Category: Liputan6.com Ekonomi

APBI Beberkan Sejumlah Tantangan Dihadapi Industri Batu Bara Nasional

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI–ICMA) mencatat permintaan ekspor batubara global masih menunjukkan pertumbuhan moderat. Kebutuhan pasar ekspor diproyeksikan mencapai sekitar 1,069 miliar ton pada 2026, atau tumbuh sekitar 0,5%. Angka ini mengonfirmasi bahwa batubara tetap menjadi sumber energi andalan dalam jangka pendek-menengah bagi banyak negara.

Asosiasi memproyeksikan permintaan dari pasar seperti China dan India akan tetap stabil dan kuat, didorong kebutuhan energi untuk pemulihan industri dan pertumbuhan ekonomi mereka, meskipun berangsur menurun.

Selain itu potensi pertumbuhan yang signifikan dari negara-negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Filipina masih terbuka. Hal ini menegaskan bahwa batubara tetap menjadi sumber energi andalan dalam jangka pendek-menengah bagi banyak negara.

“Di tengah peluang ekspor tersebut, komitmen anggota APBI-ICMA dalam memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) tidak berubah. Pemenuhan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya sektor ketenagalistrikan, tetap menjadi prioritas untuk menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Ketua Umum APBI–ICMA Priyadi di Jakarta.

Terkait harga, dia mengakui terjadi pelemahan. Faktor melemahnya harga batubara internasional, disertai kenaikan biaya produksi dan logistik, menuntut kebijakan yang lebih adaptif, terukur, dan mampu menjaga kesinambungan investasi jangka panjang.

“Sinkronisasi kebijakan strategis pemerintah menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan operasi dan daya saing pelaku usaha,” lanjut dia.

Dalam kesempatan ini, dia mengaku jika pengusaha memahami dan mendukung tujuan pemerintah untuk mengurangi impor solar. Namun, mekanisme implementasi B40 perlu dikaji lebih dalam untuk sektor tambang, karena karakter operasi tiap komoditas dan wilayah berbeda, mulai dari variasi stripping ratio, jarak dan rute hauling, hingga kondisi infrastruktur yang mempengaruhi struktur biaya produksi.

Hilangnya subsidi untuk non-PSO semakin menekan arus kas, sehingga tambahan beban biaya operasional sangat memengaruhi ketahanan usaha di tengah fluktuasi harga komoditas.

Dia kembali menegaskan bahwa industri tambang mendukung transisi energi, namun penahapan yang realistis mutlak diperlukan.

Sebelum melangkah ke B50, pemerintah perlu memastikan implementasi B40 berjalan stabil dengan skema kompensasi yang proporsional, agar industri mampu beradaptasi tanpa kehilangan daya saing, dan pada akhirnya mendukung keberlangsungan produksi serta penerimaan negara yang tetap optimal.

01/12/2025 18:29
Bos Pajak Panggil 200 Pengusaha Imbas Manipulasi Pajak Sawit

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan Sosialisasi Kewajiban Perpajakan di Sektor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya. Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis di sektor kelapa sawit.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan sosialisasi ini sebagai tindak lanjut pengungkapan modus pelanggaran ekspor yang terbaru.

DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif/TBTS.

“Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” ujar Bimo, dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Bimo menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola industri sawit agar semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta mampu mempertahankan daya saing di pasar global.

“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan negara,” ujarnya.

Adapun DJP berkomitmen menjalankan pengawasan secara profesional dan proporsional, serta membuka ruang dialog dengan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan dapat meningkat tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

01/12/2025 18:15
BTN Buka Lagi Kantor Cabang di Medan dan Aceh Usai Terdampak Banjir, Ini Daftarnya

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk membuka kembali layanan operasional sejumlah jaringan kantor di Kota Medan dan Provinsi Aceh usai bencana banjir yang mulai mereda dan kondisi cuaca di kedua wilayah tersebut berangsur membaik.

Beberapa kantor cabang yang dibuka kembali pada Senin meliputi KCP USU – KC Medan, KCP Helvetia – KC Medan, KCP Simalingkar – KC Medan, KCP M Yamin – KC Medan, KCP Setiabudi – KC Medan, KCP Simpang Limun – KC Medan, KCPS Setia Budi – KCS Medan, serta KCPS Langsa – KCS Lhokseumawe.

“Setelah memastikan kondisi di Medan dan Aceh kembali kondusif serta seluruh aspek keselamatan terpenuhi, BTN kembali membuka layanan di sejumlah outlet yang sebelumnya terdampak banjir. Kami berterima kasih kepada nasabah atas kesabaran dan pengertian selama masa penutupan sementara,” kata Corporate Secretary BTN Ramon Armando dikutip dari Antara, Senin (1/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa pembukaan kembali kantor-kantor tersebut dilakukan setelah proses asesmen keselamatan, pemeriksaan fasilitas gedung, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat setempat hingga dinyatakan aman untuk operasional normal.

Seluruh outlet tersebut juga telah melalui proses pengecekan kondisi bangunan, peralatan operasional, jaringan listrik, sistem komunikasi, kesiapan pegawai, serta keamanan lingkungan kantor sebelum kembali dibuka.

Meski sudah banyak kantor cabang BTN telah dibuka kembali, namun ia mengatakan KCPS Takengon di bawah KCS Lhokseumawe masih belum dapat dibuka kembali.

01/12/2025 18:00
Harga Patokan Ekspor Tembaga Naik Jadi USD 5.462 per Ton, Apa Pemicunya?

Upaya hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah dinilai sudah menunjukkan kemajuan, terutama pada sektor tembaga dan nikel. Namun, proses tersebut perlu dijalankan dengan hati-hati dan berorientasi pada kualitas agar tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Hingga kuartal III/2025, kebijakan hilirisasi kembali menjadi penyokong utama pencapaian target investasi nasional.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp150,6 triliun atau 30,6% dari total investasi.

Angka tersebut mengalami lonjakan sebesar 64,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menegaskan bahwa strategi hilirisasi sebagai fondasi penting dalam membangun nilai tambah di dalam negeri.

Di samping itu, sektor mineral menjadi penyumbang investasi terbesar dengan capaian Rp 97,8 triliun, diikuti sektor perkebunan dan kehutanan Rp35,9 triliun, minyak dan gas bumi Rp15,4 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp1,5 triliun.

”Dalam pencapaian target itu yang paling penting tidak hanya dari segi angka tapi juga dari segi investasi yang berkualitas,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani, dikutip Rabu (22/10/2025).

Rosan menambahkan bahwa pemerintah akan terus memastikan setiap investasi yang masuk memberikan dampak positif, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, serta merupakan investasi berkelanjutan yang berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

Langkah ini sejalan dengan mandat yang diemban oleh Holding Industri Pertambangan, MIND ID, yang berperan vital dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan proses hilirisasi nasional.

MIND ID yang memiliki peran sentral untuk memastikan integrasi rantai pasok hilirisasi seluruh mineral strategis Indonesia dari hulu ke hilir, melalui anggota holding, tidak hanya berfokus pada produksi bahan baku mentah, tetapi juga berinvestasi pada pembangunan infrastruktur pengolahan lanjutan.

Sebut saja seperti smelter tembaga dan fasilitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, guna mengintegrasikan pengolahan mineral dari hulu ke hilir di dalam negeri dan menjadi fondasi untuk industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

01/12/2025 17:45
Cek BLT Kesra 2025 Melalui Aplikasi Cek Bansos hingga Situs Kemensos

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengumumkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang diberikan pada Oktober-Desember 2025. Masyarakat akan menerima BLT Kesra 2025 dengan nominal Rp 300 ribu dan diberikan langsung Rp 900 ribu. Adapun BLT Kesra 2025 tersebut akan diterima 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM).

“Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya (keluarga penerima manfaat-red), dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” tutur Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, 17 Oktober 2025, Senin (1/12/2025).

Airlangga mengatakan, bantuan tersebut menyasar desil 1-4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini merupakan tambahan di luar BLT regular yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako. Penyaluran BLT Kesra ini disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga. Penyaluran BLT Kesra juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga.

Kriteria penerima BLT Kesra sangat spesifik untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Penerima haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri.

Mereka juga tidak boleh menerima bantuan ganda dari program sejenis seperti PKH atau BPNT. Selain itu, penerima harus berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup masyarakat dari kategori sangat miskin hingga pas-pasan, serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku.

Mengutip Antara, ada satu langkah penting yang perlu dilakukan sebelum berangkat ke kantor pos dan titik distribusi, yaitu memastikan terlebih dahulu apakah nama Anda masuk dalam daftar penerima.

Pemerintah sudah menyiapkan layanan pengecekan secara daring melalui situs resmi Cekbansos Kemensos. Dengan bermodalkan ponsel dan NIK yang tertera di KTP, Anda bisa mengetahui status bantuan dalam hitungan menit.

01/12/2025 17:30
Penjualan Lampaui Target, Begini Cara INALUM Perkuat Sinergi dengan Pelanggan

Liputan6.com, Jakarta PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menutup tahun 2025 dengan capaian penjualan yang solid. Hingga Oktober 2025, volume penjualan aluminium INALUM mencapai 236.517 ton, melampaui target RKAP sebesar 231.034 ton atau 102,4% dari target tahunan.

Pencapaian ini juga meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan 227.114 ton. Kinerja positif tersebut menunjukkan tumbuhnya permintaan aluminium dan kuatnya posisi INALUM di pasar, baik domestik maupun global.

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, mengungkapkan apresiasi kepada para pelanggan dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang selama ini diberikan. Ia menegaskan bahwa hubungan yang baik antara perusahaan dan para customer merupakan fondasi kuat bagi pertumbuhan industri aluminium nasional.

Melati juga menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kebijakan dan praktisi industri yang terus menjaga ekosistem pasar aluminium tetap kondusif dan penuh optimisme.

“Pertumbuhan penjualan INALUM sepanjang tahun 2025 tidak lepas dari meningkatnya permintaan dari berbagai sektor industri dalam negeri, termasuk sektor ekstrusi, otomotif, kabel, hingga industri lembaran aluminium,” kata dia, Senin (1/12/2025).

Produk utama INALUM seperti Ingot G1 masih menjadi kontributor terbesar penjualan, disusul produk-produk lainnya seperti Ingot S1B, Alloy, Billet, Molten, dan Ingot S2.

Pada saat yang sama, pasar ekspor juga menunjukkan performa yang stabil dengan Malaysia menjadi negara tujuan terbesar, diikuti Korea Selatan, Jepang, Cina, India, Thailand, serta sejumlah negara lainnya. Secara keseluruhan, 76 persen penjualan dialokasikan untuk pasar domestik, sementara 24 persen lainnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

01/12/2025 17:15
Wajar untuk Investasi USD 20 Miliar

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang saat ini menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, angkat bicara mengenai keputusan pemberian izin pembangunan lapangan terbang (bandara khusus) di kawasan industri Morowali.

Luhut menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara terpadu dalam rapat yang ia pimpin, dan pemberian fasilitas tersebut merupakan hal yang wajar bagi investor asing dengan nilai investasi strategis.

Dalam keterangannya, Senin (1/12/2025), Luhut menjelaskan bahwa izin pembangunan bandara khusus tersebut merupakan fasilitas pendukung bagi investor yang telah menanamkan modal lebih dari USD 20 miliar di Morowali, sebagai bagian dari program hilirisasi nikel nasional.

“Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand,” ujar Luhut.

Ia menekankan bahwa fasilitas bandara diberikan selama tidak melanggar ketentuan nasional. Luhut juga mengklarifikasi status bandara tersebut:

Bandara Khusus Domestik: Bandara tersebut hanya diberikan untuk melayani penerbangan domestik.

Tanpa Bea Cukai/Imigrasi: Bandara Morowali tidak memerlukan fasilitas bea cukai atau imigrasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pernah diizinkan menjadi bandara internasional.

Luhut menegaskan bahwa setiap kerja sama investasi, termasuk dengan Tiongkok sebagai mitra utama dalam hilirisasi nikel, selalu disertai sejumlah ketentuan ketat yang memastikan manfaat maksimal bagi Indonesia, termasuk: penggunaan teknologi terbaik, pemanfaatan tenaga kerja lokal, dan pembangunan industri terintegrasi.

Menurutnya, total investasi di sektor hilirisasi telah mencapai USD 71 miliar, dengan Morowali saja mencapai lebih dari USD 20 miliar, menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja. Ia mempersilakan siapa pun untuk datang membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan strategis ini.

“Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika; kita berpihak kepada Indonesia,” pungkas Luhut, seraya menekankan bahwa tanpa hilirisasi, ekonomi Indonesia tidak akan sekuat hari ini.

01/12/2025 17:00
Menko Airlangga Prediksi Ekonomi 2026 Bakal Cerah

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tahun 2025 sebagai whirlwind year atau tahun penuh putaran gejolak. Menurut dia, rangkaian krisis global saling bertumpuk dan menciptakan tekanan besar bagi ekonomi dunia.

Perang tarif antara negara besar, konflik Israel–Iran, krisis berkepanjangan di Gaza, serta perang Rusia–Ukraina menjadi penyebab utama tingginya ketidakpastian.

“Tahun 2025 ini adalah tahun kita sebut whirlwind year. Kita lihat di tahun penuh ketidakpastian ini kita sebut juga sebagai headwind. Berbagai gejolak terutama di tahun ini adalah gejolak akibat perang tarif, kemudian Perang Israel dengan Iran, Gaza belum selesai, kemudian juga Ukraina belum selesai,” ujar Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Namun, di tengah tekanan tersebut, Indonesia dinilai mampu menjaga daya tahan ekonomi. Stabilitas makro terjaga, konsumsi tetap positif, dan nilai tukar relatif lebih stabil dibandingkan banyak negara emerging lainnya.

Airlangga menegaskan bahwa fundamental ekonomi RI cukup kuat untuk menghadapi gejolak global yang masih belum menunjukkan tanda mereda.

“Kita melihat ekonomi sebetulnya sudah kita restart dengan di kuartal ketiga antara lain tingkat suku bunga mulai dipotong dan BI memotong tingkat suku bunga 125 basis point tahun ini dan ini juga mendorong perekonomian sudah mulai di restart,” ujarnya.

01/12/2025 16:55
BRI Raih Predikat Perusahaan dengan Tata Kelola Terbaik di Indonesia Trusted Companies 2025

Ia menambahkan bahwa BRI akan terus memperkuat kapabilitas organisasinya untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.

“Konteks bisnis saat ini bergerak sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Karena itu, BRI terus memperkuat kapabilitas dinamis serta membangun budaya perusahaan yang adaptif agar mampu mengidentifikasi peluang baru, berinovasi, dan menjaga daya saing secara berkelanjutan. Penerapan GCG yang kuat menjadi kunci dalam memastikan setiap langkah tersebut berjalan secara etis, terukur, dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Tahun ini, program CGPI mengusung tema “Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan dalam Kerangka GCG”, yang menekankan pentingnya kemampuan adaptif perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat, tidak menentu, kompleks, dan ambigu.

Di tengah tantangan era VUCA, disrupsi teknologi, serta dinamika global, perusahaan dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam mengelola sumber daya, mengidentifikasi peluang, dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Ajang Indonesia Trusted Companies 2025 diikuti oleh 52 perusahaan dari berbagai sektor, yang terbagi ke dalam tujuh kelompok industri. Seluruh peserta dinilai melalui rangkaian tahapan ketat mencakup self-assessment, penilaian dokumen, dan observasi langsung yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Penilaian dilakukan terhadap tiga aspek utama, yaitu struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola, dengan bobot yang ditentukan melalui panel ahli menggunakan metode Analytical Network Process (ANP). Skor akhir peserta kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori: Sangat Terpercaya, Terpercaya, dan Cukup Terpercaya.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen BRI dalam mengedepankan transparansi, akuntabilitas, integritas, serta prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan dan proses bisnis. Melalui tata kelola yang kuat, BRI terus memastikan keberlanjutan kinerja sekaligus memperkuat kepercayaan pemegang saham, regulator, serta masyarakat luas.

(*)

01/12/2025 16:44
BGN Bakal Gelontorkan Rp 900 Miliar per Hari untuk Program MBG 2026

Liputan6.com, Jakarta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program Makan Bergizi Gratis akan langsung berjalan pada awal Januari 2026, dengan belanja harian mencapai Rp 900 miliar.

“Tahun depan kita akan lanjut dengan program makan bergizi gratis. Dan tahun depan satu hari di bulan Januari itu kami akan mengirimkan atau menggunakan uang per hari Rp 900 miliar,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Rapat Pimpinan Nasional KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Angka ini menjadi stimulus ekonomi instan yang mengalir sejak hari pertama, bahkan ketika kementerian lain belum mulai melakukan belanja anggaran tahunannya.

“Jadi, ketika Kementerian lain nanti belum bisa menggunakan uang, Badan Gizi dipastikan sudah akan bisa mengirimkan uang ke setiap SPPG,” ujarnya.

Dadan Hindayana menjelaskan jika 24 ribu Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah rampung pada akhir Desember 2025, hal ini memungkinkan pencairan bantuan dan distribusi makanan dapat dilakukan tanpa jeda administrasi.

Artinya, BGN bergerak jauh lebih awal dibanding mekanisme belanja kementerian dan lembaga lain yang biasanya membutuhkan waktu.Dengan belanja harian yang sangat besar, daya beli masyarakat dan perputaran uang di akar rumput diproyeksikan akan meningkat signifikan.

01/12/2025 16:44