Category: Liputan6.com Ekonomi

  • Bansos Pangan Lanjut 2 Bulan, Pemda Diminta Cek Lagi Data Penerima – Page 3

    Bansos Pangan Lanjut 2 Bulan, Pemda Diminta Cek Lagi Data Penerima – Page 3

    Per 17 September, realisasinya telah tersalurkan sebanyak 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari total target 365,5 ribu ton. Adapun daerah yang belum tuntas dikarenakan sebagian besar memiliki tantangan geografis, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk proses penyaluran.

    Sebagai salah satu impak positif penyaluran bantuan pangan beras dapat terlihat pada pergerakan inflasi beras secara bulanan.

    Inflasi beras secara bulanan di Juli 2025 berada di 1,35 persen dan menjadi angka tertinggi selama 2025. Kendati begitu, inflasi beras berhasil ditekan dan pada Agustus 2025 menjadi lebih rendah di angka 0,73 persen.

    Arief Prasetyo Adi menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan program bantuan pangan beras, pihaknya bersama Perum Bulog akan kembali mengikutsertakan Komisi IV DPR RI. Bagi Arief, kesinergian ini bersifat positif agar dapat terwujud check and balance yang transparan.

    “Pelaksanaan bantuan pangan beras sebelumnya, pemerintah melakukan monitor dan evaluasi bersama Komisi IV DPR RI. Jadi Komisi IV DPR RI ikut mengawasi di lapangan. Mereka langsung melihat penyalurannya ke penerima dan kalau dirasa ada yang kurang sesuai, langsung disampaikan,” ungkap Arief.

  • ISEI: Ekonomi dan Keuangan Digital Berpotensi Jadi Mesin Utama Pertumbuhan – Page 3

    ISEI: Ekonomi dan Keuangan Digital Berpotensi Jadi Mesin Utama Pertumbuhan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran negara dalam pembangunan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

    Hal ini menjadi pembahasan utama dalam Sidang Pleno ISEI XXIV & Seminar Nasional 2025 di Manado, 18-19 September 2025, yang menghasilkan rumusan lima pilar utama sebagai arah program kerja ISEI untuk tahun 2024-2027.

    Kelima pilar tersebut meliputi: stabilisasi ekonomi dan keuangan, hilirisasi dan industrialisasi, ketahanan pangan, transformasi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Dalam sambutan, Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI, Perry Warjiyo, menuturkan, langkah-langkah ini merupakan respons konkret terhadap lanskap ekonomi global yang semakin kompleks. Hal ini juga menjadi upaya ISEI untuk lebih mensinergikan implementasi strategi pembangunan nasional dalam kerangka Program Asta Cita yang diusung pemerintah.

    “Kontribusi pemikiran ISEI kepada pemerintah dan masyarakat diwujudkan dalam dokumen Kajian Kebijakan Publik (KKP) volume 6.0, yang mengupas pentingnya transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, merata, efisien, dan berkelanjutan,” kata dia.

    Perry menambahkan, pemikiran ini sejalan dengan gagasan Begawan Ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikoesoemo, yang meyakini kemandirian dan nasionalisme ekonomi sangat penting.

    “Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pertumbuhan angka-angka makroekonomi,” tuturnya.

     

  • Batu Bara Masih Jadi Andalan Jaga Ketahanan Energi Indonesia, Ini Buktinya – Page 3

    Batu Bara Masih Jadi Andalan Jaga Ketahanan Energi Indonesia, Ini Buktinya – Page 3

    Namun di sisi lain, kinerja produksi dan ekspor batu bara justru melemah. Per Agustus 2025, produksi nasional baru mencapai 485,71 juta ton atau 65,72 persen dari target. Realisasi ini turun 12,14 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

    Ekspor pun tertekan dengan koreksi sekitar 11 persen secara tahunan, sementara harga global terus menurun akibat over supply di China. Tekanan eksternal tersebut semakin berat dihadapkan dengan tantangan domestik. Mulai dari maraknya tambang ilegal, biaya produksi yang kian tinggi, hingga regulasi yang sering berubah mendadak.

    Menanggapi kondisi tersebut, Aryo menyoroti pentingnya adaptasi dalam menghadapi tantangan baru. Ia mencontohkan pengembangan teknologi seperti coal gasification dan diversifikasi produk turunan batu bara yang dapat mendukung ketahanan pangan.

    “Jika kondisi global semakin sulit untuk batu bara, maka harus kreatif. Salah satunya lewat hilirisasi, misalnya gasifikasi batu bara untuk menghasilkan bahan baku industri dan substitusi impor,” jelas Aryo.

    Aryo menggarisbawahi perlunya kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, dan akademisi untuk melahirkan solusi inovatif. Menurutnya, dunia usaha tidak bisa hanya mengeluhkan kebijakan, melainkan harus aktif mencari terobosan.

    “Kalau satu jalan buntu, mari kita cari alternatif lain. Yang penting tetap memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional,” tegas Aryo.

     

  • Rp 200 Triliun Dana Pemerintah Mengalir ke Bank Himbara, OJK Wanti-Wanti Hal ini – Page 3

    Rp 200 Triliun Dana Pemerintah Mengalir ke Bank Himbara, OJK Wanti-Wanti Hal ini – Page 3

    Lebih lanjut, Indah menegaskan bahwa dana Rp 200 triliun yang ditempatkan pemerintah seharusnya diprioritaskan untuk memperluas akses pembiayaan UMKM.

    Saat ini, porsi kredit UMKM baru mencapai 18 persen, sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan dukungan likuiditas tambahan, target tersebut diharapkan dapat tercapai lebih cepat.

    Selain memperbesar kapasitas pembiayaan, OJK juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang lebih baik. Hal ini dinilai krusial untuk menekan risiko kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).

    Saat ini, NPL perbankan tercatat sekitar 4 persen, masih berada di bawah ambang batas 5 persen. Namun, OJK mengingatkan agar perbankan tetap waspada terhadap potensi kenaikan kualitas kredit.

    “Mungkin timingnya pas, POJK ini amanat dan masih ada ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit UMKM yang saat ini 18 persen sesuai dengan target RPJMN, dan tata kelola keuangannya diharapkan lebih baik, bisa menurunkan resiko kredit. rena ada peningkatan NPL 4 persen lah ya masih dibawah treshold 5 persen, harus bersiap-siap suapaya tidak ada peningkatan,” pungkasnya.

     

  • Masa Pensiun Aman, 5.000 PPPK Ikut Program Taspen – Page 3

    Masa Pensiun Aman, 5.000 PPPK Ikut Program Taspen – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) telah mendapat persetujuan pemerintah.

    “PPPK atas perintah Bapak Presiden sudah disetujui Mendagri dan Menpan RB, dua atau tiga orang per koperasi,” ujar Zulhas dikutip dari Antara, Kamis (18/9/2025).

    Jumlah PPPK yang ditempatkan di tiap koperasi maksimal tiga orang dan minimal dua orang. Penempatan akan diprioritaskan bagi putra-putri daerah setempat. Ia menegaskan, gaji PPPK tersebut tidak dibebankan ke desa atau koperasi, melainkan ditanggung oleh negara melalui APBD maupun APBN.

    “Kalau gaji PPPK itu dari APBD atau APBN. Jadi kalau ditanya gajinya (di koperasi) tidak ada,” jelas Zulhas.

    Menurutnya, PPPK masih bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari keuntungan koperasi. “Kalau usahanya untung 100 persen, 20 persen untuk pembangunan desa, 30 persen untuk pengurus, dan 50 persen untuk pengembangan usaha,” tambahnya.

    Jika kebutuhan tenaga PPPK di suatu daerah lebih dari tiga orang, Zulhas menyarankan agar pemerintah daerah dapat mengajukan kembali ke Kementerian PANRB.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN terkait penempatan PPPK maupun PPPK paruh waktu. “Jadi 16 ribu Kopdes MP kita prioritaskan, kita tempatkan segera PPPK-nya, dan alurnya dipercepat,” kata Bima Arya.

  • Kebijakan Impor BBM Satu Pintu, Ini Manfaatnya – Page 3

    Kebijakan Impor BBM Satu Pintu, Ini Manfaatnya – Page 3

    Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan hingga kini belum menerima permintaan suplai bahan bakar minyak (BBM) dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan British Petroleum (BP AKR), yang tengah menghadapi kelangkaan BBM.

    “Belum ada permintaan (dari SPBU swasta),” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, dikutip dari Antara, Kamis (17/9/2025).

    Pernyataan ini menanggapi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta sejak pertengahan Agustus 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyarankan agar pengelola SPBU swasta bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga untuk memenuhi kebutuhan pasokan.

    Meski sempat kembali menjual BBM jenis Shell Super pada awal September, stok di SPBU Shell kembali menipis. Berdasarkan data, per Minggu (7/9/2025), ada 50 SPBU Shell di Jakarta yang masih menjual Shell Super, namun jumlah itu turun drastis menjadi hanya 16 SPBU pada Rabu (17/9/2025).

    Menanggapi kondisi tersebut, Bahlil menyampaikan pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta. Ia juga menegaskan, jika masih membutuhkan pasokan lebih, SPBU swasta dapat melakukan kolaborasi dengan Pertamina.

  • Rupiah Amblas Hari Ini 19 September 2025, Ini Biang Keroknya – Page 3

    Rupiah Amblas Hari Ini 19 September 2025, Ini Biang Keroknya – Page 3

    Salah satu yang dibahas yakni soal tujuan BI yang tidak lagi hanya sebatas mencapai stabilitas nilai rupiah, tetapi juga memelihara stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Meski demikian, aturan ini masih belum mencapai pembahasan final.

    Adapun, The Fed pada Rabu waktu setempat atau Kamis (18/9) dini hari, menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,00-4,25 persen.

    Pemangkasan tersebut menjadi yang pertama sepanjang 2025 setelah bank sentral AS menahan suku bunga selama lima kali pertemuan beruntun.

    The Fed juga memberi sinyal kemungkinan dua kali pemangkasan tambahan hingga akhir tahun 2025.

    Menurut Lukman, dengan adanya prospek pemangkasan lanjutan dari The Fed, pasar global masih menilai dolar AS cukup kuat dalam jangka pendek.

    Lukman memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.450 hingga Rp16.600 per dolar AS pada perdagangan hari ini

     

  • Data Debitur Tetap Dicatat Meski Kredit UMKM Dihapus Tagih – Page 3

    Data Debitur Tetap Dicatat Meski Kredit UMKM Dihapus Tagih – Page 3

    Adapun kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang terjaga dan aktivitas operasional perbankan tetap optimal untuk memberikan layanan keuangan bagi masyarakat. 

    Berdasarkan catatan OJK, pada Juli 2025, kredit tumbuh 7,03 persen yoy menjadi Rp 8.043,2 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi sebesar 12,42 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi 8,11 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,08 persen yoy. 

    Ditinjau dari kepemilikan, kredit dari kantor cabang bank asing tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 9,90 persen yoy. Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 9,59 persen, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,82 persen, di tengah upaya perbankan yang berfokus pada pemulihan kualitas kredit UMKM.

     

  • PLN dan TNI AL Bersinergi, Solusi Listrik Ramah Lingkungan untuk Pertahanan Laut – Page 3

    PLN dan TNI AL Bersinergi, Solusi Listrik Ramah Lingkungan untuk Pertahanan Laut – Page 3

    Kapal-kapal modern tersebut tentu membutuhkan dukungan energi yang tak hanya kuat, tapi juga efisien dan ramah lingkungan. Di sinilah inovasi onshore electric connection dari PLN mengambil peran penting. Dengan menggantikan genset berbahan bakar minyak, layanan ini mampu memangkas emisi sekaligus menghadirkan penghematan signifikan. Perhitungan menunjukkan, negara bisa menghemat hingga 56% biaya per kapal jika dibandingkan dengan penggunaan genset solar.

    Bagi Laksda Eko, manfaat itu hanyalah sebagian dari gambaran besar yang ingin dicapai.

    “Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PLN atas dukungan serta kerja kerasnya dalam menyiapkan layanan jaringan listrik khusus beserta peralatan pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) di Dermaga Koarmada II,” ujarnya.

    Dari sisi PLN, layanan ini menandai sebuah lompatan. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut proyek perdana ini sebagai simbol diversifikasi layanan perusahaan. PLN kini tidak hanya hadir untuk masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga memperluas peranannya ke sektor pertahanan.

    “Keberhasilan ini bukan sekadar capaian teknis, melainkan simbol sinergi antara BUMN, dalam hal ini PLN, dengan TNI AL. Kami bangga dapat mendukung misi besar Kementerian Pertahanan dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” ucap Darmawan.

    Sejalan dengan itu, Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menekankan manfaat konkret yang sudah bisa dirasakan. Menurutnya, pemanfaatan listrik PLN mampu mengurangi penggunaan solar hingga 56% saat kapal TNI AL bersandar. Ia pun mengapresiasi penuh kepercayaan yang diberikan oleh TNI AL.

    “Kami ingin menyampaikan penghargaan dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada jajaran TNI AL, khususnya Koarmada II, atas kepercayaan yang diberikan kepada PLN untuk memberikan pelayanan khusus kepada kapal-kapal baru Koarmada II,” sambungnya.

    Adi lalu menjelaskan bagaimana PLN menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan khusus armada laut. Bila rumah tangga biasanya dilayani dengan frekuensi 50 Hz dan tegangan rendah 220 Volt, maka kapal perang membutuhkan pasokan yang berbeda.

    “Biasanya, PLN melayani tegangan rendah 220 Volt di rumah-rumah, kemudian 20 kV, dan juga 150 kV untuk pelanggan besar dengan frekuensi 50 Hz. Namun, kebutuhan kapal ini unik, dayanya besar, 1.500 kW, dengan tegangan 690 Volt serta frekuensi 60 Hz. Karena itu, PLN harus menyesuaikan pelayanan secara khusus di sini,” jelas Adi.

    Ke depan, sinergi ini diharapkan menjadi pijakan untuk langkah yang lebih luas. PLN melihat elektrifikasi maritim sebagai bagian dari roadmap transisi energi menuju Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat.

    “Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat pertahanan maritim Indonesia, sekaligus menjadi landasan kerja sama yang lebih luas di masa mendatang,” tutup Adi.

  • BBM SPBU Swasta Langka, Pengusaha Kasih Solusi Ini – Page 3

    BBM SPBU Swasta Langka, Pengusaha Kasih Solusi Ini – Page 3

    Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan hingga kini belum menerima permintaan suplai bahan bakar minyak (BBM) dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan British Petroleum (BP AKR), yang tengah menghadapi kelangkaan BBM.

    “Belum ada permintaan (dari SPBU swasta),” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, dikutip dari Antara, Kamis (17/9/2025).

    Pernyataan ini menanggapi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta sejak pertengahan Agustus 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyarankan agar pengelola SPBU swasta bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga untuk memenuhi kebutuhan pasokan.

    Meski sempat kembali menjual BBM jenis Shell Super pada awal September, stok di SPBU Shell kembali menipis. Berdasarkan data, per Minggu (7/9/2025), ada 50 SPBU Shell di Jakarta yang masih menjual Shell Super, namun jumlah itu turun drastis menjadi hanya 16 SPBU pada Rabu (17/9/2025).

    Menanggapi kondisi tersebut, Bahlil menyampaikan pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta. Ia juga menegaskan, jika masih membutuhkan pasokan lebih, SPBU swasta dapat melakukan kolaborasi dengan Pertamina.