Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Harga Minyakita Lampaui HET, Pedagang: Tidak Logis! – Page 3

    Harga Minyakita Lampaui HET, Pedagang: Tidak Logis! – Page 3

    IKAPPI pun menyarankan perlunya pelibatan semua pihak (pemerintah, BUMN, swasta) dalam diskusi menyeluruh tata kelola minyak goreng. 

    “Pemerintah disarankan memberi peran lebih besar kepada BUMN, misalnya menunjuk 1-3 BUMN untuk memproduksi dan mengontrol distribusi minyak kita agar pengawasan lebih mudah dan efektif. Seperti contoh ID Food hanya mendapatkan kurang lebih 7% dari jumlah distribusi yg disalurkan,” ujarnya.

    Dengan peran BUMN yang ditingkatkan, pemerintah dapat lebih mudah mengontrol harga dan distribusi, serta menekan praktik bundling antara minyak subsidi dan produk premium. Sementara Swasta cenderung sulit dikontrol, baik dari sisi produksi maupun distribusi, dan sering terjadi praktik bandling atau distributornya menambah harga.

     

  • Rupiah Menguat Tipis, Ketegangan AS dengan India Tarik Perhatian Investor – Page 3

    Rupiah Menguat Tipis, Ketegangan AS dengan India Tarik Perhatian Investor – Page 3

    Secara resmi, Trump telah menggandakan tarif impor dari India hingga 50 persen. Kebijakan itu disebut menambah tarif sebesar 25 persen terhadap pembelian minyak Rusia oleh India di atas tarif 25 persen yang terlebih dahulu sudah dikenakan pada berbagai produk India.

    Saat ini, total bea masuk atas produk seperti garmen, perhiasan, alas kaki, perlengkapan olahraga, furnitur, serta bahan kimia mencapai 50 persen, menjadi salah satu yang tertinggi yang diberlakukan AS, dan setara dengan Brasil.

    Josua mengatakan India bakal melakukan aksi balasan dengan alasan kebijakan AS tak adil, sementara negara lain yang juga mengimpor minyak Rusia, termasuk Tiongkok, menghadapi tarif lebih ringan sebesar 30 persen.

    “Namun, Trump memperingatkan bahwa negara-negara lain yang membeli minyak dari Rusia juga berpotensi menghadapi tarif yang lebih tinggi dalam waktu dekat,” kata Josua.

  • Tak Bisa Lagi Impor Utuh, Mobil Listrik Wajib Diproduksi di RI Mulai 2026 – Page 3

    Tak Bisa Lagi Impor Utuh, Mobil Listrik Wajib Diproduksi di RI Mulai 2026 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa masa impor berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) atau completely built up (CBU) yang mendapat insentif akan berakhir pada 31 Desember 2025.

    Setelah periode itu, insentif berupa pembebasan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak lagi berlaku bagi mobil listrik. Pemerintah ingin memastikan bahwa insentif yang sudah dinikmati tidak berhenti di tahap perdagangan, tetapi berlanjut ke pembangunan industri di dalam negeri.

    Mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, para produsen diwajibkan memproduksi kendaraan listrik di Indonesia dengan jumlah setara kuota impor yang telah mereka terima. Produksi tersebut harus memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang sudah ditetapkan dalam regulasi.

    Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono mengatakan, dengan kondisi ini, maka para produsen bisa mulai memenuhi syarat TKDN mulai 2026.

    “Dalam perjalanannya, perusahaan juga harus memperhatikan nilai, besaran nilai TKDN. Dari 40 persen harus secara bertahap naik menjadi 60 persen besaran nilai TKDN,” ujar Tunggul dalam diskusi ‘Polemik Insentif BEV Impor’ di Kantor Kemenperin, Jakarta, ditulis Kamis (28/8/2025).

    Menurutnya, aturan TKDN ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mendorong kemandirian industri otomotif sekaligus mempercepat transisi menuju transportasi rendah emisi.

    Aturan tentang TKDN mobil listrik telah ditetapkan di Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

    “Yang dilakukan melalui CKD (Completely Knocked Down) sampai dengan 2026, dan pada 2027 dilakukan melalui IKD (Incompletely Knocked Down). Karena kalau masih tetap CKD, nggak akan tercapai angka 60 persen. Kemudian angka 80 persen dicapai melalui skema manufaktur part by part,” jelas Tunggul.

     

  • Harga Emas Tertahan di USD 3.400, Investor Tunggu Keputusan The Fed – Page 3

    Harga Emas Tertahan di USD 3.400, Investor Tunggu Keputusan The Fed – Page 3

    Pasar emas kini mengalihkan fokus pada serangkaian data krusial sebelum FOMC September. Laporan ketenagakerjaan, Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi (PCE) Juli, serta Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus akan menjadi pertimbangan utama The Fed.

    Prime Market Terminal memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga September mencapai 90%. Bank investasi JP Morgan menilai pelemahan dolar masih menjadi faktor pendukung harga emas, tetapi tantangan utamanya adalah apakah emas mampu keluar dari fase konsolidasi.

    Minggu ini, investor juga menantikan rilis Produk Domestik Bruto (PDB) AS dan data klaim pengangguran awal.

    Sementara itu, komentar Presiden The Fed Richmond, Tomas Barkin, tentang adanya “penyesuaian moderat” dalam kebijakan suku bunga memperkuat ekspektasi bahwa langkah The Fed akan lebih berhati-hati ke depan.

  • Perencanaan Keuangan Jadi Bekal UMKM Hadapi Tantangan Usaha – Page 3

    Perencanaan Keuangan Jadi Bekal UMKM Hadapi Tantangan Usaha – Page 3

    Perekonomian Indonesia terus mencatat kinerja positif. Pada Triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,12% (yoy), dengan konsumsi rumah tangga menjadi motor utama. Kontribusi konsumsi mencapai 2,64% terhadap total pertumbuhan, sementara porsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 54,25%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto ingin pertumbuhan Indonesia di angka 8 persen.

    “Maka kita cari pengali terbesar. Nah, pengali terbesar inai adalah sektor konsumsi. Jadi kita beri tepuk tangan konsumsi,” kata dia saat membuka Indonesia Retail Summit & Expo (IRSE) 2025 sekaligus menyerahkan Hari Retail Modern Indonesia (Harmoni) Awards di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    “Konsumsi itu diikuti oleh pertumbuhan UMKM. Jadi kita lihat tadi UMKM yang mengisi sektor konsumsi itu tinggi, dan tentu kita mengapresiasi brand lokal,” ujar dia dikutip dari keterangan tertulis. 

    Airlangga menegaskan, peran UMKM sangat penting dalam menopang konsumsi nasional. Apalagi, sejumlah program promosi seperti BINA Lebaran, Friday Mubarak, Holiday Sale, Hari Belanja Diskon Indonesia, Shopping Festival, Jakarta Great Sale, hingga Solo Raya Great Sale berhasil mendongkrak belanja masyarakat.

    Hal ini menunjukkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan daerah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

     

  • Demo Buruh DPR, TNI-Polri Mulai Siaga di Stasiun Palmerah – Page 3

    Demo Buruh DPR, TNI-Polri Mulai Siaga di Stasiun Palmerah – Page 3

    Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter melakukan langkah antisipatif dalam operasional dan layanan perjalanan KRL Commuter Line Jabodetabek. Di tengah rencana aksi demo buruh hari ini Kamis 28 Agustus 2025 ini.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan, pihaknya telah mengambil berbagai langkah antisipasi agar pengguna KRL tetap nyaman dan stasiun tetap aman.

    Salah satunya, akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan KRL Commuter Line, khususnya pada lintas Rangkasbitung. Jika, kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang-Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api seperti pada Senin, 25 Agustus 2025 lalu.

    “KAI Commuter akan menutup layanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung mulai dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Palmerah jika kondisi jalur tersebut tidak kondusif,” ungkap dia.

    “Dengan demikian, pelayanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung hanya akan berlangsung hingga Stasiun Kebayoran atau Stasiun Palmerah untuk kembali ke arah Serpong, Parungpanjang, dan Rangkasbitung,” imbuh Joni.

  • Harga Emas Antam Hari Ini 28 Agustus 2025, Lebih Mahal Dibanding Kemarin – Page 3

    Harga Emas Antam Hari Ini 28 Agustus 2025, Lebih Mahal Dibanding Kemarin – Page 3

    Sebelumnya, harga emas merosot pada hari Rabu (Kamis waktu Jakarta) setelah kurs dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah menguat. Namun kerugian tersebut dibatasi oleh permintaan aset safe haven di tengah masih adanya kekhawatiran mengenai independensi bank sentral AS setelah upaya Presiden Donald Trump memecat gubernur Fed.

    Dikutip dari CNBC, Kamis (28/8/2025), harga emas dunia di pasar spot turun 0,1% menjadi USD 3.388,15 per ons. Namun, harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember naik 0,2% menjadi USD 3.438,30.

    Kurs dolar naik 0,2% terhadap sekeranjang mata uang utama, membuat emas yang dihargakan dalam dolar AS lebih mahal bagi pembeli luar negeri.

    “Hari ini kita melihat indeks dolar AS yang menguat dan sedikit kenaikan imbal hasil obligasi… imbal hasil ini memberikan tekanan jual pada pasar emas dan perak,” kata Analis Senior di Kitco Metals Jim Wyckoff.

    Imbal hasil obligasi pemerintah AS naik tipis 0,4%, membebani daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.

    Trump mengatakan awal pekan ini bahwa ia akan  mencopot Gubernur Federal Reserve Lisa Cook dari jabatannya di dewan direksi The Fed. Sementara itu, pengacara Cook mengatakan ia akan mengajukan gugatan untuk mencegah Donald Trump memecatnya,  yang berpotensi memicu  pertarungan hukum yang berlarut-larut.

     

  • Pertamina Patra Niaga Buka Suara Soal Truk Tabung LPG Tabrak Tronton di Tol JORR – Page 3

    Pertamina Patra Niaga Buka Suara Soal Truk Tabung LPG Tabrak Tronton di Tol JORR – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan pihaknya tengah meracik skema pembelian LPG 3 kilogram (kg) wajib berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) mulai 2026. Nantinya, konsumen LPG subsidi akan disesuaikan dengan data kategori penerima yang sudah terdaftar.

    Yuliot menjelaskan, penjualan LPG 3 kg akan disinkronisasi dengan data sesuai KTP konsumen yang sudah didaftarkan sebelumnya. Dengan begitu, konsumen tidak perlu berulang kali menyetorkan KTP-nya ketika membeli gas melon tersebut.

    “Jadi maksud Pak Menteri pada saat itu, KTP-nya sesuai dan tidak berulang-ulang, itu kan harus sesuai dengan domisili masyarakat yang bersangkutan,” ungkap Yuliot, ditemui usai Indonesia Summit 2025, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Untuk menuju ke tahap itu, Kementerian ESDM masih meracik sistem agar bisa memastikan kategori konsumen LPG 3 kg. Adapun, kategori penerimanya adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro, nelayan, hingga petani.

    Menurutnya, praktik saat ini di pangkalan dan sub pangkalan masih mengumpulkan fotokopi KTP konsumen. Artinya, belum ada sistem yang terintegrasi secara menyeluruh untuk memastikan ketepatsasaran pengguna LPG 3 kg.

    “Jadi apakah LPG ini digunakan sesuai dengan kebutuhan, apakah rumah tangga, apakah usaha mikro, itu kan juga tidak terdata ini ya. Jadi untuk bagaimana efektifnya itu kan kita juga akan membangun sistem. Sistemnya sudah ada, tapi bagaimana secara sistem itu bisa lebih cepat pada saat dimasukkan ke dalam sistem, ya justru ini tidak berulang lagi,” terangnya.

     

  • Tak Cuma Lindungi Pesisir, Tanggul Laut Raksasa juga Cegah Rob Kawasan Industri – Page 3

    Tak Cuma Lindungi Pesisir, Tanggul Laut Raksasa juga Cegah Rob Kawasan Industri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Tak cuma pemukiman, tapi juga termasuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik dibentuknya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga baru ini berperan penting dalam rencana proyek tanggul laut raksasa tadi.

    “Di antaranya adalah bagaimana kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rob, land subsidence, dan masyarakat yang tinggal juga sangat berisiko menghadapi berbagai bencana alam, termasuk juga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus kita lindungi,” ungkap AHY usai Indonesia Summit 2025, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Dengan tujuan tersebut, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa akan membangun peta jalan (roadmap) secara utuh dalam pembangunan tanggul laut. Menurutnya, lembaga ini pun jadi tangan eksekutif sekaligus operasional.

    AHY mengaku pihaknya sebagai Dewan Pengarah badan otorita tersebut juga akan mengoordinasi berbagai aspek. Termasuk dari berbagai kementerian yang ada di bawahnya, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perhubungan.

    “Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” terangnya.

    “Jadi, Pemprov maupun pemerintahan kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek besar Giant Sea Wall ini tentunya juga harus memiliki visi yang sama,” sambung AHY.

     

  • Pemerintah-DPR Sepakati Hal Ini Terkait Layanan Haji dan Umrah – Page 3

    Pemerintah-DPR Sepakati Hal Ini Terkait Layanan Haji dan Umrah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memperkuat layanan haji dan umrah. Keputusan ini disetujui pada Rapat Paripuna DPR saat pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomoe 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Selasa (26/8/2025) kemarin.

    Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengatakan, pengesahan RUU menjadi UU tersebut sebagai upaya strategis penguatan kelembagaan dan tata kelola yang diperlukan, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umrah.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menunjuk enam menteri sebagai wakil pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR.

    Keenam Menteri yang ditunjuk yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri PANRB, dan Menteri Hukum.

    “Penunjukan enam menteri ini menunjukkan bahwa pembahasan RUU Haji dan Umrah bukan hanya terkait aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, transportasi, keuangan, hukum, tata kelola organisasi, SDM Aparatur, dan pelayanan publik,” kata Purwadi, Rabu (27/8/2025).

    Dalam konteks akselerasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umrah, Kementerian PANRB berperan memberikan dukungan pada aspek tata kelola, kelembagaan dan SDM Aparatur agar transformasi pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah dapat berjalan efektif. Pembahasan RUU tersebut membawa beberapa perubahan substansi penting.