Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Karawang Kian Dilirik, Pengembang Ini Incar Lewat Proyek Hunian hingga Ruko Modern

    Karawang Kian Dilirik, Pengembang Ini Incar Lewat Proyek Hunian hingga Ruko Modern

    Liputan6.com, Jakarta – Karawang kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi di Koridor Timur Jakarta. Selain menjadi rumah bagi berbagai industri dan investasi besar, wilayah ini kini berkembang sebagai destinasi hunian dan bisnis masa depan.

    Menjawab tingginya kebutuhan hunian modern, LippoLand melalui Lippo Karawang menghadirkan tiga proyek unggulan: Kozy Livin, K-Suites Collection, dan The Hive @ K-Town Center.

    Deputy Chief Operating Officer Lippo Karawang, Fritz Atmodjo menjelaskan, Kozy Livin menjadi jawaban atas kebutuhan tempat tinggal bagi profesional muda, ekspatriat, pelajar, hingga tenaga medis yang bekerja di sekitar Karawang.

    “Proyek ini mengusung konsep co-living dan berlokasi strategis hanya satu menit dari Exit Tol Jakarta–Karawang (Km 47) serta dekat CBD Karawang,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).

    Deputy Chief Operating Officer Lippo Karawang, Fritz Atmodjo, menyampaikan bahwa Kozy Livin menawarkan potensi passive income menarik.

    “Kozy Livin adalah investasi cerdas dengan potensi passive income hingga Rp22 juta per bulan,” ujarnya. Proyek ini menyediakan tiga tipe unit—Kozy 5, Kozy 8, dan Kozy 11—yang juga tersedia dalam versi full furnished bekerja sama dengan Maureno.

    Dengan sistem keamanan 24 jam dan fasilitas pendukung komunitas produktif, Kozy Livin diposisikan sebagai hunian modern sekaligus peluang investasi berkelanjutan di Karawang.

     

  • Laporan Liputan6.com dari Sydney: Dana Segar Australia Siap Masuk ke Indonesia, Nilainya Jumbo

    Laporan Liputan6.com dari Sydney: Dana Segar Australia Siap Masuk ke Indonesia, Nilainya Jumbo

    Liputan6.com, Sydney Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Thistlethwaite, mengatakan Pemerintah Australia siap untuk meningkatkan investasi ke Indonesia melalui pemanfaatan dana pensiun wajibnya yang mencapai sekitar AUD 4 triliun atau sekitar Rp 43 triliun (kurs 10.851 per dolar Australia).

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi baru pemerintah Australia untuk mendorong lembaga keuangannya lebih aktif berinvestasi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia disebut sebagai salah satu negara prioritas berkat kebutuhan infrastrukturnya yang besar dan potensi ekonomi yang terus berkembang.

    “Kami memiliki dana investasi yang sangat besar dalam sistem dana pensiun wajib, sekitar AUD 4 triliun,” kata Thistlethwaite dalam Media Briefing di kantornya Sydney, Australia, Selasa (18/11/2025).

    Ia menyampaikan bahwa sebagian besar dana pensiun Australia selama ini dialokasikan ke Amerika Utara dan Eropa. Namun, pemerintah kini mengubah arah strategi dengan membuka peluang lebih besar bagi Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

    “Dana ini biasanya diinvestasikan di Amerika Utara dan Eropa. Tapi kini kami memiliki strategi “Invested”strategi Asia Tenggara untuk mendorong dana pensiun dan lembaga keuangan berinvestasi di Asia Tenggara, terutama infrastruktur,” ujarnya.

     

     

     

  • Medco E&P Catat Tambahan Produksi Gas 9 MMSCFD dari Sumur Suban-22ST2

    Medco E&P Catat Tambahan Produksi Gas 9 MMSCFD dari Sumur Suban-22ST2

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, turut memberikan apresiasi atas pencapaian yang diraih Medco E&P. Ia menyebut keberhasilan ini tidak hanya menjadi kabar baik bagi perusahaan, tetapi juga bagi sektor energi nasional.

    “Keberhasilan kegiatan kerja ulang (work over) Sumur Suban-22ST2 di Blok Corridor dengan potensi tambahan gas sebesar 9 MMSCFD akan memperkuat pasokan gas nasional dan mendukung program ketahanan energi,” ujarnya.

    Djoko menambahkan bahwa pekerjaan ini berlangsung mulai 30 Oktober hingga 10 November 2025, bertepatan dengan momen Hari Pahlawan. Menurutnya, kontribusi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas pasokan gas, terutama menjelang periode permintaan yang terus meningkat.

     

  • Tunggakan BPJS Kesehatan Warga Depok Capai Rp 185 Miliar

    Tunggakan BPJS Kesehatan Warga Depok Capai Rp 185 Miliar

    Rahmanto menjelaskan, untuk kategori kelas satu, dari 200 ribu jiwa peserta BPJS Kesehatan, terdapat 30 ribu jiwa menunggak dengan besaran mencapai Rp59 miliar. Pada kelas dua terdapat 39 ribu jiwa menunggak dengan besaran Rp55 miliar.

    “Untuk kelas tiga, ada 139 ribu jiwa (menunggak), Rp70 miliar,” jelas Rahmanto.

    Adapun dari total keseluruhan penunggak BPJS Kesehatan, sebanyak 52 persen penunggakan diatas 24 bulan. Apabila dikalkulasikan, penunggakan diatas 24 bulan mencapai Rp97 miliar.

    “Karena kan di Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, tunggakan dihitung maksimal 24 bulan,” kata Rahmanto.

    Tidak hanya itu, berdasarkan data BPJS Kesehatan Kota Depok, persentase tunggakan peserta BPJS yang menunggak dua sampai empat bulan sebanyak 20 persen.

    “Jadi tunggakan peserta iuran BPJS Kesehatan sangat berpengaruh terhadap pembayaran ke rumah sakit ataupun faskes,” tutur Rahmanto.

    Rahmanto mengungkapkan, tunggakan iuran BPJS Kesehatan peserta turut mempengaruhi dalam pembayaran ke rumah sakit. Atas hal tersebut, rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan yang dilakukan pemerintah, dapat dilakukan dengan cara pemerintah membayarkan tunggakan BPJS Kesehatan.

    “Kami sih berharapnya jangan cuma dihapus, tapi diganti, ditalangi. Karena kalau dihapus benar-benar kesulitan kita membayar rumah sakit,” ucap Rahmanto.

     

     

  • Indonesia Jadi Negara Pertama dengan Sistem Ketertelusuran Berstandar Global Sektor Perikanan

    Indonesia Jadi Negara Pertama dengan Sistem Ketertelusuran Berstandar Global Sektor Perikanan

    Sebagai informasi, standar Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST) adalah protokol internasional yang dikembangkan secara kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan di industri perikanan dunia.

    Standar ini menetapkan parameter dan format Key Data Elements (KDE) yang harus dipenuhi agar sistem ketertelusuran dapat diakui secara global, seperti lokasi tangkapan, metode penangkapan, izin kapal, data pendaratan, dan sertifikasi.

    Ke depan, KKP akan memperluas implementasi STELINA ke berbagai wilayah sentra perikanan di Indonesia serta mendorong integrasi sistem ini untuk memperkuat daya saing produk nasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar KKP dalam mendorong hilirisasi perikanan, memastikan keterlacakan produk, dan meningkatkan nilai tambah di setiap rantai pasok.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen menjalankan program ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekologi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah nyata KKP adalah memastikan kegiatan penangkapan dan budi daya perikanan di Indonesia dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

  • Keamanan Perusahaan: 71% Pimpinan di Indonesia Sebut Ketidakstabilan Ekonomi Jadi Ancaman Utama

    Keamanan Perusahaan: 71% Pimpinan di Indonesia Sebut Ketidakstabilan Ekonomi Jadi Ancaman Utama

    Liputan6.com, Jakarta – Ketidakstabilan ekonomi kini muncul sebagai isu Keamanan paling mendesak bagi perusahaan di Indonesia. Berdasarkan laporan World Security Report, sebanyak 71% pimpinan keamanan di Indonesia menilai kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi ancaman utama yang paling berpotensi memengaruhi keamanan dalam setahun ke depan.

    Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi di dunia, menunjukkan tingkat kekhawatiran yang signifikan di lingkungan bisnis nasional.

    Situasi ini diperburuk oleh maraknya kampanye misinformasi dan keresahan publik. Sebanyak 62% responden melaporkan adanya peningkatan ancaman kekerasan terhadap para pemimpin perusahaan dalam dua tahun terakhir. Persentase tersebut jauh melampaui rata-rata Asia Pasifik yang hanya mencapai 46%.

    Temuan ini menegaskan bahwa ketegangan sosial yang dipicu oleh gejolak ekonomi dapat berdampak langsung pada stabilitas perusahaan dan keselamatan eksekutif.

    Laporan ini merupakan bagian dari studi global yang melibatkan 2.352 Chief Security Officer (CSO) dari 31 negara. Di Indonesia sendiri, terdapat 58 CSO yang menjadi responden.

    Managing Director G4S Indonesia Achmad Kosasih mengatakan, perusahaan melihat peningkatan signifikan terhadap risiko yang dihadapi para pemimpin perusahaan, yang sebagian besar dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan.

    “Ketidakpastian ini telah menciptakan kondisi di mana kampanye misinformasi dan disinformasi berkembang pesat, sering kali menjadi pemicu utama bagi pihak-pihak yang menargetkan dunia usaha di Indonesia,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).

    Ia melanjutkan, perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk yang terdepan secara global dalam menerapkan langkah-langkah perlindungan eksekutif yang komprehensif serta meningkatkan alokasi anggaran keamanan mereka.

    “Terdapat komitmen yang nyata untuk memanfaatkan teknologi canggih dalam memperkuat sistem keamanan,” jelas dia. 

     

  • Buruh: UMP 2026 Cuma Naik Rp 80 Ribu Jika Pakai Hitungan Pemerintah

    Buruh: UMP 2026 Cuma Naik Rp 80 Ribu Jika Pakai Hitungan Pemerintah

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak keras rumus penghitungan kenaikan upah minimum 2026. Dalam hitungannya, rumus pemerintah hanya membuat upah minimum provinsi (UMP) 2026 naik Rp 80-100 ribu.

    Dia menjelaskan, dalam rumus yang digunakan pemerintah, menggunakan angka pertumbuhan ekonomi, angka inflasi dan indeks tertentu. Adapun, pertumbuhan ekonomi didapat 5,12 persen, inflasi 2,67 persen, dan indeks tertentu 0,2-0,7.

    “Dengan demikian KSP-PB termasuk KSPI menolak keras khususnya nilai indeks tertentu yang bernilai 0,2-0,7. Bagaimana daya beli atau purchasing power bisa meningkat kalau nilai upah murah dengan indeks tertentu hanya 0,2 sampai dengan 0,7?,” kata Said Iqbal dalam Konferensi Pers daring, Selasa (18/11/2025).

    Iqbal melakukan simulasi hitungan kenaikan UMP 2026 dengan rumus tadi. Hasilnya, mendapat angka 3,75 persen. Angka ini kembali dikritik karena dinilai lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi.

    Hitungannya belum selesai. Jika angka 3,75 persen ini dikalikan dengan besaran rata-rata UMP maka kenaikannya tidak lebih dari Rp 100 ribu per bulan. Dia mengambil contoh upah Jawa Barat sekitar Rp 2,2 juta.

    “Rata-rata upah minimum yaitu Rp 3 juta, kurang dari Rp 3 juta per bulan. Maka 3,75 persen dikali kurang dari Rp 3 juta, kira-kira kurang dari Rp 100 ribu. Jawa Barat itu Rp 2,192 juta, kira-kira Rp 2,2 juta. Mari kita kalikan, Rp 2,2 juta kali 3,75 persen tadi (hasilnya) Rp 80 ribu, jahat bener negeri ini, 80 ribu naiknya,” beber dia.

     

  • Kredit Karbon Indonesia Sentuh USD 1 Miliar di COP30

    Kredit Karbon Indonesia Sentuh USD 1 Miliar di COP30

    Liputan6.com, Jakarta Lebih dari 50.000 orang dari lebih dari 190 negara, termasuk diplomat dan ahli iklim, berkumpul di Belém untuk menghadiri event selama 11 hari yang diadakan di pinggiran hutan hujan Amazon Brazil, yang fokus pada implementasi dan pengembangan komitmen-komitmen dari Perjanjian Paris yang ditandatangani sepuluh tahun lalu.

    KTT ini berlangsung di tengah proyeksi kenaikan suhu global sebesar 2–3°C pada tahun 2100, menjadikan aksi iklim yang terkoordinasi semakin mendesak.

    “COP30 adalah momen di mana komitmen iklim bertemu dengan kenyataan pasar. Negara berkembang membutuhkan sekitar USD 1,4 triliun, sementara negara-negara maju berjanji USD 300 miliar, sebuah kesenjangan yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana janji-janji ini diimplementasikan akan memiliki dampak nyata terhadap investasi dan penetapan harga pasar,” ujar Kepala APAC EBC Financial Group Samuel Hertz, dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).

    Indonesia di COP30

    Setelah pertemuan baru-baru ini, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, bertujuan untuk menghasilkan sekitar USD 1 miliar (IDR 16 triliun) dalam transaksi kredit karbon selama KTT tersebut, dengan target penjualan 90 juta ton kredit karbon dari proyek berbasis alam dan teknologi.

    Pemerintah memposisikan diri sebagai “jembatan hijau”, siap untuk memonetisasi kredit karbon berkualitas tinggi, menarik investasi asing, dan mengalihkan potensi aset alamnya menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Secara keseluruhan, ekosistem hutan Indonesia, ambisi pasar karbon, dan kemitraan internasional menempatkannya sebagai pemain kunci dalam agenda keuangan iklim COP30.

    Namun, kelompok lingkungan mengingatkan bahwa penekanan pada perdagangan karbon berskala besar berisiko menjadi bentuk greenwashing, di mana nilai tanah dan hutan dikomersialisasikan tanpa mengurangi emisi saat ini.

    “Penting untuk memastikan bahwa kredit karbon mematuhi kerangka kerja yang mengatur kriteria penting seperti tambahan dan keberlanjutan – tanpa itu, ‘integritas tinggi’ menjadi dipertanyakan,” kata Hertz.

    “Tanpa upaya atau peta jalan untuk mengurangi bahan bakar fosil, kredit karbon berisiko menjadi alat perdagangan tanpa manfaat bersih yang nyata saat ini,” lanjut dia.

     

  • Pertachem dan Pupuk Kaltim Sepakati Jual-Beli Soda Ash Produksi Lokal

    Pertachem dan Pupuk Kaltim Sepakati Jual-Beli Soda Ash Produksi Lokal

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina Petrochemical Trading (Pertachem), salah satu entitas usaha dalam Group PT Pertamina Patra Niaga, bekerja sama dengan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) terkait jual beli produk Soda Ash di pasar domestik.

    Kesepakatan yang dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini demi memperkuat rantai pasok industri kimia nasional dan mendukung upaya kemandirian bahan baku dalam negeri. Ini khususnya untuk kebutuhan industri kaca, deterjen, dan pengolahan air.

    Produk Soda Ash dari Pupuk Kaltim juga akan disalurkan untuk mendukung kebutuhan sektor energi seperti Pertamina Hulu Rokan.

    Pupuk Kaltim sendiri saat ini tengah membangun pabrik Soda Ash pertama di Indonesia dengan kapasitas 300 ribu ton per tahun serta produk samping Ammonium Chloride sebesar 300 ribu ton per tahun yang ditargetkan beroperasi pada Maret 2028.

    Hadirnya fasilitas ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pasokan Soda Ash domestik yang berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

    Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Petrochemical Trading (Pertachem), Oos Kosasih, dan Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), Gusrizal.

    Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Pertachem Oos Kosasih menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar entitas BUMN serta mendukung kemandirian energi dan industri nasional.

    “Kolaborasi ini merupakan wujud nyata sinergi antar entitas BUMN untuk memperkuat ekosistem industri petrokimia nasional. Kami optimistis, kerja sama ini tidak hanya memperluas portofolio Pertachem, tetapi juga berkontribusi pada kemandirian bahan baku dalam negeri serta efisiensi rantai pasok nasional,”*ujar Oos Kosasih.

     

  • JNE Buka Lowongan Kerja Posisi Analis, Cek Syarat dan Tugas Lengkapnya!

    JNE Buka Lowongan Kerja Posisi Analis, Cek Syarat dan Tugas Lengkapnya!

    Liputan6.com, Jakarta – Dunia logistik nasional kembali menunjukkan geliat positif menjelang akhir 2025. Salah satu perusahaan kurir terbesar di Indonesia, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), resmi membuka lowongan kerja terbaru untuk posisi Analis Penilaian & Perencanaan, sebuah jabatan strategis yang berada di bawah kanal Pengembangan Bisnis.

    Rekrutmen ini menjadi kesempatan menarik bagi para profesional dengan latar belakang manajemen bisnis, teknik industri, maupun keuangan yang ingin berkarier di perusahaan logistik berskala nasional.

    Dalam era persaingan logistik yang semakin ketat, kebutuhan akan tenaga profesional yang memiliki kemampuan analitis kuat, pemahaman mendalam tentang proses bisnis, serta kecakapan dalam pengelolaan proyek menjadi semakin penting.

    Peran analis di sektor ini bukan hanya sekadar membuat laporan, tetapi juga memastikan bahwa proyek berjalan efektif, efisien, serta sejalan dengan target perusahaan.

    Melalui posisi ini, kandidat akan terlibat langsung dalam pengembangan sistem pelaporan, pengendalian biaya, analisis risiko, hingga penyusunan rekomendasi strategis bagi manajemen JNE.

    Lowongan ini juga menunjukkan komitmen JNE dalam memperkuat fondasi tata kelola proyek yang terukur dan berbasis data.

    Dengan semakin luasnya kebutuhan layanan kurir, terutama di sektor e-commerce, keberadaan analis yang mampu mengelola metrik utama keuangan (KFM), memantau risiko, hingga menilai kelayakan proyek menjadi elemen kritis dalam menunjang perencanaan bisnis JNE ke depan.

    Bagi para pencari kerja yang ingin berkontribusi dalam transformasi bisnis logistik nasional, posisi ini bisa menjadi gerbang menuju karier yang lebih menantang sekaligus prospektif.