Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Tingkatkan Kompetensi Jurnalis di Indonesia, Dewan Pers Apresiasi BRI Fellowship Journalism 2025 – Page 3

    Tingkatkan Kompetensi Jurnalis di Indonesia, Dewan Pers Apresiasi BRI Fellowship Journalism 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) atau BRI tingkatkan keamanan dan edukasi nasabah untuk memerangi kejahatan siber. Kejahatan siber (cybercrime) yang memanfaatkan teknologi mulai dari perangkat hingga jaringan internet masih marak terjadi.

    Pelaku kejahatan siber pun umumnya menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan data korban yang bersifat privasi.

    Ada banyak tindak kejahatan siber yang terjadi, namun yang paling sering terjadi adalah peretasan. Ini merupakan upaya pelaku kejahatan siber untuk masuk meretas sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan. Dampaknya, sudah pasti bukan hanya data pribadi yang diambil oknum, namun kerugian finansial pun berpotensi dapat terjadi.

    Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha menegaskan bahwa keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

    “Kami menanggapi hal ini dengan sangat-sangat serius untuk mengamankan data dan dana nasabah BRI. Tentu saja kami memiliki acuan framework yang umum untuk cyber security. Jika memang ada hal buruk yang terjadi, kami telah siapkan serangkaian alat dan prosedur baku, kami bisa menjamin seluruh data nasabah kami tetap aman,” ujar Arga dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

    Pengamanan Ketat

    Arga juga menjelaskan, pengamanan BRI secara internal dilakukan secara berulang. Misalnya, BRI melakukan freight monitoring. BRI juga memiliki Security Operation Center (SOC) yang beroperasi 24/7 untuk memonitor berbagai ancaman siber. BRI juga melakukan audit dan asesmen yang rutin dengan pihak ketiga dan partner.

    “Selain itu kami juga memastikan keamanan dari sisi manusia (human resource) yang dapat terjadi krusial. Dari sisi insan brilian, kami bangun awareness dan kehati-hatiannya. Hal yang sama juga kami lakukan kepada nasabah kami untuk melakukan kehati-hatian,” katanya.

     

  • Karyawan Boeing Akhiri Mogok 7 Minggu, Sepakat Naik Gaji 38% – Page 3

    Karyawan Boeing Akhiri Mogok 7 Minggu, Sepakat Naik Gaji 38% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Para karyawan Boeing di Amerika Serikat (AS) telah menyetujui tawaran gaji terbaru dari raksasa penerbangan tersebut, dan akhirnya mengakhiri aksi mogok selama tujuh minggu yang merugikan perusahaan. Berdasarkan kontrak baru ini, karyawan Boeing akan menerima kenaikan gaji sebesar 38% selama empat tahun ke depan.

    Menurut pernyataan dari serikat pekerja International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), pekerja yang mogok dapat mulai kembali bekerja paling cepat hari Rabu atau selambat-lambatnya 12 November.

    Dikutip melalui BBC, Rabu (6/11/2024) Sekitar 30.000 pekerja Boeing memulai aksi mogok pada 13 September, yang menyebabkan penurunan produksi yang signifikan di pabrik pesawat tersebut dan memperburuk krisis di perusahaan.

    IAM menyatakan bahwa 59% dari pekerja yang mogok memilih untuk menerima kesepakatan baru ini, yang juga mencakup bonus satu kali sebesar USD 12.000 (sekitar Rp 187 juta) serta perubahan pada program pensiun pekerja.

    “Melalui kemenangan ini dan aksi mogok yang memungkinkan tercapainya kesepakatan ini, anggota IAM telah berdiri teguh untuk memperoleh rasa hormat dan upah yang adil di tempat kerja,” kata pemimpin serikat pekerja, Jon Holden.

    Sebelumnya, serikat pekerja menuntut kenaikan gaji sebesar 40%, dan pekerja telah menolak dua tawaran sebelumnya dari perusahaan.

    “Walaupun beberapa bulan terakhir ini sulit bagi kita semua, kita tetap bagian dari tim yang sama,” ujar CEO Boeing, Kelly Ortberg.

    “Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembalikan Boeing pada kejayaan yang menjadikannya perusahaan ikonik.” tambahnya.

  • Mudahkan Petani, Mentan Amran Tegaskan Penebusan Pupuk Subsidi Hanya Pakai KTP – Page 3

    Mudahkan Petani, Mentan Amran Tegaskan Penebusan Pupuk Subsidi Hanya Pakai KTP – Page 3

    ”Pak Menko lapor, kita buka-bukaan makanya ke depan ini harus satu komando, tapi komandonya 7 (kementerian/lembaga). Kami kirim pupuk itu sejak Januari ya, keputusan (penambahan kuota pupuk subsidi) Januari, sekarang sudah bulan 11 tapi ini tidak sampai. Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tandatangan pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk,” jelasnya.

    Kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024. Pada beleid ini, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK.

    Pupuk bersubsidi ini diberikan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.

    Dari jenis-jenis usaha tani tersebut, ditetapkan kriteria luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektar termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pada aturan baru ini, penginputan data petani pada RDKK dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan. Dengan kata lain, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada proses pendaftaran pada proses evaluasi di tahun berjalan.

     

  • Aturan Bea Materai Berubah, Begini Skema Barunya – Page 3

    Aturan Bea Materai Berubah, Begini Skema Barunya – Page 3

    Adapun perbedaan pengaturan dalam PMK Nomor 78 Tahun 2024 ini dengan peraturan sebelumnya yang telah dicabut antara lain:

    a. Mekanisme pendistribusian meterai elektronik

    Pendistribusian meterai elektronik untuk Pemungut Bea Meterai dilakukan secara langsung oleh Perum Peruri. Sebelumnya pendistribusian Meterai Elektronik untuk pemungut dilakukan melalui distributor.

    b. Penambahan jenis Meterai Dalam Bentuk Lain

    Terdapat Meterai Dalam Bentuk Lain jenis baru yaitu Meterai Teraan Digital.

    c. Tata cara Perizinan Meterai Dalam Bentuk Lain

    Tata cara pemberian izin pembuatan Meterai Teraan, Meterai Komputerisasi, dan Meterai Percetakan disesuaikan untuk implementasi coretax.

    d. Penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel.

    Penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Sebelumnya penyetoran tersebut hanya menggunakan SSP.

    e. Penetapan Pemungut Bea Meterai

    Perubahan penetapan Wajib Pajak sebagai Pemungut Bea Meterai dapat dilakukanberdasarkan permohonan Wajib Pajak dan diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dalam rangka implementasi coretax. Sebelumnya penetapan Wajib Pajak sebagai Pemungut Bea Meterai hanya dilakukan secara jabatan.

     

     

  • Mentan Amran Pasok Bahan Makan Bergizi Gratis dari Desa – Page 3

    Mentan Amran Pasok Bahan Makan Bergizi Gratis dari Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diambil dari desa-desa. Harapannya, hal itu bisa menggerakkan ekonomi pedesaan.

    Hal tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Mentan dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Keduanya menyepakati pasokan MBG dan upaya mengejar target swasembada pangan.

    “Kita siapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi. Bahan bakunya diambil dari sekitar di desa atau di sekitar dapur yang dibangun. Itu target kita,” kata Mentan Amran, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    “Nanti muaranya adalah terjadi pergerakan ekonomi kerakyatan di desa,” sambungnya.

    Dia menjelaskan,dengan pasokan yang didatangkan dari desa, maka tidak memerlukan impor lagi. Beberapa aspek yang bisa dipasok yakni berkaitan dengan kebutuhan protein dalam menu Makan Bergizi Gratis.

    “Jadi tidak perlu mengimpor atau mengambil dari kota atau dari tempat lain. Tetapi bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya,” tuturnya.

    Selain itu, Nota Kesepahaman itu juga berkaitan dengan upaya mengejar swasembada pangan. Pada aspek ini, Mentan Amran ingin membangun klaster pertanian moderen.

    “Ini kita akan membangun kluster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung,” kata dia.

    “Nah ini sentra-sentra produksi pangan kita. Jadi dua bagian, Pangan Bergizi, kemudian Swasembada Pangan. Jadi dua ini kita selesaikan ke depan,” tambah Mentan Amran.

  • Sinyal Mentan Amran Soal Bulog Langsung di Bawah Komando Prabowo – Page 3

    Sinyal Mentan Amran Soal Bulog Langsung di Bawah Komando Prabowo – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target dan sejumlah program agar Indonesia bisa swasembada pangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghitung, negara setidaknya butuh sekitar 3 juta ha sawah baru agar bisa mencapai swasembada pangan. 

    Guna mengejar misi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyoroti masih banyaknya lahan pertanian yang tumpang tindih dengan proyek pembangunan gedung semisal pabrik. 

    Untuk itu, ia menyebut saat ini pemerintah perlu menyusun terlebih dahulu Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan atau KP2B. 

    “Itu dulu kita tetapin, kita susun. Dari KP2B kita susun namanya LP2B, Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Dalam rangka menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan,” ujar dia di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Nusron memperkirakan, negara butuh sekitar 3 juta lahan untuk cetak sawah baru. Namun, melihat kondisi terkini, pengadaan lahan tersebut sulit dilakukan di Pulau Jawa lantaran sudah dipenuhi hutan beton. 

    “Berapa jumlahnya, tentunya hari ini kalau berdasarkan hitungan kasar, ini belum ada KP2B, masih estimasi kasar, butuh sekitar 3 juta ha sawah baru,” kata Nusron. 

    “Kenapa, karena sawah lama di Pulau Jawa sudah banyak didudukin menjadi pabrik, jadi perumahan, jadi sekolah, jadi rumah sakit. Itu juga baik, tapi kan butuh ganti, gantinya dari sini,” ungkapnya.

    Menimpali pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepakat, pemerintah butuh pengadaan lahan baru untuk mencapai swasembada pangan. 

    Terlebih dengan adanya konflik geopolitik, yang mengganggu suplai pasokan komoditas pangan impor. AHY tak ingin harga bahan pangan melambung tinggi, sementara pemerintah tak mampu memenuhi kebutuhan asupan untuk masyarakat luas. 

    “Jadi 3 juta ha yang tadi pak menteri sampaikan itu adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia,” ucap AHY. 

     

     

  • Pengamat Hukum: Belum Ada Kebijakan Kuat untuk Dukung Program Strategis Prabowo – Page 3

    Pengamat Hukum: Belum Ada Kebijakan Kuat untuk Dukung Program Strategis Prabowo – Page 3

    Selain itu, Saleh menyarankan, aparat negara, salah satunya TNI dan POLRI untuk tidak dilibatkan dalam proyek-proyek Program Strategis Nasional. Menurutnya, keterlibatan mereka cenderung menunjukkan pendekatan keamanan lebih diutamakan daripada dialog partisipatif dengan masyarakat.

    “Pola ini rentan memicu masyarakat menjadi objek kekerasan, baik fisik maupun psikologis,” kata dia.

    Salah mencontohkan kasus proyek Rempang Eco-City di Batam, di mana lebih dari 1.000 aparat gabungan dan personel BP Batam masuk ke Pulau Rempang dan melakukan intimidasi kepada warga setempat.

    “Berdasarkan studi dari PBHI, proyek ini mencerminkan adanya sekuritisasi melalui intimidasi, penyiksaan, penggunaan kekuatan berlebihan, kriminalisasi, penggusuran paksa, dan penggunaan senjata api,” paparnya.

    Dampaknya terhadap masyarakat pun sangat signifikan, dengan temuan sekitar 85% warga kehilangan tempat tinggal, 89% mengalami trauma psikis, 62% mengalami kerusakan lingkungan, 78,44% menjadi korban kekerasan, 50% kebebasan berekspresinya terbungkam, 23,68% mengalami perampasan tanah dan budaya adat, serta 35% mengalami diskriminasi, imbuh Saleh, mengutip studi dari PBHI.

  • Habiskan Rp 2,3 Triliun, Hungaria Tunggu Kejelasan Pemerintah soal Bayar Tol Tanpa Henti – Page 3

    Habiskan Rp 2,3 Triliun, Hungaria Tunggu Kejelasan Pemerintah soal Bayar Tol Tanpa Henti – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai kepanjangan tangan Roatex Ltd Zrt asal Hungaria, menanti kepastian dari pemerintah akan kelanjutan proyek tol tanpa gerbang atau bayar tol tanpa henti (multilane free flow/MLFF).

    Setelah adanya permintaan dari pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kala itu, yang ingin memulai uji coba melalui sistem single lane free flow (SLFF) dimasukan ke dalam kontrak. Namun, pihak RITS masih menaati kontrak awal dengan skema tol nirsentuh. 

    Direktur PT RITS Renaldi Utomo Djojohadikusumo mengatakan, sejak perjanjian kontrak dimulai pada Maret 2021, lebih dari separuh dari total dana yang disiapkan Pemerintah Hungaria untuk proyek MLFF di Indonesia telah dikeluarkan. 

    Adapun komitmen investasi yang disiapkan Pemerintah Hungaria melalui Roatex sekitar USD 300 juta. Berarti, ada sekitar USD 150 juta atau setara Rp 2,36 triliun (kurs Rp 15.750 per dolar AS) lebih yang telah dikucurkan. 

    “Sampai saat ini mungkin setengah lebih sedikit (dana sesuai kontrak telah dikeluarkan). Terkait sistem itu sendiri, kita sudah ready. Tinggal nanti mau diimplementasikan di mana, tombol hijaunya ada di pemerintah Indonesia,” ujar Aldi dalam sesi konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Sosok yang juga dikenal sebagai Aldi Bragi ini menjelaskan, Roatex memiliki tiga elemen penting dalam implementasi MLFF. Itu semua sudah tersedia dan siap diimplementasikan di Indonesia, mulai dari central system, pintu tol berupa gate entry (gantry), dan alat-alat digital untuk enforcement system. 

    “Hampir sebagian besar equipment tersebut sudah ada di Indonesia. Barang-barang kita sudah ada di gudang. Sampai saat ini kita secara sistem ready dengan teknologi multilane free flow,” imbuh dia. 

  • OJK Terbitkan Aturan Pengawasan Sarana Multi Infrastruktur – Page 3

    OJK Terbitkan Aturan Pengawasan Sarana Multi Infrastruktur – Page 3

    Sebelumnya, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada 2023 berhasil membukukan pendapatan senilai Rp 7,6 triliun atau melonjak 22,8 persen dibanding pendapatan tahun 2022 yaitu sebanyak Rp 6,2 triliun.

    Hal ini disampaikan Direktur Operasional dan KeuanganPT SMI, Darwin Trisna Djajawinata, dalam acara Media Briefing, di kantor SMI, di Sahid Sudirman Center, Rabu (27/3/2024).

    “Kami tentunya berbahagia dengan pencapaian kinerja kami tahun lalu, yang kembali mencatat pertumbuhan pendapatan. Ini tak lepas dari jerih payah SMIers, serta tak lupa juga dukungan dari para stakeholders. Tapi tentu kami tidak puas sampai di sini, karena kami berkomitmen untuk terus tumbuh, dan bisa lebih baik lagi di tahun ini,” kata Darwin.

    Lebih lanjut, Darwin mencatat, Gross IncomeSarana Multi Infrastruktur di tahun 2023 juga naik dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 21,4 persen, naik dari posisi Rp 3,1 triliun di 2022 menjadi Rp 3,8 triliun di tahun 2023.

    Di samping itu pada tahun 2023, aktivitas pembiayaan dan investasi PT SMI, telah berkontribusi pada pembangunan proyek infrastruktur senilai Rp 727,3 triliun.

    Adapun komitmen pembiayaan di sepanjang tahun lalu adalah sebesar Rp 137,7 triliun. Sedangkan angka outstanding pembiayaan dan investasi adalah senilai Rp 91,3 triliun.

    Sementara untuk Gross Disbursement tahun 2023 sebesar Rp 15,3 triliun, yang terdiri dari disbursement ke Badan Usaha senilai Rp 15 triliun dan ke Pemerintah Daerah sebesar Rp 255 miliar.

    Di sisi lain, pada tahun 2024 ini PT SMI juga tetap berkomitmen untuk menjaga konsistensi pertumbuhan dan meningkatkan kinerjanya. Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad menyebut, Perseroan telah mempersiapkan rencana dan inisiatif strategis untuk menjadi fokus tahun ini.

    “Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2024-2028 baru mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Berdasarkan RJPP, PT SMI akan meningkatkan portfolio pada sektor-sektor ekspansi dan terdepan misalnya air, kesehatan, dan pengelolaan sampah, yang dianggap sebagai underserved sectors namun sebenarnya memiliki dampak sosial-ekonomi yang tinggi,” ujar Edwin.

     

  • Dukung Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Sebar Benih Cabai hingga Ayam Petelur – Page 3

    Dukung Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Sebar Benih Cabai hingga Ayam Petelur – Page 3

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes), Yandri Susanto, mengungkapkan kolaborasi ini dilakukan untuk mempercepat swasembada pangan dan mendorong desa seluruh Indonesia untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayahnya.

    ”Di desa itu banyak sekali potensinya. Mari kita petakan potensi desa masing-masing, misalnya nanti ada desa ikan nila, desa tomat, desa kacang tanah, dan sebagainya. Jangan sampai desa dengan potensinya yang luar biasa hanya menjadi penonton,” kata Mendes Yandri.

    Dijabarkan Mendes Yandri, anggaran Dana Desa dari 2015 hingga 2024 mencapai Rp609 triliun. Tahun 2023 capai Rp70 triliun dan 2025 capai Rp71 triliun. Untuk mendukung swasembada pangan, Kemendes PDT mengalokasikan anggaran 20 persen dari dana desa tersebut  untuk pengembangan ekonomi produktif mendukung ketahanan pangan sesuai kearifan lokal. 

    Oleh karena itu, Kementan dan Kemendes PDT menguatkan komitmen mewujudkan swasembada pangan dengan menandatangani nota kesepahamanan (MoU) untuk pencapaian swasembada pangan, pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian, sinergi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat desa, penguatan dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa, serta pertukaran data dan informasi.

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com