Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Program 100 Hari Menpan RB, Bereskan Masalah PNS dan Honorer di Kabinet Merah Putih – Page 3

    Program 100 Hari Menpan RB, Bereskan Masalah PNS dan Honorer di Kabinet Merah Putih – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini memaparkan program 100 hari usai dirinya resmi dilantik menakhodai reformasi birokrasi di Indonesia.

    Terdapat tiga fokus yang akan dikerjakan. Antara lain, pembentukan dan penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih, pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) alias PNS Kementerian Kabinet Merah Putih 2025-2029, serta penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer.

    “Kami telah menyusun langkah-langkah penataan kelembagaan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029. Targetnya pada Desember 2024 Kementerian PANRB sudah menyelesaikan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) seluruh kementerian/lembaga,” ujarnya dalam keterangan resmi Kementerian PANRB, Selasa (29/10/2024).

    Dijelaskan Rini, pemerintah telah menyiapkan tiga instrumen hukum dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih.

    Instrumen hukum tersebut yakni Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri, Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, serta Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

    “Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan ASN di kementerian, prinsipnya adalah pengalihan jabatan dan SDM tidak memengaruhi dan mengurangi layanan kepada masyarakat, serta tidak merugikan hak-hak pegawai, termasuk penghasilan,” ungkapnya.

    Selain penataan organisasi, Kementerian PANRB akan mengerjakan prioritas kedua dalam 100 hari yakni penetapan Peraturan Presiden Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Itu akan menjadi basis kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (sharedoutcome) dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

    Rini menyampaikan, inisiasi penerapan SAKP dilatarbelakangi oleh perlunya meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

     

  • AS Tambah Cadangan Minyak 3 Juta Barel pada 2025 – Page 3

    AS Tambah Cadangan Minyak 3 Juta Barel pada 2025 – Page 3

    Sebelumnya, teknologi Kecerdasan Buatan (AI) diperkirakan dapat berdampak pada harga minyak dunia selama dekade berikutnya, dengan meningkatkan pasokan yang berpotensi mengurangi biaya melalui peningkatan logistik dan meningkatkan jumlah sumber daya.

    Hal itu diungkapkan oleh bank asal Amerika Serikat, Goldman Sachs.

    Dampak negatif pada harga minyak dapat menurunkan pendapatan produsen seperti anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+.

    “AI berpotensi mengurangi biaya melalui peningkatan logistik dan alokasi sumber daya, yang mengakibatkan penurunan harga insentif marjinal sebesar USD 5/bbl, dengan asumsi kenaikan produktivitas sebesar 25 persen yang diamati untuk pengadopsi AI awal,” kata Goldman Sachs dalam sebuah catatan, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (4/9/2024).

    Goldman Sachs menjelaskan, dampak AI pada harga energi dan logam sebagian besar difokuskan pada sisi permintaan mengingat peningkatan permintaan listrik yang diharapkan.

    Bank itu memperkirakan, peningkatan AI potensial yang sederhana terhadap permintaan minyak dibandingkan dengan dampak permintaan terhadap listrik dan gas alam selama 10 tahun ke depan.

    “Kami yakin bahwa AI kemungkinan akan menjadi net negatif yang moderat bagi harga minyak dunia dalam jangka menengah hingga panjang karena dampak negatif dari kurva biaya (sekitar $5/bbl) jangkar jangka panjang minyak kemungkinan akan lebih besar daripada peningkatan permintaan (sekitar +USD 2/bbl),” beber Goldman.

     

  • Anggota DPR: Makan Bergizi Gratis Berkontribusi pada Kesejahteraan – Page 3

    Anggota DPR: Makan Bergizi Gratis Berkontribusi pada Kesejahteraan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Prabowo-Gibran menggagas Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 2025. Bagian dari agenda prioritas ini menargetkan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan anggaran mencapai Rp 71 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional.

    Tujuannya menyediakan makanan bergizi secara gratis, mengurangi angka kekurangan gizi, dan meningkatkan kesehatan dan membangun fondasi kecerdasan generasi muda sejak dini melalui asupan makanan bergizi.

     

    Program makan gizi gratis dinilai harus didukung penuh. Meity Rahmatia, Anggota DPR RI mengatakan, program Makan Bergizi Gratis adalah Perintah Pancasila yang harus mendapatkan dukungan penuh.

    “Semangat mengamalkan dari sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, akses terhadap makanan bergizi secara gratis mencerminkan upaya mencapai keadilan sosial, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sehat dan sejahtera tanpa terkendala akses pangan terutama untuk mendapatkan makan bergizi,” kata Meity dalam keterangan pers, Selasa (29/10/2024).

    Menurut anggota Komisi XIII DPR RI ini, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sejalan dengan semangat berbagi dan solidaritas, yang menjadi nilai fundamental dalam Pancasila.

    “Dengan memastikan semua orang, termasuk masyarakat yang kurang mampu, mendapatkan makanan bergizi, kita dapat berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa sesuai dengan cita-cita Pancasila,” pungkas Meity.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan dimulai pada Januari 2025.

    Menurut dia, makan bergizi gratis tersebut menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Makan bergizi salah satu yang menjadi program prioritas Beliau. Insyaallah mulai Januari sudah akan bisa dilaksanakan,” kata Prasetyo di Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

     

     

  • Penghasilan Nelayan di Era Prabowo Bakal Dinaikkan Jadi Rp 7,5 Juta Sebulan, Bisa? – Page 3

    Penghasilan Nelayan di Era Prabowo Bakal Dinaikkan Jadi Rp 7,5 Juta Sebulan, Bisa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024-2029, Rokhmin Dahuri, menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu menerapkan pendekatan terpadu dalam mewujudkan perikanan tangkap yang mampu menyejahterakan nelayan.

    Rokhmin menegaskan bahwa KKP di Kabinet Merah Putih harus serius dalam menetapkan kebijakan di sektor perikanan. Ia berharap pendapatan nelayan di era kepemimpinan Prabowo dapat meningkat, sehingga nelayan di Indonesia bisa mendapatkan penghasilan minimal Rp7,5 juta per bulan.

    “Kebijakan pada on fishing di KKP harus serius, perikanan tangkap terukur sebaiknya menggunakan pendekatan ekonomi, bukan pendekatan biologi. Pastikan berapa jumlah kapal ikan dan nelayan yang boleh beroperasi di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) agar pendapatan nelayan minimal mencapai Rp7,5 juta per orang per bulan,” ujar Rokhmin dalam Diskusi Publik KNTI bertema ‘Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan’, Selasa (29/10/2024).

    Merusak Lingkungan

    Menurut Rokhmin, langkah lain untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan memberantas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) dan destructive fishing.

    Sebagai informasi, destructive fishing adalah praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti menggunakan bahan peledak atau racun. Praktik ini menjadi ancaman utama bagi pengelolaan potensi perikanan Indonesia.

    “Berantas IUU dan destructive fishing, seluruh nelayan seharusnya mengikuti pedoman Responsible Fisheries yang diterbitkan oleh FAO,” tambahnya.

    Selain itu, Rokhmin menyoroti kurangnya penyediaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan oleh KKP. Di Indonesia, banyak nelayan tidak dapat melaut selama 3-4 bulan karena cuaca buruk dan paceklik ikan. Akibatnya, mereka tidak memiliki penghasilan dan banyak yang terjebak dalam kemiskinan.

    “Mata pencaharian alternatif ini belum disediakan oleh KKP. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, nelayan minimal 3-4 bulan tidak bisa melaut akibat cuaca buruk atau paceklik ikan, dan pemerintah tidak memberikan alternatif penghasilan,” ujarnya.

     

  • Segini Gaji Hakim Setelah Naik di Akhir Era Jokowi – Page 3

    Segini Gaji Hakim Setelah Naik di Akhir Era Jokowi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan kenaikan gaji dan tunjangan hakim sebelum turun dari jabatannya, pada 18 Oktober 2024 lalu.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024, tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012 mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim di bawah Mahkamah Agung (MA).

    Dalam PP tersebut tertuang, bahwa kenaikan gaji hakim akan dilakukan secara berkala, dengan syarat telah memenuhi masa kerja golongan. Selain itu, kenaikan gaji berkala akan diberikan jika dalam penilaian dengan predikat kinerja tahunan paling rendah dinyatakan baik.

    “Pemberian kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 3D dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh atasan langsung hakim yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang,” tulis Pasal 3E PP Nomor 44 Tahun 2024.

    Terkait rincian gaji dalam PP tersebut, tertulis untuk hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, bagi hakim golongan III mendapatkan gaji pokok paling kecil Rp2.785.700 dan paling besar Rp5.180.700. Sementara gaji hakim golongan IV akan menerima paling kecil Rp3.287.800 dan terbesar Rp6.373.200.

    Selanjutnya, untuk kenaikan tunjangan hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer, bagi hakim tingkat pertama mulai dari Rp11.900.000 sampai dengan Rp37.900.000. Sedangkan hakim tingkat banding mulai dari Rp38.200.000 sampai dengan Rp56.500.000.

    Tak hanya kenaikan gaji, para hakim juga akan mendapatkan tunjangan keluarga dengan hitungan untuk istri/suami senilai 10 persen dari gaji dan anak 2 persen dari gaji, tunjangan beras 10 kilogram yang dapat diberikan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kemahalan.

    Berikut besaran gaji pokok hakim berdasarkan golongan, menurut PP nomor 44 tahun 2024, dirangkum Liputan6.com, Selasa (29/10/2024).

    Gaji Hakim Golongan III

    Golongan III/a: Rp2.785.700 – Rp4.575.200
    Golongan III/b: Rp2.903.600 – Rp4.768.800
    Golongan III/c: Rp3.026.400 – Rp4.970.500
    Golongan III/d: Rp3.154.000 – Rp5.180.700

    Golongan IV/a: Rp3.287.800 – Rp5.399.900
    Golongan IV/b: Rp3.426.900 – Rp5.628.300
    Golongan IV/c: Rp3.571.900 – Rp5.866.400
    Golongan IV/d: Rp3.723.000 – Rp6.114.500
    Golongan IV/e: Rp3.880.400 – Rp6.373.200

     

     

  • Maruarar Sirait Hibahkan Tanah buat Bangun Rumah Gratis, Lengkap Beserta Isinya – Page 3

    Maruarar Sirait Hibahkan Tanah buat Bangun Rumah Gratis, Lengkap Beserta Isinya – Page 3

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBRK) dan masyarakat kurang mampu bisa diturunkan.

    Untuk itu, pria yang akrab disapa Ara ini siap mendengar berbagai masukan berharap dukungan dari berbagai mitra kerja di bidang perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yang jadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya targetkan rumah untuk rakyat bisa diturunkan. Saya siap mendengar masukan dari mitra perumahan, ayo gotong royong bangun rumah rakyat,” ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, dikutip Selasa (29/10/2024).

    Sebagai perbandingan, dia mengacu pada harga sewa di rumah susun alias Pasar Rumput, Jakarta. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, ia menilai harga sewa Rp 3,5 juta per bulan yang ditawarkan terlalu tinggi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    Setelah menghitung kebutuhan operasional Rusun Pasar Rumput sebesar Rp 18 miliar per tahun, Ara menganggap harga sewa ideal sekitar Rp 1,25 juta per bulan.

    “Bayangkan di Pasar Rumput, (unit) bersih, AC, 2 kamar, kalau dikasih Rp 1,25 juta buat rakyat kecil senang enggak? Dikasih buat ASN senang enggak,” kata Ara.

     

  • Harapan Besar Nelayan Tradisional pada Prabowo-Gibran – Page 3

    Harapan Besar Nelayan Tradisional pada Prabowo-Gibran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan, menyampaikan terdapat tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintahan baru yang di pimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor perikanan.

    Pertama, menyangkut kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia. Ia melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrim, utamanya di daerah pesisir.

    “Setidaknya ada tiga hal yang menurut kami perlu mendapatkan perhatian. Pertama adalah soal kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan Indonesia yang saya kira dalam kondisi kesejahteraan yang masih miskin dan bahkan kemiskinan ekstrim itu masih ada di masyarakat daerah pesisir,” kata Dani dalam Diskusi Publik KNTI ‘Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan’, Selasa (29/10/2024).

    Selain itu, KNTI juga menilai perlindungan wilayah penangkapan ikan di Indonesia masih sangat lemah, bahkan konflik ruang laut antara nelayan dengan aktivitas perikanan yang lain juga masih tinggi. Oleh karena itu, ia berharap di Pemerintahan yang baru bisa memperhatikan hal tersebut.

    Perhatian kedua, kaitannya dengan akses terhadap teknologi, permodalan, pasar, hingga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih lemah.

    “Dari nelayan dan pembudidaya kita, termasuk pengorganisasian nelayan dan pembididaya ikan di Indonesia yang masih lemah, dan KNTI disini terus kami mendorong agar penguatan sumber daya manusia, penguatan organisasi nelayan untuk menopang kemajuan sektor perikanan itu sendiri,” ujarnya.

    Ketiga, terkait dengan keberlanjutan dari sumber daya ikan itu sendiri. Lantaran, kata Dani, wilayah perikanan Indonesia banyak yang dieksploitasi berlebihan. Alhasil, banyak nelayan yang kesulitan mendapatkan sumber daya ikan.

    “Saya kira itu sangat penting ke depan, bagaimana praktek ilegal fishing, over fishing, itu bisa menjadi satu perhatian Pemerintah, termasuk pencemaran laut masih menjadi masalah besar, terutama dari sampah, dan pencemaran dari tumpahan minyak yang dirasakan nelayan-nelayan kami dibeberapa daerah,” pungkasnya.

  • Harga Sewa Rusun Pasar Rumput Kemahalan, Menteri Ara: Harusnya Rp 1,25 Juta – Page 3

    Harga Sewa Rusun Pasar Rumput Kemahalan, Menteri Ara: Harusnya Rp 1,25 Juta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBRK) dan masyarakat kurang mampu bisa diturunkan.

    Untuk itu, pria yang akrab disapa Ara ini siap mendengar berbagai masukan berharap dukungan dari berbagai mitra kerja di bidang perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yang jadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya targetkan rumah untuk rakyat bisa diturunkan. Saya siap mendengar masukan dari mitra perumahan, ayo gotong royong bangun rumah rakyat,” ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, dikutip Selasa (29/10/2024).

    Sebagai perbandingan, dia mengacu pada harga sewa di rumah susun alias Pasar Rumput, Jakarta. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, ia menilai harga sewa Rp 3,5 juta per bulan yang ditawarkan terlalu tinggi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

    Setelah menghitung kebutuhan operasional Rusun Pasar Rumput sebesar Rp 18 miliar per tahun, Ara menganggap harga sewa ideal sekitar Rp 1,25 juta per bulan.

    “Bayangkan di Pasar Rumput, (unit) bersih, AC, 2 kamar, kalau dikasih Rp 1,25 juta buat rakyat kecil senang enggak? Dikasih buat ASN senang enggak,” kata Ara.

    Efisiensi Anggaran

    Ke depan, Ara melanjutkan, pihaknya juga mengedepankan keterbukaan informasi di Kementerian PKP. Sehingga terjadi efisiensi anggaran serta menghindari tindak korupsi di sektor perumahan. Apalagi Kementerian PKP memiliki tugas untuk membangun 3 juta rumah, namun anggaran yang disediakan masih minim.

    “Bayangkan anggaran perumahan tahun 2025 kami hanya Rp 5 triliun. Anggaran ini lebih sedikit daripada tahun 2024 yang anggaran perumahan Rp 14 triliun yang hanya bisa digunakan membangun sekitar 200 ribu unit. Jadi bayangkan kami harus membangun 3 juta rumah, dan saya harus bisa menggunakan dana non APBN untuk mensukseskan program tersebut,” ungkapnya.

    Ara lantas mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam program perumahan. Misalnya dari pengusaha, pengembang, perbankan, serta pihak swasta bisa membangun rumah lewat dana CSR nya sehingga efisiensi APBN bisa dilaksanakan dengan baik.

    “Tolong bantu kami ajak khususnya semua mitra kerja untuk bergotong royong membangun rumah untuk rakyat. Sesuai dengan bidangnya masing-masing dan saya juga berharap dunia usaha sektor properti bisa terus berkembang. Kalau harga rumah turun kan rakyat juga senang dan Indonesia lebih sejahtera,” tuturnya.

  • IMF: Pelemahan Yen Bawa Manfaat ke Ekonomi Jepang – Page 3

    IMF: Pelemahan Yen Bawa Manfaat ke Ekonomi Jepang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dana Moneter Internasional (IMF) menilai Yen yang lemah akan bermanfaat bagi ekonomi Jepang, karena dorongan ekspor melebihi peningkatan biaya impor.

    Mengutip Channel News Asia, Senin (29/10/2024) kepala misi IMF di Jepang, Nada Choueiri juga mendesak Jepang untuk menaikkan suku bunga secara bertahap dan menyusun anggaran tambahan, ketika guncangan besar melanda ekonomi.

    “Kami akan menyarankan Bank of Japan untuk tetap berhati-hati, seperti yang telah mereka lakukan sejauh ini, dan bersikap secara bertahap dalam laju kenaikan suku bunga, karena ada ketidakpastian yang tinggi atas prospek inflasi,” ungkap Choueiri, dalam sebuah wawancara.

    Seperti diketahui, Yen telah melanjutkan penurunannya baru-baru ini terhadap Dolar Amerika Serikat karena ekspektasi bahwa perbedaan suku bunga AS-Jepang akan tetap lebar.

    Namun, kondisi ini menimbulkan masalah bagi otoritas yang khawatir akan pukulan terhadap rumah tangga dari kenaikan biaya impor akibat yen yang lemah.

    Tetapi Choueiri mengatakan bahwa manfaat dari peningkatan ekspor dari Yen yang lemah melebihi kenaikan biaya impor untuk Jepang, yang merupakan ekonomi yang “sangat berorientasi ke luar”.

    “Jadi, depresiasi Yen pada pertumbuhan bersih di Jepang,” katanya.

    Sebelumnya, pelemahan Yen memicu peringatan dari Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato, yang mengatakan bahwa pergerakan Yen yang sepihak dan cepat baru-baru ini memerlukan peningkatan kewaspadaan.

    “Penting untuk menyadari bahwa otoritas Jepang berkomitmen pada rezim nilai tukar yang fleksibel,” jelasnya, ketika ditanya apakah pergerakan Yen yang cepat akan mendukung intervensi di pasar mata uang.

     

  • RI Berpotensi Kehilangan Banyak Produksi Migas, Inovasi Ini jadi Solusi – Page 3

    RI Berpotensi Kehilangan Banyak Produksi Migas, Inovasi Ini jadi Solusi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertamina EP Rantau Field yang merupakan bagian dari Pertamina Hulu Rokan Zona 1 terus melakukan upaya untuk berkontribusi optimal terhadap target produksi migas nasional. Terbaru, Pertamina EP Rantau melakukan continuous improvement untuk mengatasi masalah kepasiran dengan Inovasi We Are Fines.

    Pertamina EP Rantau mengelola lapangan-lapangan migas yang tergolong sudah mature dan memiliki loss production opportunity yang disebabkan oleh pasir (sand/mud). Menurut data yang dihimpun oleh Pertamina EP Rantau Field, Potensi Kehilangan Produksi/Loss Production Opportunity di tahun 2019 sampai 2022 adalah 62%.

    Inovasi We Are Fines berupaya menekan angka tersebut dengan melakukan Management reservoir adalah proses pengelolaan data dan informasi terkait reservoir Migas untuk mengoptimalkan produksi. Ini mencakup analisis geologi atau karakteristik batuan, data produksi, dan perencanaan pengembangan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan eksploitasi sumber daya migas.

    Metode We Are Fines memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil study dari LEMIGAS yang menyatakan bahwa penggunaan Potassium Klorida (KCI) memberikan efek positif pada reservoir.

    KCl adalah garam yang bersifat hipertonis, artinya ia memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi dari air formasi. Hal ini menyebabkan fluida KCl akan menarik air dari formasi ke dalam fluida KCl. Proses ini dinamakan Osmosis. Proses ini dapat mencegah terjadi swelling pada formasi batuan. Swelling pada formasi bantuan dihindari karena dapat menyebabkan terproduksinya pasir ke permukaan.

    Berhubung mineralogi formasi batuan di Lapangan Rantau memiliki tanah liat yang tinggi, penggunaan completion fluid yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya swelling dan terproduksinya pasir. Oleh karena itu Metode We Are Fines juga melakukan improvisasi sensitivitas penggunaan konsentrasi KCl 2 sampai dengan 7% yang lebih efektif dan efisien pada masing-masing layer di Lapangan Rantau.

    “Keberhasilan metode we are fines didalam menentukan kandungan tanah liat disetiap lapisan batuan diharapkan dapat mempertahankan operasi produksi di field Rantau dan direplikasi ke lapangan migas mature lainnya,” ujar Petroleum Engineering PEP Rantau Feruz Kausar.