Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Terdampak Banjir Bandang Sumatera, Pertamina Pastikan Kondisi Pekerja Aman

    Terdampak Banjir Bandang Sumatera, Pertamina Pastikan Kondisi Pekerja Aman

     

    Liputan6.com, Jakarta Pertamina Patra Niaga bergerak cepat merespons banjir yang melanda sejumlah wilayah di Medan dan berdampak pada para pekerja di wilayah tersebut. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan keselamatan pekerja, dan meninjau kondisi di lokasi pengungsian.

    Dalam kunjungannya, Mars Ega menyempatkan diri berbincang dengan keluarga terdampak banjir yang harus mengungsi. Mars Ega memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan bayi, hingga fasilitas kesehatan darurat telah tersedia dan tersalurkan dengan baik.

    “Keselamatan para pekerja adalah prioritas yang tidak dapat ditawar. Dalam kondisi bencana seperti ini, perusahaan hadir sebagai keluarga yang memastikan seluruh pekerja berada dalam kondisi aman,” ujar Mars Ega, Selasa (2/12/2025).

    Mars Ega menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan pekerja dan keluarganya berada dalam kondisi aman, terutama saat wilayah operasional menghadapi situasi bencana.

    Pertamina Patra Niaga memastikan proses evakuasi dilakukan secara terarah, serta menyiapkan lokasi pengungsian yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

    “Pertamina dalan melaksanakan operasionalnya memiliki prioritas sesuai kaidah HSSE dimana prioritas pertama adalah manusianya (people), dimana Pekerja dan Keluarga juga bagian dari Pertamina yang mengemban tugas dalam kondisi apapun untuk tetap mendistribusikan energi, pekerja kami tetap di lapangan bertugas walaupun keluarganya juga terdampak,” jelas Mars Ega.

    “Kami ingin memastikan bahwa seluruh pekerja dan keluarga yang terdampak banjir mendapatkan dukungan yang memadai, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun pemulihan ke depan. Pertamina Patra Niaga memastikan setiap Perwira dan keluarga tetap mendapatkan perlindungan, perhatian, dan pendampingan penuh,” tutup dia.

  • Pembekuan Bea Cukai Bukan Solusi

    Pembekuan Bea Cukai Bukan Solusi

    Liputan6.com, Jakarta – Pengamat Pajak sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menilai wacana pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau bea cukai bukanlah langkah yang tepat untuk memperbaiki kinerja lembaga tersebut.

    “Ada ungkapan “leadership is the key”. Ini berarti bahwa pembekuan DJBC bukan langkah tepat,” kata Prianto kepada Liputan6.com, Selasa (2/12/2025).

    Ia menekankan bahwa masalah utama bukan pada keberadaan institusi, melainkan pada kualitas kepemimpinan dan konsistensi reformasi internal.

    Menurut Prianto, seorang pemimpin yang baik seharusnya mampu melakukan reformasi menyeluruh terhadap setiap kelemahan yang selama ini menjadi sorotan publik.

    Ia menilai Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa serta jajaran pimpinan DJBC memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan signifikan tanpa harus mengambil langkah drastis seperti pembekuan lembaga.

    “Sebagai good leader, Menkeu dan jajaran pimpinan di DJBC harus mampu mereformasi segala kelemahan yang ada selama ini dan telah disorot masyarakat. Masih banyak orang baik dan berintegritas di DJBC. Sudah saatnya, mereka tampil untuk membenahi internal DJBC ketika sudah ada dorongan kuat dari Menkeu-nya,” jelasnya.

    Prianto menambahkan bahwa justru momentum ini semestinya menjadi dorongan bagi para pegawai berintegritas untuk tampil dan memimpin pembenahan internal. Dengan adanya perhatian langsung dari Menteri Keuangan, ia menilai DJBC memiliki peluang besar untuk memperbaiki diri secara komprehensif tanpa harus menghentikan operasi lembaga.

     

  • Ancaman Pukat Harimau, Produksi Ikan Turun hingga Nelayan Terjerat Utang

    Ancaman Pukat Harimau, Produksi Ikan Turun hingga Nelayan Terjerat Utang

    Liputan6.com, Jakarta – Praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap trawl (pukat harimau) dan modifikasinya kembali menjadi sorotan tajam. Selain merusak ekosistem laut secara masif, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan ini juga memicu krisis sosial-ekonomi yang mendalam, terutama bagi nelayan tradisional di kawasan pesisir.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kotabaru, Hasrifin Harifai, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap pelarangan total alat tangkap perusak tersebut.

    “Kita mendukung terhadap pelarangan penggunaan alat tangkap trawl dan sejenisnya karena terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem laut,” tegas Hasrifin dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

    KNTI berkomitmen penuh untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Keberadaan trawl dan alat tangkap perusak lainnya dinilai mengancam masa depan perikanan rakyat dan menimbulkan konflik horizontal yang tidak sehat antar-nelayan akibat perebutan hasil tangkapan yang semakin menipis.

    Meskipun mendukung pelarangan, KNTI menekankan bahwa aturan tersebut harus diiringi dengan sosialisasi yang masif, terstruktur, dan berkelanjutan. Pasalnya, masih banyak nelayan yang memilih menggunakan alat tangkap terlarang karena menganggapnya lebih cepat dan efektif, tanpa menyadari dampak jangka panjang dan sanksi hukum yang mengintai.

    “Banyak nelayan yang belum memahami secara menyeluruh dampak ekologis penggunaan trawl maupun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya,” tambah Hasrifin. 

     

  • Jelang Akhir Tahun, PMI Manufaktur Indonesia Catat Rekor Tertinggi 

    Jelang Akhir Tahun, PMI Manufaktur Indonesia Catat Rekor Tertinggi 

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada titik krusial bonus demografi, dengan penduduk usia produktif mencapai lebih dari 218 juta orang. Momentum ini, menurutnya, harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengakselerasi industrialisasi dan memperluas kesempatan kerja. 

    Hal tersebut diungkapkan Menperin dalam acara Wisuda Bersama Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 di Politeknik AKA Bogor.

    “Tingkat pengangguran yang masih berada pada kisaran lima persen mendorong pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam memperkuat kesiapan angkatan kerja memasuki pasar kerja nasional maupun global,” ungkap Agus, Jumat (28/11/2025).

    Oleh karena itu, dalam konteks memperkuat SDM industri nasional, Menperin menekankan bahwa arah pembangunan pendidikan vokasi selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa penguatan pendidikan vokasi merupakan strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan. 

    “Bapak Presiden (Prabowo) menekankan bahwa pendidikan vokasi harus menjadi prioritas nasional agar lulusan dapat memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di pasar global,” imbuhnya.

    Penegasan tersebut juga selaras dengan Asta Cita pemerintah sebagai misi pembangunan nasional, yang menempatkan pembangunan manusia unggul, percepatan industrialisasi berbasis nilai tambah, penguatan hilirisasi berkelanjutan, serta transformasi digital dan inovasi teknologi sebagai agenda strategis. 

    “Semua agenda besar tersebut hanya dapat dicapai apabila Indonesia memiliki SDM industri yang kompeten, adaptif, produktif, dan siap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.

     

     

     

     

  • Gubernur BI Sebut Ada 3 Kunci Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh dan Berdaya Tahan

    Gubernur BI Sebut Ada 3 Kunci Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh dan Berdaya Tahan

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan jika terdapat tiga kunci untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan di  2026. Ketiganya yaitu optimisme, upaya maksimal seluruh pihak, dan sinergi. Kita harus optimis bahwa perekonomian Indonesia akan lebih baik dan mampu menghadapi tantangan.

    Dia mengatakan, Indonesia memiliki modal fundamental yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap baik serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga.

    “Bank Indonesia akan all out merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, dan seluruh upaya tersebut harus dilakukan bersinergi dengan seluruh pihak, termasuk dengan kebijakan fiskal Pemerintah dalam bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional.,” ujar Perry Warjiyo, saat membuka gelaran Bank Indonesia Bersama Masyarakat (BIRAMA) 2025 di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta (1/12/2025).

    Dia menyampaikan arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2026. Pertama, Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Kedua, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memperkuat kemampuan intermediasi perbankan dalam rangka mendukung sektor-sektor prioritas Pemerintah.

    Ketiga, kebijakan  sistem pembayaran diarahkan untuk meningkatkan transaksi pembayaran digital, termasuk  QRIS dan BI-FAST. Keempat, dari sisi kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, difokuskan pada penguatan aspek produk (product), harga (pricing), pelaku (participants), dan infrastruktur (infrastructure) pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional.

  • HUT ke-54, Korpri Tegaskan Komitmen ASN Perkuat Pelayanan Publik

    HUT ke-54, Korpri Tegaskan Komitmen ASN Perkuat Pelayanan Publik

    Liputan6.com, Jakarta – Peringatan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menjadi momentum penting kebangkitan semangat baru bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Bertempat di Lapangan Monas, Jakarta, suasana upacara berlangsung meriah dengan kehadiran sekitar 15.000 ASN dari berbagai instansi.

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan, memimpin langsung jalannya peringatan yang tahun ini mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju.”

    Zudan menegaskan bahwa berkumpulnya puluhan ribu ASN bukan sekadar seremoni, melainkan bukti soliditas dan komitmen kuat untuk memperkuat peran sebagai garda terdepan pelayanan publik.

    “Komitmen kalian adalah kekuatan negara,” ujarnya, sembari memberikan apresiasi kepada ASN di pusat, daerah, hingga yang berdinas di luar negeri, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

    Ia juga menyoroti peran besar ASN dalam mengelola jalannya pemerintahan. Dengan 5,5 juta ASN yang mengawal APBN sebesar Rp 3.600 triliun dan APBD Rp 1.300 triliun, tuntutan terhadap ASN pada era digital makin tinggi.

    Zudan mengajak ASN untuk menjadi semakin adaptif, semakin memudahkan, dan semakin membahagiakan masyarakat.

     

  • Bandara IMIP Morowali Tak Bisa Layani Penerbangan Internasional

    Bandara IMIP Morowali Tak Bisa Layani Penerbangan Internasional

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tidak bisa malayani penerbangan internasional. Bandara IMIP masuk pada kategori bandara khusus.

    Semula, Bandara IMIP masuk dalam 4 bandara yang diatur khusus dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

    Namun, KM 38/2025 itu telah dicabut atas terbitnya KM Nomor 55 Tahun 2025. Pada beleid terbaru, tidak tertuang Bandara IMIP sebagai bandara khusus yang bisa melayani penerbangan internasional atau penerbangan dari dan ke luar negeri.

    Pada ketetapan KM 55/2025 yang diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025 itu, hanya tertera Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang bisa melayani penerbangan internasional.

    Sesuai kategorinya, bandara khusus ini diatur dengan ketentuan yang berbeda meski diperbolehkan melayani penerbangan internasional. Hanya ada tiga jenis penerbangan internasional yang bisa dilakukan. Pertama, untuk kepetingan evakuasi medis. Kedua, penanganan bencana. Ketiga, pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

    Izin penerbangan internasional dengan tiga tujuan itu pun dibarengi dengan sejumlah syarat ketat yang perlu dipenuhi. Yakni, persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

    Serta, berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, dalam rangka tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, setiap pelaksanaan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

     

  • Pertamina Kerahkan 332 Kapal Tanker Angkut BBM hingga LPG Saat Natal-Tahun Baru

    Pertamina Kerahkan 332 Kapal Tanker Angkut BBM hingga LPG Saat Natal-Tahun Baru

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina International Shipping (PIS) menjaga kelancaran distribusi energi nasional menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Pada periode terssebut, perseroan mengerahkan sebanyak 332 armada kapal tanker untuk mengangkut minyak mentah, BBM, LPG, hingga petrokimia ke seluruh pelosok negeri.

    Pjs Corporate Secretary PIS Alih Istik Wahyuni mengatakan, PIS telah mengaktifkan Satuan Tugas Nataru 2025/2026, dan menyiagakan sebanyak 332 armada kapal tanker untuk mengangkut minyak mentah, BBM, LPG, hingga petrokimia ke seluruh pelosok negeri.

    “Untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi, kami siagakan 332 kapal tanker, dan juga menyiapkan 12 kapal tanker cadangan. Kapal-kapal ini melayani distribusi BBM, minyak mentah, LPG, serta petrokimia ke berbagai wilayah, termasuk jalur distribusi regional,” kata Alih, Senin (1/12/2025).

    Selain itu, melalui PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), PIS juga menyiapkan 338 kapal pendukung pelabuhan (tugboat) untuk memastikan kelancaran proses sandar dan bongkar muat di berbagai pelabuhan.

    Seluruh armada ini dipantau berkala di posko monitoring terpusat, serta sistem digitalisasi operasional agar pasokan energi tersalurkan secara aman ke seluruh wilayah Indonesia.

    Alih juga menegaskan bahwa kesiapan armada ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan menjaga ketahanan energi nasional. “Setiap akhir tahun kebutuhan energi masyarakat meningkat signifikan. Karena itu, kami mempersiapkan seluruh kapal, infrastruktur, dan sistem monitoring secara maksimal agar pasokan BBM dan LPG tetap terjamin,” ujar Alih.

     

  • Potensi Ekonomi RDMP Balikpapan Ditaksir Hasilkan Pendapatan Rp 100 Triliun Setahun

    Potensi Ekonomi RDMP Balikpapan Ditaksir Hasilkan Pendapatan Rp 100 Triliun Setahun

    Di sisi kualitas, RDMP akan membawa lompatan besar melalui teknologi kilang berstandar global. “Ada tiga teknologi inti dalam RDMP Balikpapan: Residual Fluid Catalytic Cracker (RFCC), Naptha Block, dan Hydrotreating Unit. Ini membuat kilang mampu menghasilkan BBM berstandar Euro V dengan kandungan sulfur di bawah 10 ppm,” jelasnya.

    Dengan adanya teknologi tersebut, produk BBM seperti RON 92 akan semakin ramah lingkungan serta menekan emisi kendaraan.

    Dampak ekonomi RDMP juga dinilai sangat besar. Selain mengurangi impor dan menghemat devisa, fasilitas tersebut akan memperluas lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi lokal di kawasan penyangga kilang.

    “Dengan asumsi nilai ekonomi BBM sekitar Rp14.000 per liter, RDMP Balikpapan berpotensi menambah revenue KPI hingga Rp100 triliun per tahun, termasuk produk turunannya,” jelas Hadi.

    Terkait kesiapan operasional, Hadi menyampaikan keyakinan penuh kepada Pertamina. “Yakin, Pertamina sudah siap. Yang terpenting adalah tetap fokus pada aspek HSE saat kilang mulai beroperasi komersial,” katanya.

    RDMP Balikpapan yang akan diresmikan pada 17 Desember 2025 ini menjadi salah satu proyek energi paling vital, sekaligus simbol transformasi sektor migas Indonesia menuju kemandirian, efisiensi, dan keberlanjutan.

  • 286 Dapur Gizi Layani Pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    286 Dapur Gizi Layani Pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini terbukti tidak hanya berperan dalam intervensi pemenuhan gizi harian, tetapi juga menjadi fasilitas paling siap menangani situasi darurat, termasuk bencana alam. 

    “Kami juga sudah bisa membuktikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya berfungsi melakukan intervensi pemenuhan gizi. Tapi juga fasilitas yang paling siap menghadapi bencana,” kata Dadan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Dalam musibah banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kata Dadan, SPPG menjadi unit yang langsung bergerak cepat membantu masyarakat terdampak.

    Menurut Dadan, total 286 SPPG telah berada dalam status on duty dan langsung melayani para pengungsi di tiga provinsi tersebut.

    “Jadi, dalam kondisi bencana di Aceh, di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat ada 286 SPPG yang on duty, jadi langsung meng handle para korban,” ujarnya.

    Di Aceh, terdapat 55 SPPG yang dikerahkan untuk menangani kebutuhan pangan dan gizi para penyintas di berbagai titik pengungsian. Sementara itu, di Sumatera Utara, yang menjadi wilayah dengan dampak bencana paling luas, 173 SPPG aktif melayani ribuan pengungsi sejak hari pertama. 

    Adapun di Sumatera Barat, 66 SPPG bergerak melayani warga yang terpaksa meninggalkan rumah akibat banjir dan tanah longsor.

    “Di Aceh ada 55 SPPG yang melayani pengungs, Di Sumut ada 173 SPPG yang melayani pengungs,i Dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani pengungsi,” ujarnya.