Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Bisnis Emas Melesat: Pegadaian Kelola 3 Ton Emas hingga Maret 2025 – Page 3

    Bisnis Emas Melesat: Pegadaian Kelola 3 Ton Emas hingga Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kinerja PT Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usaha bulion atau emas menunjukkan capaian yang menggembirakan hingga Maret 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman, mengungkapkan bahwa Pegadaian telah berhasil menyelenggarakan tiga kegiatan usaha bulion utama dengan total volume emas yang cukup signifikan.

    Adapun tiga kegiatan usaha bulion yang dijalankan PT Pegadaian meliputi Deposito Emas yang tercatat mencapai 788 kilogram emas, Titipan Emas Korporasi sebesar 2,27 ton emas, serta Pinjaman Modal Kerja Emas dengan volume mencapai 150 kilogram emas.

    “Sampai dengan bulan Maret 2025, PT Pegadaian telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan usaha bulion yaitu Deposito Emas yang mencapai 788 kg emas, Titipan Emas Korporasi mencapai 2,27 ton emas, dan Pinjaman Modal Kerja Emas mencapai 150 kg emas,” kata Agusman dikutip dari jawaban tertulisnya, Minggu (20/4/2025).

    Perluas Layanan Emas

    Ketiga kegiatan ini mencerminkan komitmen Pegadaian dalam memperluas layanan keuangan berbasis emas serta menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap instrumen keuangan yang aman dan bernilai stabil.

    Sejauh ini, menurut OJK, baru dua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang telah mendapatkan izin resmi untuk menyelenggarakan kegiatan usaha bulion, yaitu PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    “LJK yang telah memperoleh izin kegiatan usaha bulion adalah PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Saat ini belum terdapat LJK lain yang mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha bulion,” ujarnya.

    Sampai dengan saat ini, belum terdapat LJK lain yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan kegiatan serupa. Meski demikian, OJK menegaskan bahwa kesempatan tetap terbuka bagi LJK lain yang ingin berpartisipasi dalam bisnis ini, selama memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan yang berlaku.

    “Peluang tetap dibuka bagi LJK lain untuk mengajukan permohonan izin kegiatan usaha bulion sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

     

  • Ini Alasan AS Terima Proposal Negosiasi Tarif Impor RI – Page 3

    Ini Alasan AS Terima Proposal Negosiasi Tarif Impor RI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melakukan pertemuan dengan United States Secretary of Commerce Howard Lutnick, untuk melanjutkan upaya negosiasi tarif impor.

    Sebelumnya, Menko Airlangga telah bertemu dengan United States Trade Representative (USTR) untuk membahas langkah negosiasi kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS).

    Dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Minggu (20/4/2025), sebelum Indonesia, ada beberapa negara seperti Jepang dan Argentina yang juga baru saja bertemu dan melakukan negosiasi mengenai tarif AS tersebut. Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang langsung diterima oleh Pemerintah AS.

    Terkait dengan kebijakan tarif AS ini, Presiden Trump telah menugaskan Secretary Lutnick bersama dengan Ambassador Greer (USTR) dan Scott Bessent (Secretary of Treasury) sebagai Pejabat AS yang bertanggung jawab dan menangani kebijakan tarif perdagangan AS. Department of Commerce (DoC) merupakan kementerian di AS yang bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi dan urusan perdagangan di AS.

    “Tugas DoC ini salah satunya meningkatkan perdagangan internasional dan membantu bisnis AS bersaing di pasar global, serta mempromosikan perdagangan yang adil,” kata Airlangga.

    Dalam konteks kebijakan tarif AS, DoC ini yang merumuskan kebijakan besar mengenai tarif (bagian dari kebijakan perdagangan internasional AS), sedangkan untuk pelaksanaan teknis negosiasi tarif menjadi tugas dari USTR.

    RI Manfaatkan Waktu Penundaan Penerapan tarif Impor dengan Negosiasi

    Sebelum melakukan pertemuan secara langsung, pada Kamis (17/04) siang di Kantor DoC, Menko Airlangga juga telah melakukan pertemuan secara online melalui Zoom Meeting dengan Secretary Lutnick, sehingga pertemuan kedua ini bisa berlangsung sangat cair dan penuh persahabatan, dan berlangsung selama lebih dari 1,5 jam.

    Karena itu menjadi kesempatan sangat baik untuk Indonesia, pada minggu-minggu pertama pemberlakuan penundaan tarif resiprokal, sudah bisa diterima secara langsung oleh pihak otoritas di AS yaitu USTR dan DoC, serta sudah terjadwal juga dengan Secretary of Treasury.

    “Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ujar Airlangga.

     

  • OJK Waspadai Dampak Tarif Impor Trump, Apa Risikonya? – Page 3

    OJK Waspadai Dampak Tarif Impor Trump, Apa Risikonya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa kebijakan tarif yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja industri dalam negeri yang berorientasi ekspor ke AS.

    Sektor-sektor yang paling berisiko terdampak antara lain tekstil, karet, peralatan listrik, makanan, dan perikanan. Kenaikan tarif impor dari AS terhadap produk-produk tersebut dapat menurunkan daya saing dan mengurangi permintaan dari pasar Amerika, yang selama ini menjadi salah satu tujuan ekspor utama Indonesia.

    “Kebijakan tarif impor Trump berpotensi menekan kinerja industri berorientasi ekspor ke AS, terutama sektor tekstil, karet, peralatan listrik, makanan, dan perikanan,” kata Agusman dikutip dari jawaban tertulisnya, Minggu (20/4/2025).

    Dampak Kebijakan

    Dampak kebijakan ini tak hanya dirasakan oleh pelaku industri, namun juga oleh lembaga-lembaga pembiayaan seperti Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) yang memiliki eksposur terhadap sektor-sektor tersebut.

    Risiko pembiayaan diperkirakan meningkat akibat potensi penurunan performa usaha debitur.

    “Dampak ini juga berpotensi dirasakan oleh lembaga pembiayaan PVML yang mendanai sektor-sektor tersebut, karena risiko pembiayaan dapat meningkat,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi potensi risiko ini, Agusman menekankan pentingnya langkah mitigasi dari para pelaku industri keuangan.

    Di antaranya adalah melalui penilaian risiko yang lebih efektif, diversifikasi portofolio pembiayaan agar tidak terlalu tergantung pada sektor tertentu, serta penguatan posisi likuiditas guna menjaga ketahanan keuangan menghadapi ketidakpastian global.

    “Mitigasi yang perlu disiapkan oleh pelaku industri antara lain penilaian risiko yang efektif, diversifikasi portofolio pembiayaan, dan penguatan likuiditas,” pungkasnya.

     

  • Gaji ke-13 PNS Cair Kapan? Berikut Jadwalnya – Page 3

    Gaji ke-13 PNS Cair Kapan? Berikut Jadwalnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi menetapkan pemberian gaji ke-13 bagi pensiunan PNS tahun 2025. Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2025 yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur negara, termasuk para pensiunan. 

    Langkah ini diambil pemerintah sebagai bentuk dukungan ekonomi di tengah tantangan inflasi dan kebutuhan menjelang tahun ajaran baru. Selain pensiunan PNS, gaji ke-13 juga diberikan kepada PNS aktif, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, dan PPPK.  

    Jadwal Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan PNS 2025

    Dalam keterangan resminya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (11/3/2025), Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa gaji ke-13 akan dicairkan pada bulan Juni 2025.

    Jadwal pencairan ini bertepatan dengan awal tahun ajaran baru, sehingga diharapkan dapat membantu kebutuhan pendidikan keluarga para pensiunan yang masih memiliki tanggungan anak atau cucu. 

    Berbeda dengan THR yang dicairkan menjelang Idul Fitri, gaji ke-13 PNS memiliki fungsi jangka menengah yang lebih strategis.

    Pemerintah menilai bahwa bantuan keuangan di pertengahan tahun mampu memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga dan daya beli masyarakat.  

  • Layanan JakOne Mobile Bank DKI Belum Pulih, Simak Alternatif Transaksinya – Page 3

    Layanan JakOne Mobile Bank DKI Belum Pulih, Simak Alternatif Transaksinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gangguan layanan yang terjadi pada aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI mendapat perhatian serius dari sejumlah tokoh, mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga DPRD.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa dana para nasabah tetap aman dan dijamin oleh Bank DKI.

    “Kami memberikan jaminan kepada nasabah Bank DKI di mana saja, dananya dijamin,” ujarnya, ditulis Minggu (20/4/2025).

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, juga meminta masyarakat tidak perlu panik. Menurutnya, gangguan tersebut murni disebabkan oleh pemulihan sistem yang sedang dilakukan dan tidak berpengaruh pada saldo atau data nasabah. 

    Jangan Terprovokasi Ajakan Kosongkan Rekening 

    Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing isu-isu yang tidak bertanggung jawab, termasuk ajakan untuk mengosongkan rekening.

    Ia menekankan bahwa Bank DKI adalah aset daerah yang selama ini memberikan dividen terbesar bagi Pemprov DKI Jakarta.

    “Jika dana ditarik massal, justru akan merugikan daerah,” katanya. 

    Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menambahkan bahwa Bank DKI memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Jakarta, termasuk mendukung UMKM dan program sosial lainnya. 

     

  • Terungkap Arti Kata ‘Lorem Ipsum’ di Tugu IKN yang Ditutup – Page 3

    Terungkap Arti Kata ‘Lorem Ipsum’ di Tugu IKN yang Ditutup – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Tugu Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali jadi sorotan publik setelah viralnya foto bertuliskan “Lorem Ipsum Dolor Amet” di media sosial. Banyak warganet yang mempertanyakan maksud dari tulisan tersebut hingga akhirnya pihak Otorita IKN memberikan penjelasan resmi.

    Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Sumadilaga, menjelaskan bahwa tulisan “Lorem Ipsum Dolor Amet” pada Tugu Titik Nol hanyalah template desain.

    Teks tersebut biasa digunakan sebagai pengisi sementara dalam proses pembuatan konten visual.

    “Kata ‘lorem ipsum’ adalah teks standar yang digunakan sebagai pengisi narasi sementara. Teks tersebut tidak memiliki arti khusus,” kata Danis, Sabtu (19/4/2025).

    Tugu Sudah Ditutup dan Narasi Asli Masih Diproses

    Danis menegaskan bahwa saat ini tugu tersebut sudah ditutup menggunakan terpal. Penutupan dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman publik hingga narasi resmi selesai diproduksi.

    “Stiker dengan narasi yang benar sedang dalam proses produksi,” ujarnya.

    Ia menambahkan, narasi final nantinya akan menjelaskan sejarah dan filosofi dari Titik Nol IKN sebagai pusat ibu kota negara baru.

     

  • Konsumsi Gas Bumi Melonjak Selama Libur Panjang April 2025, Tembus Segini – Page 3

    Konsumsi Gas Bumi Melonjak Selama Libur Panjang April 2025, Tembus Segini – Page 3

    Sebelumnya, Gas bumi menjadi solusi untuk mewujudkan ketahanan energi. Pasalnya, energi tersebut di peroleh dari dalam negeri PT PGN Tbk (PGN) terus memperluas akses energi bersih melalui jaringan gas bumi (jargas).

    Pj. Project Manager City Gas 2 PGN, Rudi Permadi mengatakan, PGN memperluas penyaluran gas ke tiga cluster perumahan di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, setelah sebelumnya menyalurkan gas ke cluster-cluster lainnya di kawasan tersebut.

    PGN mencatatkan lebih dari 10 ribu pendaftar jargas di wilayah Tangerang Selatan, meliputi Bintaro Jaya, Graha Raya, dan Villa Melati Mas. Sekitar 6 ribu keluarga di wilayah tersebut pun telah merasakan manfaat gas bumi yang lebih hemat, praktis, dan aman. Secara nasional, PGN mengelola lebih dari 815 ribu sambungan rumah (SR) dengan jaringan pipa sepanjang 20 ribu km.

    “Jargas tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mampu meringankan beban subsidi dan impor energi,” kata Rudi, Selasa (15/4/2025).

    Area Head PGN Tangerang Heny Purwati menegaskan, PGN akan terus mengupayakan percepatan pembangunan jargas. Pasalnya, jargas sebagai Proyek Strategis Nasional. komitmen PGN dalam memberikan manfaat gas bumi bagi masyarakat.

    “Kami terus memperluas jangkauan layanan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan energi gas bumi yang selalu tersedia setiap saat. Melalui jargas, kami percaya setiap keluarga dapat menjalani kehidupan yang lebih praktis dan nyaman,” ujarnya.

     

  • Cara Hitung Tarif BPHTB Terbaru di Jakarta, Jangan Sampai Salah! – Page 3

    Cara Hitung Tarif BPHTB Terbaru di Jakarta, Jangan Sampai Salah! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam setiap transaksi jual beli tanah atau bangunan di DKI Jakarta, masyarakat wajib memahami Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai bagian dari kewajiban perpajakan. BPHTB merupakan elemen penting yang menentukan legalitas dan kelancaran proses peralihan hak atas properti.

    Ketentuan tentang BPHTB tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    “Aturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menjadi landasan pengelolaan pajak daerah termasuk dalam sektor properti,” ungkap Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny dalam keterangannya, Minggu (20/4/2025).

    Perlu diketahui, BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui berbagai mekanisme seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, warisan, lelang, hingga keputusan hukum.

    “Objek pajaknya mencakup hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hingga hak pengelolaan,” terang Morris.

    Cara Hitung BPHTB

    Tarif BPHTB di DKI Jakarta ditetapkan sebesar 5% dari nilai perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

    Contoh: Jika nilai perolehan Rp1 miliar dan NPOPTKP Rp250 juta, maka pajak terutang adalah (Rp1.000.000.000 – Rp250.000.000) × 5% = Rp37.500.000.

     

  • Top 3: Barang Indonesia yang Kena Tarif Super Tinggi di AS – Page 3

    Top 3: Barang Indonesia yang Kena Tarif Super Tinggi di AS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memberlakukan tarif sebesar 10% selama 90 hari kepada sebagian besar negara di dunia. Hal ini menjadi beban biaya ekspor Indonesia semakin meningkat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, sejumlah produk ekspor utama Indonesia akan semakin sulit bersaing di AS dengan tarif ini.

    Bahkan nilai tarif yang dibebankan ke Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya.

    Artikel mengenai “Daftar Barang Indonesia yang Kena Tarif Super Tinggi 47% dari Trump” menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

    Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Minggu, 20 April 2025:

    1. Daftar Barang Indonesia yang Kena Tarif Super Tinggi 47% dari Trump

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembicaraan utama dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) adalah penerapan tarif yang tinggi untuk sejumlah produk ekspor utama Indonesia, seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang. Bahkan nilai tarif yang dibebankan ke Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya.

    Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini produk garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang asal Indonesia dikenakan tarif masuk yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara pesaing, baik dari kawasan ASEAN maupun negara Asia lainnya di luar ASEAN.

    Simak artikel selengkapnya di sini

     

  • Pengamat: Pelabuhan Tanjung Priok Harus Ditata Ulang – Page 3

    Pengamat: Pelabuhan Tanjung Priok Harus Ditata Ulang – Page 3

    Sebelumnya, kemacetan hingga 8 kilometer di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok mengundang perhatian publik. Antrean kendaraan itu dikaitkan dengan pembatasan operasional logistik saat periode libur mudik lebaran 2025.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan kemacetan yang terjadi imbas pemerintah salah ambil langkah.

    “Kejadian itu merupakan dampak dari kesalahan kebijakan yang diterapkan pemerintah,” kata Djoko dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

    Misalnya, 16 hari pembatasan angkutan logistik dipandang terlalu lama. Menurutnya, paling ideal pembatasan aktivitas logistik dilakukan kurang dari satu pekan.

    “Pada angkutan Lebaran, pemerintah terlalu lama membatasi (aktivitas) operasional logistik, bahkan sampai 16 hari. Pembatasan operasional angkutan logistik semestinya tidak boleh lebih dari lima hari,” tuturnya.