Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Kecelakaan Beruntun di KM 111 Tol Cipularang Libatkan 9 Kendaraan, Diduga Gara-Gara Ini

    Kecelakaan Beruntun di KM 111 Tol Cipularang Libatkan 9 Kendaraan, Diduga Gara-Gara Ini

    Kecelakaan Beruntun di KM 111 Tol Cipularang Libatkan 9 Kendaraan, Diduga Gara-Gara Ini

  • Restock Salurkan Rp 3,6 Triliun Pembiayaan ke Ratusan Pelaku Usaha

    Restock Salurkan Rp 3,6 Triliun Pembiayaan ke Ratusan Pelaku Usaha

    Liputan6.com, Jakarta – Restock (PT Cerita Teknologi Indonesia) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan bisnis lokal. Hingga November 2025, perusahaan peer-to-peer lending berbasis inventory financing dan supply chain financing ini telah menyalurkan lebih dari Rp 3,6 triliun pembiayaan kepada ratusan pelaku usaha nasional.

    “Pembiayaan tersebut terutama dimanfaatkan oleh brand yang mengandalkan inventori dan invoice sebagai dasar pengajuan modal kerja,” jelas Co-Founder & Direktur Restock.id, Rega Sardjono, Selasa (2/12/2025).

    Pencapaian ini berlanjut dengan langkah strategis baru, yakni kolaborasi Restock.id bersama Boleh Dicoba Digital (BDD), sebuah digital marketing agency yang berpengalaman mendampingi brand dalam merancang strategi pemasaran berkelanjutan. Sinergi ini diyakini mampu memberikan solusi lebih komprehensif bagi pelaku usaha digital—mulai dari pendanaan, pemasaran, hingga efisiensi operasional.

    Sebagai bagian dari kemitraan, Restock.id turut hadir dalam gelaran Digital Marketing Weekend (DMW) 2025 yang diselenggarakan BDD dan Everpro pada 29 November 2025 di Bandung. Acara ini mempertemukan pelaku industri kreatif, platform teknologi digital, e-commerce, hingga penyedia layanan keuangan untuk berbagi wawasan dan mendorong inovasi bagi ekosistem brand lokal dan UMKM.

     

  • 1.500 Petani hingga Pengusaha Pertanian Kumpul di Bogor Besok, Ada Apa?

    1.500 Petani hingga Pengusaha Pertanian Kumpul di Bogor Besok, Ada Apa?

    Liputan6.com, Jakarta Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HKTI 2025, yang dirangkaikan dengan Temu Tani Nasional.

    Kegiatan ini sebagai forum konsolidasi nasional sektor pertanian dalam memperkuat kebijakan strategis Kedaulatan Pangan sesuai Visi Asta Cita Presiden Prabowo, mempererat kolaborasi lintas sektor, serta mendukung arah pembangunan pertanian dan pangan nasional menuju tahun 2026.

    Acara akan digelar pada hari Rabu, 3 Desember 2025 di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Kemudian dihadiri sekitar 1.500 peserta yang terdiri dari petani, pelaku usaha tani, akademisi, penyuluh, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, mahasiswa, serta unsur pendukung sektor pertanian lainnya.

    Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa Rakernas dan Temu Tani Nasional merupakan momentum strategis untuk menyelaraskan langkah HKTI dengan agenda besar pembangunan nasional sektor pertanian dan pangan dibawah pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Rakernas HKTI 2025 bukan hanya agenda organisasi, namun menjadi gerakan nasional untuk terus memajukan pertanian Indonesia ke depan. Kami ingin memastikan Swasembada Pangan yang berkelanjutan dan penguatan hilirisasi pertanian. Tentu juga yang utama yakni kesejahteraan dan kemakmuran petani dan produsen pangan skala kecil lainnya, sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo” ujar Abdul Kadir Karding, Selasa (2/12/2025).

    Ia menekankan pentingnya penguatan peran petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian, bukan lah objek kebijakan.

    “Kemandirian petani harus menjadi prioritas. Mulai dari jaminan tanah, sarana produksi, akses pembiayaan, kepastian harga, modernisasi alat dan teknologi, hingga jaminan keberlanjutan usaha tani. Karena itu, HKTI terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga terkait untuk bekerja bersama mewujudkannya”, tambahnya.

     

  • Cek Harga Referensi CPO dan Biji Kakao di Desember 2025

    Cek Harga Referensi CPO dan Biji Kakao di Desember 2025

    Sementara itu, HR biji kakao periode Desember 2025 ditetapkan sebesar USD 5.977,46/MT, turun USD 397,34 atau 6,23 persen dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini berpengaruh pada turunnya Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao menjadi USD 5.604/MT, atau turun USD 386 (6,45 persen), dari periode sebelumnya.

    “Penurunan HR dan HPE biji kakao tersebut dipicu oleh meningkatnya suplai global seiring membaiknya produksi di negara-negara produsen utama di Afrika Barat. Hal ini didorong oleh kondisi cuaca yang membaik serta kekhawatiran terhadap melemahnya permintaan,” jelas Tommy.

    Penetapan BK biji kakao periode Desember 2025 merujuk pada Kolom Angka 4 Lampiran Huruf B PMK Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025, yaitu sebesar 7,5 persen. Sementara itu, PE biji kakao untuk periode tersebut mengacu pada Lampiran Huruf C PMK Nomor 69 Tahun 2025, yaitu sebesar 7,5 persen.

    Kemudian, HPE produk kayu naik pada beberapa komoditas. Produk tersebut, antara lain, veneer dari hutan alam dan hutan tanaman, dan wooden sheet for packing box. Kenaikan HPE juga terjadi pada kayu olahan dengan luas penampang 1.000—4.000 mm² dari jenis meranti, merbau, rimba campuran dan sortimen lainnya dari jenis eboni, jati, serta dari hutan tanaman jenis pinus, gemelina, akasia, sengon, balsa, eucalyptus, dan lainnya. Sedangkan, HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000—4.000 mm² dari jenis karet justru turun.

    Pada periode Desember 2025, ada HPE beberapa komoditas kayu yang tidak berubah dibanding bulan sebelumnya. Komoditas tersebut yaitu wood in chips or particle, chipwood, kayu olahan dengan luas penampang 1.000—4.000 mm² dari jenis sungkai, serta kayu olahan khusus jenis merbau dengan luas penampang 4.000—10.000 mm².

     

  • KADIN Donasikan Rp 1 Miliar untuk Korban Banjir di Sumatera

    KADIN Donasikan Rp 1 Miliar untuk Korban Banjir di Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Dani, menyampaikan Dewan Pertimbangan Kadin akan menyalurkan donasi kemanusiaan sebesar Rp 1 miliar untuk membantu warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dani menjelaskan, komitmen bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin dalam kegiatan One Team Gathering, Charity & Golf Tournament 2025 yang digelar pada 30 November 2025.

    “Ketua Dewan Pertimbangan dalam kegiatan one team gathering, charity & golf tournament 2025 pada tanggal 30 November 2025 kemarin, bahwa Dewan Perimbangan KADIN Indonesia akan memberikan donasi kemanusiaan sebesar Rp 1 miliar untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” kata Dani dalam Rapimnas KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Dani menyampaikan, pimpinan Dewan Pertimbangan menegaskan pentingnya solidaritas dunia usaha terhadap masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit. “Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka,” ujar dia.

    Kemenko Salurkan Bantuan ke Sumatera

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk bencana di Pulau Sumatera. Bantuan tersebut langsung disalurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Sebagai bentuk kehadiran negara, bantuan tanggap darurat disalurkan untuk mendukung pemulihan awal di wilayah terdampak. Penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan mendesak, memperlancar proses penanganan bencana, serta memberikan kekuatan bagi seluruh pihak yang tengah berupaya memulihkan kondisi usai kejadian bencana.

    “Atas nama Pemerintah dan Kemenko Perekonomian, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ketabahan dan kesabaran atas ujian ini,” ujar Airlangga dalam acara Penyerahan Bantuan untuk Bencana di Sumatera yang dilakukan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.

     

     

  • Telaah Agincourt Resources: Banjir Bandang Batang Toru Tak Langsung Terkait Tambang

    Telaah Agincourt Resources: Banjir Bandang Batang Toru Tak Langsung Terkait Tambang

    Telaah Agincourt Resources: Banjir Bandang Batang Toru Tak Langsung Terkait Tambang

  • Cara Cek BLT Rp 900 Ribu 2025 Lewat HP di kemensos.go.id dan Aplikasi Cek Bansos

    Cara Cek BLT Rp 900 Ribu 2025 Lewat HP di kemensos.go.id dan Aplikasi Cek Bansos

    Program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) atau dikenal juga sebagai Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kembali hadir pada tahun 2025. Bantuan ini diberikan sebesar Rp 900.000, yang merupakan akumulasi dari Rp 300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025.

    Tujuan utama program ini adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Selain itu, BLT Kesra diharapkan dapat menjaga stabilitas daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

    Pemerintah menargetkan sekitar 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau setara dengan 140 juta jiwa sebagai penerima bantuan ini. KPM yang menjadi sasaran adalah masyarakat yang tergolong dalam desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Mekanisme penyaluran BLT Kesra 2025 dilakukan melalui dua cara utama, yaitu transfer langsung ke rekening Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BTN, serta melalui PT Pos Indonesia untuk menjangkau penerima di seluruh pelosok negeri.

  • Terdampak Banjir Bandang Sumatera, Pertamina Pastikan Kondisi Pekerja Aman

    Terdampak Banjir Bandang Sumatera, Pertamina Pastikan Kondisi Pekerja Aman

     

    Liputan6.com, Jakarta Pertamina Patra Niaga bergerak cepat merespons banjir yang melanda sejumlah wilayah di Medan dan berdampak pada para pekerja di wilayah tersebut. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan keselamatan pekerja, dan meninjau kondisi di lokasi pengungsian.

    Dalam kunjungannya, Mars Ega menyempatkan diri berbincang dengan keluarga terdampak banjir yang harus mengungsi. Mars Ega memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan bayi, hingga fasilitas kesehatan darurat telah tersedia dan tersalurkan dengan baik.

    “Keselamatan para pekerja adalah prioritas yang tidak dapat ditawar. Dalam kondisi bencana seperti ini, perusahaan hadir sebagai keluarga yang memastikan seluruh pekerja berada dalam kondisi aman,” ujar Mars Ega, Selasa (2/12/2025).

    Mars Ega menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan pekerja dan keluarganya berada dalam kondisi aman, terutama saat wilayah operasional menghadapi situasi bencana.

    Pertamina Patra Niaga memastikan proses evakuasi dilakukan secara terarah, serta menyiapkan lokasi pengungsian yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

    “Pertamina dalan melaksanakan operasionalnya memiliki prioritas sesuai kaidah HSSE dimana prioritas pertama adalah manusianya (people), dimana Pekerja dan Keluarga juga bagian dari Pertamina yang mengemban tugas dalam kondisi apapun untuk tetap mendistribusikan energi, pekerja kami tetap di lapangan bertugas walaupun keluarganya juga terdampak,” jelas Mars Ega.

    “Kami ingin memastikan bahwa seluruh pekerja dan keluarga yang terdampak banjir mendapatkan dukungan yang memadai, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun pemulihan ke depan. Pertamina Patra Niaga memastikan setiap Perwira dan keluarga tetap mendapatkan perlindungan, perhatian, dan pendampingan penuh,” tutup dia.

  • Pembekuan Bea Cukai Bukan Solusi

    Pembekuan Bea Cukai Bukan Solusi

    Liputan6.com, Jakarta – Pengamat Pajak sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menilai wacana pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau bea cukai bukanlah langkah yang tepat untuk memperbaiki kinerja lembaga tersebut.

    “Ada ungkapan “leadership is the key”. Ini berarti bahwa pembekuan DJBC bukan langkah tepat,” kata Prianto kepada Liputan6.com, Selasa (2/12/2025).

    Ia menekankan bahwa masalah utama bukan pada keberadaan institusi, melainkan pada kualitas kepemimpinan dan konsistensi reformasi internal.

    Menurut Prianto, seorang pemimpin yang baik seharusnya mampu melakukan reformasi menyeluruh terhadap setiap kelemahan yang selama ini menjadi sorotan publik.

    Ia menilai Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa serta jajaran pimpinan DJBC memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan signifikan tanpa harus mengambil langkah drastis seperti pembekuan lembaga.

    “Sebagai good leader, Menkeu dan jajaran pimpinan di DJBC harus mampu mereformasi segala kelemahan yang ada selama ini dan telah disorot masyarakat. Masih banyak orang baik dan berintegritas di DJBC. Sudah saatnya, mereka tampil untuk membenahi internal DJBC ketika sudah ada dorongan kuat dari Menkeu-nya,” jelasnya.

    Prianto menambahkan bahwa justru momentum ini semestinya menjadi dorongan bagi para pegawai berintegritas untuk tampil dan memimpin pembenahan internal. Dengan adanya perhatian langsung dari Menteri Keuangan, ia menilai DJBC memiliki peluang besar untuk memperbaiki diri secara komprehensif tanpa harus menghentikan operasi lembaga.

     

  • Ancaman Pukat Harimau, Produksi Ikan Turun hingga Nelayan Terjerat Utang

    Ancaman Pukat Harimau, Produksi Ikan Turun hingga Nelayan Terjerat Utang

    Liputan6.com, Jakarta – Praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap trawl (pukat harimau) dan modifikasinya kembali menjadi sorotan tajam. Selain merusak ekosistem laut secara masif, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan ini juga memicu krisis sosial-ekonomi yang mendalam, terutama bagi nelayan tradisional di kawasan pesisir.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kotabaru, Hasrifin Harifai, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap pelarangan total alat tangkap perusak tersebut.

    “Kita mendukung terhadap pelarangan penggunaan alat tangkap trawl dan sejenisnya karena terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem laut,” tegas Hasrifin dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

    KNTI berkomitmen penuh untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Keberadaan trawl dan alat tangkap perusak lainnya dinilai mengancam masa depan perikanan rakyat dan menimbulkan konflik horizontal yang tidak sehat antar-nelayan akibat perebutan hasil tangkapan yang semakin menipis.

    Meskipun mendukung pelarangan, KNTI menekankan bahwa aturan tersebut harus diiringi dengan sosialisasi yang masif, terstruktur, dan berkelanjutan. Pasalnya, masih banyak nelayan yang memilih menggunakan alat tangkap terlarang karena menganggapnya lebih cepat dan efektif, tanpa menyadari dampak jangka panjang dan sanksi hukum yang mengintai.

    “Banyak nelayan yang belum memahami secara menyeluruh dampak ekologis penggunaan trawl maupun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya,” tambah Hasrifin.