Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Produsen Eropa Tertarik jadi Penyedia Susu di Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Produsen Eropa Tertarik jadi Penyedia Susu di Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Adapun, perusahaan produk susu bayi ternama di Spanyol, Alter Farmacia-Nutriben mengatakan bahwa Indonesia berpeluang besar menjadi pasar yang menarik bagi produsen Eropa karena angka kelahiran di negara itu yang masih tinggi.

    “Industri ini sangat tertarik, karena Anda (Indonesia) memiliki salah satu angka kelahiran tertinggi di Asia, atau bahkan di dunia,” ucap manajer ekspor Alter Farmacia-Nutriben, Paula Pico Pradas.

    “Juga ada kebutuhan yang besar (produk susu bayi) di sini di Indonesia, jadi kami di sini bersedia membantu dan berkolaborasi,” sambungnya.

    Namun baik Paula, Veronica, dan Gian Luca juga melihat masih ada sejumlah tantangan untuk menghadirkan produk makanan dan minuman buatan Eropa di Indonesia, salah satunya seputar perbedaan standar dalam penyediaan bahan bagi industri masing-masing.

    “Penting bagi pemerintah kita untuk bekerja sama dalam menyatukan standarisasi,” beber Paula.

    “Misalnya, untuk makanan bayi atau produk susu..standar kami di UE sangat berbeda dengan standar Indonesia untuk bahan-bahan, dalam susu formula bayi. Jadi kita perlu membuat standar baru dalam membuat formula baru sehingga kedua standar tersebut dapat terpenuhi,” imbuhnya.

  • Pengamat: Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi Tak Bisa Ditawar – Page 3

    Pengamat: Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi Tak Bisa Ditawar – Page 3

    Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menyatakan kecewa atas perilaku hakim nakal yang belakangan diamankan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap atas vonis bebas Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Hal itu terjadi belum lama dari ditekennya kenaikan gaji dan tunjangan hakim.

    “Terhadap peristiwa tersebut MA merasa kecewa dan prihatin, karena peristiwa ini telah mencederai kebahagiaan dan rasa syukur terhadap rekan-rekan hakim seluruh Indonesia atas perhatian pemerintah yang telah menaikkan tunjangan dan gaji hakim,” tutur Juru Bicara MA Yanto di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

     Kenaikan gaji dan tunjangan hakim itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024, tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012 mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim di bawah Mahkamah Agung (MA).

    “Terhadap tiga orang hakim pengadilan di Surabaya tersebut setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksanaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh presiden atas usul MA,” jelas dia.

    Yanto menegaskan MA menghormati segala proses hukum yang tengah berlangsung di Kejagung terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diduga terlibat suap atas vonis bebas terdakwa Ronald Tannur.

    “Dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden,” Yanto menandaskan.

  • Pindad Kebanjiran Pesanan Mobil Maung, Kemhan Borong 4.600 Unit – Page 3

    Pindad Kebanjiran Pesanan Mobil Maung, Kemhan Borong 4.600 Unit – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggunakan mobil jenis MPV berwarna putih yang diproduksi khusus anti-peluru buatan PT Pindad, saat menuju ke Istana usai dilantik di Gedung MPR. Mobil MV3 Garuda Limousine yang disebut Maung Garuda ini kembali dipakai Prabowo, seperti saat meninggalkan Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    Prabowo mengaku ingin agar mobil tersebut digunakan sebagai kendaraan resmi.

    “Ya, saya inginnya seperti itu. Kehormatan bangsa, kebanggaan, sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri,” kata Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan Retno Pinasti di program ‘Prabowo Bicara’ yang tayang di SCTV, Minggu (27/10/2024).

    Dia mengaku sudah merencanakan agar kendaraan tersebut menjadi mobil resmi yang dipakai oleh menteri hingga pejabat di daerah.

    “Jadi saya sudah merencanakan, kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, pejabat. Mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota, sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri,” ucap dia.

    Dia pun menambahkan alasan mengapa mobil yang kerap dipakainya selalu berwarna putih.

    “Ya saya suka ya. Saya suka ya warnanya cerah,” tandas Prabowo.

  • Urai Macet ke Borobudur, Flyover Canguk Rampung Desember 2024 – Page 3

    Urai Macet ke Borobudur, Flyover Canguk Rampung Desember 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga tengah menyelesaikan pembangunan Flyover Canguk di Magelang, Jawa Tengah. 

    Keberadaan Flyover Canguk diharapkan dapat mengurai simpul kemacetan akibat pertemuan lalu lintas dari arah Semarang, Yogyakarta, Salatiga, dan Kota Magelang. Sekaligus mendukung konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur.  

    Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengatakan, pembangunan infrastruktur konektivitas diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien. Dengan konektivitas yang semakin lancar, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga membantu proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

    “Pembangunan Flyover Canguk akan memperlancar konektivitas dan aksesibilitas lalu lintas, di samping itu juga memberikan alternative bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian,” kata Rachman Arief, Selasa (29/10/2024).

    Dengan dibangunnya Flyover Canguk, diharapkan dapat memperlancar konektivitas dan mengurai kemacetan pada segmen jalan nasional di perkotaan yang berada di Magelang. 

    Flyover Canguk dibangun pada simpul kemacetan akibat pertemuan lalu lintas dari empat arah, yakni Jalan Nasional Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo dengan jalan provinsi ruas Magelang-Salatiga dan Jalan Telaga Warna yang merupakan jalan kabupaten menuju Kota Magelang. 

  • Program 100 Hari Menpan RB, Bereskan Masalah PNS dan Honorer di Kabinet Merah Putih – Page 3

    Program 100 Hari Menpan RB, Bereskan Masalah PNS dan Honorer di Kabinet Merah Putih – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini memaparkan program 100 hari usai dirinya resmi dilantik menakhodai reformasi birokrasi di Indonesia.

    Terdapat tiga fokus yang akan dikerjakan. Antara lain, pembentukan dan penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih, pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) alias PNS Kementerian Kabinet Merah Putih 2025-2029, serta penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer.

    “Kami telah menyusun langkah-langkah penataan kelembagaan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029. Targetnya pada Desember 2024 Kementerian PANRB sudah menyelesaikan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) seluruh kementerian/lembaga,” ujarnya dalam keterangan resmi Kementerian PANRB, Selasa (29/10/2024).

    Dijelaskan Rini, pemerintah telah menyiapkan tiga instrumen hukum dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih.

    Instrumen hukum tersebut yakni Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri, Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, serta Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

    “Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan ASN di kementerian, prinsipnya adalah pengalihan jabatan dan SDM tidak memengaruhi dan mengurangi layanan kepada masyarakat, serta tidak merugikan hak-hak pegawai, termasuk penghasilan,” ungkapnya.

    Selain penataan organisasi, Kementerian PANRB akan mengerjakan prioritas kedua dalam 100 hari yakni penetapan Peraturan Presiden Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Itu akan menjadi basis kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (sharedoutcome) dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

    Rini menyampaikan, inisiasi penerapan SAKP dilatarbelakangi oleh perlunya meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

     

  • AS Tambah Cadangan Minyak 3 Juta Barel pada 2025 – Page 3

    AS Tambah Cadangan Minyak 3 Juta Barel pada 2025 – Page 3

    Sebelumnya, teknologi Kecerdasan Buatan (AI) diperkirakan dapat berdampak pada harga minyak dunia selama dekade berikutnya, dengan meningkatkan pasokan yang berpotensi mengurangi biaya melalui peningkatan logistik dan meningkatkan jumlah sumber daya.

    Hal itu diungkapkan oleh bank asal Amerika Serikat, Goldman Sachs.

    Dampak negatif pada harga minyak dapat menurunkan pendapatan produsen seperti anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+.

    “AI berpotensi mengurangi biaya melalui peningkatan logistik dan alokasi sumber daya, yang mengakibatkan penurunan harga insentif marjinal sebesar USD 5/bbl, dengan asumsi kenaikan produktivitas sebesar 25 persen yang diamati untuk pengadopsi AI awal,” kata Goldman Sachs dalam sebuah catatan, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (4/9/2024).

    Goldman Sachs menjelaskan, dampak AI pada harga energi dan logam sebagian besar difokuskan pada sisi permintaan mengingat peningkatan permintaan listrik yang diharapkan.

    Bank itu memperkirakan, peningkatan AI potensial yang sederhana terhadap permintaan minyak dibandingkan dengan dampak permintaan terhadap listrik dan gas alam selama 10 tahun ke depan.

    “Kami yakin bahwa AI kemungkinan akan menjadi net negatif yang moderat bagi harga minyak dunia dalam jangka menengah hingga panjang karena dampak negatif dari kurva biaya (sekitar $5/bbl) jangkar jangka panjang minyak kemungkinan akan lebih besar daripada peningkatan permintaan (sekitar +USD 2/bbl),” beber Goldman.

     

  • Anggota DPR: Makan Bergizi Gratis Berkontribusi pada Kesejahteraan – Page 3

    Anggota DPR: Makan Bergizi Gratis Berkontribusi pada Kesejahteraan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Prabowo-Gibran menggagas Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 2025. Bagian dari agenda prioritas ini menargetkan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan anggaran mencapai Rp 71 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional.

    Tujuannya menyediakan makanan bergizi secara gratis, mengurangi angka kekurangan gizi, dan meningkatkan kesehatan dan membangun fondasi kecerdasan generasi muda sejak dini melalui asupan makanan bergizi.

     

    Program makan gizi gratis dinilai harus didukung penuh. Meity Rahmatia, Anggota DPR RI mengatakan, program Makan Bergizi Gratis adalah Perintah Pancasila yang harus mendapatkan dukungan penuh.

    “Semangat mengamalkan dari sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, akses terhadap makanan bergizi secara gratis mencerminkan upaya mencapai keadilan sosial, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sehat dan sejahtera tanpa terkendala akses pangan terutama untuk mendapatkan makan bergizi,” kata Meity dalam keterangan pers, Selasa (29/10/2024).

    Menurut anggota Komisi XIII DPR RI ini, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sejalan dengan semangat berbagi dan solidaritas, yang menjadi nilai fundamental dalam Pancasila.

    “Dengan memastikan semua orang, termasuk masyarakat yang kurang mampu, mendapatkan makanan bergizi, kita dapat berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa sesuai dengan cita-cita Pancasila,” pungkas Meity.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan dimulai pada Januari 2025.

    Menurut dia, makan bergizi gratis tersebut menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Makan bergizi salah satu yang menjadi program prioritas Beliau. Insyaallah mulai Januari sudah akan bisa dilaksanakan,” kata Prasetyo di Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

     

     

  • Penghasilan Nelayan di Era Prabowo Bakal Dinaikkan Jadi Rp 7,5 Juta Sebulan, Bisa? – Page 3

    Penghasilan Nelayan di Era Prabowo Bakal Dinaikkan Jadi Rp 7,5 Juta Sebulan, Bisa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024-2029, Rokhmin Dahuri, menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu menerapkan pendekatan terpadu dalam mewujudkan perikanan tangkap yang mampu menyejahterakan nelayan.

    Rokhmin menegaskan bahwa KKP di Kabinet Merah Putih harus serius dalam menetapkan kebijakan di sektor perikanan. Ia berharap pendapatan nelayan di era kepemimpinan Prabowo dapat meningkat, sehingga nelayan di Indonesia bisa mendapatkan penghasilan minimal Rp7,5 juta per bulan.

    “Kebijakan pada on fishing di KKP harus serius, perikanan tangkap terukur sebaiknya menggunakan pendekatan ekonomi, bukan pendekatan biologi. Pastikan berapa jumlah kapal ikan dan nelayan yang boleh beroperasi di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) agar pendapatan nelayan minimal mencapai Rp7,5 juta per orang per bulan,” ujar Rokhmin dalam Diskusi Publik KNTI bertema ‘Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan’, Selasa (29/10/2024).

    Merusak Lingkungan

    Menurut Rokhmin, langkah lain untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan memberantas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) dan destructive fishing.

    Sebagai informasi, destructive fishing adalah praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti menggunakan bahan peledak atau racun. Praktik ini menjadi ancaman utama bagi pengelolaan potensi perikanan Indonesia.

    “Berantas IUU dan destructive fishing, seluruh nelayan seharusnya mengikuti pedoman Responsible Fisheries yang diterbitkan oleh FAO,” tambahnya.

    Selain itu, Rokhmin menyoroti kurangnya penyediaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan oleh KKP. Di Indonesia, banyak nelayan tidak dapat melaut selama 3-4 bulan karena cuaca buruk dan paceklik ikan. Akibatnya, mereka tidak memiliki penghasilan dan banyak yang terjebak dalam kemiskinan.

    “Mata pencaharian alternatif ini belum disediakan oleh KKP. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, nelayan minimal 3-4 bulan tidak bisa melaut akibat cuaca buruk atau paceklik ikan, dan pemerintah tidak memberikan alternatif penghasilan,” ujarnya.

     

  • Segini Gaji Hakim Setelah Naik di Akhir Era Jokowi – Page 3

    Segini Gaji Hakim Setelah Naik di Akhir Era Jokowi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan kenaikan gaji dan tunjangan hakim sebelum turun dari jabatannya, pada 18 Oktober 2024 lalu.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024, tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012 mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim di bawah Mahkamah Agung (MA).

    Dalam PP tersebut tertuang, bahwa kenaikan gaji hakim akan dilakukan secara berkala, dengan syarat telah memenuhi masa kerja golongan. Selain itu, kenaikan gaji berkala akan diberikan jika dalam penilaian dengan predikat kinerja tahunan paling rendah dinyatakan baik.

    “Pemberian kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 3D dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh atasan langsung hakim yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang,” tulis Pasal 3E PP Nomor 44 Tahun 2024.

    Terkait rincian gaji dalam PP tersebut, tertulis untuk hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, bagi hakim golongan III mendapatkan gaji pokok paling kecil Rp2.785.700 dan paling besar Rp5.180.700. Sementara gaji hakim golongan IV akan menerima paling kecil Rp3.287.800 dan terbesar Rp6.373.200.

    Selanjutnya, untuk kenaikan tunjangan hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer, bagi hakim tingkat pertama mulai dari Rp11.900.000 sampai dengan Rp37.900.000. Sedangkan hakim tingkat banding mulai dari Rp38.200.000 sampai dengan Rp56.500.000.

    Tak hanya kenaikan gaji, para hakim juga akan mendapatkan tunjangan keluarga dengan hitungan untuk istri/suami senilai 10 persen dari gaji dan anak 2 persen dari gaji, tunjangan beras 10 kilogram yang dapat diberikan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kemahalan.

    Berikut besaran gaji pokok hakim berdasarkan golongan, menurut PP nomor 44 tahun 2024, dirangkum Liputan6.com, Selasa (29/10/2024).

    Gaji Hakim Golongan III

    Golongan III/a: Rp2.785.700 – Rp4.575.200
    Golongan III/b: Rp2.903.600 – Rp4.768.800
    Golongan III/c: Rp3.026.400 – Rp4.970.500
    Golongan III/d: Rp3.154.000 – Rp5.180.700

    Golongan IV/a: Rp3.287.800 – Rp5.399.900
    Golongan IV/b: Rp3.426.900 – Rp5.628.300
    Golongan IV/c: Rp3.571.900 – Rp5.866.400
    Golongan IV/d: Rp3.723.000 – Rp6.114.500
    Golongan IV/e: Rp3.880.400 – Rp6.373.200

     

     

  • Maruarar Sirait Hibahkan Tanah buat Bangun Rumah Gratis, Lengkap Beserta Isinya – Page 3

    Maruarar Sirait Hibahkan Tanah buat Bangun Rumah Gratis, Lengkap Beserta Isinya – Page 3

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBRK) dan masyarakat kurang mampu bisa diturunkan.

    Untuk itu, pria yang akrab disapa Ara ini siap mendengar berbagai masukan berharap dukungan dari berbagai mitra kerja di bidang perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yang jadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya targetkan rumah untuk rakyat bisa diturunkan. Saya siap mendengar masukan dari mitra perumahan, ayo gotong royong bangun rumah rakyat,” ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, dikutip Selasa (29/10/2024).

    Sebagai perbandingan, dia mengacu pada harga sewa di rumah susun alias Pasar Rumput, Jakarta. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, ia menilai harga sewa Rp 3,5 juta per bulan yang ditawarkan terlalu tinggi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    Setelah menghitung kebutuhan operasional Rusun Pasar Rumput sebesar Rp 18 miliar per tahun, Ara menganggap harga sewa ideal sekitar Rp 1,25 juta per bulan.

    “Bayangkan di Pasar Rumput, (unit) bersih, AC, 2 kamar, kalau dikasih Rp 1,25 juta buat rakyat kecil senang enggak? Dikasih buat ASN senang enggak,” kata Ara.