Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Rosan Minta Insentif Pajak BUMN, Purbaya Respons Begini

    Rosan Minta Insentif Pajak BUMN, Purbaya Respons Begini

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi permintaan dukungan fiskal dalam bentuk insentif pajak untuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, seperti yang diminta CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.

    Permintaan insentif ini dikatakan akan diwujudkan dengan selektif. Artinya, tidak semua perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) di bawah naungan Danantara akan menerima insentif pajak.

    “Yang memang sesuai dengan peraturan, kami kasih. Yang nggak (sesuai), nggak dikasih,” kata Purbaya melansir Antara di Jakarta, Kamis (5/12/2025).

    Dia menjelaskan perusahaan yang akan mendapat insentif adalah perusahaan yang mengalami kendala keuangan, seperti restrukturisasi maupun konsolidasi.

    Pembebasan pajak ditujukan untuk meringankan beban keuangan perusahaan, di mana, merupakan peran Kementerian Keuangan untuk mendukung Danantara sebagai salah satu proyek pemerintah.

    “Saya pikir itu masuk akal untuk kita kasih waktu 2-3 tahun ke depan. Setelah itu, setiap aksi korporasi akan kami kenakan pajak sesuai dengan aturan,” ujarnya.

    Adapun BUMN yang tidak memenuhi syarat untuk menerima insentif, misalnya, perusahaan yang mengajukan pembebasan pajak untuk kewajiban di masa lampau.

     

  • HWB Purwakarta Siap Diluncurkan, Hunian Modern Cicilan Mulai Rp 600 Ribu per Bulan

    HWB Purwakarta Siap Diluncurkan, Hunian Modern Cicilan Mulai Rp 600 Ribu per Bulan

    Liputan6.com, Jakarta – Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta siap diluncurkan pada Sabtu 6 Desember 2025. Proyek ini dikembangkan KSO Hunian Warisan Bangsa dan mendapat dukungan Program Kemitraan UMKM LippoLand. HWB Purwakarta digadang menjadi standar baru hunian terjangkau di Jawa Barat, dengan perencanaan kota modern dan fasilitas yang lengkap.

    Kawasan ini dirancang untuk menampung lebih dari 30.000 penghuni dalam jangka panjang. Konsep kotanya dibuat matang agar tercipta komunitas yang stabil, berkembang, dan nyaman untuk ditinggali.

    “”Hunian di HWB Purwakarta ditawarkan mulai Rp 98 juta dengan status kepemilikan tanah SHM. Tersedia pilihan unit satu hingga tiga kamar tidur, masing-masing didesain dengan tata ruang efisien, pencahayaan alami maksimal, sirkulasi udara optimal, hingga area parkir pribadi,”jelas manajemen HWB Purwakarta dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Skema pembayaran juga dibuat ringan. Dengan tenor hingga 20 tahun, keluarga dapat mencicil mulai Rp 600 ribuan per bulan. Selain itu, pembelian rumah di HWB bebas PPN dan BPHTB sehingga beban pembeli jauh lebih ringan.

     

  • Cadangan Devisa RI Naik Jadi USD 150,1 Miliar di November 2025, Kuat Hadapi Gejolak Global

    Cadangan Devisa RI Naik Jadi USD 150,1 Miliar di November 2025, Kuat Hadapi Gejolak Global

    Liputan6.com, Jakarta – Posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir November 2025 tercatat mengalami peningkatan menjadi USD 150,1 miliar. Angka ini naik tipis dibandingkan dengan posisi pada akhir Oktober 2025 yang sebesar USD 49,9 miliar.

    Kenaikan cadangan devisa ini didorong oleh beberapa faktor, di antaranya adalah penerimaan dari pajak dan jasa serta adanya penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kenaikan ini terjadi di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang dilakukan oleh BI.

    “Kebijakan tersebut merupakan respons Bank Indonesia dalam menghadapi peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global,” kata Ramdan dalam keterangan resmi pada Jumat (5/12/2025). 

    Posisi cadangan devisa US$150,1 miliar tersebut dinilai sangat memadai. Angka ini setara dengan pembiayaan:

    6,2 bulan impor, atau
    6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

    Angka kecukupan ini jauh melampaui standar kecukupan internasional, yang umumnya ditetapkan sekitar 3 bulan impor.💰 Prospek Ketahanan Eksternal Tetap Kuat

     

  • Komitmen Pendanaan JETP Naik Jadi USD 21,4 Miliar

    Komitmen Pendanaan JETP Naik Jadi USD 21,4 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, komitmen pendanaan untuk program Just Energy Transition Partnership (JETP) bagi Indonesia resmi meningkat dari USD 20 miliar menjadi USD 21,4 miliar.

    Kenaikan ini disampaikan dalam rapat koordinasi terbaru yang dipimpin Menko Airlangga yang dihadiri oleh oleh perwakilan dari duta besar negara-negara yang masuk dalam International Partner Group. Perwakilan Uni Eropa dari Glasgow Financial Alliance.

    “Kemudian dari ASEAN Development Bank, World Bank, dan Geisel Software International dan beberapa duta besar hadir dari EU, dari Inggris, kemudian juga dari Denmark. Kemudian perwakilan dari pimpinan Just Energy Transition Partnership, yaitu dari Jerman dan Jepang. Kemudian juga hadir dari Itali. Kemudian juga dari Perancis, dari Kanada. Dan dari UK tadi sudah. Nah kemudian tadi dibahas komitmen kembali JETP,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa tambahan dana tersebut menunjukkan konsistensi dan keyakinan komunitas internasional terhadap strategi transisi energi Indonesia.

    “Komitmennya USD 20 miliar dan sekarang sudah meningkat menjadi USD 21,4 miliar,” ujarnya.

    Airlangga menjelaskan, dari total komitmen USD 21,4 miluar tersebut, senilai USD 11 miliar berasal dari International Partner Group (IPG), sementara USD 10 miliar lainnya disalurkan melalui skema Defence.

     

     

     

     

  • Banjir Bandang Sumatera, Kementerian PKP Siapkan Bantuan Hunian untuk Warga Terdampak

    Banjir Bandang Sumatera, Kementerian PKP Siapkan Bantuan Hunian untuk Warga Terdampak

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara) menegaskan kesiapan penuh Kementerian PKP dalam membantu pemerintah daerah menangani dampak banjir bandang Sumatera.

    “Saat ini para Dirjen, mulai dari Dirjen TKPR di Sumatera Utara, Dirjen Perumahan Perdesaan di Aceh, hingga Dirjen Kawasan Permukiman yang baru kembali dari Sumatera Barat, masih bergerak di lapangan untuk memetakan kebutuhan hunian masyarakat terdampak,” ujar dia dalam Rapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis, 4 Desember 2025, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat, (5/12/2025).

    Menteri Ara menyampaikan, meski penetapan lokasi relokasi merupakan kewenangan pemerintah daerah, Kementerian PKP siap mendampingi dengan dukungan teknis agar keputusan yang diambil aman dan tepat.

    “Kami membantu pemda dengan pengalaman teknis kami, memastikan lokasi yang diusulkan aman, dekat sekolah, rumah sakit, pasar, dan akses kerja warga,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penanganan hunian, Kementerian PKP telah menyiapkan stok Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dapat langsung dikirim.

    “Di Medan sudah standby lebih dari 400 unit, dan di Bandung sekitar 100 unit. Jika diperlukan, kami siap menambah sesuai kebutuhan di lapangan,” tegas Menteri Ara.

    Ia menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan segera dilakukan sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kami memastikan semua langkah berjalan cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman dan layak,” ujar dia.

  • Banjir Bandang Sumatera, PPN Tambah Mobil Tanki dan Modular Pertashop di Aceh

    Banjir Bandang Sumatera, PPN Tambah Mobil Tanki dan Modular Pertashop di Aceh

    Selain fokus pada pemulihan distribusi energi, Pertamina Patra Niaga melalui Pertamina Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan dasar ke posko-posko di wilayah Aceh Tamiang,Bireuen, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Lhokseumawe.

    Dukungan lintas lembaga juga dilakukan secara intensif bersama Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita.

    Kolaborasi ini mencakup opsi penyaluran energi melalui udara untuk menjangkau daerah yang masih terisolasi seperti Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, dan wilayah terdampak lainnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPMA, Nasri Djalal, menegaskan bahwa pihaknya menjalankan fungsi koordinasi sesuai arahan Gubernur Aceh untuk memastikan informasi penanganan energi tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

    “BPMA adalah badan pengatur hulu, namun dalam kondisi darurat ini kami ditugaskan untuk menjembatani koordinasi dan informasi publik bersama BPH Migas dan Pertamina. Kami siap membantu 24 jam selama masa pemulihan,” kata Nasri.

  • Menkeu Purbaya Bakal Kejar Cukai Palsu hingga Pelototi Pelabuhan

    Menkeu Purbaya Bakal Kejar Cukai Palsu hingga Pelototi Pelabuhan

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah serius dalam membenahi tata kelola dalam Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mulai dari peredaran cukai palsu hingga pelototi pelabuhan.

    Salah satu yang jadi sorotannya soal peredaran rokok ilegal, termasuk rokok dengan cukai palsu. Sejak awal, dia akan menempatkan mesin penghitung di pabrik-pabrik rokok.

    “Misalnya untuk rokok. Kita taruh mesin-mesin pencacah rokok, penghitung rokok di pabrik-pabriknya,” ungkap Purbaya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, ditulis Jumat (5/12/2025).

    Dia menegaskan, pelaksanaannya akan dimulai awal 2026 nanti dan akan efektif berjalan pada Mei-Juni 2026. Tak cuma itu, nantinya akan diterapkan sistem untuk mendeteksi cukai palsu dalam peredaran rokok.

    “Jadi nanti ada sistem baru untuk memonitor, di lapangan cukainya palsu apa enggak. Jadi akan seserius itu,” ujarnya.

    Selain itu, Purbaya juga akan mengintegrasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam sistem Bea Cukai. Sistem ini akan diterapkan di setiap pelabuhan.

    “Dan yang terakhir saya akan sering-sering datang ke pelabuhan. Untuk memastikan mereka enggak main-main lagi,” tegas Purbaya.

    Respons Bos Bea Cukai

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, mengungkapkan arah perbaikan yang tengah dijalankan Bea Cukai sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Djaka menegaskan, upaya pembenahan dilakukan menyeluruh, terutama pada aspek sumber daya manusia (SDM) dan peralatan kerja yang selama ini dianggap belum optimal dalam mendukung tugas pengawasan.

    “Mulai dari sumber daya manusianya, mulai dari alat peralatannya,” kata Djaka saat ditemui di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

     

  • UMP 2026 Segera Diumumkan, Menko Airlangga Ungkap Sudah Masuk Tahap Finalisasi

    UMP 2026 Segera Diumumkan, Menko Airlangga Ungkap Sudah Masuk Tahap Finalisasi

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, regulasi terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 atau UMP 2026 sudah melalui tahap finalisasi.

    “Regulasi sudah diparaf,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

    Menaker Yassierli mengatakan, dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli.

    Ia melanjutkan rumusan penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu saja,” ujarnya singkat.

    Menaker Ajak Kolaborasi

    Sementara itu, Menaker juga mengajak semua serikat pekerja/buruh untuk berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

    Ia mengingatkan, ada 150 juta angkatan kerja di Indonesia, dan 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal.

    “Kita perlu berkolaborasi agar semua angkatan kerja mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak,” kata Yassierli.

    Pemerintah, lanjut Menaker, menyediakan balai-balai kerja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill pekerja agar tetap bisa bersaing mengikuti perkembangan teknologi.

     

     

     

     

     

  • Rupiah Stabil terhadap Dolar AS Hari Ini 5 Desember 2025

    Rupiah Stabil terhadap Dolar AS Hari Ini 5 Desember 2025

    Sebelumnya, pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menproyeksikan rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di level Rp 16.690 pada perdagangan Jumat, (5/12/2025).

    “Sedangkan untuk perdagangan, 5 Desember 2025 mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang  Rp 16.650- Rp 16.690,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Jumat, 5 Desember 2025.

    Sebelumnya, pada perdagangan Kamis, 4 Desember 2025, mata uang rupiah ditutup melemah di level Rp 16.653. Menurut dia, rupiah semakin melemah jika dibandingkan pada perdagangan Rabu, 3 Desember 2025 yang berada di level Rp 16.628.

    “Pada perdagangan sore ini (Kamis, 4 Desember 2025) mata uang rupiah ditutup melemah 25 poin sebelumnya sempat melemah 30 point dilevel Rp 16.653 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.628,” ujar dia.

    Ibrahim pun membeberkan sejumlah faktor yang mempengaruhi pelemahan rupiah, di antaranya data AS mendukung spekulasi pelonggaran The Fed. Penurunan ini terjadi meskipun pasar memperkirakan peluang penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin hampir 90% pada pertemuan The Fed 9-10 Desember, menurut perangkat CME FedWatch.

     

     

     

     

  • Laut Bebas Sampah hingga Penguatan Ekosistem Masuk Program Strategis KKP

    Laut Bebas Sampah hingga Penguatan Ekosistem Masuk Program Strategis KKP

    Dalam sesi tanya jawab, isu perlindungan ekosistem pesisir dan area tangkap nelayan turut menjadi perhatian. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris, KKP tengah menjalankan berbagai program rehabilitasi mangrove, penanaman terumbu karang, dan peningkatan proteksi pesisir untuk menghadapi ancaman abrasi serta penurunan muka tanah.

    Saat ini Indonesia memiliki 29 juta hektare kawasan konservasi laut, dengan target mencapai 30 persen luas laut nasional pada 2029. KKP juga menyiapkan kerangka peraturan pemerintah yang mengintegrasikan kewenangan pusat dan daerah, termasuk dalam perencanaan ruang laut, pemanfaatan kawasan, hingga pengawasan pelaku usaha.

    Menanggapi kekhawatiran implementasi Ekonomi Biru dapat menggeser nelayan kecil, KKP menegaskan, kebijakan baru justru ditujukan untuk memperkuat kelompok tersebut.

    “Yang sering mengambil ikan dalam jumlah besar adalah kapal-kapal industri. Dengan kebijakan kuota perikanan terukur, keberlanjutan stok ikan dapat dijaga sehingga nelayan kecil akan lebih mudah mendapatkan hasil tangkapan,” jelas Ahmad.

    Ia mencontohkan keberhasilan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di Bali yang membuat ikan kembali melimpah di wilayah pesisir. Program pemberdayaan seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan dukungan UMKM pesisir turut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.