Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • BRI Raih Penghargaan Best Domestic Custodian Bank, Catatkan Aset Kustodian Terbesar di Indonesia – Page 3

    BRI Raih Penghargaan Best Domestic Custodian Bank, Catatkan Aset Kustodian Terbesar di Indonesia – Page 3

    Capaian Kustodian BRI dalam menghadirkan layanan unggul ini pun turut mendorong kinerja yang solid. Per Juni 2025, nilai Asset Under Custody (AUC) tercatat menembus Rp1.500 triliun, tumbuh lebih dari 10% secara tahunan (YoY). Angka ini menempatkan BRI sebagai bank kustodian domestik dengan AUC terbesar di Indonesia.

    Farida menuturkan Kustodian BRI berkomitmen menghadirkan solusi komprehensif bagi berbagai segmen investor. Mulai dari Manajer Investasi, Lembaga Pemerintah, Perusahaan non-lembaga keuangan, Asuransi, Dana Pensiun, Yayasan, hingga nasabah ritel reksa dana yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan dan penitipan portofolio investasi, kian melengkapi diri dengan sistem yang andal dan tingkat transparansi tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap transaksi dan pencatatan aset dikelola secara tepat waktu, tepat jumlah, dan disampaikan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

    Sebagai pelopor layanan Efek Beragun Aset (EBA) di Indonesia sekaligus market leader di segmen tersebut, Kustodian BRI terus memperkuat kapabilitasnya melalui berbagai inisiatif strategis. Di antaranya, menjadi anggota langsung Euroclear, memiliki sertifikasi Kustodian Syariah, menyediakan fitur Multishare Class untuk reksa dana, hingga mengantongi sertifikasi internasional ISO 9001:2015 untuk mutu layanan.

    Dukungan SDM yang berpengalaman dan sistem berstandar tinggi juga menjadi fondasi dalam menghadirkan berbagai layanan, seperti General Safekeeping, Discretionary Fund, Mutual Fund, Global Securities Custody, hingga Asset-backed Securities (EBA).

    “Dengan landasan ini, Kustodian BRI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi investor institusi maupun ritel, serta mempertegas posisi BRI sebagai bagian dari lembaga keuangan nasional yang mampu bersaing di level global,” tutur Farida.

     

    (*)

  • BI Bersama Bank Sentral Malaysia dan Thailand Perluas Pemakaian Mata Uang Lokal – Page 3

    BI Bersama Bank Sentral Malaysia dan Thailand Perluas Pemakaian Mata Uang Lokal – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi Local Currency Transaction (LCT) mencapai USD 11,7 miliar atau Rp 191,05 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 16.329) hingga pertengahan 2025. Nilai transaksi itu naik tajam dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar USD 4,70 miliar atau Rp 76,7 triliun.

    Adapun transaksi LCT tersebut merupakan penyelesaian transaksi secara bilateral antarnegara dengan memakai mata uang masing-masing negara. Selain itu, BI mencatat rata-rata jumlah nasabah LCT juga melonjak sekitar 45% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Untuk itu Satuan Tugas Nasional LCT akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta dalam Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satgasnas LCT di Bank Indonesia, Jumat (25/7/2025), yang menyepakati rencana strategis dan program kerja hingga 2026.

    Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyoroti peran penting LCT dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, di tengah dinamika global maupun domestik.

    Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan baik untuk memitigasi dampak kebijakan tarif AS dan geopolitik global, melalui proses negosiasi tarif dengan AS dan juga menyepakati I-EU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), serta terus melakukan mitigasi risiko domestik melalui berbagai stimulus untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi serta investasi.

    Mengingat risiko global masih berpotensi mengganggu stabilitas nilai tukar, Ferry Irawan mengajak Kementerian dan Lembaga terkait untuk berkomitmen sesuai peranannya dalam mendorong perluasan penggunaan LCT, terutama pada sektor-sektor ekonomi potensial seperti sektor Pertambangan, Mineral, dan Migas serta sektor Pertanian dan Agroindustri.

  • Perputaran Uang Judol Diproyeksikan Sentuh Rp 1.100 Triliun – Page 3

    Perputaran Uang Judol Diproyeksikan Sentuh Rp 1.100 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memproyeksikan total perputaran uang dalam aktivitas judi online (Judol) di Indonesia pada 2025 bakal mencapai Rp 1.100 triliun. Angka itu juga pemerintah tidak melakukan intervensi untuk menghentikan aktivitas judol.  

    Angka ini melonjak dari proyeksi 2024, yang menyentuh Rp 981 triliun. Pada tahun lalu, proyeksi tersebut berhasil ditekan menjadi Rp 359 triliun berkat upaya pengendalian bersama pemerintah lintas sektor, termasuk perbankan, regulator, dan satgas khusus di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

    “Hal yang sama kita lakukan sekarang, terus saya ditanya lagi kan berapa sih prediksi akhir judi online di 2025? Kita sebutkan Rp 1.100 triliun,” ungkap Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, pada Diskusi Publik bersama Katadata, pada Selasa, (5/8/2025). 

    Perputaran uang di judi online di Indonesia tiap tahun mengalami lonjakan tajam. Selama periode 2017, perputaran dana masih berada di angka Rp 2,01 triliun, namun terus meningkat secara signifikan setiap tahun. 

    Pada 2022, perputarannya mencapai Rp 327 triliun, dan naik kembali pada 2023 mencapai Rp 359 triliun. Di 2025, diproyesikkan akan turun 37,23 persen jika ada intervensi dari pemerintah, yaitu sebesar Rp 205 triliun. 

    Ivan menyampaikan, dengan adanya intervensi dari pemerintah, nilai perputaran dan judol dapat menurun. Hasil dari intervensi ini terlohat pada hasil semester 1 tahun 2025, di mana perputaran dana judi online berhasil ditekan hingga berada di angka Rp 99,67 triliun, turun 43 persen dari semester 1 2024 lalu yang mencapai Rp 174,57 triliun.

    ‘Tapi kita tekan secara radikal, kita sikat situsnya, sikat rekening situsnya, semester 1 terlihat sangat sukses, semester 1 hanya Rp 99 Triliun,” jelasnya. 

  • Ingat, Dana Desa Tak Bisa jadi Jaminan Kredit Koperasi Desa ke Bank – Page 3

    Ingat, Dana Desa Tak Bisa jadi Jaminan Kredit Koperasi Desa ke Bank – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mempercepat pembahasan regulasi pinjaman bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ada dua regulasi yang akan dikebut dan targetnya selesai sebelum 17 Agustus 2025.

    Dua aturan itu merujuk pada Rancangan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keduanya akan dibahas bersamaan dengan persiapan operasional KDMP.

    “Tentu ini tidak bisa satu putaran akan harmonisasi dilanjutkan pada rapat yang berikutnya dan kita berharap nanti sebelum 17 (Agustus) mudah-mudahan ini bisa sudah jadi,” kata Zulkifli di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

     

  • Nindya Karya Buka Lowongan Kerja Buat 6.000 Orang, Kamu Mau? – Page 3

    Nindya Karya Buka Lowongan Kerja Buat 6.000 Orang, Kamu Mau? – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menterinya ke Istana Negara, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, akan ada pembahasan terkait Sekolah Rakyat.

    “Ya untuk eksekusinya berapa banyak yang akan di-launching pertama. Apakah 100, apakah 200. Keinginan Pak presiden 200, tapi semua kan ngecek lapangan,” ujar Mendagri Tito Karnavian di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Menteri lainnya yang tampak hadir memenuhi panggilan Prabowo antara lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.

    Sekolah Rakyat yang diinginkan Prabowo sendiri berbentuk Boarding School dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Peruntukannya pun bagi anak-anak dari masyarakat tidak mampu yang nantinya mendapatkan pembiayaan mencakup makan dan perlengkapan.

    “Dan selain dari pusat, ada juga daerah yang mengajukan. Terutama ada yang lahan saja. Ada yang lahan dengan bangunan, tapi yang sesuai spek. Ada juga yang memang sudah siap,” kata Tito.

    “Nah kadang-kadang di daerah juga, lahan dengan bangun itu, kadang-kadang jadi beban. Dia kalau nggak dipakai, biaya perawatannya mahal. Nah, itu diserahkan untuk kepentingan sekolah rakyat karena lebih bagus,” sambung dia.

  • HET Beras Premium-Medium Dihapus, Harga Baru Masih Dihitung – Page 3

    HET Beras Premium-Medium Dihapus, Harga Baru Masih Dihitung – Page 3

    Arief melanjutkan, nantinya setelah ada keputusan, pemerintah akan memberikan waktu transisi untuk penyesuaian, sehingga tidak serta merta langsung diterapkan. Namun, ia menilai implementasi secara cepat juga diperlukan untuk meredam fluktuasi pasar beras. 

    “Kemudian sebagai informasi, antara harga di daerah sentra produksi dengan harga di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, ada pembedaan harga. Itu juga nanti kita harus atur, karena tidak mungkin di wilayah seperti Indonesia yang luas ini dengan satu harga tanpa memberlakukan zona,” imbuhnya.

    Dia menekankan, yang akan diatur pemerintah nantinya adalah beras reguler yang sering dikonsumsi masyarakat.

    Beras Khusus Ikut Mekanisme Pasar

    Sementara beras khusus dikembalikan ke mekanisme pasar dan standar mutunya ditentukan melalui suatu proses sertifikasi.

    “Untuk beras yang reguler, itu beras yang seperti kita makan biasanya, baik beras panjang maupun bulat. Itu harganya tetap akan pemerintah batasi. Syarat mutunya juga disiapkan dengan berbagai kriteria, tapi yang mutlak adalah derajat sosoh 95 persen dan kadar air 14 persen. Butir pecah berapanya, itu nanti disampaikan,” ujar Arief.

    “Yang kedua untuk beras khusus, itu memang tidak diatur untuk berapa harganya. Tapi harus memiliki sertifikasi, tidak sembarangan juga,” ia menambahkan.

     

  • Libur 18 Agustus 2025, SKB 3 Menteri Sudah Terbit? – Page 3

    Libur 18 Agustus 2025, SKB 3 Menteri Sudah Terbit? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Memasuki awal Agustus 2025, tak sedikit orang yang mulai mencari informasi seputar sisa hari libur nasional, khususnya yang jatuh di bulan Agustus.

    Bulan ini memang kerap dinantikan banyak kalangan, bukan hanya karena perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, tetapi juga karena biasanya terdapat tanggal merah yang bisa dimanfaatkan untuk bersantai atau bepergian.

    Dikutip dari Antara, Selasa (5/8/2025), mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, telah ditetapkan sejumlah hari libur yang perlu dicatat.

    Pada tahun ini, ketentuan mengenai hari libur nasional dan cuti bersama diatur melalui SKB 3 Menteri dengan nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, serta Nomor 2 Tahun 2024.

    Dalam surat keputusan tersebut, pemerintah telah menetapkan secara resmi daftar hari libur dan cuti bersama yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

    Untuk bulan Agustus sendiri, hanya terdapat satu hari libur nasional, yakni dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus. Sementara itu, tidak ada alokasi cuti bersama yang diberikan pada bulan ini.

    Jika tidak menghitung akhir pekan, maka dapat disimpulkan bahwa Agustus 2025 hanya memiliki satu hari libur nasional. Hari tersebut bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 17 Agustus.

    Namun, perlu dicatat bahwa pada tahun 2025, tanggal 17 Agustus jatuh pada hari Minggu.  

  • Kenali Pajak Alat Berat di Jakarta: Siapa yang Wajib Bayar dan Berapa Tarifnya – Page 3

    Kenali Pajak Alat Berat di Jakarta: Siapa yang Wajib Bayar dan Berapa Tarifnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Pajak Alat Berat (PAB) sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

    Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa PAB adalah jenis pajak daerah baru yang kini dipisahkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    “Dengan adanya pemisahan ini, setiap alat berat yang dimiliki atau dikuasai di wilayah DKI Jakarta wajib terdaftar dan dikenai pajak tersendiri,” jelas Morris dalam keterangannya, Senin (8/4/2025).

    Apa Itu Pajak Alat Berat?

    Pajak Alat Berat adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat oleh orang pribadi maupun badan hukum. Alat berat yang dimaksud meliputi alat bermesin, dengan atau tanpa roda, yang tidak melekat secara permanen pada kendaraan, dan digunakan untuk berbagai pekerjaan seperti konstruksi, teknik sipil, perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan.

    “Jenis alat berat yang termasuk dalam objek pajak ini antara lain bulldozer, excavator, wheel loader, crane, dan peralatan serupa lainnya yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta,” ujar Morris Danny.

     

  • MedcoEnergi Turunkan 1,5 Juta Ton Emisi Lebih Awal – Page 3

    MedcoEnergi Turunkan 1,5 Juta Ton Emisi Lebih Awal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mencatat penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Cakupan 1 dan 2 lebih dari 1,5 juta ton CO2e dibandingkan tahun dasar 2019.

    Jumlah ini melampaui target perusahaan untuk tahun 2025 yaitu sebesar 1,08 juta ton CO2e atau setara 20% dari total emisi tahun dasar 2019.

    Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi Ronald Gunawan mengatakan, penurunan emisi ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang perseroan, yang menargetkan Net Zero emisi GRK Cakupan 1 dan 2 pada 2050, serta Cakupan 3 pada 2060.

    Dalam pelaksanaannya, perusahaan menjalankan sejumlah inisiatif, antara lain efisiensi dan pengurangan emisi yang diterapkan di seluruh wilayah operasi, baik di Indonesia maupun aset internasional.

    Pada 2024, MedcoEnergi menerapkan 43 inisiatif di berbagai aset dengan puncak pengurangan emisi GRK tahunan mencapai 181.727 ton CO2e. Kontribusi terbesar berasal dari kegiatan flare avoidance (penghindaran gas suar) di Blok Corridor, yaitu sebesar 53.713 ton CO2e.

    “Pengurangan emisi adalah bagian dari upaya meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. MedcoEnergi terus menjalankan berbagai inisiatif pengurangan emisi yang dilakukan secara paralel dengan operasi kami di lapangan,” ujar Ronald, Senin (4/8/2025).

     

  • Catat, Pemerintah Tak Pernah Minta Beras Premium Ditarik Imbas Kasus Oplosan – Page 3

    Catat, Pemerintah Tak Pernah Minta Beras Premium Ditarik Imbas Kasus Oplosan – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi enggan kejadian beras tak sesuai mutu di pasaran berujung kekosongan pasokan. Maka, upayanya dengan menurunkan harga beras premium tak sesuai mutu tersebut.

    Arief mengatakan, kekosongan pasokan di pasaran pernah terjadi pada komoditas minyak goreng beberapa waktu lalu. Hal ini jadi salah satu alasan beras tak sesuai mutu tidak ditarik dari pasaran, melainkan harganya turun Rp 200 per kilogram.

    “Dulu ada kejadian minyak goreng, kemudian semua rak kosong, tidak ada barang, itu malah bisa membuat suatu kegaduhan baru lagi. Padahal masalah beras ini pada broken rice-nya,” ungkap Arief dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

    “Dan Rakortas yang dipimpin oleh Pak Menko Pangan kemarin, semua menyepakati agar beras tidak perlu ditarik, karena kalau ditarik, justru bisa membuat kegaduhan baru lagi,” sambungnya.

    Bapanas telah mengeluarkan surat imbauan melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan bernomor 589/TS.02.02/B/07/2025 kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Peritel diminta tetap menjual beras, namun bagi beberapa merek terindikasi tak sesuai mutu dari label premium, dijual lebih murah.

    “Jadi beras yang sudah on sale, yang sudah ada di rak-rak, sudah ada di pasar, itu bukan ditarik kembali, karena kalau ditarik kembali, nanti malah ada kekosongan. Masyarakat mau beli jadi susah. Beras-beras ini kualitasnya masih baik, hanya broken-nya tinggi. Nah, itu kita minta untuk di adjust harganya. Jadi customer tetap bisa beli beras sesuai kualitas yang ada,” ujar Arief.