Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • OJK Gelar Bulan Fintech Nasional 2024 Guna Tingkatkan Literasi Keuangan Digital – Page 3

    OJK Gelar Bulan Fintech Nasional 2024 Guna Tingkatkan Literasi Keuangan Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menggelar Bulan Fintech Nasional 2024 pada 11 November hingga 12 Desember 2024. Puncak kegiatan tersebut akan berlangsung pada 12-13 November 2024 dengan acara Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024.

    Dalam gelaran Bulan Fintech Nasional 2024, OJK menggandeng banyak pihak seperti Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Fintech Indonesia, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

    Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Djoko Kurnijanto mengungkapkan, gelaran Indonesia Fintech Summit and Expo merupakan acara tahunan dan di 2024 ini merupakan tahun keenam.

    “Penyelenggaraan Bulan Fintech Nasional 2024 mengangkat tema’Technology Convergence, Shaping the Future of Finance and Beyond’, yang sangat relevan mengingat pentingnya teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di sektor keuangan,” ungkapnya.

    “Salah satu tujuan kita selama satu bulan ini, termasuk juga penyelenggaraan IFSE adalah bagaimana kita meningkatkan literasi keuangan digital, ini yang terpenting,” jelas Djoko.

  • Subsidi BBM Jadi BLT, Harga Pertalite Bakal Naik? – Page 3

    Subsidi BBM Jadi BLT, Harga Pertalite Bakal Naik? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat Sasaran

    Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

     

  • Subsidi BBM dan Listrik Bakal Diubah Jadi BLT, Gimana Formulanya? – Page 3

    Subsidi BBM dan Listrik Bakal Diubah Jadi BLT, Gimana Formulanya? – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat Sasaran

    Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

  • Buruh: Penetapan UMP 2025 Tak Bisa Lagi Pakai PP 51/2023 – Page 3

    Buruh: Penetapan UMP 2025 Tak Bisa Lagi Pakai PP 51/2023 – Page 3

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Pengabulan sejumlah poin dalam UU Cipta Kerja dikhawatirkan mengganggu iklim investasi di Indonesia.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menilai putusan MK yang membatalakn sejumlah pasal sektor ketenagakerjaan bisa berpengaruh pada ketidakpastian regulasi. Pada ujungnya, mengganggu iklim investasi.

    “Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa ketentuan kunci UU Cipta Kerja, hal ini dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim investasi,” kata Bob dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Jumat (1/11/2024).

    Menurutnya, stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang. Tanpa kepastian ini, Indonesia berisiko menurunkan daya tariknya sebagai tujuan investasi.

    “Pada gilirannya dapat memperlambat aliran modal baru dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada,” ucapnya.

    Bob mengatakan, perubahan 21 pasal yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan membuat dunia usaha mengukur kembali dampak yang ada terhadap kondisi dan perencanaan perusahaan ke depan, terutama yang berpotensi meningkatkan beban operasional.

    Dia menilai, dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan beban biaya ini akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menjaga daya saing.

    “Beban operasional yang lebih tinggi akan menekan stabilitas produksi, terutama di sektor padat karya seperti manufaktur, yang mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar dan sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja,” bebernya.

  • Bahlil Lahadalia Akan Panggil Bos Baru Pertamina Pekan Ini – Page 3

    Bahlil Lahadalia Akan Panggil Bos Baru Pertamina Pekan Ini – Page 3

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) pada Senin (04/11/2024). Perombakan yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini mengubah susunan Direktur Utama dan Dewan Komisaris Pertamina.

    Keputusan RUPS tersebut tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Ditetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

    Selain itu, RUPS tersebut juga memutuskan untuk mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar.

    Kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

    Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

    Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN.

    Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

    Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ibu Nicke Widyawati dan Bapak Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” pungkas Fadjar.

  • Demi Emak-Emak, Prabowo Tak Otak-Atik Subsidi LPG – Page 3

    Demi Emak-Emak, Prabowo Tak Otak-Atik Subsidi LPG – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat SasaranBahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

     

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

  • INA dan Granite Asia Siapkan USD 1,2 Miliar Percepat Transformasi Digital Indonesia – Page 3

    INA dan Granite Asia Siapkan USD 1,2 Miliar Percepat Transformasi Digital Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia Investment Authority (INA) menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan investasi multi-aset Granite Asia untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Kerja sama ini dituangkan dalam Investment Framework Agreement (IFA).

    Indonesia Investment Authority dan Granite Asia akan bermitra dengan mengalokasikan hingga USD 1,2 miliar untuk memperkuat sektor teknologi Indonesia dan menyediakan modal serta sumber daya yang dibutuhkan bagi bisnis lintas industri guna mendukung integrasi digital atau menghadirkan teknologi maju ke dalam negeri.

    Investasi tersebut akan melingkupi investasi dalam bentuk ekuitas dan hybrid capital solutions dengan fokus utama pada pelaku usaha di Indonesia serta pelaku usaha yang mempunyai keterkaitan (nexus) dengan Indonesia—baik melalui kegiatan operasional yang sudah ada atau memperkenalkan teknologi yang bermanfaat bagi pasar dalam negeri dalam jangka panjang.

    Pendekatan multi-aset ini memungkinkan INA dan Granite Asia untuk dapat menawarkan solusi pendanaan yang disesuaikan bagi bisnis di berbagai tahap pengembangan, mendorong inovasi, sekaligus mengoptimalkan imbal hasil dengan risiko terukur bagi para investor.

    Dengan memanfaatkan ekuitas dan hybrid capital solutions, kerja sama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang melampaui pinjaman bank konvensional—terutama bagi perusahaan berbasis teknologi yang memerlukan solusi modal yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan, serta bagi bisnis tradisional yang tengah menjalani transformasi teknologi dan mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan.

    Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah mengatakan, menjalin kemitraan dengan Granite Asia, investor terkemuka dengan rekam jejak yang mengesankan selama 24 tahun di bidang investasi teknologi, sejalan dengan fokus sektor strategis kami di bidang Digitalisasi dan Infrastruktur Digital.

    “Keahlian mendalam mereka dalam bidang teknologi dan bisnis berbasis teknologi selaras dengan prioritas strategis INA untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan di Indonesia,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

    “Kemitraan ini membuat kami dapat memperkenalkan teknologi transformatif ke Indonesia, memfasilitasi transformasi digital di sektor-sektor utama, dan memperkuat ekosistem teknologi yang lebih luas. Bersama-sama, kami berupaya untuk membangun fondasi yang kuat bagi masa depan Indonesia dengan menghadirkan inovasi global terbaik yang akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang negara ini.” tambah dia. 

     

  • Komisaris hingga Direksi Pertamina Dirombak, Bahlil Lahadalia: Erick Thohir Punya Pertimbangan – Page 3

    Komisaris hingga Direksi Pertamina Dirombak, Bahlil Lahadalia: Erick Thohir Punya Pertimbangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait perombakan komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero). Menurutnya pergantian manajemen jadi suatu hal yang wajar.

    Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Mochamad Iriawan atau Iwan Bule jadi Komisaris Utama Pertamina. Sementara itu, Simon Aloysius Mantiri didapuk jadi Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati.

    Bahlil bilang, Erick Thohir  punya pertimbangan dalam penggantian posisi tersebut. Termasuk juga terkait arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pergantian kepemimpinan itu hal yang biasa, apalagi ya tergantung dari pimpinan, dan tergantung dari Pak Menteri BUMN, sama Bapak Presiden, tapi biasanya kalau itu kan di Menteri BUMN,” ujar Bahlil, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Dia mengatakan, pergantian manajemen dengan menggeser posisi Simon Aloysius dan memasukkan Iwan Bule berdasarkan pada pertimbangan matang. 

    Dia menuturkan, pergantian pengurus di BUMN, termasuk Pertamina juga telah melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut.

    “Pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus, untuk melakukan rotasi kepada siapa saja yang akan diganti, termasuk di dalamnya adalah Pertamina,” ujar dia.

    Rombak Susunan Pimpinan Pertamina

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir mencopot Nicke Widyawati dari posisi Direktur Utama Pertamina. 

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, perombakan tersebut tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Pertamina.

    Diputuskan untuk mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina. Dengan begitu, posisi Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina digantikan oleh Simon Aloysius Mantiri.

     

  • Industri Tekstil Berdarah-darah, Pemerintah Diminta Lakukan Ini – Page 3

    Industri Tekstil Berdarah-darah, Pemerintah Diminta Lakukan Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan Pemerintah perlu bekerja sama dengan DPR-RI Komisi VII untuk mendalami bersama akar permasalahan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Hal itu disampaikan menanggapi kemelut industri tekstil Indonesia, khususnya PT Sritex.

    Dia menjelaskan, sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

    Sebab, mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

    “Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada,” kata Bambang Haryo, Sabtu (2/11/2024).

    Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor. Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

    “Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran,” ujarnya.

    Dia mencemari hingga 2014 lalu, gerai di mall seperti Mangga Dua dan ITC Jakarta masih banyak yang eksis. Demikian juga di Pasar Senen, Pasar Minggu Pagi di Jalan Pahlawan Surabaya yang menjual barang bekas dari luar negeri pun, masih diminati pembeli. Akan tetapi tidak dengan kondisi sekarang.

     

     

  • Menteri Ara Ingin Pengusaha Bantu Program 3 Juta Rumah per Tahun – Page 3

    Menteri Ara Ingin Pengusaha Bantu Program 3 Juta Rumah per Tahun – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan pembangunan rumah yang nantinya akan dibagikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Sukawali, Kabupaten Tangerang, Banten. Presmian pembangunan Rumah Gratis untuk masyarakat miskin ini ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Jumat (1/10/2024).

    “Hari ini kita akan groundbreaking progam Rumah Gratis untuk Rakyat,” kata Menteri Ara panggilan akrabnya di lokasi.

    Maruarar Sirait menyebut proyek rumah gratis ini menjadi contoh sukses kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha untuk mengatasi terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penyediaan rumah murah. Dalam kerja sama ini, pemerintah cukup menyediakan tanah sedangkan proses pembangunan dilakukan oleh pengembang. 

    Untuk proyek yang di Tangerang ini, Menteri Ara menggandeng pengembang Agung Sedayu Group. “Nah, ini contohnya. Kita niatnya baik, tapi caranya enggak baik,” tandasnya.

    Dalam groundbreaking ini hadir juga pendiri Agung Sedayu Group yaitu Sugianto Kusuma atau Aguan.

    Groundbreaking ini lebih cepat dari jadwal semula pada 10 November 2024 mendatang. Total terdapat 250 unit rumah tapak gratis dengan tipe 36 yang dibangun di tanah milik perusahaan Menteri Ara.

    “Mohon maaf groundbreaking ini lebih cepat dari jadwal seharusnya, ini lebih cepat, tapi kami minta maaf karena tidak sesuai janji,” tegas dia.

    Menteri Ara menegaskan, rumah ini diberikan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Dia pun meminta masyarakat yang menghuni untuk tidak memperjualbelikan rumah tapak gratis tersebut.

    “Ini murni rakyat memiliki. Jadi tidak nyewa, tapi juga jangan dijual. Baru dikasih 1 bulan, dijual, digadein, makanya kita mesti mikirin utuh. Jadi misalnya, berapa tahun tidak boleh dijual, tidak boleh digadein. Itu kan bagian yang kita masih bangun,” paparnya.

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com