Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Budidaya Jadi Tulang Punggung Pemenuhan Protein Nasional

    Budidaya Jadi Tulang Punggung Pemenuhan Protein Nasional

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2025. Di tahun ini, KKP fokus pada pengendalian perikanan tangkap serta percepatan pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu menjelaskan, tantangan utama sektor perikanan adalah pemenuhan kebutuhan protein nasional di tengah pertumbuhan populasi yang pesat.

    Indonesia diproyeksikan memiliki jumlah penduduk lebih dari 300 juta jiwa dalam lima tahun mendatang, sehingga kebutuhan pangan berbasis ikan akan meningkat signifikan.

    “Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan perikanan tangkap. Penangkapan harus dikendalikan agar ekosistem laut tetap terjaga. Karena itu, perikanan budidaya menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan protein nasional,” ujar Haeru dikutip Selasa (16/12/2025).

    Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP menjalankan lima kebijakan utama berbasis blue economy.

    Pertama, memperkuat kawasan konservasi laut guna menjaga kesehatan ekosistem dan biodiversitas.
    Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota agar pemanfaatan sumber daya ikan tetap berkelanjutan.
    Ketiga, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan.
    Keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
    Kelima, penguatan gerakan partisipasi nelayan dalam menjaga kebersihan laut, termasuk pengendalian sampah plastik.

     

    Menurut Haeru, filosofi blue economy menempatkan ekonomi sebagai panduan, namun tetap menjadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama.

    “Kalau laut sehat, biodiversitas akan terjaga. Dari situ kita bisa memanen secara bijak tanpa merusak,” katanya.

    Dalam pengembangan perikanan budidaya, KKP memfokuskan kebijakan pada lima komoditas prioritas, yakni udang, rumput laut, ikan nila (tilapia), kepiting, dan lobster.

    Kelima komoditas tersebut dipilih karena memiliki pasar yang tersedia, teknologi budidaya yang semakin dikuasai, serta harga yang kompetitif di pasar global.

    Secara posisi global, Indonesia saat ini berada di peringkat lima besar produsen dunia untuk beberapa komoditas tersebut. Rumput laut dan tilapia bahkan telah menempati posisi kedua dunia. KKP menargetkan peningkatan produktivitas agar setidaknya satu hingga dua komoditas bisa menjadi “champion” global.

     

     

     

  • Cek Rincian Raja Emas & Laku Emas!

    Cek Rincian Raja Emas & Laku Emas!

    Fluktuasi Harga Emas Perhiasan Hari Ini tidak terlepas dari berbagai faktor ekonomi, baik di tingkat global maupun domestik. Pergerakan nilai tukar mata uang, tingkat inflasi, suku bunga, hingga kondisi geopolitik dapat memengaruhi harga emas secara signifikan.

    Masyarakat diimbau untuk terus memantau pembaruan harga emas agar dapat menentukan waktu terbaik untuk membeli atau menjual. Keputusan yang cerdas memerlukan pemahaman mendalam tentang tren pasar dan faktor-faktor pendorongnya.

    Emas perhiasan seringkali dianggap sebagai aset safe haven, yang nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, investasi dalam bentuk emas perhiasan tetap menjadi pilihan menarik bagi banyak orang.

    Dengan mengetahui rincian harga per gram dari berbagai kadar karat, konsumen dapat merencanakan transaksi emas secara efektif dan cerdas. Penting untuk selalu memeriksa sumber terpercaya sebelum melakukan pembelian atau penjualan emas perhiasan.

  • Pemprov DKI Tekankan Pentingnya Pembayaran PKB Tepat Waktu, Berikut Penjelasannya

    Pemprov DKI Tekankan Pentingnya Pembayaran PKB Tepat Waktu, Berikut Penjelasannya

    Liputan6.com, Jakarta – Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sering dianggap sekadar kewajiban tahunan. Padahal, kepatuhan terhadap pajak kendaraan membawa banyak manfaat, baik bagi pemilik kendaraan maupun bagi masyarakat luas. Selain menjaga ketertiban administrasi, PKB berperan penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Berikut ini berbagai manfaatnya:

    1. Menjaga Kenyamanan dan Keamanan Berkendara

    Ketika pajak kendaraan dibayar tepat waktu, STNK tetap aktif dan sah digunakan. Hal ini membuat pemilik kendaraan dapat beraktivitas dengan tenang, tanpa khawatir menghadapi kendala saat dilakukan pemeriksaan di jalan. Bagi masyarakat yang mobilitasnya tinggi, terutama untuk bekerja atau perjalanan harian, administrasi yang lengkap menjadi bentuk perlindungan penting.

    2. Berkontribusi pada Pembangunan Layanan Publik

    Pendapatan dari PKB menjadi salah satu tulang punggung pembangunan daerah. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti:

    perbaikan dan pembangunan infrastruktur,
    peningkatan kualitas jalan,
    pengembangan layanan publik, dan
    peningkatan transportasi umum.

    Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat ikut berperan dalam menciptakan kota yang lebih nyaman, modern, dan berkelanjutan.

    3. Menghindari Denda dan Beban Tambahan

    Keterlambatan membayar PKB dapat menimbulkan denda yang nilainya meningkat sesuai lamanya tunggakan. Membayar tepat waktu membantu pemilik kendaraan terhindar dari biaya tambahan dan memastikan keuangan tetap terkelola dengan baik.

    4. Membantu Menjaga Ketertiban Administrasi

    STNK yang tidak diperpanjang dapat menimbulkan hambatan saat dibutuhkan. Dengan pajak yang tertib, pemilik kendaraan memiliki bukti administrasi yang lengkap dan sah. Ketertiban ini penting, terutama dalam situasi pemeriksaan atau pengurusan dokumen kendaraan.

    5. Mempermudah Proses Jual Beli Kendaraan

    Kendaraan yang pajaknya tertib cenderung lebih diminati oleh calon pembeli. Proses balik nama juga menjadi lebih mudah. Bagi pemilik yang berencana menjual kendaraan, kepatuhan pajak dapat meningkatkan nilai kendaraan tersebut.

    Kemudahan Baru: Pembebasan Sanksi PKB dan BBNKB

    Untuk mendorong masyarakat tetap tertib administrasi tanpa beban tambahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan kebijakan pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025.

    Mulai 10 November hingga 31 Desember 2025, wajib pajak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan. Pembebasan ini bersifat otomatis melalui sistem Pajak Online Bapenda, sehingga masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan.

    Kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan Pemprov DKI untuk memberikan ruang keringanan, sekaligus memastikan masyarakat dapat kembali tertib administrasi kendaraan dengan lebih mudah dan nyaman. Pemerintah daerah berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan masyarakat agar pengelolaan pajak berjalan lebih baik dan memberikan manfaat luas bagi pembangunan kota.

     

    (*)

  • Siap-siap Rupiah Loyo Lagi Hari Ini, Bisa Sentuh Level Ini

    Siap-siap Rupiah Loyo Lagi Hari Ini, Bisa Sentuh Level Ini

    Liputan6.com, Jakarta – Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan mata uang rupiah berada direntang Rp 16.660 hingga Rp 16.690, melemah pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa 16 Desember 2025.

    “Untuk perdagangan (hari ini), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 16.660 – Rp16.690,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025). Adapun pada Senin (15/12/2025) mata uang rupiah mengalami pelemahan di level Rp 16.667.

    Ibrahim memaparkan faktor pendorong pelemahan rupiah dari dalam negeri, yakni di tahun 2026 berpotensi menjadi salah satu tahun paling tidak terduga dalam beberapa dekade terakhir.

    Kompetisi antara negara besar berpotensi semakin tajam, aliansi global berpotensi bergeser, dan konflik yang sebelumnya bersifat regional berpotensi meluas.

    “Bahkan, berbagai lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Bank Sentral Eropa (ECB), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memprakirakan pertumbuhan ekonomi global bakal melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar,” ujarnya.

    Perlambatan ini disebabkan oleh perdagangan dunia yang melemah, rantai pasok yang direstrukturisasi demi keamanan bukan sekadar efisiensi, utang publik di banyak negara yang berada pada titik tertinggi, dan perkembangan teknologi yang lebih pesat ketimbang penerbitan regulasi baru.

    Selain itu, Valuasi aset di sejumlah negara berada di posisi rentan setelah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir. Sistem perbankan juga belum benar-benar pulih akibat tekanan kredit bermasalah dan kerugian portofolio di tengah suku bunga tinggi.

    Era suku bunga yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama juga berpotensi menjadi tekanan nyata bagi dunia usaha menjelang 2026. Ketidakpastian sosial dan politik juga meningkat.

     

  • Harga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini 15 Desember 2025

    Harga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini 15 Desember 2025

    Harga pangan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) terpantau turun di hampir semua jenis bahan pangan. Namun, harganya masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan harga acuan.

    Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penurunan harga beras, telur ayam, cabai rawit merah, hingga harga minyak goreng. Harga rata-rata nasional beras medium Rp 13.329 per kilogram (kg), sedangkan beras premium Rp 15.522 per kg, lalu, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual Rp 12.380 per kg.

    Kemudian bawang merah dijual Rp 46.278 per kg, bawang putih Rp 35.840 per kg. Cabai merah keriting dibanderol Rp 35.840 per kg, cabai merah besar Rp 49.699 per kg, serta cabai rawit merah Rp 70.473 per kg.

    Selanjutnya, harga rata-rata nasional daging sapi Rp 134.994 per kg, daging ayam ras Rp 38.877 per kg, telur ayam ras Rp 30.920 per kg. Daging kerbau beku Rp 100.837 per kg, daging kerbau segar Rp 127.500 per kg.

    Minyak goreng kemasan premium dijual Rp 20.490 per liter, minyak goreng Minyakita Rp 17.125 per liter, dan minyak goreng curah Rp 17.170 per liter.

    Sedangkan, gula konsumsi dijual Rp 17.844 per kg, dan garam konsumsi Rp 11.263 per kg. Tepung terigu kemasan Rp 12.702 per kg dan tepung terigu curah Rp 9.513 per kg.

    Harga Cabai Rawit Merah

    Meski mengalami penurunan harga secara harian, cabai rawit merah terpantau masih dalam angka yang tinggi. Harga acuan penjualan (HAP) cabai rawit merah dipatok Rp 40.000-57.000 per kg.

    Harga cabai rawit merah di DKI Jakarta tembus Rp 94.000 per kg atau 64,91 persen dari HAP. Harga lebih tinggi tercatat di Kalimantan Tengah dengan Rp 105.000 per kg atau 85 persen diatas HAP. Bahkan, harga di Papua Barat Daya mencapai Rp 145.000 per kg atau 154,39 persen dari HAP nasional.

  • Kapal Penyeberangan Mulai Padat Pemudik Nataru 19 Desember 2025

    Kapal Penyeberangan Mulai Padat Pemudik Nataru 19 Desember 2025

    Liputan6.com, Jakarta – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memproyeksikan kepadatan penumpang di kapal penyeberangan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) bakal meningkat secara bertahap.

    Direktur Operasi & Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Rio Theodore Natalianto Lasse memperkirakan, pergerakan penumpang kapal penyeberangan bakal sudah terlihat mulai Jumat (19/12/2025) akhir pekan ini.

    “Prediksi kami di tanggal 19 (Desember 2025) itu sudah mulai ada peningkatan pergerakan di hari Jumat, lalu Sabtu dan Minggu di tanggal 20 dan 21 (Desember 2025),” ujar dia dalam sesi temu media di Kantor Pusat ASDP, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Sementara prediksi puncak pergerakan di libur Nataru bakal terjadi di 23-24 Desember 2025. Dengan libur pergantian tahun yang berpotensi semakin panjang, ASDP bersiaga jika penumpang kapal penyeberangan lebih tinggi dari perkiraan.

    “Kemudian prediksi puncak pergerakan libur tahun baru itu tanggal 30-31 Desember, dan prediksi puncak pergerakan arus balik itu adalah di tanggal 2 dan 3 Januari 2026,” imbuh Rio.

    Secara keseluruhan, ASDP meramal jumlah perjalanan kapal penyeberangan bakal meningkat 5,4 persen. Begitu pula dengan jumlah penumpang yang naik 4,3 persen, dan kendaraan terangkut tumbuh hingga 8,9 persen.

    “Yang paling tinggi kalau kita melihat di situ adalah kendaraan roda 2 itu kenaikannya sampai 15,3 persen. Kemudian truk itu 7,4 persen, roda 4 kendaraan kecil itu naik 5,9 persen, kemudian bis itu naik 5 persen,” bebernya.

    “Jadi overall semuanya mengalami peningkatan untuk di 15 lintasan pantauan nasional. Jadi kalau dari sisi angkanya trip itu diprediksi 20.943 trip, untuk penumpang 547.000 lebih penumpang, dan untuk kendaraan 868.000 unit lebih kendaraan,” pungkas Rio.

     

  • Mudik Gratis Kemenhub, 75 Bus Disiapkan untuk Layani 3.090 Penumpang

    Mudik Gratis Kemenhub, 75 Bus Disiapkan untuk Layani 3.090 Penumpang

    Untuk rute perjalanan, Mudik Gratis Kemenhub tahun ini melayani 10 kota tujuan, antara lain Solo, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, D.I. Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Madiun.

    Aan menjelaskan, keberangkatan bus akan dilakukan dari Terminal Pulogebang, Jakarta, pada 23 Desember 2025. Sementara itu, pengangkutan sepeda motor menggunakan truk akan diberangkatkan lebih awal.

    “Untuk pengangkutan sepeda motor dengan truk dilakukan dari Terminal yang sama pada tanggal 22 Desember 2025 ke kota Solo dan Yogyakarta,” jelasnya.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program Mudik Gratis yang diselenggarakan pemerintah, khususnya bagi pemudik yang biasa menggunakan sepeda motor.

    “Kami berharap dengan adanya program mudik gratis ini dapat mencegah masyarakat untuk mudik dengan sepeda motor, terlebih dengan jarak yang cukup jauh. Mudik dengan sepeda motor tidak kami rekomendasikan karena lebih berisiko terjadi kecelakaan,” kata Aan.

  • Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

    Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

     

    Liputan6.com, Jakarta – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo mengkritisi kondisi penerimaan negara, mulai dari penerimaan pajak hingga bea cukai.

    Dia bahkan membandingkan sistem perpajakan Indonesia yang justru tertinggal dengan negara lain seperti Kamboja sejak 10 tahun terakhir. Negara yang disebutnya jauh lebih miskin dari Indinesia.

    “Titik lemah kita dan juga berpotensi besar untuk kita adalah penerimaan negara. Parah, sistem penerimaan negara kita parah. Pajak, Bea Cukai sangat parah sekali,” ujar dia dalam Bedah Buku Indonesia Naik Kelas “Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika” digelar Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

    Dia mengaku mengetahui hal ini ketika ditugaskan Presiden Prabowo memimpin tim di Partai Gerindra untuk mengkaji potensi ekonomi dimiliki Indonesia.

    Dari temuan tim, terkuak jika salah satu titik paling rapuh ekonomi Indonesia justru berada pada sistem penerimaan negara, mulai dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Indonesia paling lemah, paling rendah di dunia sistem perpajakan kita. Saya ketemu pak Purbaya 2 minggu yang lalu dan beliau membenarkan apa yang kita temukan,” lanjut Hashim.

    Temuan itu, sejalan dengan data Bank Dunia yang telah bertemu dengannya beberapa kali sejak 2013. “Data bank dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang pajak, PNPB, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan,” tegas dia.

     

  • Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

    Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

     

    Liputan6.com, Jakarta – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo mengkritisi kondisi penerimaan negara, mulai dari penerimaan pajak hingga bea cukai.

    Dia bahkan membandingkan sistem perpajakan Indonesia yang justru tertinggal dengan negara lain seperti Kamboja sejak 10 tahun terakhir. Negara yang disebutnya jauh lebih miskin dari Indinesia.

    “Titik lemah kita dan juga berpotensi besar untuk kita adalah penerimaan negara. Parah, sistem penerimaan negara kita parah. Pajak, Bea Cukai sangat parah sekali,” ujar dia dalam Bedah Buku Indonesia Naik Kelas “Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika” digelar Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

    Dia mengaku mengetahui hal ini ketika ditugaskan Presiden Prabowo memimpin tim di Partai Gerindra untuk mengkaji potensi ekonomi dimiliki Indonesia.

    Dari temuan tim, terkuak jika salah satu titik paling rapuh ekonomi Indonesia justru berada pada sistem penerimaan negara, mulai dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Indonesia paling lemah, paling rendah di dunia sistem perpajakan kita. Saya ketemu pak Purbaya 2 minggu yang lalu dan beliau membenarkan apa yang kita temukan,” lanjut Hashim.

    Temuan itu, sejalan dengan data Bank Dunia yang telah bertemu dengannya beberapa kali sejak 2013. “Data bank dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang pajak, PNPB, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan,” tegas dia.

     

  • 5,74 Juta Wajib Pajak Sudah Aktifkan Coretax

    5,74 Juta Wajib Pajak Sudah Aktifkan Coretax

    Untuk memudahkan wajib pajak, DJP memastikan layanan pendaftaran Coretax tersedia secara digital maupun luring melalui kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses aktivasi menjelang penerapan penuh sistem baru.

    Sebagai bagian dari persiapan, DJP juga menjadwalkan simulasi besar-besaran pada 27 November 2025. Simulasi ini akan melibatkan sekitar 25 ribu pegawai DJP dari kantor pusat hingga daerah, dengan fokus pada uji coba pendaftaran, pengisian, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara serentak.

    Simulasi tersebut dinilai krusial untuk memitigasi risiko teknis saat Coretax resmi digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan 2025 pada 2026.

    “Tujuannya kami ingin memastikan SPT 2025 yang disampaikan nanti di 2026, kami ingin pastikan betul tidak mengulang kisah di awal (kendala teknis) karena ini memang sistem sangat besar… Persiapan kami juga cukup robust (amat baik), mudah-mudahan kami bisa memastikan sistem berjalan,” ujar Bimo Wijayanto.