasional Harus Segera Rampung

    Masuk Daftar PSN, Proyek Pusat Data Nasional Harus Segera Rampung

    Liputan6.com, Jakarta Komisi I DPR mendukung penyelesaian proyek Pusat Data Nasional (PDN). Komisi I menilai, proyek yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut perlu dieksekusi secara serius demi kepentingan publik.

    Pasalnya, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) periode 2020-2024, pembangunan dua PDN seharusnya sudah selesai dan beroperasi pada tahun 2024.

    Namun, hingga saat ini PDN belum juga beroperasi dan pembangunannya baru 97% untuk PDN 1, dan PDN 2 baru 2,4%. Dalam Renstra terbaru yang saat ini dalam tahap konsultasi publik, Komdigi Kembali menargetkan tiga PDN dapat beroperasi seluruhnya pada tahun 2029 atau hingga akhir periode pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai pembangunan PDN merupakan hal urgen untuk diselesaikan sesegera mungkin. Jika target operasional semakin menjauh dari batas ambang waktu, maka akan menimbulkan beberapa dampak yang signifikan, terutama terganggunya layanan publik seperti imigrasi dan perekonomian. Contoh nyata adalah serangan ransomware yang terjadi pada Juni 2024 lalu.

    Harapannya, dengan PDN yang tengah dibangun ini, dapat lebih kuat dan meminimalisir dampak serangan sejenis jika terjadi lagi.

    “PDN yang saat ini sedang dibangun direncanakan akan memiliki standar keamanan Tier IV, yang mana satu kegagalan tunggal tidak akan menyebabkan kegagalan pada keseluruhan sistem, sehingga PDN ini sangat penting untuk segera beroperasi. Molornya operasional PDN akan menghambat konsolidasi data untuk mewujudkan Satu Data Indonesia,” kata Hasanuddin, Kamis (6/11).

    Apabila kian berlarut, Hasanuddin meneruskan, anggaran pembangunan PDN juga akan semakin membengkak. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan Komdigi untuk memastikan operasional Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tetap berjalan lancar di saat PDN belum bisa beroperasi. Sebab, anggaran operasional PDNS menjadi tanggung jawab pemerintah dan harus diselesaikan sesuai dengan kontraknya.

     

  • 282 Perusahaan Terendus Gunakan Modus Ini Demi Muluskan Ekspor, Siap-Siap Diperiksa Anak Buah Purbaya

    282 Perusahaan Terendus Gunakan Modus Ini Demi Muluskan Ekspor, Siap-Siap Diperiksa Anak Buah Purbaya

    Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, 282 perusahaan diduga menggunakan modus lama dengan mengaku mengekspor POME (Palm Oil Mill Effluent) dan Fatty Matter, padahal barang yang dikirim bukan jenis tersebut. Akibatnya, negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah besar.

    “Kami sudah laporkan kepada Bapak Menteri Keuangan, setelah ini 282 wajib pajak yang melakukan ekspor serupa itu akan kami periksa, akan kami bukper (Bukti Perkara) dan akan kami sidik sesuai dengan kecukupan bukti awal,” kata Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

    Bimo menjelaskan, modus ini dilakukan dengan cara under-invoicing atau mengakui nilai ekspor lebih rendah dari sebenarnya. Barang yang diakui sebagai limbah sawit atau POME (Palm Oil Mill Effluent) ternyata justru memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga bea masuk dan kewajiban pajaknya berkurang drastis.

    “Awalnya itu kami mendeteksi modus lama pakai POME. Jadi under-invoicing POME lah, diakui sebagai tapi sebenarnya bukan POME. Jadi bea masuknya itu bisa 10 kali lipat lah yang katakanlah diduga di under-invoicing,” jelasnya.

    Anak buah Menteri Keuangan ini menegaskan, bahwa praktik semacam ini disebut sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir dan kini menjadi fokus penegakan hukum pajak.

    DJP mencatat, hanya dalam periode Januari–Oktober 2025, terdapat sekitar 25 wajib pajak dengan total transaksi Rp 2,08 triliun yang diduga memakai modus serupa. Dari angka tersebut, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp140 miliar dari sisi pajak.

    “Kami deteksi di tahun 2025 itu ada sekitar 25 wajib pajak pelaku ekspor yang menggunakan modus yang sama. Ini masih dugaan dari 25 pelaku tersebut setidaknya total transaksinya itu sekitar Rp 2,08 triliun. Jadi potensi kerugian negara kami estimasi dari Rp 2,08 triliun dari sisi pajak itu sekitar Rp 140 miliar,” ungkapnya.

     

  • Anak Buah Purbaya Enggak Bisa Dikibuli: Bongkar Modus Ekspor CPO Terselubung

    Anak Buah Purbaya Enggak Bisa Dikibuli: Bongkar Modus Ekspor CPO Terselubung

    Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap praktik penyalahgunaan izin ekspor oleh PT MMS yang berupaya mengekspor produk turunan sawit dengan cara tidak sesuai dokumen.

    Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, menjelaskan, analisis data menunjukkan adanya perbedaan antara pemberitahuan ekspor dengan izin yang dimiliki perusahaan.

    “Data informasi bahwa telah terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai dengan izin ekspor,” kata Djaka dalam konferensi pers pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

    Dari hasil penelusuran itu, Bea Cukai melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan isi barang sebenarnya. Hasil uji yang dilakukan di Laboratorium Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menemukan bahwa barang yang diberitahukan sebagai “peti meter” ternyata mengandung produk turunan Crude Palm Oil (CPO).

    Temuan ini menunjukkan bahwa dokumen ekspor tidak sesuai dengan isi barang, dan berpotensi menyebabkan kerugian negara akibat penghindaran bea keluar.

    “Hasil pemeriksaan Laboratorium Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor yang disaksikan oleh Satgasus Polri menunjukkan bahwa barang tersebut mengandung produk turunan CPO sehingga berpotensi terkena bea keluar dan ketentuan ekspor,” jelasnya.

    Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan langkah penegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Penegahan berlangsung pada 20–25 Oktober 2025, dengan total barang mencapai 1.802 ton senilai sekitar Rp28,7 miliar.

    “Barang tersebut diberitahukan sebagai peti meter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai Rp 28,7 miliar yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor atau LARTAS.

     

  • PDB Indonesia Kuartal III 2025 Unggul Dibandingkan Negara ASEAN hingga G20

    PDB Indonesia Kuartal III 2025 Unggul Dibandingkan Negara ASEAN hingga G20

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III 2025 yang tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy), lebih baik dari sebagian besar negara ASEAN dan G20.

    “Kinerja ekonomi Indonesia lebih baik dari sebagian besar negara ASEAN dan G20 seperti Arab Saudi 5,0 persen yoy; Tiongkok 4,8 persen yoy; Singapura 2,9 persen yoy; dan Korea Selatan 1,7 persen,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Ia mengatakan perekonomian Indonesia kembali menunjukkan ketahanan dan daya saing yang kuat di tengah ketidakpastian global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III 2025 tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy), tetap berada pada jalur untuk mencapai target pertumbuhan tahunan 5,2 persen.

    “Pertumbuhan PDB sebesar 5,04% (yoy) pada Triwulan III 2025 menunjukkan kekuatan fundamental ekonomi nasional, didorong konsumsi rumah tangga yang solid, investasi yang terus meningkat, serta kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.

    Pemerintah berkomitmen menjaga momentum ini melalui dukungan bagi sektor produktif dan hilirisasi industri, percepatan belanja negara, dan penguatan perlindungan sosial.

    Optimisme terhadap perekonomian Indonesia juga tercermin dari laporan IMF yang telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 dan 2026 serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu “bright spot” di tengah perlambatan ekonomi global. 

    Lapangan Usaha

    Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor jasa pendidikan, seiring dimulainya tahun ajaran baru dan peningkatan belanja pendidikan, serta jasa perusahaan yang terdorong peningkatan aktivitas penyewaan dan jasa tenaga kerja. 

    “Sementara sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB tetap didominasi industri pengolahan (19,15 persen), perdagangan (14,25 persen), dan pertanian (13,19 persen),” ujarnya.

  • Harga Perak Antam Hari Ini 6 November 2025, Naik Rp 586

    Harga Perak Antam Hari Ini 6 November 2025, Naik Rp 586

    Liputan6.com, Jakarta – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia memproduksi dan menjual perak batangan sebagai bagian dari produk logam mulia mereka.

    Produk perak Antam tersedia dalam berbagai varian, termasuk seri tematik seperti “Indonesian Heritage” dan perak batangan reguler dengan berbagai ukuran.​

    Harga perak yang dijual oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) atau harga perak Antam naik Rp 586 pada perdagangan Kamis ini. Mengutip laman logammulia.com, harga perak Antam hari ini Kamis (6/11/2025), dibanderol Rp 26.250 per gram. Sebelumnya harga emas Antam dipatok Rp 26.664 per gram.

    Untuk diketahui, Antam menjual beberapa jenis perak yaitu perak batangan dengan berat 250 gram, perak batangan dengan berat 500 gram dan juga perak butiran murni 99,95%. Selain itu juga ada perak seri tematik.

    Spesifikasi Perak di Antam

    Berikut spesifikasinya:

    Perak Batangan 250 gram

    Perak batangan (silver bar) 250 gram hadir dalam bentuk minting dengan finishing halus yang dapat digunakan sebagai alternatif instrumen investasi selain emas.

    Berat 250 gram

    Kemurnian 99.95%

    Tebal 7.3 mm

    Dimensi 38 x 86 mm

    Harga Rp 5.950.000

    Perak Batangan 500 gram

    Perak batangan (silver bar) 500 gram hadir dalam bentuk klasik dengan finishing halus yang dapat digunakan sebagai alternatif instrumen investasi selain emas.

    Berat 500 gram

    Kemurnian 99.95%

    Tebal 8.5 mm

    Dimensi 38 x 86 mm

    Harga Rp 11.500.000

    Perak Butiran Murni 99,95%

    Perak butiran (silver granules) dihasilkan melalui proses pemurnian dan granulasi.

    Berat 1 Kilogram, 5 kilogram dan 10 Kilogram dengan kemurnian 99,95% dan ukuran 2 mm – 5 mm.

  • Pemprov DKI Jakarta Ringankan Warga Miliki Rumah Pertama Lewat Kebijakan NPOPTKP BPHTB

    Pemprov DKI Jakarta Ringankan Warga Miliki Rumah Pertama Lewat Kebijakan NPOPTKP BPHTB

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan perpajakan yang berpihak kepada warga. Salah satu kebijakan tersebut adalah pemberlakuan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang memberikan keringanan bagi masyarakat saat membeli rumah pertama.

    Mendorong Akses Kepemilikan Hunian Terjangkau

    Sektor properti memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah harga tanah dan bangunan yang terus meningkat, banyak warga menghadapi tantangan untuk memiliki rumah sendiri karena beban biaya yang tinggi, termasuk pajak dan biaya perolehan hak atas tanah. Melalui kebijakan NPOPTKP, Pemprov DKI Jakarta berupaya memberikan ruang bagi masyarakat agar lebih mudah mewujudkan kepemilikan hunian pertama yang layak dan terjangkau.

    Memahami NPOPTKP dan Dasar Perhitungannya

    NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) merupakan batas nilai NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) yang tidak dikenai pajak. NPOP sendiri digunakan sebagai dasar perhitungan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang timbul karena peristiwa hukum tertentu. Apabila nilai NPOP melebihi batas NPOPTKP, maka selisih antara keduanya akan menjadi dasar perhitungan BPHTB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

    Besaran NPOPTKP di Wilayah DKI Jakarta

    1. Perolehan hak pertama selain hibah wasiat/waris:

    Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan di Jakarta untuk pertama kali berhak atas NPOPTKP sebesar Rp250 juta.

    2. Perolehan hak pertama karena hibah wasiat/waris:

    Untuk perolehan yang diterima anggota keluarga sedarah garis lurus (orang tua-anak, anak-orang tua, kakek/nenek-cucu), termasuk suami atau istri, diberikan NPOPTKP sebesar Rp1 miliar.
    Untuk perolehan oleh anggota keluarga di luar garis lurus, termasuk suami atau istri, diberikan NPOPTKP sebesar Rp250 juta.

    Wujud Komitmen Pemerintah Daerah

    Penerapan kebijakan NPOPTKP menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan pemerataan akses kepemilikan properti serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong aktivitas sektor properti sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi warga melalui kepemilikan aset produktif berupa tanah dan bangunan.

    Pelayanan Digital yang Mudah dan Transparan

    Selain memberikan keringanan pajak, Bapenda DKI Jakarta juga menghadirkan sistem pelayanan digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus BPHTB. Seluruh proses mulai dari pengecekan, pendaftaran, hingga pembayaran dapat dilakukan secara daring melalui platform resmi Bapenda tanpa perlu antre di kantor pelayanan.

    Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga mencerminkan langkah nyata pemerintah dalam membangun tata kelola perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

     

    (*)

  • Harga Emas Antam Hari Ini 6 November 2025 Lebih Mahal Rp 27 Ribu, Cek Rinciannya di Sini

    Harga Emas Antam Hari Ini 6 November 2025 Lebih Mahal Rp 27 Ribu, Cek Rinciannya di Sini

    Sebelumnya, harga emas dunia naik lebih dari 1% pada Rabu, 5 November 2025. Kenaikan harga emas itu didorong oleh investor yang menghindari aset berisiko meskipun data penggajian swasta di Amerika Serikat (AS) lebih kuat dari perkiraan.

    Mengutip CNBC, Kamis (6/11/2025), harga emas di pasar spot naik 1,2% menjadi USD 3.977,94 per ounce pada pukul 10.57 ET. Harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember bertambah 0,7% menjadi USD 3.989,80 per ounce.

    “Emas dan perak sedikit lebih tinggi meskipun laporan penggajian swasta ADP lebih kuat dari perkiraan, yang merupakan indikator ketenagakerjaan terbaik secara umum mengingat penutupan pemerintah,” ujar pedagang logam independent, Tai Wong.

    Ia mengatakan, hal ini seharusnya memberikan kenyamanan bagi investor yang terkejut kalau logam mulia merosot bersama aset berisiko kemarin.

    Berdasarkan laporan ketenagakerjaan ADP pada Rabu pekan ini, lapangan kerja swasta Amerika Serikat (AS) naik 42.000 bulan lalu, di atas perkiraan Reuters sebesar 28.000.

    Pasar tenaga kerja yang kuat biasanya mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga dan bahkan dapat mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu lebih lama.

     

  • Harga Emas Pegadaian Hari Ini 6 November 2025: UBS dan Galeri24 Kompak Merosot

    Harga Emas Pegadaian Hari Ini 6 November 2025: UBS dan Galeri24 Kompak Merosot

    Sebelumnya, harga emas dunia naik lebih dari 1% pada Rabu, 5 November 2025. Kenaikan harga emas itu didorong oleh investor yang menghindari aset berisiko meskipun data penggajian swasta di Amerika Serikat (AS) lebih kuat dari perkiraan.

    Mengutip CNBC, Kamis (6/11/2025), harga emas di pasar spot naik 1,2% menjadi USD 3.977,94 per ounce pada pukul 10.57 ET. Harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember bertambah 0,7% menjadi USD 3.989,80 per ounce.

    “Emas dan perak sedikit lebih tinggi meskipun laporan penggajian swasta ADP lebih kuat dari perkiraan, yang merupakan indikator ketenagakerjaan terbaik secara umum mengingat penutupan pemerintah,” ujar pedagang logam independent, Tai Wong.

    Ia mengatakan, hal ini seharusnya memberikan kenyamanan bagi investor yang terkejut kalau logam mulia merosot bersama aset berisiko kemarin.

    Berdasarkan laporan ketenagakerjaan ADP pada Rabu pekan ini, lapangan kerja swasta Amerika Serikat (AS) naik 42.000 bulan lalu, di atas perkiraan Reuters sebesar 28.000.

    Pasar tenaga kerja yang kuat biasanya mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga dan bahkan dapat mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu lebih lama.