Xcloud.id

Category: Liputan6.com Ekonomi

  • DPR Ungkap Alasan Kelangkaan BBM Shell dan BP AKR: Permintaan Naik Drastis, Bukan Stok Kurang – Page 3

    DPR Ungkap Alasan Kelangkaan BBM Shell dan BP AKR: Permintaan Naik Drastis, Bukan Stok Kurang – Page 3

    Trubus menyarankan beberapa langkah untuk memperkuat konsistensi kebijakan energi.

    Pertama, meningkatkan transparansi data pasokan, impor, dan kebutuhan BBM agar publik tidak mudah termakan isu kelangkaan buatan. 

    Kedua, mengembangkan mekanisme joint procurement yang memungkinkan BU swasta ikut melakukan impor, namun tetap melalui koordinasi bersama Pertamina untuk efisiensi logistik dan pengendalian harga.

    Ketiga, memperkuat komunikasi publik agar kebijakan ini ini tidak dipersepsikan sebagai proteksi terhadap BUMN semata, melainkan sebagai langkah menjaga ketahanan energi dan menghindari risiko pasokan di masa depan 

    Keempat, terus memantau pangsa pasar dan perilaku BU swasta agar pertumbuhan mereka tetap berada dalam koridor persaingan yang sehat, tanpa mengorbankan peran strategis negara.

    “Pemerintah tidak sedang memusuhi sektor swasta. Justru, kebijakan ini adalah upaya menata pasar agar lebih sehat, transparan, dan efisien. Dalam jangka panjang, keterlibatan swasta penting untuk layanan dan inovasi, tetapi tetap harus berada dalam kerangka tata kelola nasional yang ketat,” kata Trubus.

    Ia menegaskan, kebijakan mendorong BU swasta membeli dari Pertamina tidak bertentangan dengan arahan Presiden untuk menghapus kuota impor. 

    “Sebaliknya, ini adalah implementasi nyata dari prinsip free flow of goods yang terkendali, demi kepastian pasokan, stabilitas harga, dan kedaulatan energi Indonesia,” pungkasnya.

  • Efek Domino Penurunan Suku Bunga The Fed ke Indonesia – Page 3

    Efek Domino Penurunan Suku Bunga The Fed ke Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menilai pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,00 – 4,25 persen bukan sekadar langkah domestik Amerika Serikat.

    Kebijakan ini memicu efek domino di pasar keuangan global, terutama pada imbal hasil obligasi dan nilai tukar dolar AS. Indeks dolar sempat melemah, membuka ruang likuiditas global lebih longgar.

    “Dampak globalnya, pemangkasan The Fed menurunkan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan, pada fase awal, sempat melemahkan indeks dolar,” kata Josua kepada Liputan6.com, Kamis (18/9/2025).

    Bagi negara berkembang, langkah The Fed memberi peluang besar. Turunnya imbal hasil obligasi pemerintah AS membuat investor global melirik aset dengan imbal hasil lebih tinggi, termasuk di pasar emerging market seperti Indonesia. Hal ini dapat memperbaiki arus modal masuk sekaligus menurunkan biaya pendanaan.

    “Ini biasanya melonggarkan kondisi keuangan dunia, menurunkan biaya pendanaan global, dan membuka peluang aliran modal kembali ke negara berkembang,” ujarnya.

    Di sisi lain, The Fed tetap menekankan kehati-hatian karena inflasi masih di atas sasaran. Namun tren yang ditunjukkan melalui proyeksi hingga 2027 menandakan arah suku bunga AS tetap turun, meski lambat.

    “Namun, pasar juga membaca pesan kehati-hatian The Fed, sehingga penguatan aset berisiko bisa berlangsung naik-turun mengikuti rilis data tenaga kerja dan inflasi AS berikutnya,” ujarnya.

     

  • The Fed dan BI Kompak Turunkan Suku Bunga, Begini Dampaknya ke Ekonomi Indonesia – Page 3

    The Fed dan BI Kompak Turunkan Suku Bunga, Begini Dampaknya ke Ekonomi Indonesia – Page 3

    Dampak domestik juga mulai terasa. BI mencatat suku bunga acuan pasar uang turun lebih dari satu poin sepanjang tahun ini, sementara imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 2 tahun terkoreksi hampir dua poin sejak awal tahun.

    “Di pasar keuangan domestik, pelonggaran BI sudah terlihat pada turunnya suku bunga pasar uang dan imbal hasil SBN. BI mencatat suku bunga acuan pasar uang turun lebih dari satu poin pada tahun ini, imbal hasil SBN tenor 2 tahun turun hampir dua poin sejak awal tahun, dan rupiah relatif stabil didukung intervensi terukur serta kewajiban konversi devisa hasil ekspor,” ujar dia.

    Selain itu, arus masuk portofolio asing pun kembali terlihat pada kuartal III, menjadi bukti kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia mulai pulih.

     

       

  • Kelangkaan BBM SPBU Swasta, Pertamina Pastikan Belum Suplai ke Shell dan BP AKR – Page 3

    Kelangkaan BBM SPBU Swasta, Pertamina Pastikan Belum Suplai ke Shell dan BP AKR – Page 3

    Untuk diketahui, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian mengaku terpaksa melakukan penyesuaian kegiatan operasional di SPBU menyusul kesulitan mendapatkan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan stasiun milik perusahaan swasta tersebut. 

    “Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell, selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap,” ucap Ingrid dikutip dari Antara, Selasa (16/9).

    Penyesuaian kegiatan operasional SPBU itu meliputi penyesuaian jam kerja, penyesuaian jumlah hari kerja, hingga merumahkan karyawan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Ingrid terkait sejumlah karyawan SPBU, yang dirumahkan karena ketidaktersediaan pasokan produk BBM jenis bensin.

    Terkait dengan kabar tutupnya sejumlah SPBU Shell, Ingrid menyampaikan bahwa SPBU Shell tetap melayani masyarakat dengan produk BBM yang tersedia, yakni Shell V-Power Diesel. Selain itu, SPBU Shell juga masih melayani Shell Recharge, bengkel, Shell Select, dan pelumas Shell.

  • Target Naik, 20 Ribu Kopdes Merah Putih Siap Terima Pembiayaan 2025 – Page 3

    Target Naik, 20 Ribu Kopdes Merah Putih Siap Terima Pembiayaan 2025 – Page 3

    Adapun guna mempercepat realisasi pencairan, pemerintah tengah merampungkan revisi PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Perubahan aturan ini dilakukan agar prosedur tidak berbelit.

    Salah satu hambatan yang dihapus adalah keharusan memperoleh persetujuan kepala daerah maupun musyawarah desa khusus (musdesus) sebelum proposal bisnis disetujui. Dengan begitu, koperasi bisa langsung mengakses dana sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Sebenarnya cuma ada revisi sedikit bahwa kita ingin tidak setiap proposal bisnis ini harus mendapatkan sebelumnya persetujuan dari bupati, dari kota dan juga tidak harus setiap proposal bisnis itu harus melalui Musdesus. Tapi kami akan menyerahkan kepada Kementerian Keuangan, sekarang mungkin sedang dipersiapkan penyempurnaan,” jelasnya.

     

  • 1 Tahun Hadir, OH!SOME Telah Operasikan Lebih dari 150 Toko di Asia – Page 3

    1 Tahun Hadir, OH!SOME Telah Operasikan Lebih dari 150 Toko di Asia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tahun 2025 menjadi momen spesial bagi OH!SOME, brand retail gaya hidup yang berhasil membawa warna baru di dunia belanja dan hiburan. Tepat satu tahun lalu, OH!SOME membuka toko pertamanya di Central Park, Jakarta. Kini, brand tersebut telah berkembang pesat dengan lebih dari 150 toko yang tersebar di Indonesia serta ekspansi internasional ke Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Hong Kong.

    Perwakilan OH!SOME menegaskan, dalam satu tahun perjalanannya, OH!SOME telah tumbuh menjadi lebih dari sekadar destinasi ritel, tetapi juga ruang untuk berekspresi, membangun koneksi, dan menciptakan kebahagiaan bagi para pelanggan.

    “”Dengan ekspansi ke lima negara Asia Tenggara dan juga Hong Kong, ribuan produk kurasi, kolaborasi kreatif, serta dukungan dari para member aktif, kampanye ‘ONE IS MORE’ menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi pelanggan. OH!SOME optimis akan terus berkembang sebagai brand retail gaya hidup yang inovatif dan relevan untuk masyarakat,” dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

    Untuk merayakan pencapaian ini, OH!SOME meluncurkan kampanye “OH!SOME ONE IS MORE”, sebuah rangkaian acara interaktif yang berlangsung hingga September 2025. Kampanye ini menghadirkan berbagai aktivitas seru, kolaborasi spesial, lucky draw, hingga peluncuran inovasi baru.

     

  • Kopdes Merah Putih Kecipratan Dana Rp 200 Triliun di Himbara – Page 3

    Kopdes Merah Putih Kecipratan Dana Rp 200 Triliun di Himbara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan pemerintah akan mengalokasikan plafon pendanaan sebesar Rp 3 miliar untuk setiap Koperasi Desa (Kopdes). Dana tersebut bersumber dari total Rp 200 triliun yang disalurkan pemerintah melalui bank-bank Himbara.

    Menurut Ferry Juliantono, plafon itu tidak hanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja, tetapi juga untuk pembiayaan investasiIa menekankan bahwa besaran penyaluran dana bersifat relatif dan dilakukan secara bertahap sesuai arahan Presiden.

    “Ini relatif, tapi yang sudah pasti sesuai dengan arahan Presiden, nanti plafon yang disediakan yang Rp 3 miliar per kooperasi desa itu akan digunakan untuk selain untuk kegiatan modal kerja, kegiatan modal kerjanya atau juga, dan juga dipergunakan untuk modal investasi membangun gudang dan lain sebagainya plus dengan truk dan lain sebagainya,” jelas Menkop saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Ferry menambahkan, tidak mungkin seluruh anggaran langsung diserap sekaligus, melainkan akan dimulai secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 20 ribu Kopdes Kelurahan Merah Putih.

    “Jadi, tentu kita akan lakukan secara bertahap, tidak mungkin seluruhnya, tapi mungkin bisa ke kemarin rapat di Kantor Menko Pangan kita bisa start di 20 ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan kita bangun secara ideal baik modal kerja dan investasinya,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan saat ini Kementerian Koperasi tengah menyiapkan lokasi dan titik pembangunan Kopdes. Persiapan ini diharapkan segera rampung agar proses penyaluran dana bisa berjalan sesuai rencana.

    “Nah sekarang Kementerian Koperasi sedang akan menyiapkan lokasi dan titik-titik yang relatif dalam waktu yang seperti ini kita akan bangun,” ujarnya.

     

     

  • Petani Ubi Kayu Lampung Rugi, Pemerintah Cari Jalan Keluar – Page 3

    Petani Ubi Kayu Lampung Rugi, Pemerintah Cari Jalan Keluar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Permasalahan ubi kayu di Lampung sudah berlangsung hampir setahun terakhir. Tercatat, tanaman ini tersebar di tujuh kabupaten dengan luas lahan mendekati 500 ribu hektare. Sayangnya, harga jual ubi kayu sempat terpuruk di kisaran Rp600–700 per kilogram, lebih rendah dari biaya produksi petani yang mencapai Rp 740 per kilogram.

    Kondisi ini menimbulkan kerugian besar, bukan hanya bagi petani, tetapi juga industri hulu pengolah ubi kayu menjadi tepung tapioka. Sementara itu, industri hilir seperti makanan, minuman, dan kertas dinilai cenderung lebih memilih tepung tapioka impor dari Thailand dan Vietnam.

    Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bea Cukai menunjukkan adanya lonjakan impor pada 2024, jumlahnya hanya sekitar 300 ribu ton atau 22% dari total kebutuhan nasional sebesar 1,32 juta ton. Artinya, permasalahan tidak sepenuhnya berasal dari impor.

    Sejak awal 2025, pemerintah pusat sudah melakukan berbagai upaya melalui sejumlah kementerian, namun hasilnya belum efektif. Harga ubi kayu tetap rendah dan tidak sesuai harapan petani maupun industri hulu.

     

  • Ekspor Jepang ke AS Anjlok, Trump Pukul Industri Otomotif – Page 3

    Ekspor Jepang ke AS Anjlok, Trump Pukul Industri Otomotif – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menepati ancamannya dengan menaikkan tarif impor terhadap produk asal India menjadi 50 persen. Langkah ini berpotensi merusak hubungan dengan salah satu mitra dagang terpenting Negeri Paman Sam, sekaligus memicu kenaikan harga bagi konsumen di dalam negeri.

    Dikutip dari CNN, Kamis (28/8/2025), kebijakan tersebut muncul hanya beberapa pekan setelah Trump menetapkan tarif dasar baru sebesar 25 persen untuk barang asal India.

    Kini, bea masuk terhadap barang India yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia menjadi salah satu yang tertinggi yang diberlakukan AS terhadap negara mana pun.

    Trump menegaskan, putaran terbaru tarif ini bertujuan menghukum India karena tetap membeli minyak dari Rusia, yang dinilai membantu mendanai perangnya dengan Ukraina.

    Sebelumnya, Trump juga mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, untuk menengahi konflik berkepanjangan tersebut. Namun, hingga kini pembicaraan masih menemui jalan buntu. 

  • Ketimpangan di Indonesia: Stagnasi Rasio Gini hingga Krisis Struktural – Page 3

    Ketimpangan di Indonesia: Stagnasi Rasio Gini hingga Krisis Struktural – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 mencatat rasio gini nasional berada di level 0,375. Angka ini relatif stagnan dalam lima tahun terakhir. Namun, laporan internasional menampilkan potret yang jauh lebih suram.

    World Inequality Report 2022 menyebut pendapatan 1% penduduk terkaya di Indonesia lebih dari 73 kali lipat dibandingkan 50% populasi terbawah. Bahkan, kelompok kaya tersebut menghasilkan emisi karbon rata-rata 30 kali lebih besar dibandingkan separuh penduduk termiskin.

    Ketimpangan ini bukan hanya soal distribusi ekonomi, tetapi juga menyangkut legitimasi politik, kohesi sosial, hingga keberlanjutan lingkungan. Protes besar di Nepal dan demonstrasi di Indonesia pada akhir Agustus 2025 menunjukkan generasi muda, khususnya Gen Z, semakin vokal terhadap ketidakadilan yang mereka alami.

    Kritik atas Metodologi BPS

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah menilai, angka BPS perlu dikritisi.

    “BPS hanya mengukur pengeluaran, bukan pendapatan. Kelompok kaya cenderung menutup data penerimaan, sementara pengeluaran kelas bawah relatif lebih besar dibandingkan kelas atas. Ini membuat kesenjangan sesungguhnya tidak tercapture,” jelasnya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

    Ia menambahkan, tren di Asia Tenggara berbeda dengan Indonesia. Thailand mampu menekan ketimpangan, sementara Indonesia justru meningkat sejak reformasi, terutama saat commodity boom 2008. Ekspor batubara dan sawit memang mendorong pendapatan negara, tetapi memperlebar jurang sosial.

    Imaduddin juga menyoroti deindustrialisasi dini.

    “ICOR kita terus memburuk, artinya investasi boros tapi tidak menghasilkan output optimal. Output gap kita minus 7,9%, sementara negara lain sudah pulih pasca-pandemi,” ujarnya.