Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • VIDEO: Salah Satu Pendiri Perusahaan Kripto Ripple, Chris Larsen Dukung Kamala Harris

    VIDEO: Salah Satu Pendiri Perusahaan Kripto Ripple, Chris Larsen Dukung Kamala Harris

    Salah satu pendiri perusahaan kripto Ripple, Chris Larsen muncul sebagai pendukung penting Wakil Presiden Kamala Harris menjelang pemilihan presiden AS. Menurut Larsen, jika Harris menjabat sebagai presiden, meningkatkan inovasi dalam sektor kripto AS.

    Ringkasan

  • Mentan Dorong Percepatan Swasembada Pangan di Wilayah Indonesia Timur

    Mentan Dorong Percepatan Swasembada Pangan di Wilayah Indonesia Timur

    Liputan6.com, Merauke – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat program swasembada di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Di antaranya dengan melakukan pendampingan petani serta memasifkan mekanisasi sebagai transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern.

    Upaya tersebut sejalan dengan perhatian besar Presiden Prabowo yang ingin Papua Selatan menjadi lumbung pangan Indonesia.

    “Beliau minta agar kita melakukan akselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada. Dan kedua, Bapak Presiden berpesan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sana (Papua),” ujar Mentan usai mendampingi kunjungan perdana Presiden Prabowo, Minggu, 3 November 2024.

    Sebagai langkah nyata, Mentan Amran menyebutkan, pemerintah siap membangun saluran irigasi tersier dan memberikan benih gratis kepada petani yang mau membangun pertanian modern di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

    “Saya pastikan pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Kata kuncinya adalah pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat papua dan kita target nasional swasembada dalam waktu empat tahun,” katanya.

     

    Sampai saat ini, kata Mentan, banyak masyarakat yang memohon untuk pengembangan lahan pertanian di sana sebagai area cetak sawah baru yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

    “Yang saya dengar masyarakat di beberapa distrik bermohon untuk segera dilakukan olah lahan karena program ini dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami sudah 12 bulan bulak balik ke sini dan banyak masyarakat yang mendukungnya,” jelasnya.

    Sebelumnya Presiden RI, Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggelar kunjungan kerja (Kunker) perdananya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Di sana, Presiden mendorong percepatan swasembada agar dilakukan secara masif dan berkelanjutan, terutama dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan di wilayah Indonesia Timur.

  • Ekonomi Sirkular Mampu Dongkrak PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030 – Page 3

    Ekonomi Sirkular Mampu Dongkrak PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia, melalui kolaborasi antara Bappenas dan UNDP, mengkampanyekan pentingnya penerapan ekonomi sirkular di berbagai sektor, mulai dari pangan, konstruksi, elektronik, hingga tekstil dan retail. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menghadapi tantangan keberlanjutan.

    Menurut data yang dirilis oleh Bappenas dan UNDP pada 2021, penerapan ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan PDB nasional sebesar Rp 593–Rp 638 triliun pada 2030, serta menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga tahun 2030. 

    Salah satu langkah konkret dalam inisiatif ini adalah penyelenggaraan Langkah Membumi Festival 2024 oleh Blibli yang dihadiri oleh Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Priyanto Rohmattullah.

    Dalam festival tersebut Priyanto menekankan pentingnya transisi energi dan kebutuhan untuk energi baru dan terbarukan

    “Ketika kita berbicara tentang transisi energi, kita ingin memastikan ada kebutuhan untuk energi baru dan terbarukan,” ungkap Direktur Lingkungan Hidup. Priyanto Rohmattullah pada acara Langkah Membumi Festival di Dion Senayan Park, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    “Isu-isu lingkungan ini tidak hanya berkisar pada ekonomi circular, tetapi juga mencakup rumah yang lebih besar, yaitu ekonomi hijau.” tambahnya

    Salah satu inisiatif yang diperkenalkan adalah Green Economy Expo, yang diharapkan dapat menjadi platform untuk kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk industri, pemerintah, dan masyarakat. 

    Selain itu, pemerintah juga tengah mengerjakan proyek daur ulang, termasuk daur ulang limbah tekstil dan plastik. Proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem daur ulang, khususnya untuk baterai kendaraan listrik (EV).

  • Gawat! Subsidi Energi 2024 Rp 100 Triliun Tak Tepat Sasaran – Page 3

    Gawat! Subsidi Energi 2024 Rp 100 Triliun Tak Tepat Sasaran – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih akan menggodok skema subsidi BBM, LPG, hingga listrik. Termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

    Rencana ini terungkap usai Nota Keuangan APBN 2025 pada Agustus 2024 lalu. Bahlil mengaku sudah menyiapkan berbagai opsi, salah satunya adalah BLT BBM.

    “Kemungkinan, kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan,” ujar Bahlil Lahadalia, di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    Dia menjelaskan subsidi energi mencakup BBM, listrik, dan lpg 3 kilogram (kg). Meski begitu, dia tak mau buru-buru mengubah skema subsidi untuk LPG, tapi lebih dahulu meracik formula subsidi BBM dan listrik.

    “Tapi kita akan mengecek kalau untuk LPG, karena itu terkait dengan UMKM ya, kemudian ibu-ibu rumah tangga Dan saya pikir itu bertahap saja. Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM,” ucapnya.

    Terkait target pelaksanaannya sendiri, Bahlil tak berbicara banyak, pun belum memastikan dilakukan tahun ini. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelaksanaan skema baru subsidi BBM itu dilakukan segera setelah semuanya siap.

    “Oh iya, Pak Prabowo mengarahkan kalau sudah matang, maka siap untuk kita jalankan. Yang paling penting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas,” jelasnya.

    Terkait acuan data penerima, Bahlil mengaku akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, data-data juga dikumpulkan dari Kementerian Sosial, Pertamina sebagai operator penyalur BBM, dan PLN selaku penyedia sambungan listrik.

    “Arahnya begitu, tapi kita gabung supaya datanya tidak tumpang tindih. Kita bikin data yang exercise pas,” tegasnya.

  • Aturan Pembatasan BBM Subsidi Pertalite Rampung 2 Pekan Lagi, Ini Bocorannya – Page 3

    Aturan Pembatasan BBM Subsidi Pertalite Rampung 2 Pekan Lagi, Ini Bocorannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat Sasaran

    Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

     

  • Penggiat Transisi Energi Bakal Kumpul 4-6 November 2024, Ini yang Dibahas – Page 3

    Penggiat Transisi Energi Bakal Kumpul 4-6 November 2024, Ini yang Dibahas – Page 3

    Sebelumnya, PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina berkolaborasi dengan Universitas Udayana untukmengembangkan kapabilitas terobosan dan solusi pengelolaan energi, khususnya pemanfaatan gas bumi untuk mendukung transisi energi.

    Direktur Program Pembinaan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mirza Mahendra, menerangkan bahwa tantangan penggunaan EBT di masa depan adalah keekonomian dan mensinergikan pengaturan hulu dan hilir.

    “Kami mendapat tugas dari Presiden untuk melaksanakan swasembada energi. Karena energi impor akan menggerus ekonomi indonesia dan tugas kita bersama untuk menjaga pengelolaan energi melalui program diversifikasi energi,” kata Mirza, Kamis (31/10/2024).

    Mirza melanjutkan, untuk menuju Net Zero Emission 2060, point paling penting adalah transisi energi. Poin kuncinya adalah adalah gas bumi sebagai energi fosil paling ramah lingkungan.

    “Itu lah kenapa, PGN mendeliver energi yang lebih baik dari sisi lingkungan,” ujar Mirza.

    Kemudian dari sisi cadangan, saat ini dan beberapa waktu ke depan, cadangan gas mencukupi. Namun memiliki tantangan yaitu infrastruktur untuk menyalurkan gas sampai ke masyarakat menuju NZE 2060.

    Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko mengungkapkan, pengelolaan energi di masa depan bagi PGN perlu kolaborasi dengan civitas akademika untuk mengembangkan riset yang inovatif.

    Kolaborasi PGN dengan Universitas Udayana juga untuk menyiapkan SDM yang unggul untuk pengelolaan energi ke depan. Maka ini pada kesempatan juga dapat meningkatkan kerjasama korporasi dengan calon-calon masa depan pengelola energi nasional.

  • VIDEO: Penyediaan Kacamata Bantu Tingkatkan Pendapatan Petani di Ghana

    VIDEO: Penyediaan Kacamata Bantu Tingkatkan Pendapatan Petani di Ghana

    VIDEO: Penyediaan Kacamata Bantu Tingkatkan Pendapatan Petani di Ghana

  • Menko Airlangga Kumpulkan Menteri Ekonomi Minggu-Minggu, Ini Bahasan Pentingnya – Page 3

    Menko Airlangga Kumpulkan Menteri Ekonomi Minggu-Minggu, Ini Bahasan Pentingnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat pembahasan mengenai Usulan Program Quick Win Kementerian di bidang ekonomi.

    Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan hasil pembahasan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari hasil pembahasan ini, kami akan segera melaporkan ke Bapak Presiden. Ada beberapa poin penting yang menjadi catatan dalam rapat hari ini,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Poin-poin hasil pembahasan meliputi:

    1. Ketenagakerjaan

    Pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan akan mempersiapkan regulasi yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perubahan ini juga mencakup konsekuensi pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dari BP2MI.

    2. Devisa Hasil Ekspor

    Regulasi terkait pengelolaan devisa hasil ekspor saat ini sedang disiapkan.

    3. UMKM

    Regulasi terkait UMKM sedang dalam tahap penyusunan, termasuk RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih bagi bank terkait laporan keuangan kementerian dan lembaga.

    4. Peraturan Prioritas

    Berbagai peraturan presiden (perpres) dan peraturan pemerintah (PP) sedang diproses, termasuk insentif yang diusulkan untuk dilanjutkan pada tahun depan. Ini mencakup PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk berbagai sektor, seperti kendaraan bermotor berbasis listrik dan properti.

    5. Kredit Usaha

    Pembahasan mengenai regulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alsintan, serta usulan baru untuk kredit investasi bagi industri padat karya juga menjadi agenda penting.

    6. Program Ketenagakerjaan

    Beberapa revisi program kerja di bidang ketenagakerjaan sedang dipersiapkan, termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan, regulasi platform, serta integrasi program Siap Bekerja dan Kartu Pekerja.

    7. Industri dan UMKM

    Kementerian Perindustrian juga mengusulkan program terkait larangan terbatas (lartas) impor, fasilitasi pelabuhan impor, dan harga gas bumi tertentu bagi sektor industri. Pemerintah juga akan membentuk Gugus Tugas atau Task Force untuk membahas ini secara detail.

    Selain itu, Pemerintah akan terus mendukung hilirisasi industri, termasuk pengembangan hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat, peningkatan lifting migas, dan pemanfaatan biofuel serta bioethanol.

    Airlangga menambahkan, Satgas subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM tengah bekerja, dan terkait dengan investasi, mekanisme tax holiday dari Kementerian Keuangan telah tersedia untuk mendukung efektivitas kebijakan ini.

  • MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR: Angin Segar bagi Buruh – Page 3

    MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR: Angin Segar bagi Buruh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, memberikan apresiasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis (31/10). Putusan ini, menurut Edy, mengutamakan tenaga kerja dalam negeri dalam persaingan kerja.

    Edy menjelaskan, putusan MK terkait Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memperlihatkan upaya melindungi tenaga kerja lokal dalam menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing.

    “Putusan MK ini menekankan bahwa persyaratan bagi tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia harus didasarkan pada hubungan kerja yang jelas, dengan jabatan dan waktu tertentu serta kompetensi yang sesuai,” ujar Edy kepada Liputan6.com, Minggu (3/11/2024).

    Kewenangan Menaker

    Menurutnya, Menteri Ketenagakerjaan kini memiliki kewenangan untuk memberikan izin bagi TKA. Karena itu, Edy berharap Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai mitra Komisi IX, dapat memprioritaskan warga negara Indonesia.

    Lebih lanjut, Edy juga mengingatkan bahwa meskipun putusan MK ini menekankan penggunaan tenaga kerja Indonesia, implementasi dari syarat tambahan ini bisa menjadi kabur. Oleh sebab itu, diperlukan aturan yang lebih rinci untuk benar-benar mengutamakan tenaga kerja Indonesia.

    “Pertanyaannya adalah, seberapa besar proporsi tenaga kerja Indonesia yang harus diutamakan? Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih lanjut agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya,” katanya.

    Edy berharap, melalui putusan ini, pengusaha lebih memperhatikan dan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal.

     

  • Zona Ekonomi Eksekutif dan Laut Lepas, Jawaban Swasembada Pangan – Page 3

    Zona Ekonomi Eksekutif dan Laut Lepas, Jawaban Swasembada Pangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah sedang mengintensifkan program swasembada pangan dan pemenuhan gizi bagi masyarakat.

    Dalam hal ini, Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna, menyampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan cita-cita ketahanan pangan yang diamanatkan oleh pemerintah.

    “Pembukaan lahan baru di daratan justru kerap memicu konflik dengan masyarakat setempat. Padahal, potensi perikanan di wilayah laut kita, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), belum sepenuhnya dimaksimalkan. Pemerintah perlu menyiapkan armada kapal perikanan yang memadai untuk mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di ZEE,” ujar Hendra pada Minggu (3/11/2024).

    Menurutnya, pengembangan sektor perikanan tangkap di ZEE, berbeda dengan pembukaan lahan pertanian di darat yang rentan konflik.

    Optimalisasi ZEE bahkan akan memperkuat kedaulatan pangan dan mampu membuka lapangan pekerjaan.

    Hendra menambahkan, program ini akan membantu menjawab masalah ketahanan pangan sekaligus memberikan peluang kerja bagi pemuda di sektor perikanan.

    “Dengan mendorong pemuda bekerja di sektor perikanan domestik, mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak tanpa harus menjadi awak kapal asing. Hal ini juga memudahkan pengawasan serta perlindungan bagi mereka,” tambahnya.

    Pentingnya Persiapan Armada dan Keterampilan SDM Perikanan

    KPPMPI menekankan perlunya perencanaan matang dari pemerintah. Selain persiapan armada kapal perikanan, pelatihan keterampilan bagi para nelayan juga menjadi kunci. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2022, dari 893.258 unit kapal perikanan tangkap laut, sebagian besar masih merupakan kapal kecil berukuran di bawah 30 GT, dengan jumlah terbesar berada di bawah 5 GT, yaitu sebanyak 248.695 unit.

    “Dari total kapal yang ada, kurang dari 1% adalah kapal besar dengan ukuran di atas 30 GT. Meskipun nelayan Indonesia dikenal tangguh, mengandalkan kapal kecil di ZEE dan laut lepas berisiko tinggi,” ungkap Hendra.

    Selain itu, kondisi ini menimbulkan persaingan ketat di wilayah tertentu karena padatnya kapal perikanan kecil. Hendra menyoroti bahwa kapal besar yang beroperasi di zona nelayan kecil serta penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan merusak ekosistem perairan, membuat nelayan kecil semakin sulit meningkatkan taraf hidup mereka.