Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Jurus PLN Capai Target Listrik EBT 52,9 MW – Page 3

    Jurus PLN Capai Target Listrik EBT 52,9 MW – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT PLN Indonesia Power (PLN IP) memanfaatkan energi panas bumi untuk menambah kapasitas listrik dari energi baru terbarukan (EBT), yang ditargetkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebesar 52,9 Gigawatt (GW).

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, PLN IP menegaskan komitmennya sebagai penggerak utama pengembangan energi baru terbarukan, khususnya panas bumi untuk mendukung akselerasi transisi energi nasional. Sehingga energi tersebut menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga ketahanan energi dan mengurangi emisi karbon.

    “Kami memandang panas bumi sebagai tulang punggung transisi energi di Indonesia. Dengan kapasitas teknis dan infrastruktur yang kami miliki, serta peran PLN Indonesia Geothermal sebagai key player PLTP di tanah air, kami siap mengoptimalkan potensi yang ada,” kata Edwin, Jumat (30/5/2025).

    RUPTL terbaru mencanangkan pembangunan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 Gigawatt (GW) dalam kurun waktu 2025 hingga 2034. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52,9 GW atau 76 persen atau akan berasal dari energi terbarukan dan storage.

    Hal ini menunjukkan arah kebijakan yang kuat menuju pengurangan emisi dan pemanfaatan sumber daya energi bersih. Khusus untuk panas bumi, pemerintah mengalokasikan kapasitas sebesar 5,2 GW, dengan target pencapaian kapasitas terpasang 0,9 GW hingga tahun 2029.

     

     

  • Prediksi Harga Emas Pekan Depan, Masih Terus Tertekan? – Page 3

    Prediksi Harga Emas Pekan Depan, Masih Terus Tertekan? – Page 3

    Secara teknikal, harga emas dunia sempat bergerak di bawah tekanan menuju kisaran USD 3.300, namun bertahan dari penurunan yang lebih dalam dan menunjukkan formasi konsolidasi di sekitar area support krusial.

    Andy mencatat bahwa meskipun terdapat tekanan sementara terhadap logam mulia ini, tren jangka menengah masih berada dalam fase bullish atau masih bakal mengalami kenaikan.

    Untuk pekan depan, Andy Nugraha memperkirakan bahwa tren bullish masih memiliki peluang untuk berlanjut, terutama jika data ekonomi AS yang akan dirilis, seperti indeks PCE, menunjukkan perlambatan inflasi.

    “Jika dorongan beli kembali menguat dan tidak ada kejutan negatif dari data makroekonomi AS, maka harga emas berpotensi naik hingga menyentuh level resistance berikutnya di area USD 3.430,” jelasnya.

  • Kebut Gasifikasi, PLN Grup Kembangkan Infrastruktur LNG di Nias – Page 3

    Kebut Gasifikasi, PLN Grup Kembangkan Infrastruktur LNG di Nias – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengembangkan infrastruktur LNG di Klaster Nias, Sumatera Utara. Hal ini merupakan wujid komitmen dalam mendukung transisi energi nasional melalui percepatan proyek gasifikasi.

    Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, menegaskan bahwa kolaborasi lintas pihak sangat krusial dalam memastikan kelancaran proyek strategis ini. Langkah konkret ini diwujudkan dalam penandatanganan Anggaran Dasar PT LNG Nias Gasifikasi, sebuah Special Purpose Company (SPC) yang didirikan PLN EPI bersama PT Berkat Samudra Gemilang Lines (BSGL).

    “Progres ini, meskipun menghadapi tantangan seperti waktu yang ketat, tetap bergerak maju. Hal ini sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa konstruksi dapat dimulai pada Juni 2025,” ujar Iwan Agung, Jumat (30/5/2025).

    Proyek ini dirancang untuk menggantikan penggunaan BBM dengan LNG dalam penyediaan listrik di wilayah Nias yang selama ini masih bergantung pada bahan bakar fosil impor. Dengan beralih ke LNG, PLN EPI menargetkan penurunan emisi dan penguatan ketahanan energi nasional.

    “Proyek ini bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur LNG, tetapi juga langkah strategis memperkuat peran gas sebagai energi transisi yang lebih bersih, andal, dan bersumber dari dalam negeri. Dengan sinergi bersama BSGL, kami optimistis dapat mempercepat transisi energi sekaligus menekan biaya produksi listrik,” jelas Iwan Agung.

     

  • KSPI Minta Syarat Umur Maksimal 25 Tahun dalam Penerimaan CPNS Dihapus – Page 3

    KSPI Minta Syarat Umur Maksimal 25 Tahun dalam Penerimaan CPNS Dihapus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pemerintah menghapus syarat usia dalam seleksi calon penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan penerimaan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Syarat umur maksimal 25 tahun dianggap melanggar Hak Ssasi Manusia (HAM) dan Hak Konstitusional Warga Negara.

    “Pembatasan usia, penampilan menarik, dan persyaratan tinggi badan adalah pelanggaran terhadap UUD 1945, yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak,” kata Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).

    Oleh karena itu, ia meminta agar syarat mendiskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan ini dihapus. 

    Kebijakan syarat usia dalam seleksi penerimaan karyawan seperti dalam CPNS dan BUMN berpotensi menggerus target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Alasannya, banyak tenaga kerja usia produktif yang tidak terserap lapangan pekerjaan akibat terbentur aturan usia.

    “Ini sangat merugikan negara karena usia tersebut adalah piramida emas angkatan kerja. Kalau ini dibiarkan, produktivitas nasional menurun dan kita akan tertinggal dalam persaingan global,” tegasnya.

    Dalam catatannya, seleksi di instansi pemerintah seperti BUMN, PNS, BUMD yang justru paling banyak menerapkan batas usia dalam perekrutan. Hal itu jelas melanggar UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan.

     

  • Apa Kabar Pembatasan Penyaluran BBM Subsidi Pertalite? – Page 3

    Apa Kabar Pembatasan Penyaluran BBM Subsidi Pertalite? – Page 3

    Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa orang kaya yang mengonsumsi gas LPG 3 kg dan BBM bersubsidi, seperti Pertalite, hukumnya haram.

    Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menjelaskan bahwa subsidi ditujukan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan, sehingga penggunaannya oleh orang kaya dianggap melanggar aturan.

    “Orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi,” ujar Kiai Miftah dikutip dari mui.or.id, Kamis (6/2/2025).

    Kiai Miftah menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan distribusi BBM bersubsidi untuk transportasi umum dan nelayan, sementara Pertalite diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Begitu pula dengan gas LPG 3 kg, yang disubsidi untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani kecil.

    “Semua itu sudah memiliki aturan distribusinya, termasuk sanksi bagi pelanggar. Dalam Islam, penggunaan BBM dan gas bersubsidi oleh orang kaya yang tidak berhak adalah haram,” tegasnya.

  • Ketua LPS Soal Kkrisis Moneter: Kecil Kemungkinannya akan Kecolongan – Page 3

    Ketua LPS Soal Kkrisis Moneter: Kecil Kemungkinannya akan Kecolongan – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap sederet krisis yang telah dilalui oleh Indonesia. Mulai dari krisis moneter di 1998 hingga krisis akibat pandemi Covid-19.

    Mulanya, krisis pada masa reformasi 1998 dipicu oleh krisis keuangan pada 1997-1998. Menurutnya, krisis ini memberikan dampak yang cukup buruk bagi Indonesia.

    “Kita telah menjalani proses reformasi yang sangat panjang. Sebenarnya reformasi ini dipicu oleh krisis keuangan tahun 1997-1998 yang sangat merugikan Indonesia,” ungkap dia dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2023, di St Regis, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

    Dia mengisahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun tajam hingga 13 persen. Namun, pemulihannya belum bisa berjalan cepat. Meski begitu, ini juga jadi titik balik sektor keuangan dengan adanya reformasi yang dilakukan.

    “Kita melakukan reformasi perbankan, bank sentral, OJK telah dibentuk. Kami juga memiliki reformasi investasi. Kami juga mempunyai instrumen utang yang baru kami buat, karena tiba-tiba pada saat itu karena biaya dana talangan (bailout) sistem perbankan,” tuturnya.

    Pada posisi ini, Kementerian Keuangan yang biasanya melakukan pinjaman bilateral dan multilateral, jadi bisa memiliki obligasi. Menurutnya, ini jadi momen yang tak bisa dilupakan.

    “Salah satu orang yang bertanggung jawab mengelola utang dan dia berkata bahwa kami tidak pernah memiliki pengalaman ini,” ungkap Sri Mulyani.

  • BPK Berhasil Selamatkan Keuangan Negara Rp 43,43 Triliun di Semester II 2024 – Page 3

    BPK Berhasil Selamatkan Keuangan Negara Rp 43,43 Triliun di Semester II 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 43,43 triliun pada semester II 2024. Itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2024.

    “Penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp 43,43 triliun,” seperti dikutip dari IHPS II BPK -2024, dikutip Sabtu (31/5/2025).

    Angka tersebut diperoleh dari pengungkapan potensi kerugian pada PT Timah Tbk dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero)/MIND ID sebesar Rp 36,14 triliun dan penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/PSO/Kompensasi tahun 2023 sebesar Rp 1,09 triliun.

    Dari permasalahan tersebut telah dikembalikan ke kas negara/daerah/perusahaan/badan lainnya pada saat pemeriksaan sebesar Rp 1 triliun. Diantaranya, MIND ID sebesar Rp507,64 miliar, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp201,67 miliar.

    Lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp4,32 miliar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp4,37 miliar, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp8,38 miliar dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6,23 miliar.

    “Pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp 3,55 triliun, terjadi di antaranya pada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,92 triliun,” seperti dikutip.

     

  • Sesuai Target, Program Penjaminan Polis Asuransi Diimplementasikan 2028 – Page 3

    Sesuai Target, Program Penjaminan Polis Asuransi Diimplementasikan 2028 – Page 3

    Sebelumnya, Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 25 basis poin menjadi 4 persen untuk periode 1 Juni hingga 30 September 2025. Sebelumnya TBP dikisaran 4,25 persen.

    Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa penurunan ini berlaku untuk simpanan dalam mata uang rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sementara TBP untuk simpanan valuta asing di bank umum tetap dipertahankan.

     “Rapat Dewan komisioner lembaga penjamin simpanan menetapkan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan di bank umum dan bank perekonomian rakyat sebesar 25 basis point Serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing di bank umum,” kata Purbaya dalam konferensi pers Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan LPS, di kantor LPS, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Adapun untuk rinciannya, Purbaya menyampaikan untuk Bank Umum TBP rupiah turun menjadi 4,00%, dan valuta asing tetap di 2,25%, dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) TBP rupiah menjadi 6,50%

    “Tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku untuk periode 1 Juni sampai 30 September 2025,” ujarnya.   

  • Siap-Siap, 96 KRL Baru Asal China dan INKA Segera Beroperasi – Page 3

    Siap-Siap, 96 KRL Baru Asal China dan INKA Segera Beroperasi – Page 3

    Leza juga menambahkan KAI Commuter memesan sarana KRL baru sebanyak 27 trainset atau total sebanyak 324 unit kereta, baik yang diproduksi di dalam negeri oleh PT INKA (Persero) maupun kereta yang di produksi melalui pabrikan di luar negeri, CRRC Sifang.

    Seluruh sarana KRL baru ini akan menjalani uji coba parameter dan uji coba dinamis sesuai dengan Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    Usai seluruh rangkaian menjalani uji coba, KAI Commuter akan mengoperasikannya. Uji coba diperlukan untuk memastikan aspek keselamatan saat dioperasikan.

     

     

  • Program Desa Wisaya jadi Cara Gali Potensi Desa Berbasis Kearifan Lokal – Page 3

    Program Desa Wisaya jadi Cara Gali Potensi Desa Berbasis Kearifan Lokal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI menggelar Kick Off Desa BRILiaN tema Desa Wisata, sebagai bagian dari komitmen nyata dalam memberdayakan desa dan mengembangkan potensi pariwisata berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat desa melalui sektor pariwisata.

    Program Desa BRILiaN yang tahun ini digelar secara daring dan mengusung tema Desa Wisata dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, yakni Senior Executive Vice President BRI Muhammad Candra Utama, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Ika Kusuma Permana Sari, serta CEO Atourin Benarivo Triadi Putra.

    SEVP BRI Muhammad Candra Utama mengatakan sebagai bank yang memiliki fokus kepada segmen usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peran BRI tidak terbatas sebagai Lembaga intermediary keuangan dan terus berkomitmen dalam meningkatkan ekonomi dan social value kepada masyarakat melalui program pemberdayaan Desa BRILiaN.

    “Program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul dan semangat kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi desa berbasis SDG’s, dan kali ini BRI menyelenggarakan Program Pemberdayaan untuk mengembangkan seluruh potensi Desa Wisata dengan berbasis pada kearifan lokalnya,” jelas Candra dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5/2025).

    Dimana persoalan yang dihadapi Desa Wisata adalah Belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, belum mampu mengemas produk wisata dengan cara-cara yang inovatif dan kreatif, sehingga masih memerlukan pemahaman tentang pengemasan produk wisata menjadi paket wisata yang menarik serta belum optimal dalam membangun jejaring dan kerjasama dengan pihak ketiga/komunitas budaya dalam memasarkan dan menjual produk wisata.