Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Ingat, Batas Akhir Pelaporan SPT PPN Maret Paling Lambat 10 Mei 2025 – Page 3

    Ingat, Batas Akhir Pelaporan SPT PPN Maret Paling Lambat 10 Mei 2025 – Page 3

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mencapai 12,88 juta hingga 11 April 2024 pukul 13.59 WIB. Hari ini adalah hari terakhir pelaporan setelah mengalami masa perpanjangan selama 11 hari.  

    “Atau mencapai 79,45 persen dari target kepatuhan SPT Tahunan untuk tahun 2025 yang sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dikutip dari Antara, Jumat (11/4/2025). 

    Jumlah tersebut terdiri atas 12,50 juta SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan 376 ribu SPT Tahunan wajib pajak badan.

    Wajib pajak orang pribadi yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000. Sedangkan bagi wajib pajak badan, nilai sanksi administrasi sebesar Rp 1 juta.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tanggal 25 Maret 2025 memutuskan untuk menghapus sanksi keterlambatan untuk pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan hingga 11 April 2025.

     

  • Aturan Kemasan Rokok Polos Bakal Berdampak ke Jutaan Orang di Industri Tembakau – Page 3

    Aturan Kemasan Rokok Polos Bakal Berdampak ke Jutaan Orang di Industri Tembakau – Page 3

    Sebelumnya, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) terus menuai perhatian sehingga muncul desakan deregulasi. Desakan tersebut tidak hanya berasal dari industri hasil tembakau, tetapi juga dari sektor periklanan luar ruang dan pedagang tradisional yang menghadapi penurunan pendapatan signifikan.

    Regulasi yang membatasi iklan dan promosi produk tembakau ini memiliki efek domino yang luas. Industri periklanan luar ruang, yang selama ini mengandalkan pendapatan dari iklan rokok, kini tercekik. Larangan pemajangan iklan dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dianggap terlalu ketat dan tidak relevan untuk menekan prevelansi perokok.

    Selain itu, terdapat berbagai pasal yang sulit diimplementasikan di lapangan karena berpotensi menimbulkan pemahaman yang beragam, termasuk Pasal 449. “Aturan radius inilah yang bermasalah dan akan mematikan bisnis kami, sehingga kami meminta pembatalan pasal tembakau yang ada di PP 28/2024,” ujar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Media Luar-Griya Indonesia (AMLI), Fabianus Bernadi dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Fabianus mengungkapkan bahwa pendapatan iklan luar ruang telah menurun sekitar 50% sejak isu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) muncul pada akhir 2023, sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    “Kami sangat terkejut ketika Rancangan PP itu berisi larangan total untuk semua iklan promosi. Kami di asosiasi periklanan dibuat syok. Lalu, kami akan beriklan apa?” imbuhnya.

    Setelah PP 28/2024 diterbitkan pada September 2024, situasi kian memburuk. Banyak perusahaan reklame hanya mampu mempertahankan sekitar 20% dari volume bisnis sebelumnya. Fabianus bersama 11 asosiasi periklanan telah menyampaikan keberatan kepada Menteri terkait dan Presiden, namun tidak membuahkan hasil signifikan.Industri periklanan luar ruang menilai bahwa regulasi sebelumnya, PP 109/2012, sudah cukup ketat.  

  • Sejarah May Day: Berawal dari Tragedi, Kini Jadi Hari Libur Nasional – Page 3

    Sejarah May Day: Berawal dari Tragedi, Kini Jadi Hari Libur Nasional – Page 3

    Di Indonesia, peringatan May Day pertama kali dilakukan pada 1 Mei 1918 oleh serikat buruh Kung Tang Hwee di Semarang. Namun, peringatan ini sempat dilarang pada masa penjajahan Belanda dan Orde Baru karena dikaitkan dengan ideologi komunis.

    Setelah era reformasi, peringatan May Day kembali dihidupkan dan menjadi momentum penting bagi buruh untuk menyampaikan tuntutan mereka.

    Pada masa penjajahan Belanda, peringatan May Day sudah dilakukan sejak tahun 1918, meskipun seringkali dihambat oleh pemerintah kolonial.

    Setelah kemerdekaan, May Day menjadi momentum penting bagi gerakan buruh Indonesia. Namun, pasca peristiwa G30S/PKI, perayaan May Day sempat terhenti karena kebijakan pemerintah Orde Baru.

    Baru pada tahun 2013, May Day ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia, sebuah pengakuan atas perjuangan dan kontribusi kaum buruh.

    Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perjuangan panjang para pekerja untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak mereka. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan sebagai hari libur nasional ini mencerminkan betapa pentingnya peran buruh dalam pembangunan Indonesia.

  • Sesuai Target Pasar, Produk Properti PP Properti di Malang Ludes Terjual – Page 3

    Sesuai Target Pasar, Produk Properti PP Properti di Malang Ludes Terjual – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT PP Properti Tbk (PPRO) berhasil menjual habis seluruh unit Begawan Apartment, hunian student residence unggulannya yang berlokasi di jantung kota pendidikan Malang, Jawa Timur.

    Dalam situasi pasar properti yang penuh tantangan saat ini, pencapaian sold out sebanyak 959 unit di Begawan Apartment menjadi simbol kebangkitan dan keberhasilan strategi PPRO. Hal ini menunjukkan kepercayaan publik yang mulai pulih terhadap perusahaan, sekaligus menjadi tonggak penting dalam fase pemulihan yang tengah dilakukan.

    Tingginya minat pasar terhadap Begawan Apartment menegaskan bahwa kebutuhan akan hunian berbasis student residence yang modern, nyaman, dan strategis masih sangat besar di kota-kota pendidikan seperti Malang.

    Dengan keberhasilan menjual menjual habis produk tersebut, PPRO tidak hanya memperkuat reputasinya sebagai pengembang terpercaya di segmen hunian vertikal, tetapi juga membuktikan ketepatan strategi bisnis dalam menjawab kebutuhan generasi masa depan.

    “Pencapaian sold out 100% unit Begawan Apartment di tahun ini menjadi refleksi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan prospek investasi yang ditawarkan oleh PPRO, khususnya di segmen student residence yang saat ini menjadi fokus strategis kami,” ujar Managing Director PPRO Daniel Moeis dikutip Rabu (30/4/2025).

    Begawan Apartment dirancang sebagai hunian modern berbasis kebutuhan mahasiswa, menyasar pasar muda yang dinamis dan berorientasi pada kenyamanan serta konektivitas. Terletak di kawasan strategis tepatnya di Jalan Tlogomas No. 1, Malang, apartemen ini hanya berjarak 3 kilometer dari kampus-kampus ternama seperti Universitas Brawijaya, UIN Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Politeknik Negeri Malang.

    Dengan 20 lantai dan dirancang dalam lima tipe unit yang fleksibel (Studio, Studio+, Studio 1, 2 Bedroom, dan 2 Bedroom Corner), hunian ini menawarkan pilihan yang dapat menyesuaikan gaya hidup dan preferensi mahasiswa maupun investor. Fitur smart living technology yang ditanamkan juga semakin menambah daya tarik sebagai hunian masa depan.

     

     

  • Sri Mulyani: Amerika Kini Merasa Terzolimi, Indonesia Harus Waspada – Page 3

    Sri Mulyani: Amerika Kini Merasa Terzolimi, Indonesia Harus Waspada – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dinamika menarik dalam pertemuan musim semi (Spring Meeting) di Washington, D.C Amerika Serikat, baru-baru ini.

    Dalam forum tersebut, pernyataan dari Amerika Serikat menjadi sorotan utama, yakni bahwa negara adidaya itu merasa telah diperlakukan tidak adil oleh sistem global yang selama ini justru kerap dikritik oleh negara-negara berkembang.

    “Jadi, di Washington kemarin headline dan topik paling menonjol adalah statement Amerika bahwa mereka merasa dizolimi oleh sistem global,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

    Padahal, menurut Sri Mulyani, selama ini yang banyak merasa dizolimi oleh globalisasi adalah negara-negara berkembang. Tapi sekarang, justru Amerika yang menyatakan bahwa mereka ‘diperlakukan tidak adil’. Ini tentu menarik dan menunjukkan bahwa sistem global sedang mengalami guncangan besar.

    “Karena ternyata yang terzolimi tidak hanya negara berkembang tapi negara paling kuat dan paling besar ekonominya di dunia merasa bahwa the global system is unfair,” uajrnya.

    Menurut Sri Mulyani, pernyataan ini menjadi kejutan karena datang dari negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yang selama ini dianggap sebagai pihak yang paling diuntungkan dari sistem global yang ada.

    Adapun ketidakadilan dan ketidakseimbangan menjadi sorotan utama dalam forum tersebut. Sorotan kedua adalah mengenai ketidakseimbangan (imbalances) dalam sistem perdagangan dan ekonomi dunia.

     

  • Nusron Wahid Laporkan Mafia Tanah yang Rugikan Mbah Tupon ke Polisi – Page 3

    Nusron Wahid Laporkan Mafia Tanah yang Rugikan Mbah Tupon ke Polisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memastikan, bila status tanah sertifikat hak milik atas nama IF yang sebelumnya tercatat atas nama lansia buta huruf, Tupon, sudah dibekukan atau diblokir. Hal ini dilakukan, agar tak ada yang bisa menyalahgunakan tanah tersebut, dan merugikan lansia yang akrab disapa Mbah Tupon.

    “Sudah diadukan ke Polisi si debiturnya. Kita sudah kerjasama dengan PNm MPDAL Ventura. Sekarang sudah kita blokir dan sertifikat tersebut sedang diurus agar tidak bisa diperjualbelikan untuk pengamanan dulu,”ujar Menteri Nusron, saat ditemui awak media di kawasan Pemkot Tangerang, Rabu (30/4/2025).

    Nusron pun menceritakan sekilas kronologi yang merugikan Mbah Tupon di Bantul Yogyakarta tersebut, yang kemudian viral di media sosial.

    “Jadi, mbah Tupon ini kan disuruh tanda tangan, dia enggak tahu tandatangannya itu apa, ternyata tandatangannya ini pengalihan hak. Dari pengalihan ini dijaminkan ke PNM, yang sekarang sudah kita blokir,”kata Nusron.

    Kepolisian pun sudah dilibatkan untuk mengusut kasus ini. Agar tak ada lagi mafia tanah yang merugikan rakyat kecil seperti Mbah Tupon.

    Seperti diketahui sebelumnya, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi memblokir sertifikat hak milik atas nama IF yang sebelumnya tercatat milik seorang lansia buta huruf di Bantul, bernama Tupon atau akrab disapa Mbah Tupon.

    Pemblokiran dilakukan pada Selasa, 29 April 2025, sebagai tindak lanjut laporan sengketa yang tengah diselidiki oleh Polda DIY.

  • Indonesia Infrastructure Finance Untung Rp 122,51 Miliar sepanjang 2024 – Page 3

    Indonesia Infrastructure Finance Untung Rp 122,51 Miliar sepanjang 2024 – Page 3

    Pembangunan infrastruktur yang pesat menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, kehadiran pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan sangatlah penting.

    PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) hadir sebagai solusi strategis dalam menjembatani kebutuhan pendanaan proyek-proyek infrastruktur nasional, baik publik maupun swasta.

    IIF menawarkan beragam skema pembiayaan, termasuk fund-based dan non-fund-based, serta layanan konsultasi yang komprehensif.

    Tujuannya adalah memastikan proyek berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar Environmental, Social, and Governance (ESG).

    Sektor yang menjadi fokus IIF meliputi ketenagalistrikan, telekomunikasi, jalan tol, air dan limbah, infrastruktur gas, bandara, pelabuhan, transportasi publik, infrastruktur sosial, pariwisata, hingga kereta api.

    Chief Investment Officer IIF, M. Ramadhan Harahap (Idhan), menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan menjadi inti dari seluruh aktivitas IIF.

    “Kami tidak hanya menilai potensi ekonomi proyek, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Ini sejalan dengan upaya global menuju pembangunan rendah karbon dan inklusif,” ujarnya.

  • Inovasi PLN Grup Kebut Transisi Energi – Page 3

    Inovasi PLN Grup Kebut Transisi Energi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan komitmennya sebagai motor utama transisi energi nasional, berbagai inovasi Dan strategi dalam mengembangkan energi rendah emisi pun telah dilakukan perusahaan.

    Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan, PLN EPI aktif mengembangkan berbagai proyek strategis yang bertujuan mempercepat transisi energi nasional. Menurutnya, langkah konkret telah diambil PLN EPI dengan berbagai inisiatif bisnis berbasis hidrogen hijau, baik melalui kerja sama strategis maupun investasi langsung.

    “Kami melihat hidrogen hijau sebagai salah satu solusi terobosan yang paling menjanjikan dalam menurunkan emisi karbon secara signifikan di sektor energi,” kata Mamit, Selasa (29/4/2025).

    Menurut Mamit, PLN EPI telah mnerapkan strategi investasi dan rencana pengembangan infrastruktur hidrogen hijau di Indonesia. Proyek strategis yang tengah dikembangkan PLN EPI, meliputi pembangunan infrastruktur, seperti electrolyzer berkapasitas besar serta jaringan pipa hidrogen yang akan menghubungkan Sumatera dengan Singapura.

    Proyek pengembangan hub hidrogen hijau di Sumatera, yang merupakan kerja sama antara PLN EPI dan Sembcorp Utilities PTE Ltd, diproyeksikan memiliki electrolyzer berkapasitas hingga 675 MW dan menghasilkan antara 50 hingga 100 kilo ton per tahun hidrogen hijau. Infrastruktur ini juga akan dilengkapi pipa bawah laut sepanjang 350 km untuk ekspor ke Singapura.

    “Proyek ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia di pasar energi regional, tetapi juga mempercepat integrasi energi terbarukan dalam skala besar”, jelas Mamit.

    Menurutnya, keberhasilan pengembangan proyek hidrogen hijau ini akan membuka peluang kolaborasi regional yang lebih luas dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat energi rendah karbon terbesar di Asia Tenggara.

    “Kami optimistis bahwa sinergi antara listrik dan hidrogen akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan energi di kawasan ini”, tutup Mamit.

  • Sri Mulyani: Kebijakan Tarif Trump Bakal Bikin Permintaan Minyak Dunia Menciut – Page 3

    Sri Mulyani: Kebijakan Tarif Trump Bakal Bikin Permintaan Minyak Dunia Menciut – Page 3

    Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa rata-rata harga minyak year-to-date (ytd) dari Januari hingga Maret 2025 berada pada angka USD74,1 per barel. Sementara itu, untuk akhir periode tahun ini, pemerintah memperkirakan harga akan berada di kisaran USD71,1 per barel. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBN yang mematok harga di USD82 per barel.

    Terkait dengan produksi dalam negeri, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa target lifting minyak dan gas dalam APBN 2025 tampaknya sulit tercapai.

    Untuk minyak, target lifting ditetapkan sebesar 605 ribu barel per hari, namun hingga Maret baru terealisasi sebesar 573,9 ribu barel per hari. Sementara itu, target lifting gas sebesar 1.005.000 barel setara minyak per hari juga belum tercapai, dengan realisasi sebesar 985,7 ribu barel per hari.

    “Kita lihat dibandingan tahun lalu realisasi ini mirip atau snagat dekat tapi relatif cenderung lebih rendah lagi dbanding realisasi tahun lalu,” ujarnya.

    Penurunan harga minyak dan pencapaian lifting yang belum optimal berpotensi berdampak pada penerimaan negara, terutama dari sektor migas.

    Hal ini menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan fiskal ke depan, mengingat ketergantungan APBN terhadap penerimaan dari sektor sumber daya alam masih cukup signifikan.

  • Reformasi Birokrasi Cegah Anggaran Bocor Rp 128,5 Triliun – Page 3

    Reformasi Birokrasi Cegah Anggaran Bocor Rp 128,5 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengklaim, reformasi birokrasi telah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran hingga Rp 128,5 triliun.

    Rini mengatakan, salah satu program strategis dalam reformasi birokrasi yakni Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

    SAKIP mendorong sinergi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien. Menggantikan pendekatan instansional yang belum selaras dan belum optimal mendukung outcome bersama.

    “Dalam 2 tahun terakhir penerapan SAKIP, kita sudah berhasil mencegah potensi pemborosan dari APBN dan APBD sekitar lebih kurang Rp 128,5 triliun. Hal ini tentunya tidak lepas dari program reformasi birokrasi yang telah terkonsolidasi dalam kegiatan stranas pencegahan korupsi,” ujarnya dalam Rakor Kebijakan RB 2025-2029 di Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Rini menyampaikan, 2025 jadi garis finis pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2010-2025, sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan GDRBN 2025-2045.

    GDRBN 2025–2045 dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, dengan visi birokrasi kelas dunia. Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif.

    Menurut dia, GDRBN 2025–2045 akan menjadi tonggak penting dalam transformasi birokrasi Indonesia. Dengan visi utama menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan pendekatan yang fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

    “GDRBN menargetkan perubahan mendasar di berbagai aspek, mulai dari transformasi digital pemerintahan hingga peningkatan kompetensi aparatur, menciptakan kelembagaan yang lincah, hingga pelayanan publik berkualitas serta inklusif,” ungkapnya.