Category: Liputan6.com Ekonomi

Pengamat Ungkap 2 Faktor Penyebab Jumlah Pemudik Lebaran 2025 yang Turun – Page 3

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI ambil bagian dalam mendukung kelancaran mudik Lebaran 2025 dengan mendirikan Posko Mudik Bersama BUMN di berbagai titik, termasuk di Pelabuhan Balikpapan, untuk memfasilitasi kebutuhan pemudik dengan layanan terbaik.

BNI, bekerja sama dengan PT Pertamina dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), menyelenggarakan pembagian takjil sebanyak 100 paket per hari di Pelabuhan Balikpapan pada 27 dan 28 Maret 2025.

Selanjutnya pada periode arus balik, refreshment untuk 200 orang per hari akan tersedia pada 5-8 April 2025, bersama dengan pengecekan kesehatan dan obat gratis untuk pemudik.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan, kontribusi BNI bersama BUMN lainnya lewat pendirian Posko Mudik BUMN 2025 merupakan upaya nyata perusahaan negara memastikan mudik Lebaran 2025 ini berjalan aman dan nyaman.

“Lewat Posko Mudik Bersama BUMN, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik dengan harapan perjalanan mudik dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh kenyamanan,” ungkap Okki dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/3/2025).

Okki melanjutkan, Pelabuhan Balikpapan dipilih sebagai salah satu lokasi pendirian Posko Mudik karena konsentrasi pemudik yang memanfaatkan lokasi ini cukup tinggi.

Jumlah pemudik yang berangkat dari Balikpapan menggunakan kapal laut selama periode mudik ini diproyeksikan mencapai 35.000 orang.

Dengan adanya Posko Mudik Bersama BUMN di Pelabuhan Balikpapan, melengkapi beragam inisiatif bermanfaat bagi masyarakat yang disediakan BNI dan BUMN lainnya dalam memperlancar mudik Lebaran 2025.

“Sebelumnya kami juga telah menyelenggarakan pelepasan mudik bersama BUMN, di mana BNI melepas sebanyak 121 bus menuju berbagai lokasi tujuan. Diharapkan momen mudik tahun ini bisa berjalan lancar serta lebih berkesan bagi masyarakat,” imbuh Okki.

03/04/2025 18:54
Indonesia Dikenakan Tarif Dagang 32 Persen, Bagaimana Langkah Pemerintah RI? – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Indonesia dikenakan tarif dagang sebesar 32 persen. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Trump juga mengenakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal yang besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara yang kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS. Lantas bagaimana respon Pemerintah Indonesia terkait hal tersebut?

Berdasarkan informasi yang diterima Liputan6.com, Pemerintah akan melaksanakan konferensi pers mengenai respons terhadap Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra, yang akan diadakan secara daring atau virtual pada pukul 10.45 WIB. Selain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, konferensi pers tersebut akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Industri Faisol Reza.

Beberapa saat kemudian, disampaikan acara konferensi pers Respon Terhadap Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra dibatalkan. Alasannya dibatalkan, karena mengenai Kebijakan Tarif AS tersebut diatas sangat teknis dengan beragam komoditas, sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif di tataran masing-masing K/L.

“Menimbang hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa press conference tersebut ‘ditunda’ hingga pemberitahuan selanjutnya. Demikian disampaikan, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kami ucapkan mohon maaf,” tulis keterangan Humas Kementerian Bidang Perekonomian.

Mitra AS pun Kena Penerapan Tarif

Pengecualian berlaku untuk pajak barang dan jasa (GST) Singapura yang berlaku untuk barang impor dan domestik sebesar 9 persen. Selain itu, barang-barang tertentu seperti alkohol dan tembakau dikenakan pajak cukai. Vice President of the Asia Society Policy Insitute and Former Acting Deputy US Trade Representative, Wendy Cutler menuturkan, Asia tampaknya menjadi pihak yang dirugikan.

“Bahkan mitra FTA AS di kawasan tersebut juga menerima tarif baru dengan tarif Korea Selatan sebesar 25 persen yang sangat tinggi mengingat lebih dari 99 persen ekspor AS ke Korea Selatan masuk bebas bea,” ujar dia mengacu pada perjanjian perdagangan bebas AS-Korea yang mulai berlaku pada 2012.

“Mitra dagang kami tidak akan melihat tarif ini sebagai “baik” atau dapat dibenarkan dan banyak yang akan mendapatkan tekanan domestik untuk menanggapi dengan tindakan mereka sendiri,” ia menambahkan.

03/04/2025 18:07
Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen untuk Indonesia, Ini Usul Apindo – Page 3

4. Pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya serta melakukan deregulasi, guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ekspor. Kenaikan tarif AS ini tentu akan berdampak pada struktur biaya produksi dan daya saing industri dalam negeri.

“Terutama kebijakan ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor nasional, terutama sektor-sektor yang selama ini bergantung pada pasar AS, seperti tekstil, alas kaki, furniture, elektronik, batubara, olahan nikel, dan produk agribisnis. Reformasi kebijakan yang adaptif dan berpihak pada industri perlu terus diperkuat agar produk Indonesia tetap kompetitif secara global,” ujar dia.

Shinta menuturkan, dunia usaha berharap agar kolaborasi dengan pemerintah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas iklim usaha nasional di tengah dinamika global.

“Ketahanan ekonomi hanya dapat terjaga jika respons terhadap tantangan eksternal dibangun secara kolektif, terukur, dan berbasis dialog erat antara pemerintah dan pelaku usaha,” ujar dia.

Ia mengatakan, pihaknya juga menyediakan dukungan kepada anggota untuk mampu susun strategi menanggapi kebijakan dagang AS.

“Sebagai representasi dunia usaha, dan seperti yang konsisten kami berikan kepada anggota kami, APINDO menyediakan platform untuk diskusi dan sharing best practices, dukungan advokasi, serta pendampingan agar pelaku usaha mampu menyusun strategi respons yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan terhadap kebijakan ini,” ia menambahkan.

03/04/2025 17:53
Donald Trump Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, Akankah Surplus Dagang RI Terjaga? – Page 3

Sebelumnya, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai bahwa kebijakan kenaikan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Donald Trump akan memberikan dampak signifikan bagi ekonomi Indonesia.

“Dampak kenaikan tarif resiprokal yang diumumkan Trump akan berdampak signifikan ke ekonomi Indonesia,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Kamis (3/4/2025).

Meskipun ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya berkontribusi sekitar 10,5% dari total ekspor non-migas, dampak lanjutan (spillover effect) terhadap ekspor negara lain cukup besar, yang dapat memicu resesi ekonomi di Indonesia pada kuartal IV-2025.

“Bukan sekedar ekspor Indonesia ke AS cuma 10,5% dari total ekspor non-migas, tapi spillover effect nya ke ekspor negara lain juga besar. Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV 2025,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bhima mengatakan, salah satu sektor yang paling terancam akibat tarif resiprokal sebesar 32% adalah industri otomotif dan elektronik.

Pada tahun 2023, total ekspor produk otomotif Indonesia ke AS mencapai USD280,4 juta atau setara Rp4,64 triliun (kurs Rp16.600/USD). Selama periode 2019-2023, rata-rata pertumbuhan ekspor otomotif ke AS mencapai 11% per tahun. Namun, dengan lonjakan tarif yang signifikan, pertumbuhan ini bisa berubah menjadi negatif.

“Dengan tarif resiprokal 32% sektor otomotif dan elektronik Indonesia diujung tanduk. Total ekspor produk otomotif Indonesia tahun 2023 ke AS USD280,4 juta setara Rp4,64 triliun (Kurs 16.600). Rata-rata 2019-2023 pertumbuhan ekspor produk otomotif ke AS 11%,” ujarnya.

03/04/2025 17:30
Apa Itu Tarif Resiprokal, Kebijakan Donald Trump yang Bikin Heboh Perdagangan Global? – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan pemberlakuan tarif timbal balik (reciprocal tariffs) atas impor barang dari berbagai negara.

Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar: Apa dampaknya terhadap ekonomi global dan konsumen Amerika Serikat? Siapa yang terkena dampaknya? Kapan kebijakan ini mulai berlaku? Mengapa kebijakan ini diterapkan? Bagaimana mekanisme perhitungan tarif tersebut?

Pemberlakuan tarif dasar 10% untuk semua impor barang asing mulai 5 April 2025. Kemudian tarif resiprokal berlaku mulai 9 April 2025, menetapkan tarif spesifik yang lebih tinggi untuk negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar dengan AS.

Tarif ini bersifat tambahan; artinya, impor akan dikenakan tarif dasar 10% ditambah tarif spesifik untuk setiap negara. Sebagai contoh, tarif untuk Aljazair adalah 30%, Angola 32%, dan Bangladesh mencapai 37%. Namun, beberapa barang seperti baja, aluminium, tembaga, produk farmasi, semikonduktor, dan energi dikecualikan.

Keputusan ini diambil dengan asumsi defisit perdagangan disebabkan oleh faktor tarif dan non-tarif yang mengganggu keseimbangan perdagangan bilateral. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan tersebut secara langsung dengan mengurangi jumlah impor.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuturkan, rencana pengenaan pajak impor yang disebutnya sebagai “Hari Pembebasan”. Hal ini apa yang disebut tarif timbal balik atau tarif resiprokal.

“Timbal balik. Itu berarti mereka melakukannya kepada kita, dan kita melakukannya kepada mereka,” ujar Donald Trump saat konferensi pers, Rabu, 2 April 2025, seperti dikutip dari laman CBS News, Kamis (3/4/2025).

Ia menuturkan, tarif resiprokal itu sebagai cara meningkatkan manufaktur AS dan menyamakan kedudukan dengan negara lain yang mengenakan tarif lebih tinggi pada impor AS daripada yang dikenakan AS untuk produknya.

Namun, sejumlah ekonom menuturkan, tarif balasan dengan mitra dagang utama mungkin sulit untuk disusun. Selain itu, tarif juga mengguncang perdagangan global dan menaikkan biaya bagi konsumen dan bisnis AS.

Berikut sejumlah hal mengenai tarif timbal balik atau tarif resiprokal seperti dikutip dari CBS News:

03/04/2025 16:52
Cek Jadwal Operasional Bank DKI di Libur Lebaran – Page 3

Menyambut libur Lebaran 2025, Bank DKI memastikan ketersediaan layanan perbankan bagi nasabah melalui jaringan ATM yang tersebar pada berbagai lokasi strategis. Guna mendukung kebutuhan, memberikan kemudahan dan kenyamanan transaksi kepada nasabah, Bank DKI telah menyiapkan layanan ATM yang tetap beroperasi selama periode libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1446 H/2025 M.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta pada (30/03) menyampaikan bahwa Bank DKI berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan optimal bagi nasabah, termasuk selama masa libur Lebaran. “Jaringan ATM Bank DKI tetap beroperasi dan dapat digunakan untuk berbagai transaksi, termasuk penarikan tunai,” ujarnya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan Bank DKI memiliki total 750 unit ATM yang beroperasi dan tersebar di berbagai titik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk di kantor Kelurahan dan Kecamatan, pusat perbelanjaan, stasiun, terminal, dan lokasi-lokasi publik lainnya. Selain itu, seiring perluasan jaringan layanan kantor pada beberapa wilayah kota besar lainnya, Bank DKI juga memiliki jaringan ATM yang berada di beberapa kota besar di luar Jakarta, diantaranya Bandung, Semarang Solo, Gresik, Sidoarjo, hingga Lampung.

Adapun sebaran lokasi ATM Bank DKI sebagai berikut:

Jakarta Pusat

Terdapat 125 unit ATM Bank DKI yang beroperasi di wilayah Jakarta Pusat, yang tersebar diantaranya di Thamrin City, Pasar Tanah Abang Blok B, Pasar Jaya Kenari, Pasar Kue Subuh Senen, RSUD Tarakan, hingga Stasiun MRT Dukuh Atas.

Jakarta Selatan

Terdapat 148 unit ATM Bank DKI yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan, diantaranya terdapat di Pasar Jaya Cipulir, RSUD Pasar Minggu, Halte Senayan Bank DKI, dan Family Mart Bulungan.

Jakarta Utara

Di wilayah Jakarta Utara terdapat 94 unit ATM Bank DKI yang beroperasi, diantaranya di lokasi Mall Ancol Beach City, D’Arcici Plumpang, hingga Pelabuhan Kali Adem

03/04/2025 16:45
Industri Tekstil Indonesia Terancam Imbas Tarif Donald Trump – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai kebijakan kenaikan tarif yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan berdampak terhadap sektor padat karya antara lain tekstil dan pakaian jadi Indonesia.

“Sektor padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan makin terpuruk,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Kamis (3/4/2025).

Lantaran, sebagian besar merek internasional yang memproduksi di Indonesia memiliki pasar utama di AS. Jika tarif impor ke AS meningkat, merek-merek ini kemungkinan besar akan mengurangi jumlah pesanan dari pabrik-pabrik di Indonesia.

“Sebagian besar brand internasional yang ada di Indonesia, punya pasar besar di AS. Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order/ pemesanan ke pabrik Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, di dalam negeri, industri tekstil dan pakaian jadi juga menghadapi ancaman dari produk impor, terutama dari Vietnam, Kamboja, dan China yang berusaha mencari pasar alternatif.

“Di dalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” katanya.

Dia menilai, regulasi yang belum direvisi, seperti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, membuat ekspor semakin sulit, sementara impor semakin menekan pemain domestik. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan yang cepat untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan eksternal ini.

“Permendag 8/2024 belum juga di revisi, jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi domestik. Ini harus diubah regulasi nya secepatnya,” ujarnya.

03/04/2025 16:02
4 Pecahan Rupiah Ini Tak Lagi Berlaku, Segera Tukarkan – Page 3

Adapun dikutip dari laman Bank Indonesia, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Februari 2025 tumbuh lebih tinggi. Posisi M2 pada Februari 2025 tercatat sebesar Rp9.239,9 triliun atau tumbuh sebesar 5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 5,5% (yoy).

Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,4% (yoy) dan uang kuasi sebesar 1,8% (yoy). Perkembangan M2 pada Februari 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih.

Penyaluran kredit pada Februari 2025 tumbuh sebesar 9,0% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 4,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 2,4% (yoy).

Di sisi lain, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) terkontraksi sebesar 5,7% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 14,1% (yoy).

Sementara itu, Uang Primer (M0) adjusted pada Februari 2025 tercatat sebesar Rp1.882,7 triliun, tumbuh 13,0% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 13,2% (yoy). Berdasarkan komponen M0 adjusted, Uang Kartal tumbuh sebesar 9,8% (yoy), sementara Giro Bank Umum di BI adjusted tumbuh sebesar 5,1% (yoy).

03/04/2025 15:35
Tarif Dagang Donald Trump Bebani Rupiah terhadap Dolar AS – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Kebijakan tarif dagang Amerika Serikat membebani nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis pagi, 3 April 2025.

Mengutip Antara, pada pembukaan perdagangan Kamis pagi di Jakarta, nilai tukar rupiah turun 59 poin atau 0,36 persen terhadap dolar AS menjadi 16.772 dari sebelumnya 16.713.

“Indonesia (mendapatkan tarif) 32 persen. Rupiah bakalan tertekan berat sebagai salah satu negara yang dikenakan tariff reciprocal besar,” ujar Lukman kepada Antara, seperti dikutip Kamis, (3/4/2025).

Pada Rabu, 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal terhadap mitra dagang AS sebagai upaya untuk memangkas defisit perdagangan global.

Tarif tambahan sebesar 25 persen untuk semua mobil yang dibuat di luar AS sebagaimana diumumkan Trump pekan lalu, akan berlaku sesuai rencana pada hari ini.

“Rupiah diperkirakan akan kembali melemah hari ini, besar kemungkinan akan volatile dan melibatkan intervensi Bank Indonesia. Indeks dolar AS terpantau volatile menyusul kebijakan tarif imbal balik Trump yang sedang diumumkan terlihat lebih agresif dari yang diperkirakan. Sentimen pasar saat ini sangat negatif dan risk off, BI akan intervensi,” ujar Lukman.

Berdasarkan sentimen tersebut, kurs rupiah pada hari ini diperkirakan berkisar Rp16.600 sampai dengan Rp16.900 per dolar AS.

Rupiah Berpotensi Tembus 17.000 terhadap Dolar AS

Sementara itu, Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi menuturkan, ketegangan geopolitik ini berdampak langsung terhadap nilai tukar mata uang, termasuk rupiah yang mengalami pelemahan.

Dalam beberapa minggu ke depan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi akan mencapai level Rp 16.900, bahkan berpotensi menembus angka psikologis Rp 17.000. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi para pelaku pasar dan investor yang harus lebih waspada terhadap dampak kebijakan ekonomi global terhadap stabilitas keuangan domestik

“Nah, ini juga dalam perang dagang ini membuat apa? Membuat mata uang rupiah kembali melakukan pelemahan dan kemungkinan besar dalam minggu-minggu ini pembukaan pasar level Rp 16.900 kemungkinan besar akan terjadi. Ada kemungkinan besar akan pecah telur juga di Rp 17.000 ini harus berhati-hati,” pungkasnya.

03/04/2025 14:25
Harga Emas Bakal Makin Melambung Tersengat Tarif Dagang Donald Trump – Page 3

Di sisi lain, di Eropa, meskipun Rusia dan Ukraina telah mencapai perjanjian perdamaian, ketegangan masih berlanjut. Dua negara Eropa dikabarkan tengah bersiap untuk mengirim persenjataan dan pasukan guna mendukung Ukraina.

“Kita melihat bahwa walaupun di Eropa Rusia dan Ukraina sudah ada perjanjian perdamaian tetapi ada dua negara Eropa yang mempersiapkan persenjataan dan prajuritnya untuk bergabung ke Ukraina,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan potensi kembalinya konflik antara Rusia dan Ukraina. Perjanjian perdamaian yang didukung oleh Amerika Serikat dinilai lebih menguntungkan Rusia, sementara Ukraina tetap bersikeras mengembalikan wilayah-wilayah yang saat ini dikuasai Rusia, seperti Crimea, Donetsk, dan Luhansk.

“Artinya apa? Bahwa kemungkinan besar di Eropa pun juga akan terjadi perang kembali antara Rusia dan Ukraina ya karena kita lihat bahwa perjanjian yang disponsori oleh Amerika Serikat begitu menguntungkan pihak Rusia dibandingkan dengan pihak Ukraina,” tutur dia.

Saat ini, sekitar 25 persen wilayah Ukraina berada di bawah kendali Rusia, namun perjanjian tersebut tidak secara eksplisit mengakui wilayah yang dikuasai Rusia sebagai bagian resmi dari negara tersebut.

“Sedangkan Ukraina sendiri menginginkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Rusia, Crimea, Donetsk, Lohan yang bahkan sampai saat ini sudah hampir 25 persen wilayah Ukraina dikuasai oleh Rusia untuk dikembalikan. Namun dalam perjanjian tersebut tidak ada yang diakui bahwa wilayah yang dikuasai itu masuk adalah wilayah Rusia,” ujarnya.

03/04/2025 13:54