Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Menko Airlangga Usul Magang Bergaji, Anindya Bakrie: Perlu Dibahas Lebih Lanjut – Page 3

    Menko Airlangga Usul Magang Bergaji, Anindya Bakrie: Perlu Dibahas Lebih Lanjut – Page 3

    Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, industri memang membutuhkan regenerasi tenaga kerja muda yang memiliki kompetensi.

    “Karena bagaimanapun juga regenerasi daripada tenaga kerja itu juga penting sehingga semuanya bisa naik kelas. Jadi ketika kita bicara naik kelas, bukan saja naik kelas secara ekonomi, tapi naik kelas secara skill-nya. Yang muda mulai bekerja, yang sudah senior bisa menjadi, istilahnya, manajer dan lain-lain,” ungkap Anindya.

    Menanggapi rencana skema magang bergaji, Anindya menilai hal itu perlu dibicarakan lebih lanjut dengan para pelaku usaha.

    “Ujungnya kan produktivitas. Selama tentunya magang ini bisa mengasihkan produktivitas lebih baik, tentu dari sisi perusahaan akan terbuka untuk meninjau bagaimana untuk skema pembayarannya supaya mereka berpenghasilan. Jadi saya rasa baik-baik saja, tinggal dibicarakan detalnya saja supaya sama-sama ‘win-win’,” ujarnya.

  • Bank Indonesia Borong SBN Rp 200 Triliun di Pasar Sekunder, Ini Tujuannya – Page 3

    Bank Indonesia Borong SBN Rp 200 Triliun di Pasar Sekunder, Ini Tujuannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) kembali menunjukkan komitmen mendukung stabilitas ekonomi nasional. Hingga akhir Agustus 2025, BI telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 200 triliun.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan untuk memperkuat program prioritas pemerintah. Pembelian SBN ini dilakukan melalui pasar sekunder, termasuk di dalamnya program debt switching dengan pemerintah senilai Rp 150 triliun.

    “Bank Indonesia juga telah membeli SBN yang hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp 200 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp 150 triliun,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (4/9/2025).

    Adapun BI menerapkan kebijakan moneter yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomuan.

    Kebijakan moneter itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat dan pertumbuhan ekonomi domestik yang masih di bawah kapasitasnya.

    Di sisi lain, inflasi tetap terkendali sesuai dengan target 2,5%, plus minus 1% serta nilai tukar yang diperkirakan tetap stabil dan sesuai dengan fundamental mendukung pencapaian sasaran inflasi.

    Ia mengatakan, sejalan dengan arah kebijakan moneter itu, BI telah menurunkan BI Rate sebesar 125 basis poin (bps) sejak September 2024 yang merupakan level terendah sejak 2022.

    Ramdan menambahkan, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus diperkuat dengan intervensi di pasar off-shore melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, DNDF serta pembelian SBN di pasar sekunder.

  • Danantara Segera Tender Proyek Sampah Jadi Energi – Page 3

    Danantara Segera Tender Proyek Sampah Jadi Energi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan segera melakukan tender proyek sampah jadi energi dalam waktu dekat. Ada sejumlah daerah yang dibidik.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan proyek sampah jadi energi atau waste to energy jadi salah satu prioritas dari 33 proyek Danantara.

    “Yang 33 itu yang waste to energy kan, ya sekarang kita sedang, PP-nya kan sudah rampung nih. Kita akan segera laksanakan untuk tender prosesnya di beberapa daerah yang sudah siap,” ungkap Rosan, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Beberapa daerah itu diantaranya Jakarta, Bandung, Bali, Semarang, Surabaya, hingga Makassar. Rosan bilang. Peluang terbuka terhadap daerah lainnya.

    “Prioritas yang sudah bisa berjalan, kita akan melakukan tender proses secara terbuka dan transparan,” tegas dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan rampungnya aturan bisa jadi solusi penanganan sampah. “Nanti akan kita selesaikan dalam 3 hingga 6 bulan ini persyaratan perizinan, sehingga nanti bisa menyelesaikan dalam tempo 1 atau 1,5 tahun,” kata Zulkifli, beberapa waktu lalu.

     

  • Cara BUMN Asuransi Peringati Hari Pelanggan Nasional – Page 3

    Cara BUMN Asuransi Peringati Hari Pelanggan Nasional – Page 3

    Sebelumnya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) mencatat kinerja impresif sepanjang 2024 dengan pendapatan premi Rp4,02 triliun atau naik 21,65% dan laba bersih Rp157,33 miliar yang naik 52,91%, serta RBC solid di angka 150,40%.

    Di sisi penugasan pemerintah, Jasindo melalui AUTP telah melindungi 464.957 petani di lahan 278.832 hektare, menambah total perlindungan sejak 2019 menjadi 4,5 juta petani.

    Kinerja positif yang diraih Jasindo tidak lepas dari proses transformasi menyeluruh yang telah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir. Transformasi ini mencakup seluruh lini bisnis dan operasional, dengan fokus pada penguatan tata kelola perusahaan berbasis Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang terintegrasi, serta pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel.

    “Kami terus fokus memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kapabilitas SDM, karena kami percaya kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kualitas tim di dalamnya,” kata Direktur SDM dan Umum Asuransi Jasindo, Dewi Utari dikutip Rabu (16/7/2025).

    Atas capaian tersebut, Jasindo meraih penghargaan General Insurance Nation Market Leaders 2025 dalam ajang penghargaan tahunan yang digelar Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) terhadap kinerja pendapatan premi perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, baik asuransi umum, asuransi jiwa, reasuransi, maupun pialang asuransi dan pialang reasuransi.

     

  • Bos Danantara Siap Jalankan Putusan MK soal Wamen Dilarang Jadi Komisaris BUMN – Page 3

    Bos Danantara Siap Jalankan Putusan MK soal Wamen Dilarang Jadi Komisaris BUMN – Page 3

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi di perusahaan negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai APBN maupun APBD.

    Penegasan itu tertuang dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam sidang pleno di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    “Mengabulkan permohonan pemohon I untuk sebagian,” ucap Suhartoyo pada Kamis (28/8/2025) sore.

     

  • Anggaran Kementerian BUMN Rp 280 Miliar Tahun Depan – Page 3

    Anggaran Kementerian BUMN Rp 280 Miliar Tahun Depan – Page 3

    Melalui paparannya, Erick merinci rencana penggunaan anggaran Rp 604 miliar untuk 2026 tadi. Diantaranya ada untuk menjalankan peran sebagai regulator, pengawasan, pemegang saham Seri A dan Perum, Belanja Pegawai, hingga Administrasi dan Operasional.

    Pembagiannya, Kementerian BUMN sebagai regulator Rp 111 miliar, Pengawasan Rp 118 miliar, Pemegang Saham Seri A dan Perum Rp 101 miliar.

    Lalu, Belanja Pegawai Rp 117 miliar, serta Administrasi dan Operasional Rp 157 miliar. Adapun, Kementerian BUMN mendapat pagu indikatif Rp 150 miliar, artinya ada usulan tambahan Rp 454 miliar, sehingga totalnya Rp 604 miliar.

     

     

  • Dihimpit Isu Global, Rupiah Melemah Tipis – Page 3

    Dihimpit Isu Global, Rupiah Melemah Tipis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis dan cenderung stagnan pada penutupan perdagangan Kamis sore ini, meski sentimen global seharusnya mendukung penguatan. Para ahli ekonomi menyebutkan beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memengaruhi pergerakan mata uang Garuda ini.

    Pada Kamis (4/9/2025), nilai tukar rupiah tercatat melemah 9 poin atau 0,05% menjadi Rp 16.425 per dolar AS, dari sebelumnya Rp 16.416. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) dari Bank Indonesia juga melemah ke level Rp 16.438 per dolar AS.

    Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menjelaskan, pergerakan rupiah yang terbatas sejalan dengan sikap para investor yang menahan diri menjelang rilis data-data ekonomi penting dari AS.

    “Rupiah melanjutkan tren pergerakan yang terbatas pada perdagangan hari Kamis, sejalan dengan investor yang mengantisipasi data ketenagakerjaan AS di hari Jumat (5/9/2025) dan juga antisipasi dari libur Maulid Nabi di hari Jumat (5/9/2025),” ujar Josua dikutip dari Antara. 

    Ia menambahkan, pasar tengah menunggu rilis data Purchasing Managers’ Index (PMI) Jasa AS dan data ketenagakerjaan atau Non-Farm Payrolls (NFP) AS yang akan dirilis pada Jumat. Sementara itu, di dalam negeri, sentimen positif sempat muncul setelah demonstrasi mereda, membuat rupiah sempat menguat 0,43% week to week.

    Josua memprediksi, jika data-data ekonomi AS menunjukkan adanya deflasi dan peningkatan angka pengangguran, rupiah berpotensi menguat pada pekan depan. Ia memperkirakan, nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.325 hingga Rp16.450 per dolar AS.

     

  • RUPSLB Telkom Indonesia Ditunda, Begini Tanggapan Bos Danantara – Page 3

    RUPSLB Telkom Indonesia Ditunda, Begini Tanggapan Bos Danantara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani buka suara soal penundaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

    Dia menilai, masih akan ada penyempurnaan lagi. RUPSLB Telkom Indonesia digelar pada Rabu, 3 September 2025 lalu pukul 14.00 WIB. Namun, jadwal ini batal digelar. Rosan pun buka suara menanggapi hal ini.

    “Satu proses biasa saja, nanti kita mau penyempurnaan,” kata Rosan, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Atas penundaan ini, Rosan menyebut pelaksanaan RUPSLB akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski dia belum mengungkap kapan rencana pasti jadwal penggantinya. “Nanti akan segera dilaksanakan secepatnya,” ucapnya.

    Kabarnya RUPSLB Telkom Indonesia akan mengubah struktural Dewan Komisaris perusahaan. Terbaru, ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan Wakil Menteri menjabat sebagai Komisaris BUMN. Adapun, Wamen Komdigi, Angga Raka Prabowo merupakan Komisaris Utama Telkom Indonesia.

    Soal kemungkinan Angga Raka diganti dalam RUPSLB, Rosan hanya menyebut akan mengikuti putusan MK. “Sesuai dengan keputusan MK, ya dibaca keputusan MK ini kan ada jangka waktunya juga ya, itu aja,” ujar dia.

  • MK Larang Wamen Jadi Komisaris BUMN, Ini Jawaban Erick Thohir – Page 3

    MK Larang Wamen Jadi Komisaris BUMN, Ini Jawaban Erick Thohir – Page 3

    Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil menteri (Wamen) merangkap jabatan, termasuk sebagai komisaris BUMN, patut disambut baik. Menurutnya, aturan tersebut akan memperkuat tata kelola sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan.

    “Tentu kita sambut baik keputusan MK itu, karena akan meminimalisir potensi konflik kepentingan, sekaligus pelanggaran terhadap regulasi yang ada. Keputusan ini merupakan yang kedua. Pada 2019, MK melalui Keputusan No. 80/PUU-XVII/2019 juga sudah memutuskan Wamen tidak boleh rangkap jabatan, dengan bahasa: Larangan yang berlaku pada menteri, juga berlaku untuk wakil menteri’,” ujar Herry kepada Liputan6.com, Jumat (29/8/2025).

    Ia menambahkan, pengaturan mengenai larangan tersebut juga sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Namun, selama ini implementasinya masih lemah.

    “Regulasi sudah lengkap soal larangan Wamen rangkap jabatan. Namun selama ini tidak dilaksanakan, sehingga menimbulkan rasa pesimistis bahwa pemerintah dan Danantara sebagai pemegang saham BUMN punya niat serius menerapkan tata kelola perusahaan yang baik,” katanya.

  • RAPBN 2026 Abaikan Kelas Menengah Bawah yang Kian Terjepit – Page 3

    RAPBN 2026 Abaikan Kelas Menengah Bawah yang Kian Terjepit – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ekonom Senior INDEF Aviliani menyoroti bahwa kelompok kelas menengah bawah menjadi pihak paling rentan dalam kondisi ekonomi saat ini.

    “Sekarang kan problemnya adalah pada kelas menengah bawah. Nah jadi kebijakan di dalam RAPBN seharusnya memang sudah harus ada keberpihakan di dalam peningkatan pendapatan masyarakat,” kata Aviliani dalam Diskusi Publik INDEF: Menakar RAPBN 2026, Kamis (4/9/2025).

    Lantaran kelompok ini tidak masuk dalam kategori miskin sehingga tidak mendapat bantuan langsung tunai (BLT), tetapi juga tidak cukup kuat secara finansial untuk menanggung beban hidup tanpa bantuan. Akibatnya, kelompok ini semakin terhimpit oleh tekanan ekonomi.

    Menurut Aviliani, kelompok menengah bawah umumnya masih membayar BPJS secara mandiri. Berbeda dengan masyarakat miskin yang mendapat subsidi dari pemerintah, mereka harus mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan dasar sekaligus iuran kesehatan. Kondisi ini semakin berat ketika pendapatan mereka justru menurun.

    “Yang sekarang sedang butuh bantuan itu adalah menengah bawah. Yang mereka tidak tersentuh BLT, mereka tidak tersentuh dengan BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah, tapi mereka biasa cenderung bayar BPJS sendiri,” ujarnya.

    Menurutnya, situasi tersebut memaksa banyak rumah tangga kelas menengah bawah mengandalkan tabungan untuk bertahan hidup. Fenomena ini populer disebut “mantab” atau makan tabungan, di mana masyarakat tidak lagi bisa mengandalkan penghasilan utama. Jika berlangsung lama, kondisi ini bisa memicu kerentanan sosial-ekonomi baru.

    “Mereka sedang menghadapi penurunan pendapatan yang akhirnya orang katakan mantab atau makan tabungan,” Ujar Aviliani.

    Aviliani menegaskan, RAPBN seharusnya tidak hanya fokus pada kelompok miskin, tetapi juga menyentuh persoalan kelas menengah bawah. Jika dibiarkan, daya beli masyarakat akan terus melemah dan berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi nasional.