Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Ekosistem Terbangun Bantu Ekonomi Syariah di Indonesia – Page 3

    Ekosistem Terbangun Bantu Ekonomi Syariah di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin mengungkapkan cukup optimistis terhadap ekonomi syariah di dalam negeri, salah satunya yang mencakup industri asuransi syariah.

    “Kalau ditanya seberapa optimistis industri keuangan syariah, saya sangat optimistis. Hal ini karena kekuatan ekonomi dan keuangan syariah nasional maupun global semakin hari semakin besar, mulai dari industri kosmetik, pariwisata, (hingga asuransi),” kata Ma’ruf Amin dalam Media Briefing Manulife Syariah Indonesia di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    “Kita harapkan dengan terbangunnya ekosistem itu, maka industri keuangan juga ikut berkembang. asuransi juga bisa meng-cover semua. Perbankan tentu harus menggunakan asuransi,” ia menambahkan. 

    Ma’ruf Amin pun mengajak Manulife Syariah Indonesia untuk ikut memanfaatkan peluang dalam program Pemerintah yang mendukung peningkatan ekonomi syariah.

    Dia melihat, program prioritas Pemerintah terkadang mengalami perubahan setiap tahun. Hal ini yang menjadikan pendorong bagi perusahaan asuransi syariah untuk mengejar peluang yang terbuka.

    “Sekarang ini pun juga kita harapkan nanti adanya prioritas-prioritas baru dari pemerintah baru. Saya minta Pak Fauzi Arfan (Presiden Direktur Manulife Syariah) langsung masuk saja,” ucapnya.

    “Prioritasnya kadang-kadang pemerintah itu berubah. Kemarin prioritasnya di sini, sekarang di sini. Saya kira kita asuransi mengikuti arus saja. Di mana ada prioritas, di situ oportunity kita masuk,” ucapnya.

    Manulife Syariah Indonesia telah menunjuk K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada 1 Mei 2025. Manulife Syariah sendiri sudah resmi mulai beroperasi penuh sebagai entitas mandiri pada Desember 2024.

  • Pertamina Replikasi Proyek Avtur Berbahan Minyak Jelantah di Kilang Balongan dan Dumai – Page 3

    Pertamina Replikasi Proyek Avtur Berbahan Minyak Jelantah di Kilang Balongan dan Dumai – Page 3

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, upaya KPI dan pihaknya dalam mengembangkan USAF merupakan sebuah kolaborasi bersejarah bagi Pertamina dan Indonesia.

    Ega mengungkapkan, untuk mendukung realisasi Project USAF, Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan alat untuk mengumpulkan Used Cooking Oil (UCO) di 10 SPBU yang tersebar di Jakarta.

    “Dengan alat itu pula, Pertamina Patra Niaga menggandeng masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan USAF, karena masyarakat sangat antusias untuk memberikan minyak jelantah yang mereka miliki, sebagai bahan baku utama pembuatan USAF,” ungkapnya.

    “Alat ini masih dalam skala piloting, tapi sampai hari ini sudah tercatat sedikitnya 6.042 orang yang secara sukarela menyetorkan UCO di alat-alat yang tersebar di sepuluh SPBU di Jakarta,” jelas Ega.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa project USAF jadi jawaban dari tantangan global untuk menjamin ketahanan energi, keterjangkauan harga bagi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan.

    Namun Simon mengingatkan agar project ini tidak hanya berakhir di seremoni penandatanganan komitmen. Ia menyatakan, pengembangan USAF yang telah dilakukan Pertamina sejak beberapa waktu lalu, harus terwujud dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

    “Ini adalah prestasi yang sudah diukir Pertamina, kita harus wujudkan sampai terimplementasi dengan baik. Kita juga harus saling berkolaborasi satu sama lain, agar Pertamina terus menjadi yang terdepan dalam menyediakan energi yang baik bagi negeri ini,” ujarnya.

  • Lowongan CPNS 2025 Terancam Tak Ada, Benarkah? – Page 3

    Lowongan CPNS 2025 Terancam Tak Ada, Benarkah? – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrullah mengusulkan kenaikan batas usia pensiun PNS atau pegawai aparatur sipil negara (ASN) hingga maksimal 70 tahun.

    Zudan, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, mengatakan bahwa pengusulan kenaikan batas usia pensiun PNS bertujuan agar mendorong keahlian dan karier pegawai ASN.

    “Dan ini saya lihat tingkat usia semakin tinggi serta harapan hidup yang semakin bagus. Sehingga wajar BUP ASN ditambah, baik yang berada pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional,” ujar Zudan dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (26/5/2025).

    Jika mendapat persetujuan resmi dari Pemerintah, batas usia pekerja di Indonesia akan menjadi yang tertinggi di antara negara-negara tetangganya di Asia Tenggara.

    Menurut berbagai sumber, rata-rata usia pensiun para pekerja di negara ASEAN adalah 60-65 tahun.

    Selain Indonesia, Malaysia saat ini juga tengah mengkaji usulan kenaikan usia pensiun wajib dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Usulan kenaikan tersebut telah dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Sementara itu, di Singapura, karyawan yang berusia 63 tahun dapat terus bekerja di organisasi jika mereka memenuhi kriteria kelayakan untuk dipekerjakan kembali.

    Melansir laman Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura, kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Pensiun dan Pekerjaan Kembali (RRA) Singapura.

    Negara tersebut berencana menaikkan batas usia pensiun menjadi 64 tahun mulai 1 Juli 2026 mendatang.

     

  • Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi ASN Dibentuk, Ini Alasannya – Page 3

    Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi ASN Dibentuk, Ini Alasannya – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif menegaskan, KORPRI terus berupaya meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan ASN.

    Ia menuturkan, KORPRI sangat peduli dengan upaya peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunannya. Salah satunya memberikan masukan kepada pemerintah seperti aturan diperbaiki.

    “KORPRI telah berupaya memberikan masukan kepada pemerintah, apakah Undang-Undangnya diperbaiki, PP-nya diperbaiki, atau iurannya diperbesar. Kita harus mulai berpikir dan mendesain bagaimana saat akan pensiun bisa sejahtera,” ujar dia saat membuka Webinar Ke-103 KORPRI Menyapa ASN dengan tema Strategi ASN Pensiun Sejahtera, Selasa (11/3/2025) secara daring, seperti dikutip dari laman bkn.go.id.

    Ia menambahkan, kalau memakai skema yang sekarang, gaji pensiun maksimal 75 persen dari gaji pokok. “Jika gaji pokok kita sekarang 4 juta, kita akan menerima kurang lebih 3 juta. Kita sekarang bisa menerima 15 juta karena ada tunjangan jabatan, tunjangan anak, istri, dan tunjangan kinerja, tetapi pensiun kita masih berdasarkan gaji pokok,” kata dia.

     

  • Danantara Minta Aksi Korporasi BUMN Ditunda, OJK Buka Suara – Page 3

    Danantara Minta Aksi Korporasi BUMN Ditunda, OJK Buka Suara – Page 3

    Seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan aksi korporasi lainnya sebelum dievaluasi BUMN oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Kepala Badan Pelaksana Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Penundaan RUPS berlaku bagi BUMN selain yang berstatus perusahaan terbuka (Tbk).

    Dalam surat tertanggal 5 Mei 2025 yang diterima Liputan6.com, Rosan Roeslani meminta RUPS BUMN dan anak usaha langsung dan tidak langsung, kecuali BUMN dan anak usaha yang berbentuk perusahaan publik. Itu berlaku sebelum mendapat kajian dan evaluasi menyeluruh dari Danantara dan Holding Operasional.

    Aksi Korporasi Ditunda

    Selain RUPS BUMN, Rosan juya meminta kegiatan aksi korporasi turut ditunda, termasuk penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, investasi, hingga divestasi). Kemudian, turut menunda kontrak jangka panjang yang signifikan.

    BUMN wajib terlebih dahulu mendapatkan kajian menyeluruh dari BPI Danantara dan Holding Operasional.

    “(BUMN) Membuat laporan secara berkala dan rutin sesuai kebutuhan korporasi kepada BPI Danantara dan Holding Operasional,” tulis surat edaran tersebut, dikutip Kamis (8/5/2025).

  • Tak Ingin Kecolongan Lagi, Bahlil Bakal Bikin Badan Pengawas LPG 3 Kg – Page 3

    Tak Ingin Kecolongan Lagi, Bahlil Bakal Bikin Badan Pengawas LPG 3 Kg – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah mengusulkan aturan baru dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) terkait skema pengawasan penyaluran LPG 3 kg. Salah satunya, dengan menunjuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai badan pengawas.

    Namun, Bahlil menyebut itu baru salah satu opsi. Opsi lainnya, membentuk badan khusus yang bersifat sementara (ad hoc) guna menangani pengelolaan tabung gas LPG 3 kg.

    “Setelah dikaji kemungkinan besar masih tinggal dua. Apakah ad hoc-nya yang kita bangun atau badannya. Sekarang pengusulan untuk ke Perpres-nya kan harus kita lakukan. Sekarang masih dikaji oleh tim,” kata Bahlil di kantornya, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

    Menurut dia, pengawasan penyaluran komoditas energi oleh badan tersendiri sejauh ini cenderung tidak fair, lantaran masih terfokus pada produk BBM. Sementara penyaluran tabung gas melon masih diawasi oleh pejabat setingkat eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM.

    “Masa penyaluran BBM Rp 135-170 triliun subsidi itu diawasi oleh BPH Migas. Tetapi kalau penyeluruhan LPG Rp 80-87 triliun hanya diawasi oleh pejabat setingkat eselon II di Kementerian ESDM, dengan anggotanya cuma tujuh orang,” ungkapnya.

    “Regulasinya benar, tapi kalau pengawasannya enggak benar pasti akan ada sesuatu yang tidak diinginkan,” dia menegaskan.

     

  • Dari Pabrik ke Pelipir Kampung, Kisah Mantan Buruh Menjahit Harapan di Tengah Badai PHK – Page 3

    Dari Pabrik ke Pelipir Kampung, Kisah Mantan Buruh Menjahit Harapan di Tengah Badai PHK – Page 3

    Berpindah dari status karyawan ke pelaku usaha mandiri membawa tantangan besar, terutama dari sisi finansial. Untuk membuka jasa jahit, Wati setidaknya harus memiliki mesin jahit sendiri.

    Sementara pada saat yang sama, Wati dihadapkan dengan keadaan orang tua yang sedang sakit. Dilema antara membeli mesin jahit atau mengupayakan perawatan orang tua, sempat membuat Wati frustasi. Namun pelan-pelan dia mengurai masalahnya saat itu, dan perlahan bisa mengumpulkan tabungan untuk membeli mesin jahit.

    “Tantangannya banyak. Dari segi dana, kemungkinan itu nomor satu. Gak punya dana banyak karena gak dapat pesangon dari pabrik itu, PT Jaba Garmindo,” jelasnya.

    “Misal untuk permak jeans itu butuh biaya banyak. Untuk membeli mesinnya sekitar Rp 3 jutaan. Kalau lengkap-lengkapnya semua ya sekitar Rp 20 juta itu sudah punya semua, beres,” imbuh Wati.

    Semua upaya itu dilakukan Wati secara mandiri.Wati sempat bingung saat awal membuka jasa jahit di kampung. Wati memiliki integritas tinggi dalam menjahit lantaran pengalaman di pabrik yang membuatnya terbiasa teliti dengan hasil sebaik mungkin. Namun nilai tersebut tampaknya tak terlalu menjadi pertimbangan konsumen di sekitar rumahnya.

    Warga sekitar lebih mempertimbangkan harga yang murah ketimbang hasil jahit yang rapih. Ini sempat membuat Wati bingung mematok harga. Namun perlahan dia mulai menemukan formula untuk berbagai macam konsumennya.

    “Jadi dari awal nggak ada dukungan dari manapun. Pemerintah, komunitas atau lain-lain, enggak ada. Cuma saya sendiri, cuma pikiran saya sendiri saja buka usaha ini. Bingung juga karena orang desa sini kan maunya yang murah, tapi saya terbiasa jahit dengan mesin kualitas pabrikan,” jelas Wati.

     

  • OJK: Sektor Jasa Keuangan Tetap Tangguh – Page 3

    OJK: Sektor Jasa Keuangan Tetap Tangguh – Page 3

    Kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang terjaga. Pada Maret 2025, kredit tumbuh 9,16 persen yoy (Februari 2025: 10,30 persen) menjadi Rp7.908,42 triliun.

    Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 4,75 persen yoy (Februari 2025: 5,75 persen yoy) menjadi Rp9.010 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 4,01 persen, 7,74 persen, dan 4,75 persen yoy.

    Likuiditas industri perbankan pada Maret 2025 tetap memadai, dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing 116,05 persen (Februari 2025: 116,76 persen) dan 26,22 persen (Februari 2025: 26,35 persen), masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen. Adapun Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 204,77 persen.

    Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen (Februari 2025: 2,22 persen) dan NPL net 0,80 persen (Februari 2025: 0,81 persen). Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat 9,86 persen (Februari 2025: 9,77 persen).

    Meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun rasio NPL gross dan LaR menurun dibandingkan posisi Maret 2024 yang masing-masing sebesar 2,25 persen dan 13,94 persen. Rasio LaR tersebut juga sudah di bawah level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93 persen pada Desember 2019.

    Ketahanan perbankan juga tetap kuat tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level tinggi sebesar 25,43 persen (Februari 2025: 26,95 persen), menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.

  • 6 Perusahaan Asuransi dan 11 Dana Pensiun Masuk Radar Pengawasan Khusus OJK – Page 3

    6 Perusahaan Asuransi dan 11 Dana Pensiun Masuk Radar Pengawasan Khusus OJK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga 28 April 2025, terdapat 6 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 11 dana pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus. 

    Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas keuangan serta perlindungan terhadap pemegang polis dan peserta dana pensiun di tengah tantangan industri.

    “OJK terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus di mana sampai dengan 28 April 2025 dilakukan terhadap 6 perusahaan asuransi dan reasuransi,” ujar Ogi dalam Konferensi Pers, Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan April 2025, Jumat (9/5/2025).

    Selain itu, OJK juga terus memantau kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas yang ditetapkan untuk tahap pertama pada tahun 2026. Dari total 144 perusahaan asuransi dan reasuransi, 109 di antaranya telah memenuhi persyaratan minimum ekuitas.

    “Berdasarkan laporan bulanan per akhir Maret 2025, terdapat 109 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan atau bertambah 3 perusahaan dari bulan sebelumnya yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan untuk tahap 1 di tahun 2026,” jelas Ogi.

    Tidak hanya itu, OJK juga terus mengawasi industri dana pensiun yang turut menghadapi tantangan serupa. Pengawasan khusus juga terdapat 11 dana pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus.

    Pertumbuhan Aset Industri Asuransi dan Dana Pensiun.

    Meski terdapat entitas yang diawasi secara khusus, secara keseluruhan industri perasuransian dan dana pensiun menunjukkan pertumbuhan positif dari sisi aset.

    Hingga Maret 2025, total aset industri asuransi tercatat sebesar Rp1.145,63 triliun, tumbuh 1,49% secara tahunan. Sementara itu, industri dana pensiun mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 6,15% year-on-year menjadi Rp1.524,92 triliun.

    Pada sektor asuransi komersil, total aset mencapai Rp925,37 triliun dengan pendapatan premi selama Januari–Maret 2025 sebesar Rp87,71 triliun. Sementara program pensiun wajib mencatatkan aset sebesar Rp1.141,79 triliun, naik 7,46% year-on-year, dan program pensiun sukarela tumbuh 2,43% menjadi Rp383,13 triliun.

     

     

  • OJK Blokir Lagi 14.117 Rekening Terindikasi Judi Online – Page 3

    OJK Blokir Lagi 14.117 Rekening Terindikasi Judi Online – Page 3

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya lima provinsi teratas yang paling masif bertransaksi judi online. Seluruhnya tercatat berada di Pulau Jawa.

    “Nah saat ini bergerak lima wilayah yang paling masif terkait dengan adanya transaksi judi online itu. Pertama adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur,” tutur Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.

    Ivan mengulas, untuk wilayah Jakarta pada kuartal pertama 2024 berada di posisi kelima, sementara kuartal pertama 2025 kini naik ke posisi dua. Untuk wilayah lain pun terus bergerak jumlah transaksinya.

    “Karena data menyebutkan bahwa di kuartal pertama saja, 2025 ini, nilai perputaran dananya Rp47 triliun (seluruh Indonesia). Perputaran dananya, ini perputaran dana ya, bukan dana yang ada itu Rp47 triliun, ini perputaran dana,” jelas dia.

    Namun begitu, jumlah perputaran dana judi online pada kuartal pertama 2025 masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kuartal pertama 2024.

    “Jadi tahun 2024, di bulan Januari sampai bulan Maret itu, perputaran dananya itu Rp90 triliun. Sekarang berhasil kita tekan sampai kurang dari Rp50 triliun,” ungkapnya.