Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Kurs Rupiah Makin Loyo Lawan Dolar AS, Ini Gara-garanya

    Kurs Rupiah Makin Loyo Lawan Dolar AS, Ini Gara-garanya

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi, mencatat mata uang rupiah kembali mengalami pelemahan pada penutupan perdagangan sore ini. Rupiah melemah 30 point dilevel Rp 16.724.

    “Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 30 point sebelumnya sempat melemah 35 point dilevel Rp 16.724 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.694,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

    Sedangkan untuk perdagangan besok, Ibrahim memproyeksikan mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang  Rp 16.720 – Rp 16.760.

    Adapun faktor yang mempengaruhi pelemahan rupiah diantaranya, keraguan atas rencana Federal Reserve untuk memangkas suku bunga lebih lanjut juga membebani emas, karena dolar menemukan pijakannya di perdagangan Asia. 

    “Pasar juga mencermati pemeriksaan Mahkamah Agung atas tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump, meskipun putusan tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Disisi lain, DPR AS akan melakukan pemungutan suara untuk mengakhiri penutupan pemerintah setelah Senat AS menyetujui langkah yang bertujuan untuk membuka pengeluaran pemerintah dan mengakhiri penutupan pemerintah terlama yang pernah ada. RUU tersebut sekarang akan dibawa ke DPR untuk persetujuan lebih lanjut, dengan badan yang dikendalikan Partai Republik tersebut telah mengisyaratkan akan menyetujui RUU tersebut pada hari Rabu.

    Setelah ini, RUU tersebut akan diserahkan kepada Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Berakhirnya penutupan pemerintah akan membuka pintu bagi lebih banyak rilis data ekonomi resmi, yang pada gilirannya dapat membantu meredakan ketidakpastian atas perekonomian.

     

         

  • Tak Cuma Penggerak Ekonomi, Keandalan Listrik Jadi Bukti Indonesia Mandiri Energi

    Tak Cuma Penggerak Ekonomi, Keandalan Listrik Jadi Bukti Indonesia Mandiri Energi

     

    Liputan6.com, Jakarta Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menggelar Electricity Connect 2025 pada 19-21 November 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Acara yang tergabung dalam rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional ke-80 ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.

    Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar, menyampaikan bahwa kelistrikan memegang peran strategis sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Hal ini searah dengan agenda pemerintah untuk membangun fondasi kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

    “Kelistrikan memegang peran strategis, bukan hanya sebagai penggerak pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi kemandirian bangsa,” ungkap Wanhar, Rabu (12/11/2025).

    Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, mengungkapkan kalau sektor kelistrikan nasional terus tumbuh hingga 3 juta pelanggan per tahun.

    Sehingga, ia menilai sektor ini perlu terus didukung agar dapat menyukseskan agenda-agenda utama pemerintah.

    Lebih lanjut, Suroso menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperkuat ekosistem energi baru terbarukan (EBT) di tanah air. Peta jalan telah ditetapkan dalam Rencana Usaha penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 di mana penambahan kapasitas pembangkit nasional akan didominasi oleh EBT.

    “RUPTL kita ini kalau kita jalankan akan menyerap 1,7 juta tenaga kerja green jobs yang sebagian besar kita belum pernah punya tenaga ahli di bidangnya. 1,7 juta tenaga kerja ini setara dengan hampir pertumbuhan ekonomi 1%,” jelasnya.

     

  • SoftBank Raup Keuntungan Rp 317,67 Triliun Berkat Investasi di AI

    SoftBank Raup Keuntungan Rp 317,67 Triliun Berkat Investasi di AI

    Berdasarkan data LSEG, laba bersih SoftBank mencapai 2,5 triliun yen atau sekitar Rp 270,4 triliun (kurs 1 yen = Rp 108,05), jauh melampaui estimasi analis sebesar 206,89 miliar yen, sekitar Rp 22,3 triliun. Pendapatan kuartalan juga menyentuh 1,92 triliun yen, sekitar Rp 207,5 triliun, sedikit di atas proyeksi pasar sebesar 1,9 triliun yen atau sekitar Rp 205,3 triliun.

    Angka ini menunjukkan pemulihan signifikan dari laba tahun sebelumnya yang “hanya” 1,18 triliun yen, sekitar Rp 127,5 triliun.

    Meski sempat tertekan akibat kekhawatiran pasar terhadap potensi gelembung AI, saham SoftBank tetap menunjukkan performa positif sepanjang 2025 dengan kenaikan lebih dari 140 persen.

    Namun, pekan lalu saham perusahaan sempat anjlok karena kekhawatiran investor global terkait valuasi tinggi sektor AI, menjadikannya penurunan mingguan terburuk sejak Maret 2020.

  • Menaker Yassierli: Perusahaan Potong Gaji Peserta Magang Bakal Kena Blacklist

    Menaker Yassierli: Perusahaan Potong Gaji Peserta Magang Bakal Kena Blacklist

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, bahwa program magang nasional bukan sekadar kegiatan pelatihan kerja, tetapi bagian dari strategi besar dalam paket ekonomi nasional untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia,

    Ia mengatakan, program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia kerja sekaligus mengurangi tingkat pengangguran di kalangan muda.

    “Kami fokus kepada lulusan program ini, mana ini adalah bagian dari paket ekonomi, dan sepanjang ini, antusiasme itu luar biasa,” kata Yassierli dalam media briefing: Refleksi Satu Tahun Asta Cita Bidang Ketanagakerjaan, di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Ia menambahkan, tingginya minat masyarakat terhadap program ini menunjukkan bahwa generasi muda kini semakin sadar pentingnya pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia profesional.

    Sejak dibuka, program magang nasional telah mencatat 256 ribu pendaftar dengan antusiasme luar biasa. Pemerintah menilai hal ini sebagai sinyal positif bahwa pelajar dan lulusan muda memiliki semangat tinggi untuk memperluas kompetensi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri.

    “Jadi, program dari Bapak Presiden, kita melihat magang ini antusiasmenya luar biasa, yang sudah mendaftar 256.000 orang, yang sudah mendaftar, yang tertarik dengan program ini,” ujarnya.

  • Menkeu Purbaya Bertemu Delegasi IMF, Ternyata Bahas Ini

    Menkeu Purbaya Bertemu Delegasi IMF, Ternyata Bahas Ini

    Menkeu Purbaya Bertemu Delegasi IMF, Ternyata Bahas Ini

  • Harga Emas 24 Karat Hari Ini 12 November 2025: Antam dan Perhiasan Kompak Naik

    Harga Emas 24 Karat Hari Ini 12 November 2025: Antam dan Perhiasan Kompak Naik

    Setiap transaksi yang melibatkan emas Antam, baik pembelian maupun penjualan kembali, dikenakan ketentuan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk diketahui agar investor dapat menghitung estimasi keuntungan atau biaya yang akan dikeluarkan.

    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback emas Antam dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%. PPh Pasal 22 ini akan dipotong langsung dari total nilai transaksi saat proses buyback dilakukan.

    Sementara itu, untuk pembelian emas, dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Namun, bagi pembeli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh 22 yang dikenakan lebih rendah, yaitu 0,25%. Ketentuan pajak ini berlaku untuk semua jenis emas, termasuk emas 24 karat, dan merupakan bagian dari regulasi pemerintah untuk sektor komoditas.

  • Kebijakan Zero ODOL Bisa Tarik Investasi Rp 48,9 Triliun Dalam Jangka Panjang

    Kebijakan Zero ODOL Bisa Tarik Investasi Rp 48,9 Triliun Dalam Jangka Panjang

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan nol truk lebih dimensi dan lebih muatan atau over dimension and overload (ODOL) pada 1 Januari 2027 mendatang. Kebijakan ini dikhawatirkan memicu kenaikan biaya logistik dan inflasi, namun di pada jangka panjang bisa mengahdirkan investasi jumbo.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono tak menampik Zero ODOL bisa mengerek biaya logistik 3,3 persen dan inflasi 0,2-0,4 persen pada jangka pendek.

    “Memang, jika diberlakukan, kebijakan Zero ODOL ini, akan terjadi peningkatan biaya logistik, alami, naturally seperti itu, kemudian ada sedikit inflasi, oke,” kata AHY dalam ALFI Convex 2025, di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

    Menurutnya, hal tersebut hanya untuk jangka pendek. Sementara itu, ke depannya, penerapan Zero ODOL bisa membawa manfaat seperti menambah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sampai potensi investasi yang tidak sedikit.

    Dia mencatat, sekitar 35 persen asosiasi pedagang, pengusaha besar dan UMKM berminat untuk menanamkan investasinya. Terutama pada aspek logistik seperti truk yang disesuaikan dengan ketentuan Zero ODOL.

    “Kemudian juga untuk gudang-gudang dan lain sebagainya bisa generate sekitar Rp 48 triliun,” kata AHY.

     

  • Pengembangan Industri Etanol Tak Cuma Untungkan Pengusaha Besar

    Pengembangan Industri Etanol Tak Cuma Untungkan Pengusaha Besar

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) target menetapkan mandatori atau kewajiban campuran bioetanol 10 persen (E10) untuk BBM jenis bensin (gasoline) pada 2028.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, program E10 bakal melalui tahapan uji coba pasar (trial market) selama 2-3 tahun terlebih dahulu. Sebelum nantinya diwajibkan untuk BBM non subsidi.

    “Jadi penerapannya di sekitar 2028, dan itu untuk non PSO dulu,” ujar Eniya di Jakarta, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Saat ini, PT Pertamina (Persero) tengah melakukan trial market untuk BBM campuran bioetanol 5 persen (E5) pada produk Pertamax Green 95. Adapun kandungan 5 persen bioetanol tersebut dihasilkan dari molase atau ampas tebu.

    Uji coba pasar Pertamax Green 95 akan terus dilaksanakan hingga 2026 mendatang. Sebelum masuk ke tahap E10, Eniya berharap tingkat konsumsi untuk produk campuran bioetanol 5 persen tersebut semakin membesar.

    “Tahun depan sudah pasti bergerak untuk E5. Kita harapkan E5 bertumbuh. Saya pinginnya itu konsumsinya makin tumbuh,” imbuh dia. Rancang Kepmen ESDM

    Demi merealisasikan pentahapan mandatori bioetanol, Kementerian ESDM saat ini tengah menyusun Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM. Selain menilik kesiapan pasar, kebutuhan 1,2 juta kiloliter (KL) etanol untuk menerapkan mandatori E10 pun turut dipertimbangkan.

    “Nanti kalau ada mandatori, baru nanti keluar Kepmen, kita sedang bahas Kepmen. Karena Kepmen pentahapannya itu jadi acuan dari para investor atau pengusaha,” kata Eniya.

    “Kalau E10 ditetapkan, berarti kita perlu 1,2 juta kiloliter, untuk non PSO dulu. Jadi non PSO itu kita harapkan konsumsinya makin tinggi. Karena kan sekarang trennya dari PSO ke non PSO,” tutur dia.

     

     

  • Magang Nasional Batch ke-2 Siap Meluncur 25 November

    Magang Nasional Batch ke-2 Siap Meluncur 25 November

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peluncuran program Magang Nasional Batch Kedua akan dilakukan pada 25 November 2025. 

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa seluruh tahapan persiapan telah rampung, termasuk proses pendaftaran lowongan oleh perusahaan, kementerian, dan lembaga.

    “Alhamdulillah hari ini, kemarin ya, kemarin selesai tahapan perusahaan untuk mendaftarkan lowongan magang, kuota magang, termasuk dari kementerian dan lembaga. Batch kedua, alhamdulillah target kita 80 ribu lowongan itu tersedia,” kata Yassierli, saat ditemui di kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Jumlah ini menunjukkan tingginya antusiasme dunia usaha dan lembaga pemerintah dalam mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja muda Indonesia.

    Menurutnya, keberhasilan mencapai target ini menjadi sinyal positif atas kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem pembelajaran kerja yang terarah dan terukur.

    “Akhir minggu depan kami akan tetapkan siapa saja yang lolos, yang diterima. Dan magang batch kedua itu insyaallah siap kita launch tanggal 25 November 2025,” ujarnya.

    Tahapan berikutnya, kata Yassierli, akan difokuskan pada proses seleksi peserta oleh masing-masing perusahaan dan instansi yang membuka lowongan magang.

    “Beberapa hari yang lalu sampai hari Jumat adalah fase para calon peserta magang memilih lowongan magang mana yang diminati untuk minggu depan akan diseleksi,” ujarnya.

  • Menaker Yassierli Resmi Luncurkan Kanal “Lapor Menaker”

    Menaker Yassierli Resmi Luncurkan Kanal “Lapor Menaker”

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi meluncurkan kanal pengaduan terintegrasi bernama “Lapor Menaker”. 

    Kanal ini dirancang untuk menjadi sarana masyarakat, khususnya pekerja dan pemberi kerja, dalam menyampaikan berbagai laporan dan keluhan terkait masalah ketenagakerjaan.

    “Hari ini kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita launching yang kita sebut dengan “Lapor Menaker”,” ujar Menaker di kantor Kemnaker, Rabu (12/11/2025).

    Ia menuturkan, pihaknya meyakini kanal ini akan menerima banyak laporan begitu dibuka secara resmi. Peluncuran tersebut dihadiri oleh jajaran kepala dinas ketenagakerjaan provinsi secara offline dan online, yang nantinya akan menjadi mitra utama Kementerian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

    Turut hadir pula perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan, Apindo, Kadin, serta Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, yang menyatakan komitmennya mendukung kanal ini sebagai bagian dari ekosistem hubungan industrial yang transparan dan adil.

    Sudah 600 Laporan Masuk dalam Uji Coba

    Menariknya, kata Menaker meski baru diluncurkan secara resmi hari ini, kanal “Lapor Menaker” telah diujicobakan selama sepekan terakhir. Dalam periode uji coba itu, sekitar 600 laporan pengaduan sudah diterima oleh Kementerian.

    “Sebenarnya sebelum official ini kita juga sudah uji coba dan ternyata pada fase uji coba seminggu ini kita sudah mendapatkan sekitar 600 laporan pengaduan. Banyaknya terkait dengan pengupahan, jaminan sosial, dan semua sebagian besar itu dari pekerja,” ujarnya.

    Kementerian kini tengah memetakan laporan-laporan tersebut untuk menentukan tindak lanjutnya. Sebagian akan ditangani langsung oleh tim pengawas di Kementerian, sementara lainnya akan diteruskan ke dinas ketenagakerjaan provinsi, kabupaten, dan kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

    Selain itu, beberapa kasus juga akan diteruskan ke BPJS Ketenagakerjaan atau bahkan ke desk Ketenagakerjaan Polri, bila ditemukan indikasi pelanggaran serius.