Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Harga Emas Kehilangan Kilau di Tengah Optimisme Negosiasi Dagang – Page 3

    Harga Emas Kehilangan Kilau di Tengah Optimisme Negosiasi Dagang – Page 3

    China telah menjadi target utama upaya pemerintah untuk merombak perdagangan global demi kepentingan Amerika Serikat; Negara ini dibebaskan dari jeda tarif timbal balik selama 90 hari, dan impornya kini dikenakan 145 bea masuk saat memasuki AS.

    Meskipun Adrian Ash mengatakan sering kali “terlalu mudah” untuk melihat kenaikan harga emas sebagai barometer ketegangan geopolitik tersebut, hanya ada sedikit cara lain untuk melihat lonjakan harga baru-baru ini selain upaya China untuk mengurangi risiko dari kebijakan AS dan memastikan kedaulatan ekonominya sendiri.

    Seperti yang dinyatakan oleh Asosiasi Emas China minggu lalu, setelah mengumumkan peningkatan konsumsi emas batangan dan koin domestik sebesar 30% dari tahun ke tahun pada kuartal pertama—”Geopolitik yang kompleks dan berubah serta ketidakpastian ekonomi semakin menyoroti fungsi lindung nilai dan pelestarian nilai emas.”

    Sejalan dengan korelasi yang diamati ini, harga emas spot turun dari USD 3.500 pada pertengahan minggu lalu karena pemerintah mulai melunakkan retorika perang dagangnya dan mengisyaratkan pengurangan tarif China yang akan segera terjadi.

    Sementara Cavatoni mengatakan, pembelian bank sentral telah mencapai “pencetakan rekor,” Ash mengatakan kepada Newsweek bahwa “pada dasarnya mustahil” untuk menilai berapa banyak yang masuk ke cadangan pemerintah Tiongkok.

    Adapun Bank Sentral China mengungkapkan pembelian kepada Dana Moneter Internasional (IMF), ia mengatakan bahwa “tidak seorang pun percaya bahwa apa yang sebenarnya dikatakan Bank Rakyat Tiongkok sama dengan apa yang sebenarnya dilakukannya dan itu, menurut definisi, membuatnya tidak dapat diketahui.”

    Akibatnya, kesenjangan yang semakin besar telah muncul antara kepemilikan Tiongkok yang dilaporkan dan perkiraan analis. Cadangan resmi berada di sekitar 2.292 ton pada Maret 2025, menurut World Gold Council, meskipun beberapa berspekulasi simpanan sebenarnya bisa melebihi 30.000 ton.

  • PEKERJAANKU: Pemuda Indonesia Jadi Petani di Negeri Sakura, Tantangan Berat dengan Gaji Besar – Page 3

    PEKERJAANKU: Pemuda Indonesia Jadi Petani di Negeri Sakura, Tantangan Berat dengan Gaji Besar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jauh dari gemerlap kota, di sudut Hokkaido, Jepang, pemuda asal Indonesia, M. Riri Janal Mutakin, tengah sibuk menjalani rutinitasnya sebagai salah satu pegawai di perusahaan pertanian.

    Di usia yang baru menginjak 28 tahun, ia telah menjalani hidup sebagai pekerja migran di Jepang selama hampir tujuh tahun. Sebuah perjalanan yang dimulai dari keinginan sederhana, yakni memperbaiki ekonomi keluarga dan membangun masa depan yang lebih baik.

    Pria yang akrab disapa Riri ini pertama kali datang ke Jepang pada 2018 sebagai peserta program magang atau kenshusei. Setelah menyelesaikan masa magang selama tiga tahun, ia sempat kembali ke tanah air, namun tak berselang lama, ia kembali lagi kali ini dengan status visa kerja keterampilan (Tokutei Ginou).

    “Tahun sekarang, jalan tahun ketujuh ya, dari tahun 2018. Tapi, itu dari 2018 itu, dulu kan masih magang. Itu kontrak kerja selama tiga tahun. Nah, sempat pulang dulu. Mungkin kalau di 2021-an. Dan balik lagi di 2022 sampai sekarang,” kata Riri kepada Liputan6.com, ditulis Sabtu (3/5/2025).

    Sejak 2018, ia bekerja di sebuah perusahaan pertanian di Jepang yang memproduksi sayur-sayuran. Alasan Riri merantau bukan karena petualangan semata. Ia melihat peluang ekonomi yang tak bisa ia dapatkan di Indonesia.

    “Kebanyakan orang-orang yang kerja ke Jepang bukan hanya saya saja. Saya juga banyak bertanya ke orang-orang yang datang ke Jepang. Tujuannya sama itu, ingin cari modal untuk usaha. Setelah cari modal untuk usaha dan setelah pulang, buka usaha di Indonesia,” ujar Riri.

    Kekurangan Tenaga Kerja 

    Ia menambahkan, Jepang saat ini tengah menghadapi kekurangan tenaga kerja yang cukup besar, bahkan menurut data yang ia baca, dari tahun 2024 hingga 2029, Jepang diperkirakan membutuhkan sekitar 820 ribu pekerja migran. Di sini, peluang besar terbuka lebar.

    “Kenapa nggak kerja di Indonesia saja? Mungkin karena pertama, bisa dibilang kerja di Indonesia agak sulit. Dan peluangnya berbanding terbalik dengan di Jepang. Ditambah sekarang Jepang membutuhkan banyak pekerja. Kalau menurut data yang saya baca, dari 2024 sampai 2029, Jepang membutuhkan pekerja migran sebanyak 820 ribu orang. Peluangnya lebih besar,” ungkapnya.

    Adapun gajinya di Jepang berkisar antara Rp 15 hingga 20 juta per bulan, angka yang jauh lebih besar dibandingkan penghasilan rata-rata petani lokal di Indonesia.

    “Kisaran Rp 15 juta sampai 20-an,” imbuhnya.

    Dari penghasilannya itu, ia secara disiplin menyisihkan 25 persen untuk ditabung dan diinvestasikan dan sejauh ini, ia sudah berhasil membeli sawah dan tanah di kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat.

    “Biasanya sih sekitar 25 persenan dari gaji yang didapat, kalau saya sendiri. Dan ditabung buat investasi masa depan juga, kebanyakan dibelikan tanah, sawah untuk usaha dilanjutkan di Indonesia,” katanya.

  • Harga Emas Kehilangan Kilau di Tengah Optimisme Negosiasi Dagang – Page 3

    Harga Emas Naik-Turun, Ternyata Ini Penyebabnya – Page 3

    Pergerakan Harga Emas Dunia: Harga emas di pasar internasional, yang dinyatakan dalam dolar AS, menjadi patokan utama. Kenaikan harga emas dunia otomatis akan meningkatkan harga emas Antam, dan sebaliknya.

    Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS: Fluktuasi nilai tukar rupiah juga berpengaruh signifikan. Jika rupiah melemah terhadap dolar AS, maka harga emas Antam akan cenderung naik, dan sebaliknya.

    Permintaan dan Penawaran: Seperti komoditas lainnya, hukum ekonomi dasar permintaan dan penawaran berlaku pada emas. Tingginya permintaan akan mendorong harga naik, sementara permintaan yang rendah akan menekan harga.

    Kondisi Ekonomi Global: Ketidakpastian ekonomi global, seperti resesi atau perang, biasanya membuat investor mencari aset aman seperti emas, sehingga meningkatkan permintaan dan harga.

     

  • Tanam Sejuta Pohon, PTPN Hijaukan Puncak Bogor – Page 3

    Tanam Sejuta Pohon, PTPN Hijaukan Puncak Bogor – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PTPN I Regional 2 dalam rangka menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BAKN DPR RI dan PTPN Group yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

    Kunjungan ini turut menjadi bagian dari dukungan terhadap keberlanjutan program strategis Tanam Sejuta Pohon. Program ini merupakan inisiatif jangka panjang PTPN dalam mendukung pelestarian lingkungan dan penguatan fungsi sosial-ekologis kawasan perkebunan.

    Kegiatan tanam pohon pada kesempatan ini meliputi jenis tanaman konversi, tanaman produktif dan tanaman endemik. PTPN I Regional 2 sampai dengan bulan Maret 2025 sebanyak 19.622 pohon di lahan seluas 48,09 ha dengan sumber bibit secara mandiri, kolaborasi dengan Pemerintah, sinergi BUMN, perusahaan swasta dan NGO.

    Dalam kunjungan tersebut, para anggota BAKN meninjau langsung lokasi depot bibit pohon, penanaman pohon, fasilitas agrowisata, dan melakukan diskusi strategis bersama jajaran manajemen PTPN I.

    “Menurut saya, multi fungsi Perkebunan yang sekarang dikerjakan oleh PTPN, Alhamdulillah saat ini bisa kita lihat melalui program satu juta pohon. Harapan ke depannya, kegiatan ini bisa menjadi bentuk kerja sama dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI,” ungkap Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

    Program penanaman ini dipusatkan di kawasan Agrowisata Gunung Mas sebagai lokasi seremonial. Kegiatan diawali dengan peninjauan depot bibit pohon, penanaman pohon bersama, dan sesi diskusi di Wisma Afandi.

    “Program Tanam Sejuta Pohon bukan sekadar kegiatan CSR, tapi bagian dari visi kami untuk mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kesatuan aksi. Kami menyambut baik kehadiran BAKN DPR RI dan berharap kerja sama yang lebih erat dapat terus dibangun demi keberlanjutan dan kemaslahatan masyarakat,” tutur Direktur Utama PTPN I Teddy Y. Danas.

     

     

  • Tahap Awal, Kementerian PU Bangun 65 Sekolah Rakyat – Page 3

    Tahap Awal, Kementerian PU Bangun 65 Sekolah Rakyat – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana memulai pembangunan 200 sekolah rakyat di Indonesia.

    Nantinya, sebagian sekolah rakyat akan dibangun dengan menggunakan APBN, sedangkan sisanya partisipasi sektor swasta.

    “Direncanakan kalau memenuhi syarat tahun ini Presiden akan memulai pembangunan di 200 titik. 100 titik dengan anggaran APBN dan/atau 100 lagi adalah partisipasi swasta,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Dia menargetkan 200 sekolah rakyat tersebut akan memulai proses pembelajaran pada tahun 2026. Sementara itu, 53 sekolah rakyat yang sudah dibangun akan mulai beroperasi pada tahun 2025.

    “53 titik (sekolah rakyat) ini terus dilakukan pematangan bahkan sudah mulai penyediaan sarana-prasarana. Apakah bangku, kursi, tempat tidur siswa dan lain sebagainya,” jelas Gus Ipul.

    Dia menyampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah melakukan pembinaaan dan pemetaan kepala sekolah dan tenaga pendidikan lainnya untuk sekolah rakyat.

    Di sisi lain, Kementerian Sosial juga telah memetakan siswa-siswa yang dapat sekolah di sekolah rakyat.

    “Mereka yang berada di desil 1, miskin ekstrim atau miskin. Nanti juga akan ada semacam kunjungan ke rumah masing-masing orang tua mereka untuk memastikan bahwa mereka berada di desil 1 dan ada kesanggupan untuk mengikuti proses belajar, mengajar di sekolah rakyat,” tutur Gus Ipul.

  • Bank Dunia Bilang 60% Penduduk Indonesia Miskin, Ini Kata BPS – Page 3

    Bank Dunia Bilang 60% Penduduk Indonesia Miskin, Ini Kata BPS – Page 3

    Sementara, BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

    Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

    Kemudian, garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat.

    Basis Ukuran Rumah Tangga 

    Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Tahun 2024, Susenas dilaksanakan pada bulan Maret dengan cakupan 345.000 rumah tangga di seluruh Indonesia, dan pada bulan September dengan cakupan 76.310 rumah tangga. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan nyata umumnya terjadi secara kolektif.

    “Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Menurutnya, penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan. Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat Rp595.242 per bulan.

    “Namun, perlu diperhatikan, konsumsi terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan per orang. Rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara rata-rata nasional adalah Rp2.803.590 per bulan,” jelasnya.

     

  • 5.000 Koperasi Desa Merah Putih Dibentuk, Bisa Pinjam Rp 5 Miliar dari Bank – Page 3

    5.000 Koperasi Desa Merah Putih Dibentuk, Bisa Pinjam Rp 5 Miliar dari Bank – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah menggenjot pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap sudah ada sekitar 5.200 KopDes yang dibentuk.

    Seperti diketahui, pemerintah menargetkan ada 80.000 koperasi desa dan koperasi kelurahan yang terbentuk dalam beberapa bulan kedepan. KopDes Merah Putih ini digadang mampu jadi motor ekonomi baru di tingkat desa.

    Menko Zulkifli menuturkan, sudah ada 5.200 KopDes Merah Putih yang berdiri sejak jadi perhatian serius pemerintah.

    “Sudah kira-kira hari ini 5.000-an KopDes, sampai hari ini. 5.200-an,” kata Menk Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Dia mengatakan, KopDes itu merupakan yang baru dibentuk. Bisa dibilang, itu bukan koperasi yang sudah ada dan ditransformasikan menjadi KopDes Merah Putih.

    Informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian serius pada sektor koperasi ini. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Setiap KopDes Merah Putih punya kesempatan mendapat pinjaman hingga Rp 5 miliar dari bank BUMN. Pemerintah berharap KopDes Merah Putih juga mampu memutus mata rantai tengkulak dan memberikan dampak ekonomi maksimal ke pedesaan.

    Dapat Pinjaman Rp 5 M

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan sumber dana bagi Koperasi Desa Merah Putih berasal dari pinjaman bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah plafon pinjamannya bisa mencapai Rp 5 miliar.

    Hal tersebut dipertegas Menko Zulkifli dalam Rapat Koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Dia menegaskan, sumber dana KopDes dan koperasi kelurahan Merah Putih berasal dari pinjaman Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Kita membahas skema perdanaan, yang selama ini banyak yang bertanya, kadang-kadang ada informasinya juga, apa namanya, dari berbagai pihak. Ini kita menjelaskan, ini dana KopDes atau Koperasi Kelurahan itu nanti, ya dananya pinjaman dari Himbara,” ungkap Menko Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Besaran dana yang bisa dipinjam oleh koperasi itu nantinya mencapai Rp 5 miliar. Jumlah itu akan mengacu pada kebutuhan koperasi dan melalui penilaian dari perbankan pemberi pinjaman.

    “Plafon-nya antara Rp 4-5 miliar, sesuai kebutuhan. Dan nanti KopDes atau Koperasi Kelurahan itu akan menggunakan plafon itu sesuai dengan keperluannya. Tetapi sebagaimana persetujuan perbankan akan diverifikasi dengan ketat,” tuturnya.

     

     

  • Trump Siapkan Proposal Anggaran 2026, Pemangkasan Besar-besaran di Pendidikan – Page 3

    Trump Siapkan Proposal Anggaran 2026, Pemangkasan Besar-besaran di Pendidikan – Page 3

    Diwartakan sebelumnya, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) mengusulkan pemotongan anggaran Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS) hampir 50 persen.

    Secara lebih rinci, usulan ini mencakup penutupan sejumlah misi diplomatik di luar negeri, pengurangan jumlah staf diplomatik, penghentian pendanaan untuk hampir seluruh organisasi internasional, termasuk NATO dan PBB beserta lembaga-lembaga di bawahnya.

    Menurut laporan AP, hal ini diungkapkan sejumlah pejabat yang mengetahui rencana tersebut.

    Proposal yang diajukan ke Kemlu AS pekan lalu ini masih dalam tahap sangat awal dan diperkirakan tidak akan disetujui oleh pimpinan kementerian maupun Kongres, yang nantinya akan memutuskan anggaran federal dalam beberapa bulan mendatang.

    Pejabat yang mengetahui usulan tersebut mengatakan bahwa draf ini masih harus melalui beberapa tahap evaluasi sebelum sampai ke anggota Kongres, yang sebelumnya kerap mengubah atau bahkan menolak permintaan anggaran dari Gedung Putih.

    Meski belum final, proposal ini menunjukkan prioritas pemerintahan Donald Trump dan sejalan dengan pemotongan besar-besaran jabatan serta anggaran di berbagai lembaga federal—mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

    Catatan hasil rapat internal tentang proposal pemotongan anggaran ini sudah tersebar di grup percakapan online antar pejabat kementerian luar negeri sejak akhir pekan, namun ini menjadi perhatian besar tepat pada Senin (14/4), bersamaan waktunya dengan tenggat deadline kementerian luar negeri untuk menyerahkan rencana restrukturisasi terpisah (tidak terkait proposal pemotongan) ke OMB.

    Seorang pejabat tinggi AS yang mengetahui proposal OMB menyebutnya “agresif” dalam hal penghematan, namun menekankan bahwa ini masih kerangka awal yang mirip dengan upaya Kepala OMB Russell Vought di masa pemerintahan pertama Trump.

    Dua sumber lain yang mengonfirmasi proposal ini, salah satunya menyatakan bahwa usulan ini berasal dari OMB.

    Juru bicara OMB Alexandra McCandless mengatakan, “belum ada keputusan final tentang pendanaan.”

    Dewan Keamanan Nasional tidak menanggapi permintaan komentar mengenai rencana pemotongan anggaran ini.

  • Hari Buruh: Memanusiakan Manusia di Jantung Industri – Page 3

    Hari Buruh: Memanusiakan Manusia di Jantung Industri – Page 3

    Sebelumnya, pada momentum Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025, buruh Indonesia menekankan beberapa tuntutan untuk para pekerja di dalam negeri, salah satunya mencakup revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, mendesak pencegahan PHK massal, hingga solusi agar tenaga buruh tak tergeser oleh Kecerdasan Buatan (AI).

    Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan bisa segera dibahas dengan memasukkan perbaikan formulasi upah minimum, hingga hak pekerja di sektor jasa seperti ojek online dan kurir. 

    Terkait satgas penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Satgas PHK yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto, Bhima menyarankan, Pemerintah memiliki 5 tugas utama.

    “(Tugas pertama) mendata perusahaan yang terindikasi akan melakukan efisiensi karyawan. Data ini belum ada,” ungkap Bhima kepada Liputan6.com di Jakarta, ditulis Jumat (2/5/2025). 

    Bhima mengatakan, penting untuk mendata korban PHK baik pekerja baik sektor formal maupun informal. 

    “Basis data PHK selama ini kurang valid karena banyak korban PHK dan perusahaan tidak melaporkan kepada kementerian tenaga kerja. Data nya harus berbasis by name by address,” imbuhnya.

    Ketiga, penting bagi satgas PHK untuk memastikan seluruh hak pekerja yang terkena PHK dipenuhi oleh perusahaan dan pemerintah, baik sisa gaji, pesangon dan BPJS.

    “Memfasilitasi secara aktif korban PHK dengan calon perusahaan lain agar langsung diterima kerja, (serta) memberikan stimulus tambahan pada korban PHK misalnya berupa bansos tunai selama masa mencari kerja bisa 4-5 bulan sebesar Rp1-2 juta per bulan,” jelas Bhima. 

    Selain itu, Bhima menyebut, Pemerintah juga bisa mulai menyelesaikan masalah serapan tenaga kerja dari investasi yang semakin turun. 

     

  • China Tinjau Kemungkinan Negosiasi Tarif Impor dengan AS – Page 3

    China Tinjau Kemungkinan Negosiasi Tarif Impor dengan AS – Page 3

    Febri mencatat, selama bulan April 2025 terdapat 20 subsektor industri yang mengalami ekspansi, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 91,9 persen.

    “Subsektor IKI dengan nilai tertinggi pada bulan April 2025 ini adalah industri percetakan dan reproduksi media rekaman serta industri barang galian bukan logam,” paparnya.

    Sementara itu, sebanyak tiga subsektor tercatat mengalami kontraksi. Ketiga subsektor tersebut yakni industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, lalu industri kayu, barang dari kayu dan gabus, serta industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer.

    “Jika melihat dari pesanan baru, penurunan IKI ini juga disebabkan karena penurunan pesanan baru sebesar 4,05 poin, sehingga mengalami kontraksi (besarannya) 49,64 (poin),” Febri menjelaskan.

    “Jadi, kira-kira kalau bahasa sederhana, order terhadap industri produksi itu berkurang dan lebih berkurang dibandingkan bulan sebelumnya,” tambahnya.