Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Galeri24 dan UBS Kompak Turun

    Galeri24 dan UBS Kompak Turun

    Harga emas dunia menguat pada perdagangan Senin, didorong meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menurunkan suku bunga bulan depan. Kenaikan harga emas juga didorong oleh pelemahan dolar AS.

    Mengutip CNBC, Selasa (25/11/2025), harga emas di pasar spot naik 1,2% ke posisi USD 4.113,59 per troy ounce pada pukul 13.51 waktu New York. Sementara itu, emas berjangka AS untuk pengiriman Desember menguat 0,9% ke USD 4.115,4 per troy ounce.

    Pelemahan indeks dolar turut menjadi pemicu kenaikan harga emas karena membuat aset yang dibanderol dalam dolar lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lain.

    “Pasar semakin yakin bahwa Federal Reserve berada di jalur untuk menurunkan suku bunga pada Desember,” ujar Kepala analis komoditas TD Securities Bart Melek.

    Menurut Melek, kombinasi ekspektasi suku bunga lebih rendah dan dolar AS yang melemah memberikan dorongan kuat bagi emas sebagai aset lindung nilai.

    Sebelumnya, Presiden The Fed New York John Williams menyampaikan bahwa suku bunga AS bisa turun “dalam waktu dekat” tanpa mengganggu target inflasi, sekaligus membantu menahan pelemahan pasar tenaga kerja.

  • Ketua Komisi XI DPR Cecar Dirjen Pajak Soal Sistem Coretax Digarap Anak SMA

    Ketua Komisi XI DPR Cecar Dirjen Pajak Soal Sistem Coretax Digarap Anak SMA

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun meminta klarifikasi Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto. Terutama mengenai kabar sistem coretax digarap oleh pihak selevel ‘anak SMA’.

    Dia meminta klarifikasi Bimo mengenai hal tersebut. Apalagi, sistem coretax ini pula yang sempat menjadi perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu.

    “Perlu diklarifikasi pak pernyataan dan statement-nya Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa coretax itu programmer-nya dari vendornya itu lulusan SMA, ini yang ngomong Menkeu loh,” kata Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak Kemenkeu, Senin (24/11/2025).

    Dia mempertanyakan alasan penggunaan pihak ketiga dari luar negeri yang setara dengan lulusan SMA, termasuk lamanya waktu persiapan coretax sebelum efektif digunakan. Dia juga menyoroti kalau Presiden Prabowo Subianto yang lebih memilih produk lokal ketimbang produk luar negeri.

    “Pak presiden kita aja pak, ada mobil mercy, ada BMW ada rolls-royce, pakainya Maung pak, produksi dalam negeri, rekayasa engineering-nya dalam negeri,” tegas dia.

    “Nah kalau yang seperti ini, kita harus klarifikasi mengenai coretax ini. Dan saya butuh kejelasan karena berita terakhirnya itu pak Purbaya, yang diakhir Oktober itu masih menyampaikan banyak kelemahan-kelemahan di coretax,” sambung Misbakhun.

     

  • Punya 40% Cadangan Nikel Dunia, Indonesia Bisa Jadi Pusat Rantai Pasok Kendaraan Listrik

    Punya 40% Cadangan Nikel Dunia, Indonesia Bisa Jadi Pusat Rantai Pasok Kendaraan Listrik

     

    Liputan6.com, Jakarta Dalam perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Dunia COP30, MIND ID Group menegaskan bahwa masa depan industri nikel Indonesia hanya dapat berkelanjutan apabila dibangun di atas fondasi hijau dan teknologi rendah karbon.

    PT Vale Indonesia Tbk, sebagai bagian dari MIND ID, menyampaikan bahwa transformasi menuju nikel hijau menjadi kunci bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pemain global mineral kritis di era transisi energi.

    ‎Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk, Budi Awansyah, menekankan bahwa kontribusi Indonesia terhadap agenda iklim dunia tidak cukup diukur dari besarnya cadangan mineral kritis yang dimiliki negara ini.

    Yang lebih menentukan adalah bagaimana industri nikel dikelola dengan standar lingkungan dan keberlanjutan yang mampu menjawab tuntutan global.

    ‎Budi mengingatkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 40 persen cadangan nikel dunia, menjadikannya pusat strategis dalam rantai pasok kendaraan listrik dan baterai. Namun, ia menilai persepsi publik terhadap sektor pertambangan masih diwarnai kekhawatiran atas perubahan bentang alam dan tekanan terhadap hutan.

    Untuk itu, transformasi menjadi industri hijau harus menjadi prioritas yang berjalan konsisten dan terukur.

    ‎Di hadapan peserta COP30, Budi menegaskan bahwa smelter merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar dalam industri ekstraktif. Karena itu, bila Indonesia ingin memimpin ekosistem mineral kritis global, maka industri nikel nasional harus lebih dahulu menunjukkan kepemimpinan melalui operasi rendah karbon, efisiensi energi, dan tata kelola yang lebih ketat.

    ‎PT Vale Indonesia Tbk, menurut Budi, telah menjalankan berbagai langkah dekarbonisasi, mulai dari penggunaan energi bersih seperti hydropower, peningkatan efisiensi smelter, optimalisasi panas buangan, hingga pemanfaatan gas CO dan hidrogen dalam proses produksi.

     

  • Mobil Listrik atau Hybrid, Mana yang Dapat Insentif Lebih Banyak?

    Mobil Listrik atau Hybrid, Mana yang Dapat Insentif Lebih Banyak?

    Lebih lanjut, Riyanto menilai bahwa kendaraan listrik murni dan hybrid akan memiliki segmentasi pasar yang berbeda. Pasar daerah cenderung akan lebih menerima kendaraan hybrid faktornya karena belum seluruh wilayah memiliki kesiapan dalam memfasilitasi BEV, terutama Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai ekosistem penting bagi pengoperasian BEV. 

    “Ya kalau BEV pasti konsumen di kota karena perlu SPKLU. Untuk hybrid perlu lebih banyak sosialisasi ke daerah terutama luar Jawa, banyak yang belum tahu hybrid,” katanya.

    Dia menambahkan, dengan berakhirnya insentif untuk BEV CBU, pasar kendaraan hybrid dan BEV produksi ataupun rakitan lokal diprediksi akan kembali menggeliat. “Insentif BEV CBU akan berakhir. Dampaknya BEV CKD dan HEV akan meningkat pasarnya. Tentu saja industri HEV akan bergairah kembali,” ujar Riyanto.

    Bahkan, menurutnya, pemerintah layak untuk memperpanjang sekaligus memperkuat kebijakan insentif bagi produsen hybrid, terutama jika mampu meningkatkan kandungan lokal dalam proses produksinya. “Insentif kendaraan hybrid layak dilanjutkan dan diberikan tambahan dengan penambahan produksi komponen lokal,” sebutnya.

    Senada dengan itu, Pengamat Otomotif Bebin Djuana juga menilai kendaraan hybrid seharusnya mendapat perhatian lebih besar dari sisi kebijakan fiskal. “Jika fokus kita pada emisi tentunya hybrid perlu diperhitungkan, bukan hanya BEV. BEV memang tidak menyumbang emisi, sedangkan hybrid mengurangi emisi, pada saat yang sama juga mengurangi pemakaian BBM. Sudah sepatutnya pajaknya dikurangi. Jika hal ini terjadi tentu market hybrid akan meningkat,” sebut Bebin.

    Ia menilai potensi pertumbuhan kendaraan hybrid akan sangat bergantung pada besarnya insentif pajak yang diberikan serta kecepatan produsen dalam menghadirkan model-model baru di pasar.

    “Besarnya peningkatan tergantung berapa besar potongan pajak dan kecepatan pabrik menyerahkan model-model terbaru karena konsumen kita selalu menginginkan model-model terbaru dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ungkap  Bebin.

     

  • Restitusi Naik 36,4% Bikin Pendapatan Neto Pajak Indonesia Anjlok

    Restitusi Naik 36,4% Bikin Pendapatan Neto Pajak Indonesia Anjlok

    Mengutip data yang ditampilkannya, secara bruto memang pendapatan pajak RI naik 1,8% dari Rp 1.767,13 triliun di Januari-Oktober 2024 menjadi Rp 1.799,55 triliun di Januari-Oktober 2025. Setoran positif tercatat pada Maret-Oktober 2025, sedangkan Januari-Februari 2025 negatif.

    Melihat angka setoran pajak bruto, PPh Badan menyumbang pertumbuhan tertinggi dengan 5,3%, sedangkan, PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 naik 0,3 persen. Sementara itu, PPh Oramg Pribadi dan PPh Pasal 21 anjlok 12,6%, serta PPN dan PPnBM turun 2,1%.

    “Yang mengalami pertumbuhan di sisi bruto itu PPh Badan 5,3%, kemudian tentu ini menggambarkan profitabilitas dari korporasi-korporasi yang menjadi wajib pajak penyumbang penerimaan, selain itu juga PPh final, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 26,” kata Bimo.

    “Ada beberapa penurunan dari sisi bruto, yang pertama itu PPH orang pribadi dan PPh Pasal 21, ini akibat adanya dampak TER (tarif efektif rata-rata) di awal tahun kemudian PPN dan PPnBM juga mengalami penurunan 2,1% karena masih terdapatnya setoran ada di deposit,” sambungnya menjelaskan.

     

     

  • Kredit Bank Mega Syariah Tumbuh 25,8%, Lampaui Perbankan Nasional

    Kredit Bank Mega Syariah Tumbuh 25,8%, Lampaui Perbankan Nasional

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Mega Syariah mencatat total pembiayaan sebesar Rp 9,185 triliun per 31 Oktober 2025. Tumbuh 25,8 persen secara tahunan (YoY), jauh melampaui laju pertumbuhan kredit perbankan nasional yang berada di kisaran 7,36 persen.

    Adapun merujuk data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit perbankan secara nasional per Oktober 2025 melambat dari sebelumnya 7,7 persen menjadi 7,36 persen. Dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sikap pelaku usaha yang cenderung menahan ekspansi, hingga suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.

    Mengutip laporan Bank Mega Syariah, Senin (24/11/2025), kontributor terbesar terhadap peningkatan pembiayaan perseroan berasal dari segmen Syariah Card yang mencatat pertumbuhan tahunan mencapai 114 persen (YoY). Selain itu, Multifinance juga menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 37 persen.

    Pada lini multifinance, komposisi pembiayaan didominasi motor yang mencapai porsi sekitar 87 persen. Kemudian sebanyak 10 persen merupakan pembiayaan mobil dan sisanya untuk pembiayaan barang elektronik.

    Lalu, pembiayaan konsumer juga naik 33 persen (YoY). Pertumbuhan portofolio konsumer terutama ditopang oleh peningkatan pembiayaan Flexi Home, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan outstanding dengan pertumbuhan sekitar 37,51 persen (YoY). 

    Selain itu, pertumbuhan signifikan juga datang dari produk pembiayaan FLPP (Flexi Sejahtera) yang meningkat 57,63 persen (YoY), serta pembiayaan multiguna (Flexi Multiguna) dan pembiayaan haji khusus (Flexi Mitra Mabur) yang masing-masing tumbuh  362,26 persen (YoY) dan 244,37 persen (YoY). 

     

  • Pemerintah Kantongi Pajak Rp 1.799,5 Triliun per Oktober 2025

    Pemerintah Kantongi Pajak Rp 1.799,5 Triliun per Oktober 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah sudah mengantongi pajak senilai Rp 1.799,55 triliun hingga Oktober 2025 ini. Jumlah ini naik sekitar 1,8% dari tahun lalu dengan penipang kenaikan dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

    Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto menuturkan setoran pajak sepanjang Januari-Oktober 2025 ini lebih tinggi sedikit dibandingkan periode yang sama pada 2024 lalu.

    “Secara bruto memang alhamdulillah kami selama 8 bulan terakhir sudah mencatat nilai yang positif walaupun tipis-tipis,” kata Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025).

    Mengutip data yang ditampilkannya, secara bruto memang pendapatan pajak RI naik 1,8% dari Rp 1.767,13 triliun di Januari-Oktober 2024 menjadi Rp 1.799,55 triliun di Januari-Oktober 2025. Setoran positif tercatat pada Maret-Oktober 2025, sedangkan Januari-Februari 2025 negatif.

    Melihat angka setoran pajak bruto, PPh Badan menyumbang pertumbuhan tertinggi dengan 5,3%, sedangkan, PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 naik 0,3 persen. Sementara itu, PPh Oramg Pribadi dan PPh Pasal 21 anjlok 12,6%, serta PPN dan PPnBM turun 2,1%.

    “Yang mengalami pertumbuhan di sisi bruto itu PPh Badan 5,3%, kemudian tentu ini menggambarkan profitabilitas dari korporasi-korporasi yang menjadi wajib pajak penyumbang penerimaan, selain itu juga PPh final, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 26,” kata Bimo.

    “Ada beberapa penurunan dari sisi bruto, yang pertama itu PPH orang pribadi dan PPh Pasal 21, ini akibat adanya dampak TER (tarif efektif rata-rata) di awal tahun kemudian PPN dan PPnBM juga mengalami penurunan 2,1% karena masih terdapatnya setoran ada di deposit,” sambungnya menjelaskan.

     

  • Menteri Maman Wanti-Wanti UMKM Tak Boleh Dibiarkan Jalan Sendirian

    Menteri Maman Wanti-Wanti UMKM Tak Boleh Dibiarkan Jalan Sendirian

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyelenggarakan MikroDOTS (Desk on The Street) di Kota Pontianak, sebagai upaya memperkuat ekosistem UMKM yang inklusif dan kolaboratif.

    Kegiatan ini mempertemukan langsung para pengusaha UMKM dengan berbagai institusi pendukung seperti lembaga pembiayaan, pemberi perizinan, dan penyedia pelatihan. Acara dikemas melalui fun walk bersama masyarakat bertepatan dengan car free day (CFD), dalam suasana interaksi sehingga menjadi lebih cair dan dekat.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan MikroDOTS dirancang sebagai ruang terbuka yang menyatukan pemerintah pusat, provinsi, dan kota bersama pemangku kepentingan untuk mendukung UMKM yang tumbuh, berkembang, dan terlindungi.

    “Selama ini kita tidak ingin menimbulkan kesan bahwa UMKM berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri. Lewat acara ini, semuanya dibuat cair. Pemerintah adalah bagian dari setiap proses tumbuh-kembangnya UMKM,” ujar Menteri Maman dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/11/2025).

    Dalam kegiatan ini, masyarakat Pontianak dapat berkonsultasi langsung dengan lembaga pembiayaan, mengajukan KUR (Kredit Usaha Rakyat), mengurus perizinan, sertifikasi, hingga legalisasi usaha. OJK, perbankan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Pemerintah Kota Pontianak hadir mendampingi masyarakat secara penuh.

    Acara ini juga menghadirkan zona pelatihan digital dan layanan bagi penyandang disabilitas agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengembangan UMKM. Prinsip keterbukaan dan inklusivitas menjadi fondasi penting bagi layanan MikroDOTS, sehingga masyarakat merasa dekat dengan pemerintah dalam setiap upaya memulai maupun mengembangkan usaha.

    Melalui program ini, pengunjung CFD dapat mengakses lima desk layanan usaha secara lengkap dan terpadu yang mencakup pembiayaan usaha, legalitas usaha, ruang inklusi, pemasaran dan digitalisasi, serta kemitraan dan konsultasi franchise.

    Seluruh layanan tersebut tersedia gratis, terbuka untuk umum, dan disiapkan untuk membantu masyarakat menjadi lebih siap berusaha, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan kemudahan dalam memulai dan mengembangkan bisnis.

  • BSU 2025 Cair Lagi? Simak Cara Ceknya

    BSU 2025 Cair Lagi? Simak Cara Ceknya

    Pemerintah menyediakan beberapa kanal resmi untuk mengecek status penerima BSU, baik secara daring maupun luring. Memahami Cara Cek BSU ini akan memudahkan pekerja untuk mengetahui status kepesertaan mereka.

    1. Melalui Website Resmi Kemnaker

    Salah satu Cara Cek BSU yang paling umum adalah melalui situs resmi Kemnaker. Kunjungi situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Jika belum memiliki akun, daftar terlebih dahulu menggunakan email aktif dan buat kata sandi, lalu login. Setelah login, cari bagian “Cek NIK Penerima BSU” atau “Cek Status BSU”. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP dan kode keamanan (captcha) yang muncul, lalu klik “Cek Status”. Sistem akan menampilkan status apakah Anda termasuk penerima BSU atau tidak.

    2. Melalui Website Resmi BPJS Ketenagakerjaan

    Akses laman resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cari menu “Cek Penerima BSU” atau bagian “Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?”. Lengkapi data diri yang diminta seperti NIK, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan email aktif. Sistem akan memverifikasi dan menampilkan status penerimaan BSU Anda.

    3. Melalui Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)

    Unduh aplikasi JMO melalui Play Store (Android) atau App Store (iOS). Login atau buat akun baru menggunakan kredensial yang sudah ada atau daftar dengan NIK. Pilih menu “Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah (BSU)” pada halaman beranda. Masukkan data personal seperti nama ibu kandung, nomor HP, dan email. Aplikasi akan menampilkan status kepesertaan BSU Anda.

    4. Melalui Aplikasi Pospay (Khusus Pencairan di Kantor Pos)

    Metode ini digunakan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Unduh aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store. Buka aplikasi Pospay, lalu klik tombol (i) berwarna merah pada tampilan login di pojok kanan, kemudian klik logo Kemnaker. Pilih opsi “BSU Kemnaker 1” atau “Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025” di kolom “Jenis Bantuan”. Siapkan eKTP dan klik “Ambil Foto Sekarang”. Pastikan foto eKTP jelas agar terbaca oleh sistem. Lengkapi seluruh data pribadi penerima, lalu klik “Lanjutkan”. Jika NIK dan data yang diinput sesuai, QR Code akan tampil pada aplikasi Pospay yang dapat digunakan untuk pencairan dana di kantor pos.

    5. Melalui Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)

    Pekerja dapat datang langsung ke kantor Disnaker setempat untuk menanyakan status BSU Kemnaker 2025. Ini adalah Cara Cek BSU secara luring yang dapat diandalkan jika mengalami kendala dengan metode daring.

    6. Melalui Call Center Kemnaker

    Hubungi call center resmi Kemnaker untuk menanyakan status BSU Kemnaker 2025. Gunakan NIK KTP dan nomor BPJS sebagai data verifikasi. Ini merupakan alternatif yang efektif untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak berwenang.

  • Laporan Beras Impor Ilegal Juga Datang dari Wilayah Ini, Mentan Masih Cari Tahu

    Laporan Beras Impor Ilegal Juga Datang dari Wilayah Ini, Mentan Masih Cari Tahu

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku selain temuan beras impor ilegal di Sabang, terdapat laporan awal mengenai dugaan masuknya beras ilegal melalui Batam. Perihal laporan ini, mentan masih akan memverifikasi lebih lanjut dan berkoordinasi dengan pihak terkait di wilayah tersebut.

    “Bahkan, sesuai laporan kami, kami sementara baru telepon Kapoldanya, juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh,” ujar Mentan dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

    Terkait beras impor ilegal di Sabang, Mentan mengungkapkan adanya dugaan kejanggalan dalam masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh.

    Kejanggalan terlihat dari sejumlah prosedur impor tidak sesuai aturan dan terdapat indikasi proses telah berjalan sebelum adanya persetujuan resmi.

    Amran mengatakan terdapat rapat koordinasi terkait impor yang digelar di Jakarta pada 14 November 2025. Namun berdasarkan risalah rapat, pejabat dari kementerian terkait hingga Bappenas disebut menolak rencana impor tersebut. Meski demikian, impor tetap dilakukan.

    “Ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta Rakor (rapat koordinasi), belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelas dia. 

    Dia juga menyoroti dokumen izin impor dari Thailand yang disebut telah terbit sebelum rapat digelar. “Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand ini sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” ujarnya.