Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • APBN Defisit Rp 309,2 Triliun di Oktober 2024 – Page 3

    APBN Defisit Rp 309,2 Triliun di Oktober 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bulan Oktober 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun.

    Angka tersebut setara 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

    “Dari total postur (APBN) kita mengalami defisit Rp.309,2 triliun atau 1,37 persen dari PDB. Ini masih kecil dibandingkan target defisit tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jumat (8/11/2024).

    Sri Mulyani lebih lanjut merinci, Kemenkeu mencatat pendapatan negara mencapai Rp 2.247 triliun hingga akhir Oktober 2024. Hal ini menandakan, negara sudah mengumpulkan 80,2 persen pendapatan dari target APBN 2024.

    Adapun belanja APBN senilai RpZ2.556 triliun atau setara 76,9 persen dari target APBN 2024.

    Selain itu, keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp 97,1 triliun.

    Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan ekonomi global, khususnya yang masih dihantui pelemahan ekonomi di China dan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

    “China sebagai negara perekonomian size kedua dunia terbesar dunia juga masih dihadapkan pada kondisi properti yang lemah dan isu dari utang pemerintah daerahnya yang belum selesai,” papar Sri Mulyani.

  • Erick Thohir: Program Bersih-Bersih BUMN Berlanjut! – Page 3

    Erick Thohir: Program Bersih-Bersih BUMN Berlanjut! – Page 3

    Sebelumnya, Erick Thohir menegaskan upaya peningkatan tata kelola perusahaan BUMN, termasuk dalam mencegah kebocoran dana APBN di BUMN. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng BPPIK, lembaga baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, untuk mencegah kebocoran anggaran.

    “Kami akan mensinergikan pembangunan agar ada pengendalian dan investigasi jika ada penyelewengan,” ujar Erick.

    Erick menambahkan bahwa terdapat kebocoran anggaran sekitar 30 persen yang disoroti oleh Prabowo. Karena itu, efisiensi anggaran menjadi langkah yang penting.

    Dalam konteks BUMN, Erick telah memangkas jumlah BUMN dari 114 menjadi 47. Dari jumlah tersebut, 40 BUMN sudah sehat, sedangkan 7 lainnya masih dalam proses restrukturisasi.

    “Dengan jumlah BUMN sekarang yang tinggal 47, ini membuktikan langkah penyehatan. 40 sehat, tujuh lainnya masih restrukturisasi,” jelasnya.

    Ia menyatakan siap bekerja sama dengan BPPIK untuk memerangi korupsi dan meningkatkan efisiensi di BUMN.

    “Saya siap membuka pintu selebar-lebarnya. Kita bisa maju ke depan dengan efisiensi dan menekan korupsi,” tegas Erick.

     

  • Prabowo Bentuk Badan Intelijen Keuangan, Apa Saja Tugasnya? – Page 3

    Prabowo Bentuk Badan Intelijen Keuangan, Apa Saja Tugasnya? – Page 3

    Deni menuturkan, ada empat alasan yang melatarbelakangi perombakan itu. Pertama, kondisi dinamika geopolitik dan ekosistem keuangan nasional terkini. Kedua, kompleksitas peran menteri keuangan dalam menetapkan kebijakan di sektor keuangan (dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK).

    Ketiga, kompleksitas peran menteri keuangan selaku bendahara umum negara (BUN), terutama dalam bidang penerimaan negara (UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003).  

    Terakhir, dalam rangka penguatan integrasi dan interoperabilitas sistem keuangan dalam kerangka Integrated Financial Management Information System (IFMIS). Kehadiran Perpres 158/2024 mencabut Perpres 57/2020. Dengan demikian, maka susunan organisasi Kemenkeu saat ini adalah sebagai berikut.

    1.    Sekretariat Jenderal

    2.    Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (baru);

    3.    Direktorat Jenderal Anggaran;

    4.    Direktorat Jenderal Pajak;

    5.    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

    6.    Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

    7.    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

    8.    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

    9.    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

    10.  Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (baru);

    11.  Inspektorat Jenderal;

    12.  Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (baru);

    13.  Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

    14.  Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;

    15.  Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;

    16.  Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;

    17.  Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;

    18.  Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

    19.  Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;

    20.  Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;

    21.  Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan

    22.  Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

     

     

  • Pendapatan Negara hingga Oktober 2024 Capai Rp 2.247,5 Triliun – Page 3

    Pendapatan Negara hingga Oktober 2024 Capai Rp 2.247,5 Triliun – Page 3

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan proses penyusunan APBN 2025 bersama DPR RI, khususnya Badan Anggaran (Banggar).

    Penyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini disebutnya tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Sesuai mandatnya, Sri Mulyani mengatakan, APBN sebagai instrumen keuangan negara utama jadi instrumen andalan untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan atau keadilan sosial, dan menjaga stabilitas.

    “Itu adalah esensi fungsi keuangan negara yang tertuang dalam UU Keuangan Negara, alokasi, distribusi, dan stabilisasi,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Kamis (19/9/2024).

    Menurut dia, penyusunan APBN 2025 telah mengikuti ajaran dari Soemitro Djojohadikoesoemo, akademisi yang sempat memegang beberapa jabatan menteri di era 1950-1970an.

    “Itu juga merupakan esensi trilogi pembangunan yang diajarkan oleh Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo, yaitu ayahanda dari presiden terpilih, yaitu perekonomian harus dijaga untuk mencapai tiga keseimbangan, yaitu pertumbuhan, pemerataan dan menjaga stabilitas,” bebernya.

    Transparan

    Sri Mulyani menyampaikan, APBN 2025 telah disusun melalui proses pembahasan yang transparan, terbuka dan konstruktif.

    “Ini menunjukan demokrasi Indonesia yang sehat dengan check and balance, keterbukaan terhadap masukan, pandangan dan kritikan yang tetap berjalan, namun kesepakatan tetap dapat diwujudkan,” ungkapnya.

    “APBN merupakan instrumen kebijakan makro fiskal yang harus tetap dijaga kesehatan dan keberlanjutannya, agar terus mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara efektif dan berkeadilan,” tutur Sri Mulyani.

     

     

     

    Reporter: Siti Ayu Rachma

    Sumber: Merdeka.com

  • Lahan Sitaan BLBI Bakal Dipakai Program 3 Juta Rumah, Ini Tanggapan Pengamat – Page 3

    Lahan Sitaan BLBI Bakal Dipakai Program 3 Juta Rumah, Ini Tanggapan Pengamat – Page 3

    Sebelumnya, Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) hanya punya waktu hingga penghujung 2024. Banyak pihak menyarankan Satgas BLBI terus bekerja di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

    Hanya saja, berlanjutnya kerja Satgas BLBI disebut-sebut tak akan memunculkan gebrakan. Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyampaikan masalah yang dihadapi oleh satgas akan sama seperti periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Jika satgas BLBI berlanjut di pemerintahan Prabowo-Gibran, saya kira masalahnya juga akan sama,” kata Ronny, dihubungi Liputan6.com, Rabu (11/9/2024).

    Dia menduga, ada obligor BLBI yang terkait dengan pemerintah, termasuk dengan keluarga mantan presiden. Dengan begitu, dia menilai kerja Satgas BLBI akan sedikit sulit menghadapinya, mengingat ada kemungkinan konflik kepentingan.

    “Ada beberapa obligor yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dengan keluarga Cendana. Hal ini akan menyulitkan pemerintahan Prabowo, karena ada conflict of interest di saat membereskan masalah BLBI ini nantinya,” tuturnya.

    Ronny bilang, kerja Satgas diprediksi cenderung menyasar pada obligor yang tak berkaitan secara politik. Misalnya obligor yang serupa dengan Marimutu Sinivasan yang ditangkap beberapa waktu lalu.

    “Artinya, jika stagas BLBI berlanjut, target-target yang akan disasar adalah target-target yang aman, yakni target yang sudah tak memiliki patron politik lagi, seperti Srinivasan ini,” ucapnya.

    “Risikonyo, di tangan Prabowo urusan BLBI ini juga akan bernasib sana dengan era Jokowi, SBY, dan Megawati. Sampai ujung-ujungnya tak ada lagi Satgas BLBI, atau targetnya sudah meningal semua, lalu orang-orang lupa terhadap kasus BLBI ini,” sambung dia.

    Ronny mengaku tak yakin persoalan BLBI ini bisa selesai. “Catatan saya, saya pesimis masalah BLBI ini akan selesai,” pungkasnya.

     

     

  • Ikuti The Fed, Suku Bunga Pinjol Bakal Turun? – Page 3

    Ikuti The Fed, Suku Bunga Pinjol Bakal Turun? – Page 3

    Sebelumnya, The Federal Reserve (The Fed) menyetujui pemangkasan suku bunga kedua berturut-turut pada Kamis, 7 November 2024 bergerak dengan kecepatan yang tidak seagresif sebelumnya tetapi tetap melanjutkan upayanya untuk menyesuaikan kebijakan moneter Amerika Serikat.

    Melansir CNBC  International, Kamis (8/11/2024) Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) menurunkan suku bunga acuan pinjaman sebesar seperempat poin persentase atau 25 basis poin, ke kisaran target 4,50%-4,75%.

    Pemangkasan ini pun sesuai dengan prediksi pasar, yang telah dikomunikasikan baik pada pertemuan September maupun dalam pernyataan tindak lanjut dari para pembuat kebijakan sejak saat itu.

    Pemangkasan suku bunga dilakukan dengan pemungutan suara bulat komite. Kali ini, Gubernur The Fed Michelle Bowman menyetujui keputusan tersebut.

    Pernyataan pascapertemuan mencerminkan beberapa perubahan dalam cara The Fed memandang kondisi ekonomi AS. Di antaranya adalah perubahan pandangan dalam cara menilai upaya untuk menurunkan inflasi sambil mendukung pasar tenaga kerja.

    “Komite menilai bahwa risiko untuk mencapai sasaran ketenagakerjaan dan inflasi secara kasar seimbang,” tulis The Fed dalam risalah terbaru. 

    Para pedagang kini memperkirakan The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga seperempat poin persentase pada bulan Desember mendatang, lalu berhenti pada bulan Januari karena menilai dampak dari langkah pengetatannya, menurut alat FedWatch milik CME Group.

    “Kami menafsirkan pernyataan tersebut secara keseluruhan sebagai petunjuk ke jalur kebijakan yang stabil saat ini. karena para pembuat kebijakan meluangkan waktu untuk mencerna dampak kemenangan Trump pada kebijakan ekonomi, kondisi keuangan, dan semangat, dengan pemotongan lain pada bulan Desember sebagai kasus dasar yang baik,” kata Krishna Guha, wakil ketua Evercore ISI.

    FOMC mengindikasikan pada September 2024 bahwa para anggota mengharapkan pemotongan suku bunga hingga setengah poin persentase lagi pada akhir tahun ini dan kemudian satu poin persentase penuh lagi pada tahun 2025. 

  • Erick Thohir: Program Bersih-Bersih BUMN Berlanjut! – Page 3

    Erick Thohir Gandeng Badan Baru Bentukan Prabowo, Kejar Oknum Selewengkan Duit BUMN – Page 3

    Sementara itu, Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto akan mengejar sumber-sumber pemborosan anggaran yang terjadi di berbagai aspek. Ini sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita semuanya tahu, beliau sudah menyampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, kebocoran di Indonesia ini sangat luar biasa. Bahkan aparat pun juga sudah terlipat di dalamnya, yang seharusnya membersihkan malah ikut bermain,” tegasnya.

    “Oleh karena itu, kami dari Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus akan lebih concern untuk bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjutin hal ini sampai ke akar-akarnya,” sambungnya.

    Mengutip Prabowo, dia menegaskan pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik jika arapatnya terlibat korupsi. Maka, diperlukan upaya tegas dalam melawan korupsi.

    “Oleh karena itu, kami akan menindaklanjutin hal ini sampai ke akar-akar, sampai ke pemimpinan-pemimpinan paling rendah, bahkan sampai ke kepala-kepala daerah sehingga memastikan, mengontrol, dan mengawasi APBN, APBD berjalan semestinya,” beber Aries.

  • Jokowi Terima Uang Pensiun dan Tabungan Hari Tua, Berapa Besarannya? – Page 3

    Jokowi Terima Uang Pensiun dan Tabungan Hari Tua, Berapa Besarannya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan penyerahan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi). 

    Penyerahan hak pensiun dan tabungan hari tua itu diserahkan langsung pada Jokowi di kediamannya di Kota Surakarta, Rabu (6/11/2024) lalu, diberikan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora.

    Penyerahan kartu ini menegaskan bahwa Presiden Jokowi kini resmi menjadi bagian dari penerima manfaat dari program pensiun TASPEN, yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

    Adapun besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978.

    TASPEN membayarkan manfaat Program Pensiun Jokowi mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN.

    “Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik,” kata Jokowi dalam keterangannya di Surakarta, dikutip Jumat (8/11/2024).

    Selain itu, TASPEN juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta TASPEN kepada Jokowi sebagai tanda kepesertaannya dalam program TASPEN.

    Seperti diketahui, Jokowi memasuki masa purna tugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun,sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024.

  • Kemasan Rokok Polos Berpotensi Langgar UU HAKI – Page 3

    Kemasan Rokok Polos Berpotensi Langgar UU HAKI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) dinilai telah menyalahi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), di mana ketentuan tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek juga dinilai sarat akan intervensi asing.

    UU Merek menyatakan bahwa merek dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna untuk membedakan antara satu merek dengan merek lainnya. Namun, rancangan aturan ini justru membuat seluruh kemasan rokok yang dipasarkan harus memiliki fitur kemasan yang seragam tanpa pembeda apapun.

    Pengamat Hukum Hikmahanto Juwana, mempertanyakan poin dalam Rancangan Permenkes tersebut. Sebab, menurutnya pemuatan identitas merek merupakan hak pemilik usaha untuk menjadi pembeda dengan kompetitor.

    “Karena ‘kan tentu pelaku usaha ingin bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan memunculkan apa sih perbedaan dari mereknya dengan merek pesaingnya,” ujar Hikmahanto dalam diskusi media bertajuk “Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru” di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

    Menurutnya, tekanan terhadap industri hasil tembakau, dalam hal ini termasuk penyeragaman bungkus rokok, tidak dipungkiri merupakan intervensi asing melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Bahkan, menurut peneliti hukum itu, dalam salah satu pasal FCTC menuding jika tampilan di bungkus rokok memberi sumbangsih atas kenaikan jumlah perokok.

    Padahal tudingan itu dinilai tidak benar dan harus dipertanyakan kembali. Sehingga Hikmahanto melihat pengaturan penyeragaman bungkus rokok yang membuat kehilangan identitas merek ini sebagai agenda pemaksaan asing terhadap pasar Indonesia.

    Hikmahanto menyatakan Rancangan Permenkes untuk mengatur kemasan rokok tanpa identitas merek ini menjadi paradoks di Indonesia. Ketika Australia pertama kali menjalankan aturan penghilangan identitas merek di bungkus rokok pada 2012, Indonesia menjadi salah satu negara yang melawannya.

     

  • Viral, Mentan Amran Copot Manager BUMN Gara-Gara Pupuk – Page 3

    Viral, Mentan Amran Copot Manager BUMN Gara-Gara Pupuk – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan pencopotan kepada salah satu pejabat di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) pada hari ini  lantaran menerima suap proyek bernilai ratusan juta rupiah. Pada 17 Oktober lalu, Mentan Amran juga telah mencopot 3 pegawai kementan yang meminta komisi proyek.

    Adapun pejabat Kementan yang dicopot setara eselon II. Proses pemecatan telah dilakukan. Namun, Mentan enggan merinci lebih lanjut identitas oknum tersebut berasal dari direktorat mana.

    “Ini ada kabar yang kurang baik untuk pertanian. Baru saja kami copot salah satu direktur di Kementerian Pertanian, baru saja kami tanda tangan,” ujar Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (28/10/2024).

    Secara nominal, ia menyebut besaran uang yang diterima pejabat bersangkutan Rp 700 juta. Meskipun nominal yang diakui sang pelaku masih lebih kecil dari jumlah tersebut.

    “Yang terkonfirmasi, yang disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya, Rp 700 juta, yang diakui Rp 500 juta,” ungkap dia.