Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Pakar: Indonesia Emas 2045, tapi Sarjananya Menganggur – Page 3

    Pakar: Indonesia Emas 2045, tapi Sarjananya Menganggur – Page 3

    Achmad juga menyoroti kebijakan pendidikan di Indonesia yang selama ini, pendidikan dalam negeri seperti menara gading. Tinggi dan indah, tetapi terputus dari realitas di bawahnya. 

    “Mahasiswa diajarkan teori, dihafal, diuji, lalu lulus. Namun, setelah mereka melewati pintu kampus, dunia kerja menatap mereka dengan satu pertanyaan yang menohok: “Apa yang bisa kamu kerjakan?”,” ujarnya.

    Di sinilah letak persoalannya. Sistem pendidikan Indonesia gagal membekali mahasiswa dengan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja. 

    “Tak ada jembatan antara dunia akademik dan dunia industri. Kurikulum tertinggal dari zaman, dan kampus terlalu asyik dengan urusan internal akreditasi, indeks kinerja dosen, jurnal bereputasi tanpa pernah bertanya: “Apakah lulusan kami dibutuhkan?”,” jelasnya.

    Padahal, pendidikan seharusnya bukan hanya tentang gelar, melainkan tentang keberdayaan. Di negara-negara maju, universitas menjadi pusat inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. 

    “Di sini? Terlalu sering kampus beroperasi seperti pabrik ijazah. Lulusannya pun bingung, mereka berdiri di tengah jalan raya ekonomi tanpa peta, tanpa kendaraan, tanpa arah,” ujarnya.

     

     

  • Banyak Sarjana jadi Pengangguran, Salah Siapa? – Page 3

    Banyak Sarjana jadi Pengangguran, Salah Siapa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Tingkat pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi sorotan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka bagi lulusan universitas mencapai 5,25 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding lulusan diploma I/II/III yang mencatatkan angka 4,83 persen.

    Selain itu, tingkat setengah pengangguran umum tercatat sebesar 5,03 persen, dengan lulusan diploma berkontribusi sebesar 4,01 persen.

    Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, mengatakan fenomena ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan antara output pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Lulusan perguruan tinggi dinilai belum sepenuhnya siap memasuki pasar kerja karena keterbatasan keterampilan praktis serta kurangnya sertifikasi yang relevan dengan industri.

    Pendidikan tinggi disebut perlu bertransformasi untuk merespon kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berubah. Fokus pembelajaran yang selama ini hanya menekankan aspek pengetahuan atau teori dianggap kurang cukup. Institusi pendidikan tinggi diharapkan mampu mengintegrasikan pengembangan keterampilan (skill) dan sertifikasi profesional dalam proses pembelajarannya.

    “Menurut saya memang tentunya pendidikan tinggi ini harus juga bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Karena orientasinya kan memang lulusan perguruan tinggi kan mau bekerja gitu ya. Yang memang ada juga yang memang mau menjadi akademisi mengajar ya,” kata Timboel kepada Liputan6.com, Selasa (27/5/2025).

    Menurutnya, selain ijazah, lulusan juga diharapkan memiliki nilai tambah berupa kemampuan bahasa asing dan keterampilan teknis lain yang dibutuhkan industri, seperti kemampuan di bidang teknologi, kecerdasan buatan, dan penguasaan perangkat lunak.

    Misalnya, lulusan ilmu komunikasi tidak hanya harus memahami teori komunikasi, tetapi juga memiliki kemampuan multibahasa serta keterampilan teknologi penunjang komunikasi modern.

    “Gelar akademik penting, iya. Cuma tidak boleh menjadi variable tunggal. Dia harus disertai dengan sertifikasi. Dia harus disertai dengan keterampilan apa. Misalnya di komunikasi, ilmu komunikasi. Dia harus bisa paling tidak berapa bahasa,” ujarnya.

     

  • Masuki Kemarau 2025, Ini Titik Rawan Kebakaran Hutan di Indonesia – Page 3

    Masuki Kemarau 2025, Ini Titik Rawan Kebakaran Hutan di Indonesia – Page 3

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum II GAPKI Susanto menyatakan komitmen dan kesiapan seluruh perusahaan anggota GAPKI dalam menghadapi musim kemarau 2025. Dikatakan Susanto perusahaan sawit dibawah komando GAPKI telah melaksanakan mitigasi dan menyiapkan langkah konkret dalam menghadapi potensi karhutla, termasuk di wilayah Sumatera Selatan yang menjadi salah satu area rawan.

    Menurutnya, sebanyak 752 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI wajib mematuhi regulasi yang berlaku, serta memastikan seluruh sumber daya, personil dan peralatan agar selalu dalam kondisi siap.

    Tidak hanya itu, GAPKI juga aktif merangkul multi stakeholders berbasis landscape, dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah dan badan yang terkait serta melibatkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain sosialisasi, perusahaan anggota GAPKI juga melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi.

    Pencegahan Karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta memetakan area rawan titik api dan memastikan ketersediaan sumber air di area tersebut.

    “GAPKI tidak hanya berfokus pada produksi, namun berkomitmen penuh dan patuh terhadap prinsip sustainability atau keberlanjutan, khususnya perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar area operasional,” tegas Susanto.

  • Pemerintah Diminta Hati-hati Ambil Keputusan Soal Komisi Ojol – Page 3

    Pemerintah Diminta Hati-hati Ambil Keputusan Soal Komisi Ojol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi protes pada 20 Mei 2025, menuntut penurunan komisi yang dinilai terlalu besar. Potongan 20 persen dari aplikator dianggap membebani dan mereka mendesak pemerintah untuk turun tangan.

    Namun, ekonom mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil langkah populis tanpa kajian menyeluruh. Sebab, ekosistem digital seperti layanan transportasi dan pengantaran online melibatkan banyak pihak, dari mitra pengemudi, perusahaan aplikasi, konsumen, UMKM, hingga investor dan penyedia logistik.

    “Industri ojol, taksol, dan kurir online menyumbang sekitar 2% terhadap PDB Indonesia. Bila komisi dipaksakan turun, dampaknya bisa sangat besar,” ujar Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Penurunan komisi bisa menurunkan daya beli pengemudi dan berdampak pada sektor lain. Ia menyebut, hanya 10–30% mitra yang bisa beralih ke sektor formal, 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan, dan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 178 triliun.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menanggapi tuntutan ini dengan hati-hati. Ia menekankan bahwa masing-masing aplikator punya skema potongan berbeda, dan pengemudi bebas memilih.

    “Keempat aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive punya skema dan pasar berbeda. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujarnya.

     

  • Awas, Kenaikan Batas Usia Pensiun Ancam Karier dan Regenerasi PNS – Page 3

    Awas, Kenaikan Batas Usia Pensiun Ancam Karier dan Regenerasi PNS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, buka suara perihal usul kenaikan batas usia pensiun (BUP) pegawai aparatur sipil negara (ASN), alias PNS hingga maksimal 70 tahun.

    Menurut dia, penentuan batas usia pensiun PNS wajib mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Mulai dari produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.

    Sebab, Rini tidak mau kebijakan tersebut justru malah mengancam karier PNS yang saat ini bercokol di instansi pemerintahan, hingga kecukupan anggaran negara untuk membiayai gaji ASN.

    “Kami menilai bahwa usulan perpanjangan BUP masih perlu dikaji secara mendalam. Agar tidak mengganggu sistem karier yang sudah berjalan, dan tidak berpotensi menimbulkan tekanan pada ketersediaan anggaran negara dan regenerasi ASN,” tegasnya kepada Liputan6.com, Senin (26/5/2025).

    Rini menilai, kebijakan manajemen ASN saat ini sudah berpatok pada sistem merit, yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dari masing-masing pegawai.

    “Saat ini, sistem rekrutmen sudah berjalan dengan baik, dan regenerasi dalam birokrasi juga sudah memperhatikan masa produktif pegawai secara berkelanjutan,” ujar dia.

    Ia pun mengaku belum diajak berbicara langsung oleh Korpri soal wacana kenaikan batas usia pensiun PNS. “Sampai saat ini, Korpri belum melakukan koordinasi dengan saya. Sehingga usulan ini masih murni dari Ketua Korpri,” ungkapnya.

    “Sekali lagi, usulan tersebut perlu dikaji secara hati-hati dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, dengan memperhatikan aspek secara lebih holistik,” pinta Rini.

     

  • Gelar Edukasi Pasar Modal di Papua, OJK Genjot Investasi Syariah dan Akses Pendanaan – Page 3

    Gelar Edukasi Pasar Modal di Papua, OJK Genjot Investasi Syariah dan Akses Pendanaan – Page 3

    Inarno juga menambahkan, produk Pasar Modal Syariah sangat fleksibel, likuid, mudah dijangkau, dan relevan dengan perkembangan teknologi finansial serta digitalisasi di sektor keuangan. Lebih lanjut, Inarno juga menyampaikan tren positif perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.

    “Sampai dengan 15 Mei 2025, aset Pasar Modal Syariah di Indonesia berkembang cukup positif dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tumbuh sebesar 2,62 persen year-to-date (ytd). Dalam satu tahun, ISSI telah tumbuh hingga 3,29 persen year-on-year (yoy). Sementara dalam periode yang sama, nilai kapitalisasi ISSI juga tumbuh 4,03 persen mencapai Rp7.100,61 triliun,” kata Inarno.

    Dari sisi kinerja produk Pasar Modal Syariah, hingga 9 Mei 2025, dana kelolaan Reksa dana syariah telah mencapai Rp57,72 triliun (tumbuh 14,18 persen ytd). Sementara, nilai outstanding sukuk korporasi mencapai Rp62,97 triliun (tumbuh 13,93 persen ytd) dan nilai outstanding sukuk negara mencapai 1.704,34 triliun (tumbuh 4,71 persen ytd).

     

  • Pemerintah Mau Bentuk Holding UMKM, Apa Fungsinya – Page 3

    Pemerintah Mau Bentuk Holding UMKM, Apa Fungsinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI Beniyanto, menyampaikan apresiasinya terhadap konsep Holding UMKM yang diinisiasi oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Menurut Beniyanto, gagasan ini sangat tepat untuk memperkuat sektor UMKM dan mempermudah pelaku usaha kecil dalam mengakses fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

    “Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp300 triliun melalui skema KUR. Holding UMKM ini bisa menjadi kendaraan kolektif agar pelaku UMKM dapat mengakses fasilitas tersebut dengan lebih mudah dan efektif,” ungkap Beniyanto dikutip Selasa (27/5/2025).

    Lebih dari sekadar akses permodalan, Beniyanto menekankan pentingnya Holding UMKM sebagai wadah untuk pelatihan, sosialisasi, dan edukasi bagi pelaku usaha. Fokusnya adalah memastikan produk UMKM memenuhi standar kelayakan jual sesuai regulasi yang berlaku.

    “Masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan, terutama dalam hal kelayakan produk dan strategi pemasaran. Kita bisa belajar dari beberapa kasus seperti ‘Warung Mama Banjar’ di Kalimantan Selatan atau ‘Ayam Widuran’ di Solo, yang mencerminkan pentingnya pendampingan berkelanjutan,” jelasnya.

     

  • Ma’ruf Amin Ajak Manulife Syariah Gabung Program Ekonomi Syariah Pemerintah – Page 3

    Ma’ruf Amin Ajak Manulife Syariah Gabung Program Ekonomi Syariah Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Indonesia ke-13, Ma’ruf Amin mengajak perusahaan asuransi syariah, Manulife Syariah Indonesia untuk ikut memanfaatkan peluang dalam program Pemerintah yang mendukung peningkatan ekonomi syariah.

    Dia melihat, program prioritas Pemerintah terkadang mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal ini yang menjadikan pendorong bagi perusahaan asuransi syariah untuk mengejar peluang yang terbuka.

    “Sekarang ini pun juga kita harapkan nanti adanya prioritas-prioritas baru dari pemerintah baru. Saya minta Pak Fauzi Arfan (Presiden Direktur Manulife Syariah) langsung masuk aja,” ujar dia pada Selasa (27/5/2025).

    “Prioritasnya kadang-kadang pemerintah itu kan berubah.Kemarin prioritasnya di sini, sekarang di sini. Saya kira kita asuransi mengikuti arus saja. Di mana ada prioritas, di situ oportunity kita masuk,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Manulife Syariah Indonesia telah menunjuk K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada 1 Mei 2025. Manulife Syariah sendiri sudah resmi mulai beroperasi penuh sebagai entitas mandiri pada Desember 2024 lalu.

    Diwartakan sebelumnya, Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berjanji kepada untuk membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah di dalam negeri.

    “Presiden sudah bilang bahwa beliau masih punya utang kepada saya untuk membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah,” ujar Ma’ruf Amin dalam kegiatan Indonesia Sharia Forum (ISF) 2025 di Le Meridien, Jakarta, Senin (26/5).

     

  • Turut Serta di IMW 2025, Pertamina International Shipping Hadirkan Inovasi dan Kolaborasi Strategis – Page 3

    Turut Serta di IMW 2025, Pertamina International Shipping Hadirkan Inovasi dan Kolaborasi Strategis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina International Shipping (PIS) turut serta dalam ajang Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 yang digelar pada 26–28 Mei di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta. PIS pun menghadirkan berbagai program dalam ajang maritim terbesar di Indonesia tersebut.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PIS, Surya Tri Harto mengatakan, melalui partisipasi aktif dalam IMW 2025, pihaknya berharap dapat memperluas kerja sama strategis, menarik investasi, serta berbagi praktik terbaik guna membangun ekosistem pelayaran yang tangguh dan berkelanjutan di kawasan Asia.

    “Partisipasi kami dalam Indonesia Maritime Week 2025 menjadi bagian penting dari upaya tersebut, karena forum ini membuka ruang kolaborasi strategis, pertukaran teknologi, dan promosi daya saing pelayaran nasional ke kancah internasional,” katanya.

    “Melalui IMW 2025, PIS ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi poros maritim dunia dengan mengedepankan konektivitas, keberlanjutan, dan transformasi digital,” jelas Surya.

    Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina mendukung pengembangan industri maritim nasional sebagai salah satu moda transportasi distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia.

    “Selain itu, pengembangan industri maritim akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Tanah Air, sejalan dengan target Pemerintah,” katanya.

    “Pertamina melalui PIS aktif dalam distribusi energi, guna ketahanan energi nasional dan mendukung Indonesia menjadi pemain global dalam industri maritim dunia,” jelas Fadjar.

     

  • Ekosistem Terbangun Bantu Ekonomi Syariah di Indonesia – Page 3

    Ekosistem Terbangun Bantu Ekonomi Syariah di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin mengungkapkan cukup optimistis terhadap ekonomi syariah di dalam negeri, salah satunya yang mencakup industri asuransi syariah.

    “Kalau ditanya seberapa optimistis industri keuangan syariah, saya sangat optimistis. Hal ini karena kekuatan ekonomi dan keuangan syariah nasional maupun global semakin hari semakin besar, mulai dari industri kosmetik, pariwisata, (hingga asuransi),” kata Ma’ruf Amin dalam Media Briefing Manulife Syariah Indonesia di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    “Kita harapkan dengan terbangunnya ekosistem itu, maka industri keuangan juga ikut berkembang. asuransi juga bisa meng-cover semua. Perbankan tentu harus menggunakan asuransi,” ia menambahkan. 

    Ma’ruf Amin pun mengajak Manulife Syariah Indonesia untuk ikut memanfaatkan peluang dalam program Pemerintah yang mendukung peningkatan ekonomi syariah.

    Dia melihat, program prioritas Pemerintah terkadang mengalami perubahan setiap tahun. Hal ini yang menjadikan pendorong bagi perusahaan asuransi syariah untuk mengejar peluang yang terbuka.

    “Sekarang ini pun juga kita harapkan nanti adanya prioritas-prioritas baru dari pemerintah baru. Saya minta Pak Fauzi Arfan (Presiden Direktur Manulife Syariah) langsung masuk saja,” ucapnya.

    “Prioritasnya kadang-kadang pemerintah itu berubah. Kemarin prioritasnya di sini, sekarang di sini. Saya kira kita asuransi mengikuti arus saja. Di mana ada prioritas, di situ oportunity kita masuk,” ucapnya.

    Manulife Syariah Indonesia telah menunjuk K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada 1 Mei 2025. Manulife Syariah sendiri sudah resmi mulai beroperasi penuh sebagai entitas mandiri pada Desember 2024.