Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Alfamart Bidik Pasar Bangladesh Usai Buka 2.400 Toko di Filipina – Page 3

    Alfamart Bidik Pasar Bangladesh Usai Buka 2.400 Toko di Filipina – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melaporkan, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) telah sukses mengekspansi pasar ritel luar negeri, dengan membuka 2.400 gerai di Filipina.  

    “Sekarang pengusaha ritel Indonesia itu tidak hanya ekspor barangnya, tapi tokonya juga diekspor. Jadi sudah ada 2.400 toko di Filipina,” ujar Mendag di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Selain membuka toko, gerai Alfamart di Filipina pun disebutnya banyak memasarkan produk-produk dari Indonesia. “Jadi sebagian besar juga produknya impor dari kita,” ungkapnya. 

    Merespons pernyataan tersebut, Direktur Corporate Affairs PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Solihin membenarkan gerai ritel yang dibukanya di Filipina turut menjajakan barang-barang dari Tanah Air.  

    Secara konsep, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) ini bilang, toko Alfamart di negeri tetangga itu tidak jauh berbeda dengan yang tersebar di Indonesia. 

    “Mereknya semua Alfamart, dan bentuknya sama seperti yang di sini. Seperti yang tadi kita ekspor, jadi bukan hanya peritel yang di sana, tapi kita sudah ekspor di sana,” kata Solihin.

  • PIP Dukung MBG Lewat Pembiayaan UMKM di Pesantren – Page 3

    PIP Dukung MBG Lewat Pembiayaan UMKM di Pesantren – Page 3

    Sebelumnya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat berkolaborasi untuk menyalurkan pembiayaan ke UMKM, khususnya pesantren.

    Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ismed Saputra mendukung terciptanya kolaborasi tersebut agar program MBG dapat berjalan dengan baik. 

    “PIP dapat support melalui pelaksanaan tugas dan fungsi PIP dalam ekosistem Pembiayaan UMKM,” ujarnya.

    Selaras dengan itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan mengapresiasi inisiasi kerja sama itu. 

    “Harapannya hal ini dapat mempercepat pembangunan SPPG yang berdampak dalam menggerakkan UMKM pemasok SPPG di lingkungan pesantren sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

    SPPG di Pesantren

    Peletakan batu pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara simbolis dilakukan di kompleks Pondok Pesantren API ASRI Tegalrejo, Magelang, Senin (23/6/2025).

    Kegiatan itu pun menjadi bagian dari peluncuran program 1.000 SPPG Pesantren yang digagas pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi di lingkungan pesantren seluruh Indonesia.

    Diharapkan, Program 1.000 SPPG tidak hanya memberikan pemenuhan gizi secara langsung kepada para santri, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas lokal, dan menjadi model kolaborasi lintas sektor yang bisa direplikasi di seluruh pelosok Tanah Air.

     

    (*)

  • Donald Trump Bakal Kirim Surat ke Lebih dari 150 Negara Terkait Tarif – Page 3

    Donald Trump Bakal Kirim Surat ke Lebih dari 150 Negara Terkait Tarif – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu, 16 Juli 2025 menuturkan akan mengirimkan surat ke lebih dari 150 negara. Hal ini seiring rencana menerapkan serangkaian bea masuk yang akan berlaku mulai 1 Agustus, termasuk pungutan atas impor farmasi dan semikonduktor.

    “Kami hanya akan mengirimkan pemberitahuan pembayaran, dan pemberitahuan pembayaran tersebut akan menyebutkan berapa tarif-nya,” ujar Trump seperti dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (17/7/2025).

    “Semuanya akan sama untuk semua orang, dan kelompok,” ia menambahkan.

    Sebelumnya, Trump mengatakan, pungutan obat-obatan dan chip akan diberlakukan pada Agustus, sehingga penerapannya akan bersamaan dengan tarif “timbal balik” yang ditangguhkan yang ditetapkan pada Apri, serta rencana tarif impor tembaga.

    Langkah terbaru ini muncul setelah Trump mengiriman surat kepada lebih dari 20 mitra dagang yang menguraikan tarif atas barang-barang impor dari negara mereka.

    Surat-surat itu menetapkan tingkat tarif dasar baru sebesar 20%-40%, kecuali pungutan 50% untuk barang-barang dari Brasil, sebuah langkah yang menganggu politik dalam negeri.

    Pekan lalu, Trump mengumumkan tarif 35% untuk barang-barang Kanada dan menindaklanjutinya dengan janji bea masuk 30% untuk Meksiko dan Uni Eropa. Uni Eropa telah menyiapkan daftar panjang tarif balasan yang akan memengaruhi produk-produk Amerika senilai USD 84 miliar jika perundingan gagal.

    Surat-surat tersebut terkadang mengacaukan negosiasi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Hal ini dengan Trump mengatakan ia terbuka untuk mencapai kesepakatan yang berbeda, tetapi juga menyebut surat-suratnya sebagai “kesepakatan” itu sendiri.

    Pada Selasa, Trump mengatakan timnya telah mencapai kesepakatan dagang dengan Indonesia yang akan membuat barang-barang dari negara tersebut dikenakan tarif 19%, menurunkan tarif yang telah ia ancamkan dalam suratnya.

  • Di Tengah Polemik Truk ODOL, Apa Kabar Kesejahteraan Pengemudi? – Page 3

    Di Tengah Polemik Truk ODOL, Apa Kabar Kesejahteraan Pengemudi? – Page 3

    Sebelumnya, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menuntaskan permasalahan kendaraan Over Dimension Overload (ODOL) yang selama ini menjadi sumber kerusakan infrastruktur dan kecelakaan di jalan. 

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penanganan ODOL yang digelar Kamis (17/7/2025).

    AHY menyebutkan penanganan ODOL bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat serta kesejahteraan para pengemudi angkutan barang. Dia menilai, persoalan ODOL sudah berlangsung bertahun-tahun dan membutuhkan pendekatan yang tegas serta terkoordinasi antar pemangku kepentingan.

    “Ini pembahasan yang juga menyita perhatian berbagai kalangan, masyarakat luas. Dan semua yang ingin selamat di jalan. Kita tahu ODOL ini adalah permasalahan yang sudah berlarut-larut. Sekian belas tahun up and down. Untuk bisa menangani, menertibkan, sekaligus juga menghadirkan polisi, kebijakan yang memang bisa menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi,” ujarnya. 

     

     

  • Miris, Satu Truk Bayar Pungli Rp 150 Juta per Tahun – Page 3

    Miris, Satu Truk Bayar Pungli Rp 150 Juta per Tahun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberantas pungutan liar (pungli) yang selama ini membebani biaya logistik nasional, terutama di sektor angkutan barang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanganan Over Dimension Overload (ODOL), Kamis (17/7/2025).

    Menurut AHY, praktik pungli yang marak di berbagai titik jalur distribusi logistik menyebabkan mahalnya biaya transportasi. Ia mengungkapkan satu truk angkutan barang bahkan bisa menghabiskan hingga Rp150 juta per tahun hanya untuk membayar pungli.

    “Ada datanya, setiap tahun harus mengeluarkan berapa banyak untuk pungli. Setiap truk, Rp100-150 juta setahun, kenapa biaya logistiknya besar, menjadi mahal? Karena banyak pungli di sana-sini. Ini yang harus kita cegah dan harus kita tertibkan. Jelas melawan hukum itu,” ujarnya.

    Menko AHY menambahkan, yang pertama adalah harus melakukan konsolidasi tenaga untuk bisa menghapus praktik-praktik pungli yang sudah bisa diidentifikasi mana-mana saja, daerah-daerah mana, atau lokasi-lokasi apa yang melintas menjadi lokasi pungli. 

    “Nah, kalau pungli bisa kita tangani, berhentikan, maka biaya transportasi perjalanan dari satu titik ke titik lain itu akan berkurang, sudah pasti,” ujar AHY.

     

  • Ekspor Jepang Menurun Imbas Tarif dan Ketegangan Dagang – Page 3

    Ekspor Jepang Menurun Imbas Tarif dan Ketegangan Dagang – Page 3

    Penasihat ekonomi senior perdana menteri Jepang, Takeshi Niinami mengatakan, Jepang mungkin telah mengambil sikap yang terlalu keras dalam negosiasi tarif dengan Presiden AS Donald Trump.

    “Saya pikir sejak awal, Jepang tidak menerima (tarif) 10 persen, bahkan 10 persen. Saya pikir Jepang seharusnya menganalisis bahwa 10 persen adalah suatu keharusan,” ujarnya di acara “Squawk Box Asia” di CNBC.

    Niinami, yang juga CEO Suntory Holdings, salah satu produsen minuman terbesar di Jepang, menyoroti kebijakan tarif resiprokal dasar sebesar 10 persen yang diberlakukan pemerintahan Trump. Ia mencatat bahwa tarif tersebut diterapkan secara global, bahkan terhadap negara-negara yang justru mengalami defisit perdagangan dengan Amerika Serikat.

    “Jika itu terjadi, kita tidak akan membahas (tarif resiprokal) 25 persen.”

    Sejak April, pejabat Jepang, termasuk negosiator utama Ryosei Akazawa, terus mendorong penghapusan tarif impor Jepang ke Amerika Serikat. Namun, Niinami, menilai Jepang tak seharusnya langsung menerima tarif tinggi sebesar 25 persen tanpa syarat.

    “Kita harus memberi kesan bahwa Jepang terbuka, misalnya melalui pengurangan hambatan non-tarif seperti standar keselamatan mobil. Kita juga perlu membahas bagaimana meningkatkan impor produk pertanian,” ujarnya.

     

  • Hormati Permintaan Trump, RI Tak akan Lakukan Praktik Transshipment – Page 3

    Hormati Permintaan Trump, RI Tak akan Lakukan Praktik Transshipment – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis angka ekspor dari Indonesia dan investasi ke Indonesia bakal meningkat, usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor 19 persen kepada Indonesia.

    Mendag juga memastikan Indonesia tidak akan melakukan praktik transshipment, atau mengekspor barang dari negara ketiga yang dialihkan lewat Indonesia. Sebab, ia tak ingin Indonesia seperti Vietnam, yang terkena tambahan tarif hingga 40 persen untuk ekspor barang titipan dari negara lain.

    “Transhipment kan enggak boleh juga. Nah sekarang misalnya kayak yang sudah ditetapkan seperti di Vietnam. Kalau dia kena 20 persen (untuk barang ekspor langsung), tapi kalau barang transshipment akan dikenakan 40 persen,” kata Mendag di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Oleh karenanya, Pemerintah RI disebut bakal tetap menghormati permintaan Trump, yang mengenakan tarif 19 persen untuk barang-barang ekspor langsung dari Indonesia.

    “Kita ikuti ya, kita ikuti aturannya, kita harus sesuai aturan yang berlaku, sesuai kesepakatan. Karena kan nanti kalau enggak sesuai kesepakatan juga nanti bisa berubah lagi,” ungkap Mendag.

    “Jadi harus sesuai aturan, sesuai kesepakatan, sesuai perjanjian yang nanti akan dikesepakati antara kita dengan Amerika. Kita ikuti aturan yang berlaku, jadi kita itu harus fair, harus adil juga ya,” tegasnya.

     

  • Mendag Sebut 2 Keuntungan Saat Tarif Impor Indonesia ke AS Jadi 19% – Page 3

    Mendag Sebut 2 Keuntungan Saat Tarif Impor Indonesia ke AS Jadi 19% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyambut positif pengenaan tarif impor 19 persen yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk importasi dari Indonesia ke Negeri Paman Sam.

    Menurut dia, keputusan itu bakal turut mendongkrak angka ekspor, sekaligus investasi masuk ke Indonesia. Lantaran, Indonesia dikenakan tarif impor oleh Trump lebih rendah dari negara ASEAN lain. 

    Kondisi itu bakal membuat pelaku industri di Indonesia lebih terpacu untuk memproduksi barang berorientasi ekspor. Sehingga, turut menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. 

    “Kalau dulu kita bersaing ekspor ke Amerika itu dengan tarif yang sama. Sekarang berarti kita mempunyai kelebihan. Kalau kita mempunyai kelebihan berarti ini bisa menarik investasi asing datang,” ujar dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    “Investasi asing datang ke Indonesia untuk bisa ekspor ke Amerika. Jadi ini ada dua yang kita dapatkan, investasi masuk dan yang kedua ekspor kita meningkat,” kata Mendag.

    Dengan skenario seperti itu, ia percaya bakal turut mendongkrak tingkat daya saing di level nasional. Lantaran kesempatan ekspor ke Amerika Serikat bakal semakin besar. 

  • Kapan Batas Akhir Pencairan BSU? Ini Bocoran Menaker – Page 3

    Kapan Batas Akhir Pencairan BSU? Ini Bocoran Menaker – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) masih dinanti sebagian penerima. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan BSU sudah cair ke 85 persen penerima.

    Diketahui, ada 17,3 juta orang penerima BSU dengan besaran Rp 600.000 untuk Juni-Juli 2025 ini. Yassierli menyebut mayoritas penerima itu sudah dicairkan.

    “Jadi BSU itu tadi angka sudah sampai dekati 85 persen,” kata Yassierli, ditemui usai Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad, di Jakarta, Kamis (17/6/2025).

    Sebagian Gagal Salur

    Dia mengatakan, proses penyalurannya kini dilanjutkan melalui PT Pos Indonesia. Penerima BSU bisa mengambilnya ke kantor pos.

    Meski begitu, Yassierli menyampaikan masih ada sebagian kecil yang akan dicairkan melalui transfer bank. Beberapa diketahui ada kendala beripa gagal salur melalui skema tersebut.

    “Masih ada sedikit, sedikit bagian kecil. Jadi ada yang gagal salur, tapi kecil banget,” ungkap Yassierli

     

  • Negara di Kawasan Ini Kena Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Indonesia, Siapa Saja? – Page 3

    Negara di Kawasan Ini Kena Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Indonesia, Siapa Saja? – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyambut positif kesepakatan tarif impor sebesar 19 persen oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, untuk produk Indonesia ke AS. 

    Kesepakatan ini dinilai dapat mendorong kenaikan signifikan nilai perdagangan bilateral. Pria yang akrab disapa Anin ini optimistis, ekspor Indonesia ke AS dalam 5 tahun ke depan bisa meningkat hingga dua kali lipat dari kondisi sekarang.

    “Kalau saya lihat, perdagangan yang tadinya USD 40 miliar, dalam 5 tahun bisa mencapai USD 80 miliar. Kita mesti lihat bukan hanya untungnya buat mereka, tapi apa untungnya buat kita,” ungkap Anin dalam keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025).

    Untuk memanfaatkan peluang ini, Kadin Indonesia berencana segera menggelar rapat dengan pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor tekstil, garmen, alas kaki hingga elektronik. Anin menegaskan pentingnya memastikan kapasitas produksi cukup untuk memenuhi lonjakan permintaan.

    “Jangan sampai kita (sudah) mendapatkan suatu kemudahan, tiba-tiba malah dimanfaatkan negara lain yang biayanya lebih mahal hanya karena kita tidak siap,” ungkap dia.

    “(Karena) Kita mau mencari tiga angka. Satu, berapa banyak investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas. Yang kedua, berapa banyak kita bisa meningkatkan perdagangan. Dan yang ketiga, berapa banyak lapangan kerja yang bisa diciptakan,” tutur Anin.