Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • OJK Rilis Aturan Baru Rekening Bank demi Cegah Penipuan

    OJK Rilis Aturan Baru Rekening Bank demi Cegah Penipuan

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengeluarkan aturan baru perihal rekening perbankan. Tujuan rilis aturan ini sebagai langkah strategis untuk mendorong standarisasi dan penguatan tata kelola pengelolaan rekening di sektor Perbankan.

    Aturan baru rekening bank tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.

    “Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Berdasarkan POJK ini lanjut Dian, bank harus memiliki kebijakan dan prosedur serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan rekening.

    Bank juga perlu memastikan bahwa nasabah mendapatkan kemudahan pengaktifan dan penutupan rekening melalui kanal bank melalui jaringan kantor fisik dan jaringan digital.

    Melalui penerbitan POJK ini, OJK menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan nasional.

    Standarisasi pengelolaan rekening nasabah diharapkan dapat mengurangi perbedaan perlakuan antarbank, memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi nasabah, serta meningkatkan transparansi layanan perbankan.

    Dalam melakukan pengelolaan rekening, bank perlu membagi klasifikasi rekening menjadi tiga yaitu:

    Rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo
    Rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari
    Rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari. 

  • Laporan Liputan6.com dari Sydney: Saat Reputasi Purbaya Bikin Investor Australia Kepincut

    Laporan Liputan6.com dari Sydney: Saat Reputasi Purbaya Bikin Investor Australia Kepincut

    Liputan6.com, Sydney Reputasi Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang fokus pada stabilitas dan reformasi struktural dinilai menjadi sinyal positif bagi investor asing, termasuk Australia.

    Kepala Perdagangan The Australian Trade and Investment Commission (Austrade), Jason Verspuy, menegaskan bahwa kepastian kebijakan adalah faktor utama yang mereka cermati sebelum mendorong ekspansi bisnis.

    “Salah satu hal yang selalu penting bagi kami adalah memahami pengaturan kebijakan,” kata Verspuy di kantornya International Towers, Barangaroo, Sydney, Australia, Rabu (19/11/2025).

    Menurutnya, dengan Menkeu baru yang dikenal konsisten pada fondasi stabilitas fiskal, Australia melihat peluang iklim investasi yang lebih kondusif.

    Verspuy menjelaskan bahwa memahami arah kebijakan pemerintah Indonesia merupakan langkah pertama yang selalu dilakukan Austrade. 

    Hal ini menjadi dasar mereka untuk memetakan potensi sektor-sektor yang bisa berkembang. Dalam konteks Indonesia, perubahan atau prioritas kebijakan sangat bergantung pada dinamika politik dalam negeri yang turut menentukan fokus pembangunan nasional.

    “Jadi, kami ingin melakukan itu dan bekerja dengan para pelaku usaha kami, tetapi selalu dengan fokus pada di mana peluang itu berada. Bagaimana kami mengidentifikasi peluang tersebut dan meningkatkan investasi kami. Dan di Indonesia, sistem politik Anda sendiri yang akan menentukan di mana prioritasnya,” ujarnya.

     

     

      

     

     

  • BI Rate Ditahan 4,75 Persen, Level Terendah Sejak 2022

    BI Rate Ditahan 4,75 Persen, Level Terendah Sejak 2022

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 18–19 November 2025. BI juga menetapkan suku bunga Deposit Facility tetap berada pada 3,75 persen, sementara Lending Facility dipertahankan di posisi 5,50 persen.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

    “Dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelanggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini,” kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers daring usai RDG, Rabu (19/11/2025).

    Menurut Perry, bank sentral terus memperkuat instrumen moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pemulihan ekonomi.

    BI sebelumnya telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin sejak September 2024 sampai Oktober 2025, sehingga mencapai 4,75 persen angka yang menjadi yang terendah sejak 2022.

    Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap dijaga melalui intervensi di pasar offshore, transaksi di pasar domestik (spot dan DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    BI juga menetapkan tingkat bunga untuk instrumen valas yang lebih kompetitif guna menjaga minat penempatan dana.

    Dari sisi likuiditas, BI mengurangi outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp 916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp 699,3 triliun per 17 November 2025.

    Selain itu, pembelian SBN mencapai Rp 289,91 triliun, termasuk melalui skema debt switching bersama pemerintah.

  • Bangun Kampung Haji di Mekkah, Danantara Bidik Lahan Seluas 2,5 Kali SCBD

    Bangun Kampung Haji di Mekkah, Danantara Bidik Lahan Seluas 2,5 Kali SCBD

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah mengikuti proses lelang pengadaan lahan untuk membangun kampung haji di Mekkah, Arab Saudi. Luasnya diperkirakan jauh lebih besar dibanding area komersial ternama di Jakarta, yakni Sudirman Central Business District (SCBD). 

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, tim Danantara sudah berada di Arab Saudi sejak 2,5 bulan untuk merealisasikan pembangunan kampung haji seluas 80 ha. 

    “Kita mencoba membeli tanah 80 hektare plus. Sekarang kita juga akan membeli beberapa lahan sekitar yang sudah selesai dengan izin-izinnya. 80 hektare itu sama dengan 2,5 kali SCBD,” jelasnya dalam acara Antara Business Forum 2025 di Westin Hotel, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Selain untuk menampung jamaah dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia, kampung haji itu nantinya juga bakal dimanfaatkan untuk area komersial. “Di sini kita akan mulai dari makanan-minuman, modest fashion, pariwisata, pharma, media, dan kemungkinan bisnis syariah,” bebernya. 

    Meskipun begitu, Indonesia harus bersaing dengan 90 penawar dari berbagai penjuru dunia agar bisa mendapatkan lahan untuk membangun kampung haji di Tanah Suci. 

    “Kita pun sekarang lagi melakukan B2B deal untuk beberapa aset di luar bidding-bidding itu, yang mungkin nanti bisa juga mengakomodir demand yang ada dari Indonesia,” ujar Pandu.

    Dapat Restu bin Salman

    Rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah mendapat lampu hijau dari Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS). 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan, lokasi kampung yang khusus menampung jemaah Indonesia itu akan berjarak 400 meter dari Masjidil Haram.

    “Beliau (Pangeran MBS) menyetujui permintaan dari Bapak Presiden untuk menjadikan kampung Indonesia Village yang lokasinya itu tidak terlalu jauh, 400 meter dari Masjidil Haram,” kata Rosan saat memberikan keterangan pers di Brussel, Belgia, beberapa waktu lalu. 

     

  • Terungkap, Ini Penyebab Investasi di Indonesia Tekor 40%

    Terungkap, Ini Penyebab Investasi di Indonesia Tekor 40%

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyoroti praktik premanisme yang menghambat iklim investasi di Indonesia. Lantaran, organisasi kemasyarakatan (ormas) hingga oknum pemerintahan turut jadi dalang di baliknya. 

    Alhasil, aksi premanisme turut menambah beban biaya dalam sebuah investasi hingga mencapai 40 persen dari dana awal yang dikeluarkan. 

    “Bahkan saya bilang, ya premanisme di kalangan institusi pemerintahan juga ada. Dan dalam semua lembaga research survey menyatakan, bahwa ini berkontribusi 15-40 persen terhadap cost of investment and then cost of production dalam investasi kita,” bebernya di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Todotua lantas memberi contoh Kadin Cilegon yang terlibat dalam kasus pemerasan proyek senilai Rp 5 triliun terhadap PT Chandra Asri Alkali. Kasus ini turut memberikan citra negatif terhadap iklim investasi nasional. 

    “Semenjak itu (kepercayaan) turun drastis, dan terus kita monitor tiap minggu, ngecek. Saya tiap minggu itu diinfokan terus, karena ini impact-nya cukup besar. Negara harus ada di sini, memberikan kepastian,” ungkap dia. 

    “Kita setuju bahwa investasi itu harus berkontribusi terhadap para pelaku usaha lokal kita. ‎Investasi itu tujuannya untuk membuka atau membangun suatu cycle ekonomi baru. Investasi itu juga adalah salah satu strategik untuk kita bisa membuka lapangan kerja baru,” ia menambahkan.. 

  • Menkeu Purbaya Pamer Jaket Dream 8 Buatan Lokal, Kode Keras Pertumbuhan Ekonomi?

    Menkeu Purbaya Pamer Jaket Dream 8 Buatan Lokal, Kode Keras Pertumbuhan Ekonomi?

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menarik perhatian usai mengenakan topi dengan tulisan “8%”, yang menjadi simbol target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2029 seperti dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Aksi itu dilakukan Purbaya usai menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Selasa (28/10/2025). Di tengah sesi wawancara bersama awak media, Purbaya tiba-tiba mengenakan topi hitam bertuliskan “8%” di bagian depan.

    “Ini target presiden ya, bukan target saya. Tapi nanti kita wujudkan dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Purbaya sambil menunjuk ke arah topinya. Video momen tersebut kemudian diunggah di akun Instagram resminya, @menkeuri, Rabu (29/10/2025).

    Langkah simbolik itu menunjukkan optimisme pemerintah dalam mewujudkan visi ekonomi nasional di era Prabowo-Gibran, yang menargetkan pertumbuhan mencapai 8 persen sebagai tonggak transformasi menuju negara berpendapatan tinggi.

  • Menko Zulkifli Hasan Ungkap Proyek Sampah Jadi Listrik Mandek 11 Tahun Karena Aturan Berbelit

    Menko Zulkifli Hasan Ungkap Proyek Sampah Jadi Listrik Mandek 11 Tahun Karena Aturan Berbelit

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan proyek pengolahan sampah jadi energi listrik atau waste to energy tak berjalan optimal saat ini. Padahal, proyek ini sudah diinisiasi sejak 11 tahun lalu. Alasannya tak lain karena prosesnya yang berbelit. Termasuk soal administrasi di pemerintahan yang membuat prosesnya menjadi panjang.

    Dia mencatat hanya ada 3 proyek yang pernah berjalan, dua diantaranya tidak maksimal.

    “Waste to Energy ini sudah berlangsung lama sebetulnya, sudah 11 tahun. Dalam 11 tahun itu kalau saya tidak salah, saya lihat, saya cek hanya ada tiga kesepakatan yang bisa berjalan. Ada satu di Surabaya, satu lagi di Solo. Solo sekarang enggak jalan, tidak jalan. Saya terakhir ke Surabaya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi 11 tahun. Karena apa? Karena prosesnya rumit, ruwet dan berputar-putar,” ungkap Zulkifli dalam Waste to Energy Investmen Forum 2025, di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Pada aspek administrasi, pemerintah daerah diwajibkan menanggung biaya pengiriman sampah yang disebut tipping fee. Proses persetujuannya pun tak sebentar, perlu ada restu sari DPRD tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

    “Setiap tahun, nanti kalau DPRD-nya berubah bisa berubah lagi. Belum kalau pengusahanya mesti meyakinkan wali kota atau bupati atau DPRD-nya agar tipping fee itu bisa disetujui yang tidak sedikit,” ucapnya.

    Persoalan tipping fee ini pun menjadi beban bagi pemerintah daerah.

    “Jawa Timur itu kalau saya tidak salah setahun itu Rp 100 miliar lebih. Anggaran yang terbatas seperti sekarang misalnya itu akan sulit sekali,” katanya.

     

  • Dua Proyek Hunian ASN IKN Dilelang Berskema KPBU, Daftar di Sini

    Dua Proyek Hunian ASN IKN Dilelang Berskema KPBU, Daftar di Sini

     

    Kedua proyek tersebut dilaksanakan dengan model desain, bangun, keuangan, operasikan, pelihara, transfer (design, build, finance, operate, maintain, and transfer/DBFOMT), menurut dia, yang menekankan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat penyediaan hunian yang berkualitas di IKN.

    Pembangunan rumah tapak ASN di KIPP 1B ditargetkan berlangsung selama dua tahun masa konstruksi diikuti masa pengoperasian dan pemeliharaan selama delapan tahun, PT Intiland Development Tbk, ditetapkan sebagai pemrakarsa melalui Surat Persetujuan Prakarsa Nomor B.317/Kepala/Otorita IKN/XI/2025 tertanggal 3 November 2025.

    “Sebagai bentuk kompensasi, PT Intiland Development Tbk, memperoleh tambahan nilai sebesar 10 persen,” ungkapnya.

    Proyek pembangunan delapan menara rumah susun ASN di KIPP 1A, memiliki masa konstruksi selama satu tahun tiga bulan, serta masa pengoperasian dan pemeliharaan selama 10 tahun.

    Proyek tersebut diinisiasi PT Nindya Karya (Persero) yang ditetapkan sebagai pemrakarsa melalui Surat Penetapan Pemrakarsa Nomor B.316/Kepala/Otorita IKN/XI/2025 tertanggal 3 November 2025, dengan bentuk kompensasi yang sama yaitu penambahan nilai 10 persen, demikian Sudiro Roi Santoso.

     

     

  • Waspada Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi, Catat Lokasi dan Prediksi Tanggalnya

    Waspada Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi, Catat Lokasi dan Prediksi Tanggalnya

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menginstruksikan seluruh pihak di sektor pelayaran, mulai dari Syahbandar maupun pihak operator kapal, nakhoda dan masyarakat maritim, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di wilayah perairan.

    Hal ini menindaklanjuti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang menyebutkan bahwa cuaca ekstrem dan gelombang tinggi akan terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia.

    Adapun berdasarkan informasi BMKG mulai 18-21 November 2025, tinggi gelombang 1,25-2,5 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia barat Bengkulu, Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia barat Aceh, Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah.

    Kemudian, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, Samudra Hindia selatan NTT, Selat Makassar bagian tengah, Selat Makassar bagian utara, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku, Laut Banda, Laut Seram, Laut Arafuru bagian utara, dan Laut Arafuru bagian tengah. Sementara tinggi gelombang 2,5-4,0 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna dan Laut Arafuru bagian barat.

    BMKG mendeteksi adanya bibit siklon tropis 97S di Laut Cina Selatan memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Aceh dan Laut Arafuru bagian tengah.

     

     

  • Nego Utang Whoosh ke China, Danantara Jamin Ajak Menkeu Purbaya

    Nego Utang Whoosh ke China, Danantara Jamin Ajak Menkeu Purbaya

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjamin bakal turut melibatkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam proses negosiasi utang Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, pihaknya bakal mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto perihal penyelesaian utang proyek kereta cepat. Pihaknya bakal mengajak Menkeu Purbaya untuk ikut serta bernegosiasi di China. 

    “Iya dong. Pak Purbaya, Pak Menkeu, dia tentu akan masuk di sana,” kata Pandu saat ditemui di Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Namun begitu, Pandu belum membocorkan waktu pastinya kapan tim Danantara beserta Menkeu Purbaya bakal bertolak ke China.

    Adapun ajakan Danantara tersebut diberikan setelah Purbaya minta diajak jika ada diskusi dengan China terkait restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

    Meskipun, Purbaya tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Serahkan ke Danantara 

    Menkeu Purbaya lantas memercayakan tanggung jawab utang proyek kereta cepat Whoosh kepada Danantara, yang juga memayungi beberapa BUMN seperti PT KAI (Persero) yang masuk dalam konsorsium proyek tersebut. 

    “KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih,” ujar dia via sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, beberapa waktu lalu. 

    “Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin),” Purbaya menambahkan.